| Konflik sektarian Maluku | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bagian dari Era Reformasi | ||||||
 Pasukan militer Indonesia mengevakuasi pengungsi dari Ambon selama konflik tahun 1999. | ||||||
| Tanggal | 14 Januari 1999 – 13 Februari 2002 | |||||
| Lokasi | Kepulauan Maluku (dengan gangguan yang sangat serius terutama di Pulau Ambon dan Halmahera) | |||||
| Sebab | Konflik etnis Transmigrasi Jihadisme Separatisme Maluku Selatan | |||||
| Metode | Pengambilalihan wilayah, kerusuhan, pogrom, pengeboman, protes, pengusiran | |||||
| Hasil | Piagam Malino II | |||||
| Pihak terlibat | ||||||
| ||||||
| Tokoh utama | ||||||
| ||||||
| Jumlah | ||||||
| ||||||
| Jumlah korban | ||||||
| Korban jiwa | 5.000 tewas[1] | |||||
Konflik sektarian Kepulauan Maluku adalah konflik etnis-politik yang melibatkan kelompok agama di Kepulauan Maluku, Indonesia, khususnya Pulau Ambon dan Pulau Halmahera. Konflik ini bermula pada era Reformasi awal 1999 hingga penandatanganan Piagam Malino II tanggal 13 Febuari 2002.
Penyebab utama konflik ini adalah ketidakstabilan politik dan ekonomi secara umum di Indonesia setelah Soeharto tumbang dan rupiah mengalami devaluasi selama dan seusai krisis ekonomi di Asia Tenggara.[2] Rencana pemekaran provinsi Maluku menjadi Maluku dan Maluku Utara semakin memperuncing masalah politik daerah yang sudah ada.[3][4] Karena masalah politik tersebut menyangkut agama, perseteruan terjadi antara umat Kristen dan Islam pada Januari 1999. Perseteruan ini dengan cepat berubah menjadi pertempuran dan tindak kekerasan terhadap warga sipil oleh kedua belah pihak.[5] Dua pihak utama yang terlibat konflik ini adalah kelompok milisi agama dari kedua pihak,[6] termasuk kelompok Islamis bernama Laskar Jihad,[7] kelompok Kristen dari Manado bernama Brigade Manguni dan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dari pihak Pemerintah.[8]
Penyebab
Penyebab utama konflik ini adalah ketidakstabilan politik dan ekonomi secara umum di Indonesia setelah Soeharto tumbang dan rupiah mengalami devaluasi selama dan seusai krisis ekonomi di Asia Tenggara.[2] Rencana pemekaran provinsi Maluku menjadi Maluku dan Maluku Utara semakin memperuncing masalah politik daerah yang sudah ada.[3][4] Berikut memperburuk situasi: Kecemburuan sosial antariman, tingginya pengangguran, transmigrasi/migrasi lain yang membawa paham agama yang berbeda, pelemahan sistem adat, lemahnya institusi penengah, pembentukan Kecamatan Makian-Malifut dan kecenderungan meningkatnya identitas Islam dan Kristen yang membatasi interaksi antariman[9][10]
Pada 1970-an, transmigrasi terjadi di Seram, yang dipilih sebagai kawasan pemukiman bagi para pendatang yang berasal dari pulau-pulau lain. Di Seram Barat, di mana banyak tanah adat diambil alih untuk diberikan kepada para pemukim dari Maluku Tenggara, Sulawesi, dan bahkan dari Jawa. Kerugian besar akibat pengambilalihan lahan menciptakan api kebencian yang berkepanjangan di kalangan masyarakat asli.[10]
Saat transmigrasi baru saja diterapkan, desa-desa di Maluku sangat sepi dan hanya bisa dicapai melalui laut. Di akhir tahun 1990-an, semua desa tersebut telah dihubungkan oleh jalan yang di sekitarnya juga dibangun pusat-pusat bisnis dan pemukiman baru, yang hampir semuanya dimiliki oleh pendatang.[10]
Sejak awalnya, provokator yang sering dikatakan berhubungan dengan Orde Baru, dituduh sebagai biang kerusuhan. Lalu TNI dituduh memainkan peran kunci dalam memicu dan menggerakkan kekerasan dalam rangka menggoncang stabilitas negara Indonesia sebagai alat untuk mengembalikan kepentingan-kepentingan elit politik.[10]
Kerusuhan Ketapang 1998 di Jakarta juga berpengaruh. Polisi Jakarta mengirim lebih dari 100 anggota geng yang ditangkap dalam kerusuhan tersebut menggunakan kapal penumpang dan kapal angkatan laut kembali ke Ambon. Pihak Muslim dan Kristen kebanyakan meyakini bahwa mereka dibebaskan dan diberi dorongan untuk melanjutkan konflik Muslim-Kristen mereka di Ambon dan diberi bayaran untuk merekrut penduduk setempat sebagai 'provokator'.[11]
Sejarah awal
'Lihat Juga: Sejarah Maluku
Masa Kolonial
Maluku adalah daerah yang beragam secara agama. bIslam mulai diperkenalkan pada abad ketujuh, saat pedagang-pedagang Timur Tengah datang berdagang ke Maluku. Kepala negara di Maluku pertama yang memeluk Islam adalah Marhum dari Ternate. Sang sultan mendapat dakwah dari Datu Maulana Hussein. Islamisasi Maluku dilanjutkan oleh anaknya, Sultan Zainal Abidin.[12][13]
Pada 1546, Di Ambon, Fransiskus Xaverius memberitakan Injil di Maluku dan pada akhir abad berhasil menkonversikan sekitar 60.000 orang menjadi Katolik. Pada 1605, VOC merebut Ambon dari tangan bangsa Portugis. Langkah ini bertujuan supaya dapat menguasai perdagangan rempah-rempah sekaligus membuka jalan bagi para misionaris Protestan, yang lebih berhasil daripada misionaris Katolik Portugis.[11]
Belanda seringkali meringkus penyeudupan rempah-rempah lokal dan memaksa penduduk lokal sekitar Ambon keluar dari desa-desa pegunungan mereka ke pantai, di mana mereka dan perkebunan cengkeh mereka dapat lebih mudah diawasi. Mereka juga mendirikan desa-desa khusus Kristen dan Muslim, mengakhiri tradisi pra-kolonial hidup berdampingan berdasarkan kekerabatan dan sistem aliansi Uli, membuat desa-desa lebih bergantung pada tradisi pela untuk hidup berdampingan dan saling membantu.[11]
Para penjajah seringkali berupaya mengadu domba kaum Muslim dan Kristen di Maluku. Para penjajah seringkali berhasil memanipulasi kaum elit dengan agama, mengadu Muslim melawan Kristen. Namun, hanya sedikit bukti yang menunjukkan bahwa radikalisme pernah dijadikan alat kontrol kolonial pada masyarakat lokal. Pada masa kolonial, umat Muslim dan Kristen terus bekerjasama dengan baik dan sangat jarang berselisih. Banyak kasus dimana desa-desa Muslim dan desa-desa Kristen bekerjasama melawan pemerintah kolonial, seperti pada Perang Pattimura.[10]
Beberapa dekade kemudian, akibat kekurangan tenaga kerja, Belanda akhirnya mengizinkan orang Maluku Kristen menjadi tentara kolonial (KNIL) dan administrator pemerintah kolonial. Untuk pekerjaan ini, mereka diizinkan bersekolah di sekolah Belanda sampai jenjang tertentu. Lebih memihaknya Belanda kepada kaum Kristen menimbulkan perasaan lebih unggul di kalangan Kristen, tetapi sampai merusak hubungan Muslim-Kristen secara serius. Beberapa warga desa Kristen terkadang mengajak anak Muslim tinggal bersama mereka supaya dapat bersekolah. Akibat dari kebijakan memihak ini, wilayah Maluku Selatan yang mayoritas Kristen mencatat tingkat melek huruf tertinggi di seluruh Hindia Belanda pada Sensus 1930—50%, jauh melampaui rata-rata nasional 7%. Para tentara dan pegawai kolonial ini kemudian bertugas di seluruh Hindia Belanda, dimana —dengan identitas Kristen mereka— membuat kaum nasionalis Indonesia tidak percaya pada mereka.[10]
Orde Lama dan Orde Baru
Saat Perang Kemerdekaan Indonesia meletus, penduduk Maluku ada yang mendukung kemerdekaan, ada juga yang mendukung kolonial. Ketika Belanda secara resmi mengakui kemerdekaan Indonesia pada tahun 1949, para perwira KNIL dari Ambon—yang didukung oleh beberapa tokoh Kristen lokal—memproklamasikan kemerdekaan Republik Maluku Selatan (RMS).[10]
Pemerintah Indonesia kemudian melancarkan Invasi Indonesia ke Maluku Selatan. Selama perang ini, kekuatan gerilya RMS yang kebanyakan Kristen menyerang beberapa desa Muslim yang dicurigai sebagai simpatisan Indonesia, dan juga desa-desa Muslim yang memiliki kekerabatan dengan desa yang dicurigai. Dalam beberapa bulan, kekuatan RMS lenyap dan pemerintahannya pergi dari Indonesia. Namun, adanya RMS dalam pengasingan membuat ketakutan akan lepasnya Maluku dari Indonesia, sehningga setiap orang Maluku yang mengkritik pemerintah dapat diintimidasi dengan tuduhan "separatis". Pada era Orde Baru, kaum pemuda Muslim mulai memandang RMS sebagai upaya Kristen memisahkan diri dari Indonesia. RMS kemudian secara kasar disebut sebagai “Republik Maluku Serani”, yaitu “Republik Maluku Kristen.”[10][11]
Selama tahun 1970-an dan 1980-an pemerintahan Soeharto banyak menekan gerakan-gerakan politik Islam radikal sembari memberikan banyak dukungan bagi kegiatan sosial, budaya, dan pendidikan keagamaan Muslim. Tetapi, keinginan untuk menjadikan Indonesia negara Islam mulai bangkit pada masanya. Pada tahun 1990-an, ketika kendali Soeharto atas militer sedikit melemah, ia berupaya menggalang dukungan dari para pemimpin Muslim yang terlibat dalam politik. Strateginya ini membuat perpecahan dalam milter antara faksi militer nasionalis "merah-putih"—yang didominasi oleh perwira senior Muslim dan Kristen—dengan faksi "hijau" yang memiliki hubungan dengan beberapa organisasi Muslim radikal. Persaingan antara faksi merah-putih dan hijau ini lebih banyak berkisar pada perebutan jabatan, manuver politik, dan patronasi ketimbang soal ideologi.[11]
Sedangkan di Maluku, pada pertengahan tahun 1970-an hubungan antar politikus dari kedua agama memang pernah menegang, tetapi umumnya tetap baik. Kelompok Kristen, yang telah mendominasi politik Maluku dari zaman Belanda mencoba untuk memeprtahankan pengaruh mereka, sementara masyarakat Muslim mencoba untuk mendapatkan pengaruh politik. Pada tingkat desa, secara umum hubungannya cukup baik. Memang sering ada pertikaian antara desa-desa yang bertetangga, terutama selama musim panen cengkeh, bukan karena alasan agama, tetapi lebih pada usaha menyesuaikan kembali batas-batas desa yang tidak jelas dan lebih menguntungkan beberapa orang tertentu, karena kondisi penduduk yang semakin meningkat. Beberapa dari bentrokan yang paling sengit bukanlah antara Muslim dan Kristen tetapi antara desa-desa Kristen sendiri, misalnya di desa Ulath dan Ouw di Saparua.[10]
Namun, pada 1980-an upaya Pemerintah Indonesia untuk melakukan sentralisasi dan penyeragaman budaya menimbulkan kekhawatiran pada masyarakat Maluku akan terganggunya kesatuan akibat polarisasi agama komunitas-komunitas Muslim-Kristen lokal.[10]
Faktor Politik dan Ekonomi
Pemerintahan Orde Baru telah memberikan pada kelompok-kelompok keagamaan kekuasaan lokal atas komunitas masing-masing serta membuat struktur majelis lokal dan tatanan politik lokal yang relatif stabil. Institusi keagamaan yang memegang kekuasaan politik memungkinkan anggotanya untuk mempunyai jaringan-jaringan yang dapat memberikan keuntungan, melindungi dari tindakan-tindakan kriminal, serta manfaat-manfaat lainnya bagi para anggotanya. Gerry van Klinken, seorang antropolog Indonesianis asal Belanda, berpendapat bahwa jaringan-jaringan inilah yang memungkinkan suatu perselisihan kecil meluas ke sebagian besar masyarakat Maluku.[14][5]
Setelah jatuhnya Suharto pada 1998, keinginan untuk desentralisasi membuat munculnya gagasan pemekaran Provinsi Maluku Utara dari Provinsi Maluku. Gagasan pemekaran ini mendapat dukungan dari berbagai kalangan, karena penduduk Maluku Utara merasakan adanya kendala logistik akibat kondisi geografis lokal, banyaknya pihak luar yang meguasai sumber daya alam mereka, serta pemerintah di Ambon dinilai jauh dan tidak tanggap terhadap aspirasi mereka. Gerakan pemekaran ini didukung oleh Gubernur Maluku saat itu, M.Saleh Latuconsina. Setelah adanya seruan dari anggota-anggota parlemen lokal dan aktivis-aktivis mahasiswa Maluku Utara, Presiden Habibie pada bulan Februari 1999 berjanji untuk membentuk provinsi baru, yaitu Provinsi Maluku Utara.[15]
Akan tetapi, runtuhnya struktur heirarkis nasional Orde Baru dan penerapan desentralisasi membuka jalan bagi persaingan elektoral yang terbuka dan kompetitif untuk memperebutkan jabatan-jabatan politik di tingkat daerah, yang menjanjikan prestise sekaligus keuntungan ekonomi. Situasi ini menimbulkan ketidakpastian akan banyaknya jumlah pemilih yang akan memilih mereka, sehingga memobilisasi dukungan menjadi langkah yang dianggap menguntungkan bagi seluruh kelompok-kelompok berpengaruh.[5]
Di provinsi Maluku Utara yang baru akan dibentuk, persaingan memperebutkan jabatan gubernur terjadi antara dua kandidat gubernur: Sultan Ternate Mudaffar Sjah—yang mengandalkan dukungan dari Gereja Masehi Injili Halmahera yang berpengaruh—dan A. Bahar Andili, seorang Muslim asal Makian dan Bupati Halamhera Tengah. Penataan ulang wilayah-wilayah administratif serta perselisihan antara Tidore dan Ternate mengenai lokasi ibu kota provinsi tersebut menimbulkan keraguan akan kestabilan pemerintahannya.[3][15]
P. M. Laksono mengamati bahwa sejak pertengahan tahun 1980-an, ekonomi Ambon dikuasai oleh para pegawai negeri sipil. Gaji serta dana-dana dari pusat merupakan sumber utama kekayaan luar yang masuk ke wilayah Maluku, mengingat ekonomi pertanian dan perikanan lokal yang sebagian besar bersifat subsisten, sementara operasi penangkapan ikan komersial umumnya dimiliki oleh pihak asing. Beberapa perkiraan menyebutkan bahwa lapangan kerja langsung di sektor pegawai negeri mencakup seperempat dari total lapangan kerja di Ambon, dan data tahun 1990 menunjukkan bahwa 38% pekerja di Ternate bekerja untuk pemerintah. Ketergantungan pekerjaan pada sektor layanan publik yang cenderung statis menyebabkan tingkat pengangguran kaum muda di Ambon sangat tinggi; di kelurahan Benteng, Ambon, tercatat 73,2% penduduk belum memiliki pekerjaan pada tahun 1994, dan penduduk muda yang merasa tidak memiliki masa depan inilah yang sebagian besar menjadi penggerak pertempuranh lapangan dalam konflik tersebut.[5][14][16][17]
Namun, kekerasan yang terjadi tidak dapat sepenuhnya adalah salah dari institusi politik atau agama. Pada beberapa kasus, contohnya di desa Wakal dan Hative Besar, ada upaya untuk meredam konflik, namun upaya tersebut pada umumnya tidak berpengaruh.[18]
Faktor Demografi
Perubahan demografis juga disebut-sebut sebagai faktor penyebab ketegangan. Terdapat beberapa masalah yang muncul karena hak atas tanah adat (Petuanan), yang dijunjung tinggi oleh penduduk asli Maluku, tidak dipedulikan oleh para pendatang baru. Juga masyarakat Maluku sangat memegang teguh tradisi pela gandong, di mana desa-desa terikat oleh "hubungan darah" untuk beraliansi dan saling membantu, terlepas dari agama mereka. Dalam tradisi ini, pernikahan antaranggota desa dilarang keras seperti pernikahan antaranggota keluarga. Sistem aliansi ini menciptakan perdamaian di antara desa-desa Kristen maupun Islam. Namun, sistem ini tidak menjelaskan status kepemilikan tanah bagi para transmigran yang bukan penduduk lokal. Adat istiadat lokal, yang telah menjaga sikap saling menghormati antaragama juga mulai tergerus oleh gerakan Islam reformis yang populer di Ternate pada tahun 1980-an; selain itu, fatwa MUI tahun 1981 yang melarang umat Kristen berpartisipasi dalam perayaan hari besar Islam turut memperparah segregasi antar-komunitas keagamaan tersebut.[10]
Kecenderungan meningkatnya Islamisasi dan Kristenisasi terhadap komunitas masing-masing di Ambon jelas terlihat pada tahun 1970. Namun, pada tahun 1979 pemerintah mengeluarkan UU No.5 Tahun 1979 tentang penghapuskan sistem pemerintahan tradisional di desa-desa, kemudian menggantikannya dengan sistem pemerintahan yang baru, yaitu struktur pemerintahan yang seragam, berdasarkan sistem pemerintahan di Jawa. Semua desa, yang di Maluku Tengah disebut secara tradisional ‘negeri’, dipaksa untuk menyebut dirinya 'desa'. Para raja, yakni pemuka adat desa dan penjaga adat desa di Maluku, diganti dengan kepala desa, yang sebagian besar juga tidak berminat untuk aktif dalam adat lokal. Akhirnya para pemuka adat tradisional dipandang tidak berkuasa lagi di hampir semua desa. Di sisi lain, para kepala desa yang baru hanya patuh dan terikat dengan pemerintah. Akibatnya, kekosongan akan peraturan adat lokal sebagian diisi oleh ideologi nasional Indonesia dan sebagian lagi oleh Kristenisasi dan Islamisasi yang berlangsung semakin pesat, mendorong kematian sistem adat. Hal ini kemudian membuat hubungan Muslim-Kristen memburuk.[10]
Faktor Etnis
Pada awalnya, jumlah penduduk Kristen dan Muslim di Ambon dan pulau-pulau sekitarnya relatif seimbang. Namun, dalam kurun waktu tiga dekade setelah tahun 1969, sekitar 98.000 orang pindah ke Maluku sebagai bagian dari program transmigrasi pemerintah: sebagian besarnya adalah dari suku Bugis, Buton, Makassar, masyarakat Maluku Tenggara, ataupun imigran Jawa. Selain itu, terdapat pula imigran mandiri yang menetap di Maluku. Pada Februari 1999, Kompas memperkirakan bahwa 225.000 imigran asal Sulawesi Selatan telah menetap di Kepulauan Maluku, dengan 30.000 di antaranya tinggal di Ambon. Akibatnya, orang-orang Kristen lokal merasa terancam akan bahwa kehilangan mata pencaharian oleh imigran Muslim yang jumlahnya jauh lebih besar. Para pedagang dan pemilik usaha ritel dari kalangan imigran Bugis dan Buton mulai berkembang pesat di Maluku, seiring berjalannya pembangunan. Makin lama ekonomi para imigran (Yang sebagian besar beragama Muslim) makin makmur, sedangkan ekonomi masyarakat Kristen lokal tetap tidak berubah, bahkan terkadang memburuk. Akibatnya, muncullah api kebencian dan kecurigaan yang berkepanjangan di kalangan komunitas asli. Pada 1998 banyak bisikan-bisikan komunitas Kristen yang khawatir akibat besarnya gelombang kedatangan kaum Muslim dan ketidakberdayaan mereka untuk menghentikannya. Hal ini tercermin saat pasar-pasar kaum Bugis dan Buton menjadi sasaran khusus milisi-milisi Kristen sebagai cara untuk menghancurkan perekonomian komunitas Muslim.[2][5][10][18][19]
Transmigrasi juga berkontribusi pada peningkatan representasi komunitas Muslim dalam urusan pemerintahan dan politik di wilayah Maluku, termasuk terpilihnya dua gubernur Muslim secara berturut-turut pada tahun 1992 dan 1997 dan birokrasi pemerintahan yang mulai diisi dengan pejabat-pejabat Muslim. Hal ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan Kristen akan potensi Islamisasi Maluku, yang turut memicu ketegangan.[14][19][20]
Selam konflik, pengungsian dari Ambon ke Maluku Utara—khususnya ke Ternate—serta berbagai rumor dan kisah mengenai tindak kejahatan yang diceritakan oleh para pengungsi tersebut kepada penduduk setempat, disebut sebagai faktor yang meningkatkan ketegangan sektarian dan memicu kekerasan awal di Maluku Utara pada bulan Agustus 1999.[15][21]
Konflik Kao-Makian di Halmahera
Di Maluku Utara, 85% penduduknya beragama Islam sebelum konflik bermula. Konflik sektarian di Maluku Utara awalnya bukan konflik agama. Konflik ini awalnya melibatkan imigran dari Pulau Makian yang beragama Islam dan Suku Kao, suku asli Halmahera yang terdiri atas campuran orang Kristen dan Muslim. Pada tahun 1975, warga Makian telah dipindahkan ke tanah Kao di Malifut karena aktivitas tektonik Gunung Kie Besi yang mengkhawatirkan. Saat itu, warga Makian diberitahu bahwa tanah di Malifut adalah milik pemerintah, bukan milik orang Kao, dan bahwa Malifut kelak akan menjadi tanah orang Makian. Sedangkan, pemerintah juga meyakinkan orang Kao dan masyarakat Jailolo agar mengizinkan mereka bermukim dengan mengatakan bahwa kedatangan orang Makian tidak akan menganggu hak mereka atas tanah adat mereka.[3][11]
Setelah beberapa tahun, masalah bermukimnya kaum Makian di tanah Kao-Jailolo ini mulai memanas seiring ditemukannya cadangan emas pada tahun 1990-an dan pengumuman rencana pembukaan tambang milik perusahaan Australia pada pertengahan tahun 1999. Sebagian dari migran suku Makian ini ditempatkan untuk tinggal dan menggarap lahan di atas atau di dekat wilayah yang secara tradisional diklaim oleh kaum Jailolo dan Kao; klaim atas lahan tersebut semakin menguat seiring ditemukannya cadangan emas pada tahun 1990-an dan pengumuman rencana pembukaan tambang emas baru di Malifut oleh PT Nusa Halmahera Minerals, bermintra dengan Newcrets Mining Limited, sebuah perusahaan Australia yang telah menggali emas disana sejak Juni 1999. Meskipun perusahaan awalnya menetapkan kebijakan agar 50% tenaga kerja berasal dari kalangan Kao dan Makian, dalam kurun waktu satu tahun sejak beroperasi, komposisi tenaga kerjanya menjadi 90% orang Makian.[5][11][22]
Sengketa tanah tersebut juga membuat identitas berdasarkan agama muncul: para pendatang dari Makian sebagian besar beragama Muslim, sementara penduduk 'asli' Jailolo dan Kao mayoritas beragama Protestan. Namun, kaum Kao tidak memiliki masalah dengan para pendatang Muslim Jawa.[3][11]
Rasa ketidaksukaan terhadap pengaruh suku Makian yang kian meningkat tidak hanya dirasakan oleh kelompok minoritas Kristen; rasa saling tidak percaya juga muncul di Ternate dan Tidore setelah orang-orang Makian sukses secara ekonomi dan berhasil menduduki jabatan-jabatan penting di tingkat daerah di luar wilayah asal tradisional mereka.[3][11]
Suku Makian perantauan yang ada di Ternate seringkali tidak menyukai Sultan Ternate (Faksi anti-sultan), sementara Suku Kao adalah salah satu suku yang secara historis paling loyal kepada Sultan (Faksi pro-sultan). Untuk menyelesaikan masalah tanah mereka, komunitas Makian di Malifut meminta dukungan dari orang-orang Makian yang merupakan mayoritas anggota faksi politik 'koalisi anti-sultan' di Ternate. 'Faksi anti-sultan' ini saat itu banyak diisi orang Makian dan sedang berupaya menggalang dukungan untuk menentang Sultan Mudaffar Sjah, yang saat itu sangat berpengaruh di Ternate. Orang-orang Makian di pemerintahan Maluku Utara kemudian bekerja sama dengan orang-orang Makian di Malifut untuk mendapatkan dukungan dari Jakarta guna membentuk kecamatan baru bernama 'Makian-Malifut'. Kecamatan baru ini akan mencakup 16 desa yang dihuni oleh kaum Makian, serta lima desa Kao dan enam desa Jailolo. Walaupun ada tentangan dari kaum Kao-Jailolo, pada akhirnya lewat Peraturan Pemerintah No.42 Tahun 1999, kecamatan Makian-Malifut dibentuk, dan kekerasan menyusul sesudahnya.[11][23][a]
Faktor Kriminal
Konflik tersebut juga diduga dipengaruhi oleh persaingan antara dua kelompok semi-kriminal di Ambon dan, konon, di Jakarta. Kelompok-kelompok ini memiliki identitas yang bernuansa keagamaan (Kelompok 'Merah' sebagai kelompok Kristen dan kelompok 'Putih' sebagai Muslim), dan telah menyusun rencana darurat untuk menghadapi serangan dari pihak lawan sebelum konflik pecah.[14]
Suatu laporan dari Human Rights Watch mengenai konflik Ambon menyoroti Tragedi Ketapang 1998, sebuah bentrokan besar yang melibatkan perantau asal Ambon di kawasan Ketapang, Jakarta, pada 22 November 1998. Peristiwa itu menelan hingga 14 korban jiwa dan menyebabkan pembakaran sejumlah gereja, yang dipicu oleh rumor bahwa seorang Kristen Ambon yang merupakan penjaga suatu tempat perjudian besar, telah merusak sebuah masjid. Sebagian besar dari 180 orang yang ditangkap tak lama setelah tragedi tersebut adalah warga keturunan Ambon.[5][16][19][24]
Dalam beberapa bulan sebelum pecahnya konflik, ratusan warga Ambon kembali dari Jakarta ke Ambon; ada dugaan bahwa sebagian di antaranya berafiliasi dengan kelompok-kelompok kriminal Jakarta. Para preman muda tersebut diketahui pernah berafiliasi dengan Pemuda Pancasila, sebuah kelompok paramilitan yang didukung pemerintah Orde Baru. Selain itu, terjadi pula fenomena dimana selama bulan Desember 1998 dan Januari 1999, ada ramalan yang dipercayai secara luas di Ambon bahwa rombongan preman sedang berdatangan dari laut untuk memicu kerusuhan. Situasi ini menempatkan komunitas Muslim dan Kristen dalam dilema keamanan, dimana kedua belah pihak sebenarnya tidak berniat mencelakai satu sama lain, namun keduanya merasa harus mempersiapkan pertahanan sebagai antisipasi perang, yang disangka sebagai persiapan perang oleh pihak lawan.[11]
Gubernur Maluku juga telah berupaya mengoordinasikan kepada para tokoh-tokoh agama agar mewaspadai adanya provokator. Masjid-masjid yang belum memiliki telepon dibantu agar dapat terhubung dengan jaringan komunikasi yang berpusat di Masjid Al Fatah di Ambon, guna menangkal rumor. Rencana pembentukan sistem ronda malam warga juga telah disiapkan, namun belum sempat terlaksana ketika kerusuhan pecah.[11]
Abdurrahman Wahid memperkirakan bahwa sosok yang bertanggung jawab atas kerusuhan Ambon adalah Yorrys Raweyai. Ia merupakan ketua ormas "Tukang pukul Orba" Pemuda Pancasila saat itu. Meskipun teori adanya provokator banyak dipercaya, dari sekitar 100 orang yang ditangkap akibat tindak kejahatan selama kerusuhan, hanya dua orang yang didakwa melakukan penghasutan, dan tak satu pun dari mereka diyakini sebagai agen luar.[24][25]
Konflik di Maluku
Lihat Juga: Garis Waktu Konflik Sektarian Maluku
Kerusuhan Ambon I
Dobo, 14 Januari 1999
Pada 13-14 Januari 1999, terjadi sebuah insiden di Dobo, Kepulauan Aru. Kejadian ini bermula dari insiden kecil antar-pemuda yang kemudian berubah menjadi baku hantam antara umat Muslim dan Kristen. Segera saja, ada provokator yang memakai pengeras suara masjid untuk menghasut umat Muslim agar memerangi umat Kristen. Belasan orang tewas dalam kurun waktu empat hari. Pengerahan pasukan Brimob dan upaya rekonsiliasi setempat berhasil mengakhiri kekerasan tersebut, sehingga peristiwa serupa tidak terulang di Dobo sepanjang konflik.[11]
Dimulainya Kerusuhan, 19 Januari 1999
Namun, konflik utama baru mulai pada 19 Januari 1999 saat Idulfitri. Tercatat secara luas bahwa yang memicu konflik tersebut adalah insiden yang terjadi terhadap seorang sopir minibus bernama Yopy. Tapi ada dua versi kejadian yang beredar luas.[18]
Versi pertama menyebutkan bahwa sekitar pukul 14.30 pada tanggal 19 Januari, Jacob Leuhery (atau dikenal sebagai Yopy) —seorang Kristen asal Desa Aboru di dekat Batu Merah—baru saja memulai kerjanya sebagai sopir minibus di Terminal Batu Merah. Dua pemuda Bugis bernama Usman dan Salim menghampirinya dan memalaknya sebanyak Rp500, dan Yopy menolak pemalakan itu. Ia kemudian mulai mencari penumpang ke Terminal Mardika. Setelah sekitar setengah jam, ia kembali ke Terminal Batu Merah tanpa mendapat penumpang. Kedua pemuda itu masih berada di sana; salah satu dari mereka kembali memalaknya. Yopy menolak dengan alasan ia tidak memiliki uang karena belum mendapatkan penumpang. Salah satu pemuda mengeluarkan badik dan menempelkan ujungnya ke leher Yopy, namun Yopy berhasil mendorongnya keluar dan kabur ke Mardika dengan harapan kedua pemuda itu telah pergi. Namun, saat ia kembali—masih tanpa penumpang—kedua pemuda itu ternyata masih ada di sana. Salim merogoh sakunya untuk mengeluarkan pisaunya. Yopy segera berlari pulang ke rumahnya di dekat terminal, mengambil senjatanya sendiri, lalu berlari kembali mengejar mereka hingga ke pasar desa. Kedua pemuda itu berhasil meloloskan diri, dan Yopy akhirnya pulang ke rumah. (Salim kemudian ditangkap di Bone pada tanggal 3 Februari dan dibawa kembali ke Ambon untuk dimintai keterangan beberapa hari kemudian. Yopy juga ditangkap dan ditahan pada 15 Febuari atas tuduhan melakukan penyerangan terhadap orang Bugis.)[18]
Versi kedua menyatakan bahwa Yopy adalah sopir sebuah mobil van milik seorang warga Bugis dari Batu Merah. Dia dibantu seorang kernet Muslim dari Batu Merah Bawah. Van tersebut digunakan untuk usaha rental pribadi, dan si kernet, atas nama sang pemilik, menagih uang hasil usaha tersebut kepada Yopy. Yopy menolak membayar dan mulai mengancam dia. Beberapa penumpang yang beragama Kristen kemudian turut membantu Yopy mengeroyok kernet itu, yang berhasil kabur ke Batu Merah Bawah untuk meminta bantuan. Warga Batu Merah Bawah dan Yopy pun terlibat bentrokan dan memicu pecahnya kerusuhan.[18]
Mau bagaimanapun penyebabnya, suatu sumber mengatakan kalau kurang dari 15 menit setelah Yopy tiba di rumahnya, ia melihat ratusan pemuda Muslim dari Batu Merah datang untuk menyerang warga Batu Merah Dalam—desa tempat rumah Yopy—yang sebagian besar beragama Kristen. Lempar-lemparan batu terlihat sekitar pukul 3.30 sore. Awalnya warga sekitar tidak terlalu mengkhawatirkannya karena memang situasi semacam ini sudah sering terjadi. Namun yang tidak mereka sadari, para penyerang tidak hanya datang sekali, tetapi jam 4 sore mereka datang lagi dan melancarkan serangan kedua, kali ini dengan jumlah milisi yang jauh lebih besar: antara 600 hingga 700 orang, menurut laporan sebuah gereja. Mereka mendapat rumor kalau ada yang membakar masjid di Batu Merah, padahal masjid itu tidak terkena apa-apa. Mereka membakar banyak rumah. Setelah itu, mereka kembali menyerang untuk ketiga kalinya sebelum berangkat ke Mardika.[18]
Akhirnya bentrok besar terjadi di Plaza Mardika, sekitar pukul 20.00. menewaskan 43 sampai 65 orang, melumpuhkan Kota Ambon dan membuat ~20.000 orang mengungsi.[9][18]
Kelompok-kelompok mulai terorganisasi dan menggunakan simbol ikat kepala merah untuk Kristen dan kain putih untuk Islam. Kerusuhan menyebar dengan sangat cepat.[9]
Tambahan, ada pula sumber yang mengatakan kalau konflik ini berawal dari pelemparan ternak milik warga Desa Tawiri yang kemudian dibalas oleh tindakan pelemparan batu terhadap rumah warga Desa Bak Air yang sebagian besar warganya beragama Muslim. Ada pula cerita lain berasal dari Kampung Wailete di desa Hative Besar, dimana sebagian besar penduduknya adalah etnis Buton dan Bugis. Mereka sedang mengadakan pesta perkawinan, dan salah satu anggota prajurit melanggar adat mereka dengan berjoget menggunakan topi. Teguran kepada prajurit ini kemudian mengakhiri pertengkaran. Kampunh Wailete kemudian diserang oleh sekelompok orang dari Hative Besar.[26]
Silale, Waihaong, dan Kudamati, 19 Januari
Kekerasan menyebar dengan cepat ke wilayah Silale—sebuah kampung yang mayoritas penduduknya Muslim dengan kurang lebih 40 orang Kristen—bermula antara pukul 17.00 hingga 17.45. Rumah keluarga Kristen bernama Nikijuluw dibakar lebih dulu, disusul kemudian oleh rumah pastori Gereja Sumber Kasih. Massa Muslim kemudian membakar dan menjarah dua belas rumah milik warga Kristen di Silale, Waihaong, dan sekitar Jalan Baru. Mereka juga melempari Gereja Bethlehem dengan batu. Para pelaku kerusuhan bukanlah warga asli Silale, karena hubungan antara kedua komunitas selama ini terjalin dengan baik. Bahkan, beberapa warga Muslim setempat sempat memberikan kerudung kepada perempuan-perempuan Kristen untuk dikenakan jika mereka membutuhkan perlindungan. Namun, segelintir orang dari luar wilayah tersebut mulai mengumandangkan takbir. Awalnya, warga Muslim setempat hanya datang untuk melihat-lihat, tetapi para provokator berhasil memancing emosi mereka melalui seruan takbir tersebut hingga mereka mulai mengambil senjata.[18]
Sekitar pukul 20.00, sekelompok massa Muslim yang terdiri dari sekitar tiga puluh orang mencoba menyerang Gereja Silo, namun mereka berhasil ditahan oleh massa Kristen yang menjaganya. Kemudian, umat Kristen berkumpul di Gereja GPM di Jalan Anthony Rebok sekitar pukul 22.00 dan membakar beberapa kios di tepi jalan sebelum menyasar becak-becak yang sebagian besar dimiliki oleh warga suku Buton dan Bugis. Warga Muslim yang tinggal di sekitar Masjid Al-Fatah kemudian bergabung dengan kelompok Muslim yang sudah berada di jalanan. Kelompok Kristen dan Muslim pun saling berhadapan di sekitar Jalan A.M. Sangaji, salah satu jalan utama di Ambon. Milisi Muslim (Kelompok Putih) mengenakan kain putih dan milisi Kristen (Kelompok Merah) menggunakan kain merah.[18]
Massa Kristen berkumpul di Kudamati untuk membalas serangan Mardika, tapi terhalang karena bentrok dengan massa Muslim di Waringin.[18]
Kampung Paradeys, 19-20 Januari
Serangan milisi Kristen terhadap Kampung Paradeys bermula sekitar pukul 23.00. Mereka datang dalam kelompok-kelompok yang masing-masing terdiri dari sekitar dua puluh orang. Mereka mengklaim bahwa gereja mereka, Gereja Bethlehem, telah dibakar, padahal hal itu tidak benar. Mereka kemudian berusaha merusak rumah-rumah menggunakan pipa besi dan batu, serta menghancurkan segala sesuatu yang ada. Sekitar lima belas menit kemudian, serangan kedua dilancarkan. Gelombang serangan ketiga datang sekitar pukul 23.30. Mereka melempari batu namun tidak masuk ke dalam rumah warga. Mereka sempat mundur tetapi kembali sekitar pukul 01.30 dini hari. Para militan radikal itu membawa pipa-pipa besar, pisau, dan parang. Suara pukulan pada tiang listrik menjadi bahasa isyarat para penyerbu: tiga kali pukulan berarti "Berkumpullah", sedangkan pukulan bertubi-tubi dengan cepat menyampaikan pesan yang berbeda—hanya Tuhan yang tahu. Jelas sekali ada seorang pemimpin yang memberikan isyarat-isyarat tersebut.[18]
Di Batu Gantung, 19-20 Januari
Sekitar pukul 15.30 di Batu Gantung, seorang warga berlari pulang ke rumahnya dan mengatakan ada keributan di terminal; orang-orang berlarian karena ada mengejar mereka. Satu jam kemudian, seorang warga lain melaporkan bahwa milisi Kristen dari Kudamati sedang bergabung dengan milisi Kristen dari Mardika. Sekitar pukul 5 sore, saksi mata melihat sebuah truk dengan sekitar lima puluh pemuda Kristen di dalamnya berhenti di Batu Gantung, semuanya membawa pisau panjang. Setelah itu Batu Gantung diserang dari segala penjuru, tetapi penduduknya tetap bertahan sampai aparat kepolisian datang tanpa ada korban jiwa. Aparat menyuruh semua orang untuk kembali ke rumah masing-masing dan menjamin keamanan mereka.[18]
Warga Batu Gantung pun kembali ke rumah, namun tak lama kemudian, serangan kedua terjadi. Aparat —yang berjumlah sekitar 25 orang—berhasil menghalau serangan itu. Akan tetapi, sebagian besar aparat meninggalkan lokasi antara pukul 22.00 hingga 23.00. Para milisi radikal itu datang lagi sekitar pukul 02.00 dini hari, dengan ratusan orang yang bersenjatakan pisau, kayu, dan batu kembali mendatangi Batu Gantung. Kali ini, hanya ada seorang polisi disana, dan dua polisi lain tiba saat serangan telah berlangsung lebih dari satu jam; salah satu dari mereka sempat melepaskan tembakan peringatan ke udara. Seorang warga Batu Gantung berlari menghampiri polisi tersebut dan berteriak, "Mengapa kalian membiarkan mereka menyerang padahal kalian sudah menyuruh kami untuk bubar?" Polisi hanya memintanya untuk tenang. Dalam serangan ini, dua warga terkena lemparan batu dan sebuah truk dibakar. [18]
Sekitar pukul 04.00 pagi, warga melihat dua kios milik warga Bugis dibakar. Aparat, termasuk kepala polisi Latuhalat, menyaksikan kejadian ini namun tidak melakukan apa pun untuk menghentikannya. Juga diketahui ada sekelompok milisi Kristen bergerak dari kantor sekretariat Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia menuju Gereja Rehoboth, tempat para milisi Kristen berkumpul. Pada pukul 10.00 pagi tanggal 20 Januari, kelompok Kristen kembali melakukan serangan, kali ini menggunakan anak panah berapi dan bom molotov. Warga Muslim memohon bantuan kepada polisi yang berjaga di depan Jalan Dr. Sitanala, namun polisi menyatakan bahwa mereka hanya ditugaskan di lokasi tersebut dan tidak dapat pergi. Dari arah utara, para milisi mencoba membakar banyak rumah; pada beberapa rumah berhasil dipadamkan. Api dengan cepat merambat ke wilayah Batu Gantung lainnya dan menghanguskan sekitar 120 rumah. Mobil pemadam kebakaran baru tiba pada pukul 18.00, saat api sudah hampir padam.[18]
Sekitar 240 keluarga mengungsi ke kampung-kampung Muslim terdekat, termasuk Talake Atas, Taman Hiburan Rakyat di Waihaong, dan barak polisi di Perigi Lima. Tidak ada korban jiwa, namun empat orang terluka dalam serangan tersebut, dengan satu orang di antaranya mengalami luka serius. Beberapa serangan terjadi di Batu Gantung hingga 22 September. Banyak coretan grafiti bertuliskan "Yesus Menang" dan "Israel" di dinding rumah-rumah yang ditinggalkan. [18]
Kerusuhan meluas ke daerah Hitu, Wakal, dan Mamalang dengan sasaran orang-orang Kristen dimana para penyerang menghancurkan gereja.[9] Lagipula selama 19 Januari, sudah ada sekitar 1000 orang yang mati.[11]
Benteng Karang, 20 Januari
20 Januari 1999 dimulai dengan bentrok di Lapangan Merdeka jam 3 subuh. Paginya, milisi Kristen membakar area perbelanjaan Pelita, pasar Gambus, Pasar Mardika, Pasar Buah Mardika, dan pasar makanan Cakar Bongkar, hampir semuanya habis terbakar. Sebuah pemukiman Buton juga ikut terbakar. Sekolah dasar dan taman kanak-kanak Muslim al-Hilal juga dibakar, dan terjadi pembakaran selektif terhadap properti milik Muslim di sepanjang jalan utama Ambon. Pemukiman Gunung Nona juga diserbu. Perlu diketahui kalau banyak kematian pada Kerusuhan Ambon I terjadi pada hari ini.[9][18]
Benteng Karang (Sekarang bagian dari desa Rumah Tiga) adalah desa Kristen yang berada di jalan ke Passo. Sebagian besar penduduk desa berasal dari Maluku Tenggara.[18][27]
Dalang serangan di Benteng Karang, menurut versi Muslim, adalah: penduduk Hitu dan Mamala, dua desa Muslim lainnya, mendapat kabar pagi-pagi bahwa Masjid Al-Fatah di Ambon telah dibakar, dan banyak Muslim dibantai. (Menurut sumber lain, Abang, calon kepala desa di Hitu, bertanggung jawab atas informasi palsu tersebut. Ia kemudian ditangkap atas tuduhan penghasutan, pula mobilnya dibalik dan dibakar di depan kampus Universitas Pattimura). Setelah mendengar hal itu, umat Muslim Hitu memutuskan untuk berunjuk rasa ke Ambon. Mereka harus melewati Benteng Karang dalam perjalanan. Penduduk Kristen yang telah diberitahu tentang unjuk rasa Muslim tersebut, keluar dan menyerang mereka dengan pisau dan semua yang meninggal disana adalah penduduk Kristen.Versi Kristen menunjukkan adanya serangan tanpa provokasi oleh Muslim Hitu ke Benteng Karang. Sekitar pukul 9:00 pagi dini hari, seorang polisi menghubungi seorang warga Benteng Karang dan mengatakan bahwa banyak massa dari Mamala, Morela, Hulana, Hitu-Missin, dan Wakal akan menyerang. Sebuah kendaraan patroli polisi kemudian datang dengan pesan yang sama dan mengatakan bahwa massa sudah di Telagakodok, di mana mereka menyerang secara selektif sebelum serangan ke Benteng Karang.[18]
Bagaimanapun, saat hari memasuki siang, Desa Benteng Karang diserang. Warga Benteng Karang berkumpul di depan gereja mereka, tetapi kurang dari 20 menit massa Hitu sudah memasuki Benteng Karang. Mereka menggunakan bom ikan untuk mengebom gereja mereka, kemudian mereka menuangkan bensin ke tiga gereja lainnya dan membakarnya, tindakan ini menewaskan 16 orang. Sekelompok orang Hitu juga menyerang Passo, namun mereka pulang setelah didamaikan oleh tokoh masyarakat setempat. [18]
Lebih dari 150 pengungsi Benteng Karang ditempatkan di Detasemen Zeni Tempur 5 di Wainitu. Kuburan massal, yang konon berisi dua belas mayat, terlihat dari jalan saat memasuki Benteng Karang. Sumber desa mengatakan enam belas orang tewas secara keseluruhan. Banyak warga Benteng Karang saat itu mengatakan mereka tidak ingin membangun kembali Benteng Karang dan mereka lebih memilih transmigrasi, terutama jika itu berarti bermukim di pulau Seram seperti yang dijanjikan oleh gubernur.[18][27]
Serangan di Hila, 20 Januari
_en.png)
Pada tanggal 20 Januari, enam orang Kristen tewas di Hila, tampaknya oleh warga dari desa Muslim di dekatnya, Wakal. Mereka termasuk di antara 120 orang yang mengikuti perkemahan Alkitab yang diselenggarakan oleh Gereja Kristus Perjanjian Baru di lapangan fakultas perikanan Universitas Pattimura. Menurut keterangan, peserta perkemahan telah tiba di lokasi tersebut pada tanggal 17 Januari untuk kegiatan retret selama tiga hari dan sedang bersiap untuk kembali ke Ambon pada pagi hari 20 Januari. Karena kapasitas van tidak cukup untuk menampung semua orang yang ingin pulang, Hendrik, Mecky dan Mataheru memutuskan untuk pergi ke Wakal guna mencari kendaraan lain. Setibanya di Wakal, begitu Mecky dan Mataheru turun dari mobil van, mereka langsung dibunuh oleh warga setempat dan mobil van tersebut dibakar. Hendrik, yang dikenal oleh warga Wakal sebagai seorang polisi yang pernah bertugas di sana, tidak mengalami cedera. Sementara itu, peserta perkemahan Alkitab yang sedang menunggu mereka mendengar suara truk yang mendekat, disertai teriakan "Allahu Akbar" dari orang-orang di dalamnya. [18]
Pembina perkemahan Alkitab tersebut menyuruh para peserta untuk masuk ke kamar masing-masing demi keselamatan mereka, namun saat para penyerang tiba, mereka berteriak menyuruh semua orang keluar dan mengancam akan membunuh siapa pun yang menolak. Ketika mereka keluar, empat orang tewas dibunuh. Sisanya diperintahkan kembali ke aula utama dan dikepung oleh para penyerang, yang kemudian merampas uang serta barang berharga dari tas mereka. Para penyerang pergi sekitar pukul 15.00, seraya mengatakan bahwa mereka hendak menuju Benteng Karang, desa yang telah dihancurkan sebelumnya pada hari itu. Para peserta perkemahan Alkitab kemudian membagi diri menjadi kelompok-kelompok kecil dan berhasil kembali ke Ambon dengan bantuan sejumlah warga Muslim setempat, termasuk beberapa orang dari suku Buton.[18]
Passo, 20-21 Januari
Menjelang tengah hari, penduduk Passo mendapat kabar bahwa Benteng Karang telah diluluhlantakan. Pukul 12.30, seorang warga memberi tahu bahwa ada ribuan orang yang sedang bergerak ke arah mereka. Mereka melihat asap hitam yang tampaknya berasal dari desa tetangga, Nania dan Negeri Lama. Sekitar waktu itu, seorang petugas militer di Passo datang bersama kepala desa Passo. Keduanya meminta warga untuk tetap berada di dalam rumah dan meyakinkan bahwa segalanya akan aman; pihak Muslim datang dengan niat damai. Sejumlah pria Passo pergi ke Air Besar, dekat pintu masuk pos Brimob dan di pinggiran Passo. Di sebuah jembatan di Air Besar itulah kelompok pria dari Passo berhadapan dengan massa dari Hitu. Barisan massa Hitu membentang lebih dari satu kilometer, bertakbir, menggunakan kain putih, dan dipimpin oleh seorang pemimpin perang adat. Setiap rumah milik warga Muslim di Negeri Lama dan Nania memasang kain putih di pintu depan untuk keamanan. Para remaja berada di barisan paling depan, dipersenjatai dengan bom ikan, tombak, anak panah, dan parang. Sedangkan pria-pria dari Passo membawa pisau, dan dua di antaranya memiliki anak panah. Ada tujuh tentara disana; empat orang berusaha mencegah massa Hitu untuk maju, sementara tiga lainnya berusaha menahan pria-pria Passo. Massa Hitu berusaha menunjukkan keberanian mereka; salah seorang dari mereka membuka bajunya dan memperlihatkan bekas luka tusukan pisau di sekujur tubuhnya, seolah ingin membuktikan bahwa ia kebal senjata. Salah satu pria Passo menerima tantangan itu dan maju ke depan. Salah satu tentara melepaskan tembakan ke udara. Seseorang dari kerumunan massa melemparkan batu ke arahnya dan mengenai kepalanya. Para tentara mengatakan mereka harus mengambil bantuan logistik lalu pergi. Tentara lainnya mengendarai truk ke tengah-tengah kedua kelompok untuk memisahkan mereka. Massa Hitu mencoba maju ke arah Ambon sebanyak tiga kali, dan tiga kali pula mereka berhasil dipukul mundur. Awalnya hanya ada sekitar tiga puluh orang dari Passo, namun seiring berlanjutnya konfrontasi, sekitar seratus orang lagi turut bergabung.[18]
Pada satu titik, seorang tokoh masyarakat datang untuk mencoba melerai mereka. Ia berbicara dengan pemimpin kelompok massa dari Hitu serta pihak tentara. Hasilnya, warga Hitu mau bubar dan pulang ke Hitu. Para prajurit dari Batalion Infanteri 733 mengawasi mereka namun tidak melakukan tindakan apa pun untuk menghentikan mereka. Menurut Marcus, dalam perjalanan kembali itulah—mungkin karena rasa frustrasi—kelompok Muslim membakar rumah-rumah warga Kristen di Negeri Lama dan Nania sekitar pukul 18.00 atau 19.00. Di Nania, mereka juga membunuh seorang pendeta Protestan. Tidak ada seorang pun di Passo yang tidur pada malam itu. Sekitar pukul 05.00 pagi, sekelompok pria dari Passo kembali ke Nania dan Negeri Lama dengan niat memukul mundur warga Hitu. Namun, ketika mendapati warga Hitu sudah pergi, mereka melampiaskan kemarahan kepada warga Muslim setempat dan membakar rumah-rumah yang memasang kain putih di pintunya. Mereka juga merusak masjid. Saat itu jugalah tidak ada seorang pun di Passo memercayai perkataan militer.[18]
Hative Besar, 20-21 Januari
Di area Hative Besar, yang mencakup Kamiri dan Wailete, ketegangan antara Kristen dan Muslim makin menjadi. Ketegangan dimulai dari Desember tahun lalu saat seorang pemuda Kristen membunuh seorang polisi saat mabuk. Sosialisasi dan negosiasi sempat dilakukan untuk mencegah konflik. Suatu sumber menyebutkan bahwa antara pukul 04.00 dan 10.30 pagi, beberapa perahu motor cepat merapat di lepas pantai Kamiri, membawa warga Muslim yang mengungsi akibat kerusuhan sehari sebelumnya. Kepala Desa Hative Besar, didampingi oleh Kapolsek, berupaya membujuk mereka untuk meninggalkan Kamiri. Namun, mereka mengabaikan imbauan tersebut dan, sekitar pukul 12.00, mengadakan pertemuan dengan warga Kamiri. Warga Kristen di Hative Besar memandang pertemuan itu sebagai ancaman dan meminta bantuan dari dusun Souhuru serta Waalia untuk berjaga-jaga terhadap kemungkinan serangan dari Kamiri. Setelah negosiasi ataupun sosialisasi tidak jalan, pukul 17.30 kedua belah pihak mulai saling melempar batu dan kemudian saling menyerang menggunakan senjata tajam. pada jam 18.00 mulailah 100 milisi Kristen Wailete merusuhi Kamiri dan membakar sebuah toko. Pertempuran terjadi di suatu masjid di mana Muslim Kamiri mempertahankan masjidnya. Mereka saling membakar rumah yang lain. [18]
Baik versi Kristen maupun Muslim sepakat bahwa selama beberapa jam, mulai tengah malam hingga sekitar pukul 03.00 dini hari, situasi terasa tegang namun tenang. Kemudian, menurut versi pihak Kristen, warga Hative Besar mendapat informasi bahwa orang-orang Buton, Bugis, dan Makassar hendak melakukan serangan sekitar pukul 04.00 pagi. "Perang" pun kembali pecah: anggota kelompok-kelompok etnis tersebut membakar lebih dari belasan rumah lagi, sehingga pihak Kristen membalas dengan membakar setiap bangunan di Kamiri, termasuk masjid. Pihak Muslim menyatakan bahwa terdapat seorang polisi di lokasi saat konfrontasi berlangsung, namun ia tidak mengambil tindakan apa pun, dan seluruh penduduk Kamiri terpaksa mengungsi ke markas Kompi C Batalyon Infanteri 733.[18]
Serangan-Serangan Lainnya, 20-24 Januari
Hila juga diserang hari itu, tetapi penduduk desa mendapat bantuan dari orang-orang Muslim Kaitetu. Lebih dari 60 rumah hancur, 1 orang tewas dan 8 lain hilang. Gereja Imanuel di Hila, gereja Belanda dari tahun 1780 pun dihancurkan. [9][27][28]
Menjelang tengah hari pada tanggal 22 Januari, lima orang Muslim yang bersembunyi di dalam sebuah truk pikap yang dikemudikan oleh aparat keamanan diseret keluar dari kendaraan tersebut di Mangga Dua, Ambon, lalu disiram bensin dan dibakar oleh warga Kristen setempat.[18]
Dalam versi Kristen, kelima orang Bugis tersebut ditemukan di dalam truk pikap, bersembunyi di bawah karung-karung beras, saat mencoba menyelundupkan sekitar tiga puluh granat dan delapan bom ke desa mereka, serta uang tunai sebesar Rp3 juta. Tidak jelas ke mana tujuan truk tersebut. Menurut keterangan, truk itu juga memuat delapan belas karton Jamu Madura, yang konon dapat meningkatkan vitalitas pria. Truk tersebut dikawal oleh tiga petugas keamanan. Seseorang dari desa Mangga Dua yang sedang berada di dalam rumah dan melihat ke arah jalan raya mendapati ada kaki yang menyembul keluar, lalu ia berteriak. Pengemudi panik dan berbalik arah, namun saat mencoba kembali, sebuah mobil Toyota datang dari arah berlawanan. Pengemudi terpaksa berhenti, dan warga Kristen menyeret keluar para penumpang di dalamnya. [18]
Sebuah keterangan yang sangat berbeda, yang berasal dari sumber-sumber Muslim, muncul dalam majalah Tempo. Laporan tersebut menyebutkan bahwa polisi sedang berupaya mengevakuasi kelima orang Bugis itu dari sebuah kampung yang mayoritas penduduknya beragama Kristen, yang sedang marah akibat kabar tewasnya seorang pendeta Protestan di Nania. Truk tersebut dihentikan oleh massa Kristen yang tidak memercayai penjelasan polisi bahwa mereka hanya membawa beras. Massa menemukan kelima orang tersebut di bagian belakang truk di bawah tumpukan karung beras, menyeret mereka keluar, lalu membakarnya. Orang-orang itu adalah orang Buton, buka Bugis. Mereka berasal dari keluarga Haji Lasano di Waihaong. Selain itu, meskipun ditemukan sejumlah uang tunai di dalam truk, tidak ada granat ataupun bom yang ditemukan.[18]
23 Januari, bentrokan pecah antara massa dan aparat, di mana aparat diizinkan menembak. Ini memicu pelanggaran HAM dan dugaan keberpihakan aparat.[9] Hari itu juga, seorang perwira Kostrad, I Gusti Ngurah Hartawan, mati saat menjaga Desa Benteng yang sebagian besar Kristen. Menurut warga, saat sekelompok milisi Bugis sedang menyerang desa itu, Kostrad membantu para penyerang dengan menembaki warga desa, membunuh satu orang dan melukai 5. Jadi sekelompok pemuda mencoba merebut senjata Hartawan, tetapi Hartawan dan seorang pemuda mati dalam perkelahian itu. 11 pemuda diadili karena ini.[18]
Setelah pasukan tambahan datang, konflik secara keseluruhan sempat mereda, tapi ini belum selesai. Kelompok-kelompok radikal memblokade wilayah mereka masing-masing. Kota Ambon terbagi menjadi zona Kristen (60%) dan zona Muslim (40%). Masjid dan gereja Protestan terbesar di Ambon menjadi pusat komando bagi perang bernuansa keagamaan, yang mengerahkan bala bantuan ke desa-desa yang memiliki risiko diserang. [9][11]
Februari-Maret 1999
Di Seram, Kerusuhan kembali terjadi pada tanggal 3 Februari. Umat Kristen dari Rumberu, Rambatu, dan Kairatu mengajak umat Muslim Kairatu untuk ikut serta. Tetapi ketika umat Muslim datang, mereka disambut oleh umat Kristen yang bersenjata panah dan tombak. Empat Muslim dari Kailolo menjadi korban pertama, tiga terkena panah, dan seorang imam, Jalil Useinahu, terluka oleh tombak. Dua belas rumah di dekat masjid dibakar, kemudian pasar, yang didominasi oleh pedagang Muslim, dibakar. Desa-desa Muslim Kailolo, Pelauw, dan Ori semuanya mengirimkan bantuan kepada Muslim Kairatu. Pertempuran berlanjut pada tanggal 4 Februari dan meluas ke Dusun Waitasi dan Waimitai.[18]
Di Pulau Saparua, pada tanggal 3 Februari orang Kristen membakar pesantren orang-orang Kulur. Saparua memiliki enam belas desa, tiga di antaranya Muslim: Sirisori, Iha, dan yang paling militan, Kulur. Sementara itu, pada tanggal 3 Februari juga massa dari desa Kristen Haria berkumpul di gereja dan bersiap untuk menyerbu Desa Saparua. Milisi Kristen dari Ouw dan Ulat, yang secara tradisional bermusuhan, ikut menyerang Saparua setelah 8 orang desa diduga dibunuh orang Muslim di Hila. Untungnya kerusuhan berhasil dihindari setelah intervensi dari pemerintah setempat.[18]
Ambon terbagi menjadi bagian yang dikuasai milisi Kristen (60%) dan zona-zona yang dikuasai milisi Muslim (40%). Masjid pusat dan gereja Protestan pusat di Ambon menjadi pusat komando untuk saling bunuh antaragama, mengirimkan bala bantuan ke desa-desa yang berisiko diserang.[11]
Kerusuhan 23 Februari di Ambon
Pertempuran kembali meletus di kota Ambon pada tanggal 23 Februari. Menurut sumber-sumber Kristen, massa Muslim dari kawasan Galunggung menyerang sekelompok orang Kristen di jalanan, lalu melanjutkan aksi mereka ke Waihaong di mana mereka menyerang mobil milik seorang warga Kristen dan memecahkan kacanya. Massa Muslim mengeroyok seorang siswa SMA Kristen di depan Masjid Al-Fatah, kemudian menyerang desa Batu Merah dan membakar 10 rumah warga Kristen di sana. Menurut pihak Muslim, kekerasan pecah ketika umat Muslim marah besar setelah orang-orang Kristen memaksa seorang wanita hamil untuk melepas jilbabnya dan kemudian menginjak-injak jilbab tersebut. Tak lama kemudian, sejumlah bom meledak, dan segera setelah itu sekitar 20 rumah terbakar. Satu orang tewas setelah ditembak oleh aparat. Menjelang tengah hari, menurut pihak Muslim, sebuah mobil angkutan umum dihentikan oleh milisi Kristen di dekat Institut Agama Islam Negeri Ambon, Ambon; kesebelas penumpangnya yang beragama Muslim dipaksa keluar dan diserang dengan parang, lima orang Buton tewas. Sekitar pukul 16.00, pihak Muslim melaporkan bahwa orang-orang Kristen membakar sebuah masjid di kawasan Karang Panjang, beserta empat rumah di dekatnya. Empat orang Muslim tewas. Kemudian, dalam bentrokan yang terjadi tak lama setelah itu di Kramat Jaya, 3 orang Kristen dan seorang Muslim dilaporkan tewas. Pada tanggal 24 Februari, sumber-sumber Muslim melaporkan adanya dua puluh tiga korban tewas, empat belas di antaranya akibat tindakan aparat; 12 dari korban tewas tersebut, menurut mereka, adalah orang Kristen. Sumber-sumber Kristen melaporkan 7 korban tewas. Sumber-sumber Muslim secara konsisten melaporkan jumlah orang Kristen yang dibunuh oleh tentara lebih tinggi dibandingkan laporan pihak Kristen; implikasinya adalah bahwa siapapun yang ditembak oleh tentara pastilah yang sedang melakukan serangan.[18]
Haruku
Di Pulau Haruku, kerusuhan dimulai tanggal 13 Februari, ketika seorang Kristen dari Kariu, membakar sebuah rumah tepat di perbatasan Kariu dengan desa Muslim Pelauw dengan tujuan membuat kerusuhan. Penduduk Aboru dan Kariu menuduh penduduk Muslim Pelauw sebagai pelakunya. Sekitar pukul 5:00 pagi keesokan harinya, rumah lainnya dibakar. Baik Kariu maupun Pelauw tegang. Di Pelauw, orang-orang bersiap untuk jihad.[18]
Tiba-tiba Kariu dikepung oleh militan dari Pelauw, Ori, Kailolo, Kulor, dan Tulehu dari Saparua. Ketika kedua pihak saling bunuh, aparat melepaskan tembakan ke arah milisi Pelauw. Milisi Kristen menembak pihak Muslim, dan kemudian milisi Muslim membakar Kariu. Lima belas milisi Muslim tewas akibat luka tembak. Selain itu, di Kariu empat orang lansia meninggal saat melarikan diri. Orang-orang dari Hulaliu mencoba membantu Kariu, tetapi mereka bentrok dengan tentara di dekat Ori membunuh antara 12 sampai 15 pemuda. Sore 16 Februari, semua penduduk Kariu telah mengungsi ke hutan atau ke desa Aboru. Mereka meninggalkan gereja mereka, yang dibakar habis walau dijaga tentara, dan yang tersisa hanyalah menara dengan bendera putih berkibar di atasnya.[18]
Anehnya, seminggu sebelum serangan Kariu, telah diadakan pertemuan di Pelauw, dan kaum pria mulai mencukur kepala mereka seolah-olah sebagai persiapan perang. Selain itu, pos militer antara Pelau dan Kariu dibongkar sebelum serangan dan dipindahkan ke tempat baru antara Ori dan Hulaliu. Jadi ketika Muslim Saparua datang, tidak ada yang menghalangi mereka.[18]
Setelah kerusuhan di Pulau Haruku, aparat mulai suka menembak (Dengan amunisi asli), dan akibatnya jumlah korban tewas meningkat tajam dan memperkuat ketidakpercayaan publik pada negara.[9][18]
Pada 13 Maret, Paus Yohanes Paulus II mengecam konflik ini sebagai yang "menjungkirbalikkan harmoni tradisional untuk hidup berdampingan antara umat Kristen dan Muslim"[29]
Kepulauan Kei, Maret-Mei
Antara tanggal 30 Maret hingga 3 Mei, konflik terjadi di Kepulauan Kei, dimulai dari pertengkaran bernuansa agama. membuat sekitar 200 orang di daerah Tual dan Kei Besar, 37 korban jiwa dari pihak Kristen dan dari pihak Muslim diperkirakan jauh lebih besar. kehilangan nyawa . Karena tentara di Kei sangat sedikit, sekitar 200 tentara dikirim dari Ambon untuk mengamankan situasi. Puluhan ribu warga telah mengungsi. Sejumlah besar desa Muslim dan dua desa Kristen juga dihancurkan di di pantai barat Kei Kecil. Sebuah penelitian menemukan bahwa di seluruh Kepulauan Kei, desa-desa yang mengalami tingkat kekerasan tertinggi adalah desa-desa dengan jumlah pejabat pemerintah dan pegawai negeri sipil terbanyak. Setelah insiden ini, berbagai upaya rekonsiliasi tradisional yang berlandaskan ritual adat tentang "persaudaraan etnis" bersama juga dilakukan disini pada bulan Mei 2005 dan berhasil mewujudkan perdamaian total berdasarkan prinsip adat "sekali suatu masalah telah diselesaikan, kita tidak akan mengungkitnya kembali". Tidak ada seorang pun di Kepulauan Kei yang diadili oleh orang lain dengan alasan bahwa "kita semua bersalah".[9][11][30]
Kerusuhan Ambon II
[di Kota Ambon pada tahun 2001. Apartemen yang diperkuat dengan karung pasir terlihat di bagian depan.] Kerusuhan ini dimulai dari 16 Mei saat Maluku sedang memperingati mulainya Perang Pattimura melawan Belanda. Biasanya hari ini diperingati dengan upacara obor yang dibawa dari Saparua ke Ambon. Upacara obor tahun ini juga digunakan untuk meresmikan pasukan baru: Komando Daerah Militer XV/Pattimura, yang akan bertugas di provinsi Maluku. Sebelumnya pasukan di Maluku di bawah pasukan yang berpusat dari Irian Jaya. Secara tradisional, penduduk desa Muslim Batu Merah membawa obor dari pulau Saparua ke Ambon. Tahun ini, tampaknya mereka disuruh oleh pihak berwenang untuk menyerahkan obor itu kepada penduduk desa Kristen Mahardika. Perdebatan pun terjadi. Sengketa tersebut meletus hanya beberapa hari setelah kesepakatan damai dibuat oleh para pemimpin kedua agama di hadapan Wiranto dan beberapa hari sebelum kampanye pemilu 1999 dimulai.[11][31] Aparat berada dalam keadaan siaga penuh di pulau Ambon pada hari Minggu, sehari setelah setidaknya tujuh orang tewas tertembak ketika tentara menembak ke arah massa yang beradu.[31]
Kerusuhan Juli-Agustus di Poka
Warga setempat di Ambon, telah menyatakan kekhawatiran bahwa sebagian pasukan keamanan ditarik selama masa tenang selama dua bulan. Banyak warga setempat masih takut akan serangan dari kedua belah pihak.[32] Hasil dari Pemilu 1999, yang dimenangkan oleh PDI-P, mulai membuat rakyat Maluku was-was karena kemenangan PDI-P dipandang sebagai kemenangan pihak Kristen.[33]
Dari Januari hingga 23 Juli 1999, desa Poka berhasil lolos dari kerusuhan. Kepala Desa (Raja) mengatur pertemuan rutin antara Muslim dan Kristen untuk membahas kebutuhan dan kekhawatiran bersama. Ronda malam gabungan Muslim-Kristen berjumlah 10 orang berpatroli setiap malam untuk mencegah eskalasi dari perselisihan kecil. Ada kerukunan antara Kristen dan Muslim di Poka dan keyakinan bahwa mereka dapat menahan kekerasan yang tidak dapat dihindari oleh banyak desa lain.[11]
Pada pukul 8 malam tanggal 23 Juli 1999, perkelahian terjadi antara pemuda Kristen dan Muslim, beberapa di antaranya tampak mabuk. Lalu, banyak yang terlibat. Dalam waktu 5-7 menit setelah perkelahian dimulai, aparat tiba. Mereka mencoba menghentikan perkelahian dengan menembakkan peluru ke udara. Hal ini menyebabkan kepanikan. Semua orang Kristen melarikan diri ke gereja. Seorang warga Jakarta-Ambon mempereparah situasi dengan menjadi provokator dan perakit bom. Kerusuhan dimulai, Banyak bangunan di Poka dibakar, dan kerusuhan itu mulai menyebar kembali ke kota Ambon. Perusuh membakar mall terbesar di Ambon, dan bisnis Tionghoa mulai ditarget.[11][32] Di Galala, aparat Kostrad memasuki sebuah gereja dan membunuh 24 orang pengungsi.[34]
Kekerasan juga kembali terjadi di Batu Merah, dipicu oleh sebuah mobil milik seorang polisi—yang kebetulan beragama Kristen—menabrak mobil lain di depan Masjid An-Nur karena rem mobilnya blong. Namun, warga kemudian berkumpul di lokasi tersebut dan menuntut agar pimpinan militer serta kepolisian setempat menyelesaikan masalah itu. Kekerasan kembali meletus di Batu Merah dan Mardika sekitar pukul 09.00 pagi pada 10 Agustus. Massa Muslim dan Kristen menuduh aparat keamanan bersikap memihak dalam menangani kekerasan tersebut. Kepala Kepolisian Ambon, Letkol Gufron, mengatakan bahwa 17 orang tewas disini.[35]
Akhirnya dikerahkanlah satu batalion marinir dan dua batalion tentara ke Maluku, yang berhasil membuat situasi yang kondusif pada tanggal 16 Agustus.[36] Pihak kepolisian mengatakan bahwa sejak 23 Juli hingga 9 Agustus, setidaknya 45 orang tewas dalam bentrok di Ambon. Sedangkan KontraS menyatakan bahwa 82 orang tewas dan empat orang hilang di Ambon antara tanggal 15 Juli dan 5 Agustus. 45 orang telah ditangkap karena diduga terlibat dalam kekerasan tersebut. Polisi juga menyebutkan bahwa lebih dari 30.000 orang mengungsi ke masjid, gereja, dan markas militer di sekitar lokasi kejadian karena khawatir akan kerusuhan lebih lanjut. Pihak militer mengatakan setidaknya 14 anggota aparat keamanan terluka dalam kekerasan ini.[35]
Beberapa kerusuhan (Di Rumah Tiga, Sirisori, dll[37]) tetap terjadi sampai September, seperti pada 27 Juli, sejumlah besar toko milik warga Tionghoa di Jalan A. J. Patty dijarah dan dibakar secara sistematis. Ataupun yang terjadi pada 10 September, dimana 8 warga dan 1 tentara dibunuh di sebuah gereja.[11][37][38]
Juga, pada 5 September 1999, Presiden Abdurrahman Wahid dan wakilnya Megawati Soekarnoputri mengadakan kunjungan ke Ambon. DPR sudah membentuk panitia kerja yang diketuai Nyoman Gunawan. Beberapa usul mereka usulkan ke kepolisian: agar kerusuhan di Ambon ditangani oleh aparat beragama Hindu.[39]
Kerusuhan Ambon III
Pada 26-28 November 1999, kerusuhan pecah lagi di Mardika dan Perigi, membunuh 38 orang. Penyebabnya tdiak pasti. Kota Ambon saat itu dipenuhi dengan barikade dari kayu, bambu, batang pohon, dan kawat berduri. Walau banyak geng radikal di jalanan yang saat itu beradu, kematian banyak disebabkan oleh tembakan aparat. Kantor polisi lokal juga diserang.[40] Akibatnya, militer mengakui kalau ada dari mereka yang memihak dan tiga batalion tentara diganti dengan yang baru, yang dipercaya lebih tidak radikal. Lagipula, selama empat bulan terakhir, hampir semua korban tewasnya akibat tembakan senjata api militer. Massa Kristen dan Muslim juga menyatakan kalau aparat keamanan menembak secara membabi buta ke arah kerumunan warga sipil. Pihak militer juga telah mengumumkan rencana mereka untuk membagi wilayah Ambon berdasarkan agama.[41]
Deklarasi untuk Menahan Diri dari Kekerasan dan Mengakhiri Konflik
Sebenarnya, beberapa pemimpin agama dari kedua belah pihak secara diam-diam telah menjalin komunikasi satu sama lain. Sementara banyak pemimpin agama menyerukan perang, ada pula yang sejak awal menggaungkan pesan rekonsiliasi. Hal ini membutuhkan keberanian, namun pesan kedamaian itulah yang pada akhirnya mengemuka dalam beberapa khotbah di Maluku saat itu. Pada tanggal 4 September 1999, kelompok perempuan Kristen yang tergabung dalam Gerakan Perempuan Peduli menggelar aksi damai di depan kantor gubernur. Aksi ini berhasil menarik perhatian Gubernur Maluku M. Saleh Latuconsina beserta jajaran pemerintah untuk mendengarkan pembacaan "Deklarasi Suara Perempuan". Tak lama kemudian, kelompok perempuan Muslim yang juga tergabung dalam Gerakan Perempuan Peduli mengadakan aksi serupa. Kedua kelompok Gerakan Perempuan Peduli ini takut melakukan demonstrasi bersama secara terbuka, namun mereka diam-diam saling bertemu untuk berbagi informasi terkait upaya perdamaian. Para perempuan ini juga membagikan pita bertuliskan "Hentikan Kekerasan" untuk dikenakan oleh kaum perempuan. Mereka memiliki program untuk membujuk anak-anak yang terlibat dalam pertempuran agar kembali bersekolah.[11]
Pada tanggal 7 Desember 1999, Gubernur Latuconsina juga membacakan "Deklarasi untuk Menahan Diri dari Kekerasan dan Mengakhiri Konflik"; deklarasi ini ditandatangan oleh beberapa pemimpin senior dari berbagai agama. Gusdur bahkan mengajak para pemimpin RMS di Belanda untuk turut menyuarakan seruan perdamaian. Sayangnya, para pemimpin agama lokal Maluku tidak ikut menandatanganinya, sehingga deklarasi ini hampir tidak ada gunanya.[11]
Desember 1999
Pada tahun 1999, 9 Desember adalah mulainya bulan Ramadhan, yang artinya Natal dirayakan umat Kristen saat umat Islam sedang berpuasa. Beberapa tokoh Islam terkemuka di Indonesia, seperti Kafrawi Ridwan, menyerukan perdamaian di Maluku menjelang bulan puasa unik ini.[42]
Sayang, kerusuhan masih memanas di Maluku. Tanggal 3-6 Desember, 42 orang tewas di Pulau Seram akibat serangan dari desa Muslim Buano Utara terhadap desa Kristen Allang Asaude; aparat pemerintah pun menuai kritik karena gagal mencegah jatuhnya korban jiwa dalam jumlah besar tersebut.[43]
Pulau Buru juga mengalami masa ketidakpastian karena milisi-milisi lokal sedang bertikai di sana, merenggut setidaknya 43 nyawa hanya pada 23 Desember.[44] Sebanyak 165 orang diperkirakan tewas dalam kurun waktu beberapa minggu, termasuk 117 orang Kristen,[11] dan sejumlah besar penduduk Buru dilaporkan hilang pada minggu-minggu setelah kekerasan bulan Desember; sebagian besar dari mereka mengungsi ke wilayah hutan pedalaman pulau, sementara pihak militer menyebarkan selebaran yang mendesak mereka untuk kembali ke desa masing-masing.[45] Setelah "kalah", umat Kristen di Buru diberi pilihan: antara melihat keluarga mereka dibantai atau masuk Islam, disunat atau membakar habis gereja mereka sendiri. Hal ini menyebabkan hilangnya populasi Kristen di Buru pada pertengahan tahun 2000, setelah 17 gereja Katolik dan sejumlah gereja Protestan dihancurkan.[11]
Kerusuhan juga dimulai (lagi) pada 26 Desember di Ambon setelah seorang anak laki-laki Muslim berusia 14 tahun tertabrak kendaraan yang dikemudikan oleh seorang Kristen. Konflik meningkat tajam sampai Gereja Silo, gereja terbesar di Ambon saat itu, dibakar sehari sesudah Natal.[33] Kerusuhan terjadi lagi. Di seluruh kota Ambon, sniper-sniper mengarahkan tembakan mereka kepada kapal-kapal yang membawa pengungsi dari Ambon, sampai mobil lapis baja Alvis Saladin dengan meriam 75mm-nya dikerahkan untuk memburu mereka. Kostrad juga dikerahkan ke Maluku untuk memperkuat aparat.[46]
Pada 29 Desember, militer mengambil kendali atas seluruh aparat pengamanan di Maluku. Beberapa aktivis Kristen juga meminta PBB untuk melakukan intervensi dan membawa perdamaian di Maluku. Pada tanggal yang sama, Gusdur menolak menyatakan darurat sipil di Maluku.[46] Pada 4-7 Januari 2000, puluhan orang tewas akibat tembakan peluru tajam karena polisi merasa terpaksa melepaskan tembakan ke arah massa yang sedang terlibat bentrokan di Masohi, Seram.[42] Protes terjadi di depan kantor Kemenko Polkam agar pemerintah lebih sungguh-sungguh mengatasi krisis di Maluku.[42] Seruan jihad terdengar setiap hari di Jakarta. Sekitar 13 Januari, 300 orang Muslim protes juga terjadi di Istana Wakil Presiden untuk meminta Megawati menyelesaikan konflik ini secepatnya, yang Gusdur optimis akan selesai dalam 2 bulan.[45]
Amien Rais juga menggelar demonstrasi berjudul "Aksi Sejuta Umat" di Monas pada 7 Januari, yang dihadiri 22 ormas seperti FPI, Gerakan Pemuda Ka'bah, Laskar Jihad, dan lainnya. Aksi tersebut dihadiri oleh tokoh-tokoh seperti Ahmad Sumargono, dan Hamzah Haz. Ia mengimbau umat Islam untuk berjihad menjalankan perang suci di Maluku, yang ditanggapi sebagai aksi provokatif oleh pemerintah.[47]
Selama setahun konflik ini telah berlangsung, sekitar 1.134 orang telah mati dan 2.300 orang telah terluka. Sekitar 8.500 bangunan, termasuk 112 rumah ibadah telah hancur dalam konflik ini.[42]
Datangnya Laskar Jihad
Laskar Jihad bukanlah milisi luar pertama yang datang ke Maluku. Sebelumnya antara 100–200 orang dari milisi Muslim lain bernama Laskar Mujahidin telah tiba lebih dulu pada Desember 1999. Milisi ini dibentuk oleh Jemaah Islamiyah (JI). Mereka diketahui mengenakan penutup wajah dan sering dijuluki sebagai "ninja". Mereka juga menerima bantuan dari Osama bin Laden (Yang ditolak oleh Laskar JIhad) dan memiliki beberapa anggota dari Pakistan dan Afganistan.[11]
Asal Usul Laskar Jihad
Sekitar pertengahan tahun 1980-an, komunitas Islam Salafi Indonesia terbentuk dari mahasisiwa-mahasiswa lokal dan mulai berkembang di kota-kota besar di Indonesia seperti Makassar, Semarang, Solo, Yogyakarta, Jakarta, Bogor dan Bandung. [48] Saat itulah Ja'far Umar Thalib kembali dari Yaman dan ikut dalam komunitas Salafi. Jafar diketahui berpengetahuan luas tentang ajaran Salafi-Wahhabi, fasih berbahasa Arab, dan pidatonya sangat memukau. Karena itu, ia dengan cepat menjadi tokoh yang sangat berpengaruh di kalangan Salafi.[49]
Abu Nida yang lebih senior (Telah berdakwah tentang Salafi di Yogyakarta sejak 1986) merasa perannya sebagai tokoh utama Salafi mulai diambil alih oleh Jafar. Ketegangan terjadi antara kedua tokoh ini, sampai akhirnya Abu Nida mengundurkan diri dan mendirikan Majelis At-Turots Al-Islamy di Bantul. Dari sanalah komunitas Salafi Indonesia terpecah dua, dimana komunitas pimpinan Jafar disebut Salafi Yamani, dan komunitas pimpinan Abu Nida dinamai Salafi Haraki. Jafar kemudian mendirikan Ikatan Taklim Salafi, cikal bakal dari FKAWJ. [49]
Pada 12 Februari 1998, Ja’far Umar Thalib membuat ormas bernama Forum Komunikasi Ahlus Sunnah Wal Jama’ah (FKAWJ), yang memiliki tujuan “meningkatkan kualitas iman, keilmuan dan peran muslimin Indonesia dalam pembangunan nasional menuju kehidupan berbangsa dan bernegara yang diridhoi Allah”.[49] Tetapi FKAWJ mengirimkan tim investigasi ke Maluku pada akhir tahun 1999 untuk mengumpulkan data mengenai konflik disana dan keterlibatan gereja-gereja lokal.[49][50] Tim ini menemukan bukti bahwa kelompok separatis Republik Maluku Selatan yang berbasis di Belanda terlibat dalam konflik ini. FKAWJ mengirimkan surat kepada Presiden Habibie yang mendesak pemerintah untuk menghentikan konflik itu. Namun demikian, jumlah korban di kedua belah pihak terus bertambah seiring dengan eskalasi konflik, khususnya di Tobelo dan Galela di Pulau Halmahera.[51] Jafar memproklamasikan pembentukan Laskar Jihad pada 30 Januari 1999 di depan lebih dari 10.000 orang yang berkumpul di Stadion Kridosono, Yogyakarta. Laskar Jihad adalah sayap paramiliter dari FKAWJ yang dibentuk sebagai respon terhadap ketidakmampuan pemerintah untuk menyelesaikan konflik di Ambon. Laskar Jihad kemudian mengatur pelatihan militer kepada para sukarelawan di sebuah kamp di Bogor, yang akan dikirimkan ke maluku untuk membela umat Islam Maluku.[52] Diketahui Laskar Jihad juga menggelar protes di Monas pada bulan Maret, bertemu dengan Presiden Gusdur, dan diusir setelah Gusdur tidak merestui rencana mereka untuk jihad ke Maluku.[53][52]
Pada tanggal 6 April, Laskar Jihad melakukan tablig akbar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Tablig akbar ini dihadiri oleh kurang lebih 10.000 orang yang sebagian besar kaum pemuda. Dalam tabligh ini, dibeberkan pembantaian-pembantaian massal yang dilakukan milisi Kristen kepada umat Muslim di Maluku. Ja’far Umar Thalib juga menyerukan jihad ke Maluku. Untuk melegitimasi seruan jihad ini mereka meminta fatwa kepada sejumlah tokoh Timur Tengah, seperti Abdur Razzaq bin Abdul Muhsin al-Abbad (Yang terjun langsung ke Maluku saat mempertimbangkan fatwanya), Muqbil bin hadi al-Wadi’I, Rabi’ bi Hadi al-Madkhali, Syaikh Dr. Shalih bin Sa'ad as-Suhaimi, Ahmad Yahnya, Ahmad bin Yahya an-Najmi, dan Wahid al-Jabiri, semuanya tokoh Salafi ataupun Wahhabi. Mereka mengeluarkan fatwa bahwa jihad ke Maluku hukumnya wajib.[49][54]
Kendati demikian, mereka memperingatkan Laskar Jihad untuk mencoba cara diplomatik terlebih dahulu, dengan cara memilih seorang perwakilan untuk memberikan saran kepada presiden Gusdur. Jika Gusdur mempertimbangkan nasihat mereka, Laskar Jihad harus membatalkan jihadnya. Namun, jika Gusdur menolak saran itu, Laskar Jihad diperbolehkan untuk melakukan jihad asalkan mampu melakukannya, supaya tanah Maluku tidak menjadi kuburan mereka.[51]
Singkat cerita, sehari setelah mengadakan tablig itu Laskar JIhad berangkat ke Stadion Senayan,[50] Gedung DPR,[53] dan Istana Presiden untuk berunjuk rasa.[56] Beberapa politikus ternama seperti Amien Rais, Hamzah Haz, dan Yusril Ihza Mahendra mendukung aksi itu. Gusdur saat itu baru saja bangun dari tidur siangnya. Ia menerima 6 wakil Laskar Jihad di Istana. Namun, setelah keluar dari istana, salah seorang panglima Laskar Jihad berteriak mengecam keras sikap Gusdur tentang kerusuhan di Maluku saat itu. Tetapi Gusdur balik memarahi para pemimpin Laskar Jihad.[50][57][56] Kepolisian Bogor meminta Laskar Jihad untuk meninggalkan Bogor dalam 1x24 jam. Walau demikian, segala halangan itu tidak efektif sehingga Laskar Jihad tetap berangkat ke Maluku.[58]
Mobilisasi ke Maluku
"Apakah itu jihad atau jahit yang ingin mereka lakukan, Muslim atau Kristen, tangkap mereka semua!!" -Abdurrahman Wahid[55]
Diakui oleh Jafar sendiri, keberhasilan Laskar Jihad di Maluku sangat dibantu oleh pihak militer. Diketahui ribuan milisi Laskar Jihad, yang sudah dilatih di Bogor, pergi ke Maluku melalui kapal-kapal milik negara. Dibiarkannya ribuan milisi Laskar Jihad dan senjatanya pergi ke Maluku oleh aparat negara kembali memberikan kesan buruk pada citra aparat. Jafar sendiri telah melakukan serangkaian pembicaraan dengan sejumlah elit militer. Bahkan dalam sebuah wawancara pada bulan April 2000, dia bahkan mengakui bahwa ada orang yang mengatur pertemuan antara dirinya dengan panglima TNI saat itu Widodo Adi Sucipto. Pada tanggal 2 Mei 2000, dengan bangga Jafar mengatakan bahwa telah membahas pengiriman Laskar Jihad ke Maluku dengan Panglima Angkatan Darat, Tyaso Sodarto, yang dihadiri pula oleh Panglima Kodam Diponegoro, Bibit Waluyo dan Gubernur Jawa Tengah, Mardiyanto serta Kepala Staf TNI, Agus Widjojo.[49] Juga Komandan Militer Wilayah Surabaya diketahui tidak menghentikan ribuan laskar Laskar Jihad yang berangkat ke Maluku, akan tetapi mereka disambut oleh aparat saat kedatangan mereka di pelabuhan, sembari memberikan senjata-senjata kepada mereka.[55]
Struktur Laskar Jihad
Laskar Jihad dipimpin oleh seorang panglima tertinggi (Ja'far Umar Thalib)[50] yang membawahi panglima-panglima, komandan-komandan batalion dan komandan brigade infanteri. Komandan-komandan mereka mengalami proses pendidikan militer dan seleksi yang ketat karena tugas mereka mengharuskan mereka untuk memiliiki keahlian tingkat militer untuk menjadi pemimpin pasukan, pemimpin pasukan artileri, ahli strategi, dan sebagainya. Sedangkan, untuk laskar-laskar di lapangan, pendaftaran dibukan di seluruh Indonesia kecuali di Papua, Aceh, dan Nusa Tenggara Timur. Adik dari Jafar Umar Thalib menyatakan bahwa syarat-syarat untuk masuk Laskar Jihad adalah: Seorang Muslim, militan, umurnya lebih dari 17 tahun, sehat, dan lulus tes fisik. Untuk melakukan tes fisik, mereka harus mendapat rekomendasi dari dua anggota FKAWJ, sebelum diseleksi bedasarkan fisik, kemampuan, keberanian, dan kecekatan.[49]
Laskar-laskar ini kemudian dilatih di dalam kamp Laskar Jihad di Bogor. Mereka dilatih oleh beberapa orang anggota Resimen Mahasiswa, mantan polisi, mantan tentara, ataupun anggota-anggota Laskar Jihad yang pernah terlibat dalam berbagai konflik (Contoh: Konflik Moro, Konflik Kashmir, ataupun Perang Afghanistan). Eggy Surjana (Dari FPI), Achmad Sumargono, Tasrif Tuasikal, dan tokoh-tokoh lain diketahui diketahui sering berkunjung ke kamp pelatihan, memberikan motivasi dan ikut membantu membiayai Laskar. FKAWJ mengklaim mempunyai 80.000-90.000 anggota, dari antara semua itu 10.000 orang aktif mengikuti Laskar Jihad dengan rincian sekitar 3.000 orang (Pihak Kristen mengklaim 5.000) ada di Maluku dan 1.000 ada di Poso. Kebanyakan anggota Laskar Jihad adalah anak-anak muda mahasiswa berusia 20–25 tahun. Mereka juga dilatih untuk dapat menyimpan rahasia.[11][49]
Diketahui Laskar Jihad memandang PBB—berdasarkan pengalaman dari Referendum Timor Timur—sebagai bagian dari konspirasi Kristen untuk memecah belah Indonesia. Mereka juga menganggap LSM internasional sebagai jaringan mata-mata Kristen yang merangkap sebagai intelijen.[11]
Kesuksesan di Maluku
Setelah 3000 milisi Laskar Jihad datang ke Ambon pada Mei, Laskar Jihad mengubah jalannya konflik sebagai akibat dari mereka mendapatkan senjata militer dari Jawa. Pada 16–17 Mei 2000 di daerah Batumerah-Mardika, di Jalan A.M. Sangaji, 13 orang tewas dan 50 orang luka-luka. Dan pada 16 -18 Mei, konflik juga meluas kembali ke Ahuru dan Karang Panjang, menewaskan 17 orang. Pada 20 Mei, 13 orang tewas di Laha. Sebagian besar korban adalah umat Kristen. Menjelang akhir Mei 2000, Gereja Maranatha di Ambon mengajukan permohonan kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa agar mengirimkan pasukan penjaga perdamaian ke Maluku. Kekerasan terus berlanjut sepanjang Juni 2000, dimana pada 15 Juni milisi Kristen juga membuat milisi bernama Front Kedaulatan Maluku (FKM). Disisi lain, pada 21 Juni Laskar Jihad terlibat dalam sebuah pertempuran besar yang berlangsung selama beberapa hari, yang membuat Laskar Jihad (Dengan bantuan militer) berhasil merebut sebuah markas Brimob, yang membuat presiden Gusdur akhirnya mengumumkan keadaan darurat sipil di Maluku pada 27 Juni melalui Keppres No.88 Tahun 2000.[11][50][59]
Meskipun sejak Laskar Jihad datang pada Mei telah terjadi beberapa insiden mengerikan, tingkat kematian sejak Mei 2000 ternyata menurun. Hal ini disebabkan karena Laskar Jihad memiliki alusista modern seperti senapan mesin, mortir, serta granat berpeluncur roket. Akibatnya, milisi-milisi Kristen sering kali mengevakuasi total desa-desa Kristen sebelum kedatangan mereka. Laskar Jihad diketahui juga pandai mengintegrasikan milisi-milisi Muslim lokal ke dalam kendalinya.[11]
Setelah pernyataan darurat sipil oleh Gusdur, pada pertengahan Juli Panglima Kodam XV/Pattimura Max Tamaela digantikan oleh I Made Yasa.[55][50] Juga aparat mulai menanggapi kritik internasional tentang dominasi Muslim pada anggotanya dengan mengerahkan Yon Gab (Yon Gabungan), yang terdiri atas pasukan komando khusus yang berasal dari militer dan kepolisian. Pasukan khusus tersebut mulai bertugas pada 22 September 2000 dan mulai menyerang kekuatan Laskar Jihad di Ambon, yang mengakibatkan tewasnya sejumlah orang Muslim. Meningkatnya dominasi aparat setelah keadaan darurat sipil diberlakukan telah mengecilkan skala konflik.[50]
Juga pemaksaan pindah agama mulai dilakukan oleh pihak Muslim, dipelopori oleh Laskar Jihad. Di Pulau Buru, Kristen Buru telah punah sekitar pertengahan tahun 2000. Di Seram, setelah 54 orang tewas dalam serangan terhadap komunitas Kristen di Pulau Kesui di Seram Bagian Timur pada November 2000, sekitar 655 orang Kristen yang selamat dipaksa untuk berpindah agama dan menjadi Muslim. Pada 11 Desember 2001, 80 orang Kristen meninggal ketika sebuah kapal feri, Califonia, dibom. Orang-orang Kristen Ambon kemudian menanggapi insiden tersebut dengan membakar gedung DPRD provinsi.[11][50]
Tokoh-tokoh Muslim Indonesia, termasuk diantaranya MUI, mendesak semua pasukan Laskar Jihad untuk pulang. Namun, komandan mereka, Ja’far Umar Thalib, menyerukan pembersihan etnis dalam pidatonya di Masjid Al Fatah Ambon pada tanggal 3 September 2000:[11]
Teruslah memerangi kaum Kristen sampai mereka tidak dapat lagi mengganggu komunitas Muslim musnah... Perang ini baru akan berakhir setelah umat Islam menguasai kota Ambon... Saya yakin kita bisa mengakhiri konflik ini melalui peperangan. Tidak ada cara lain untuk membuka jalan menuju masa depan yang cerah bagi anak-cucu kita.[11]
Tahun 2001-2003
Tahun 2001–2003 jauh lebih damai daripada dua tahun sebelumnya seiring dengan adanya pergantian kepemimpinan aparat setempat dan semakin berkurangnya keterlibatan aparat dalam bentrok. Lagipula, dimulai dari tahun 2001, aparat akhirnya mulai menekan Laskar Jihad untuk pergi dari Maluku. Namun, periode 2001–2003 juga diwarnai oleh berbagai bentrok dimana-mana, karena anggota-anggota paling radikal dalam Laskar Jihad berupaya membuat konflik kembali menyala. Terdapat pula sejumlah peristiwa yang signifikan pada dua tahun ini, seperti pembunuhan panglima Laskar Kristus, Agus Wattimena. Kepala Kepolisian Maluku, Firman Gani, mengungkapkan bahwa selama dua tahun ini, sejumlah aparat korup merasa "kecewa" akibat berkurangnya pendapatan mereka dari mengawal kapal cepat dan membiarkan milisi-milisi melewati pos-pos pemeriksaan.[11]
Pada 19-22 Januari 2001, terjadi insiden penembakan oleh Yon Gab di Batu Merah, membuat 13 orang meninggal dunia dan 23 orang luka-luka. Akibatnya, para korban mengadu ke Pusat Polisi Militer di Jakarta pada 5 Februari 2001. Tiga hari kemudian, para korban yang didampingi oleh Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia (PAHAM) dan Laskar Jihad mengadukan juga tindakan Yon Gab ke Komnas HAM. Mereka diterima oleh ketua Komisi Penyelidik Pelanggaran HAM dan Mediasi di Maluku (KPMM), Bambang W. Soeharto. "Aparat itu tahu bahwa Husein sudah terluka di kedua kakinya akibat tembakan, tapi aparat malah menendang bahkan kemudian mengeluarkan sangkur dan menusuknya persis di dada, setelah itu dia menjilat darah segar yang masih ada di sangkur itu," jelas saksi yang juga keluarga dari salah satu korban bernama Husein Marubessy.[60]
Pada tanggal 17 Januari 2001, sebuah pertemuan doa yang melibatkan 1.000 anak sekolah (500 Muslim dan 500 Kristen) diselenggarakan oleh Kepala Kepolisian Maluku, Firman Gani, dengan pesan:[11]
"Orang tua mereka seharusnya merasa malu. Mengapa mereka tidak bisa berdamai padahal anak-anak sudah melakukannya?".
Masjid-masjid dan gereja-gereja—sering kali dengan dukungan dari para donatur—mengadakan berbagai kegiatan sosial seperti perkemahan yang mempertemukan pemuda Muslim dan Kristen. Dialog-dialog yang sudah diadakan sejak konflik ini juga berupaya meredam penyebaran rumor mengenai Islamisasi dan Kristenisasi, serta mengoreksi anggapan salah kalau Muslim adalah teroris dan Kristen adalah separatis. Selama konflik, umat Muslim sering menyoroti pakaian hitam yang dikenakan pendeta Kristen dan menjuluki mereka "iblis berbaju hitam". Hal ini kemudian menjadi bahan candaan dalam dialog antarumat beragama, di mana setelah konflik para ulama dengan bercanda menyebut para pendeta mereka sebagai "iblis berbaju hitam". Seorang peserta menggambarkan dialog-dialog tersebut sebagai diskusi mengenai pentingnya menjadi "Muslim Maluku yang bukan Muslim Arab, dan Kristen Maluku yang bukan Kristen Belanda" (Karena selama konflik banyak pemuda Muslim mengadopsi mentalitas dan gaya berpakaian ala Palestina, sementara banyak umat Kristen mengadopsi gaya berpakaian Barat). Dialog antarumat beragama ini telah membentuk jaringan perdamaian khusus bagi kaum pemuda, anak-anak, dan perempuan. Mereka juga menjalin hubungan dengan komunitas internasional, misalnya dengan program "Ambassadors for Peace" dari Uniting Church Australia. Mereka juga memiliki stiker dan kaus bertema perdamaian antarumat beragama.[11]
Menjelang pertengahan tahun 2001, sekitar separuh dari pejuang Laskar Jihad telah pulang ke kampung halaman mereka secara sukarela, dimulai pada bulan Oktober 2000. Karenanya, delegasi Uni Eropa dan AS mendesak pihak Kristen untuk mencabut prasyarat damai tentang pulangnya seluruh pejuang Laskar Jihad ke daerah asal. Pada tanggal 25 Oktober 2000 belasan pejuang Laskar Jihad ditangkap saat hendak melancarkan serangan.[11]
Pada 6 Juni 2002, Tim Penyelidik Independen Nasional Untuk Konflik Maluku dibentuk oleh Megawati, diketuai oleh Drs. I Wayan Karya. Tim Penyelidik ini bertujuan mencari hubungan atau keterkaitan berbagai peristiwa dan isu yang diduga menjadi penyebab terjadinya kerusuhan, meliputi peristiwa 19 Januari 1999, RMS dan keterlibatan kaum Kristen didalamnya, Laskar Kristus, FKM, Laskar Jihad, paksaan pindah agama, pelanggaran HAM, dan lain-lain.[61] 7 Juni 2002, Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2000 Tentang Keadaan Darurat Sipil Di Propinsi Maluku Dan Propinsi Maluku Utara disahkan oleh Megawati Soekarnoputri.[62]
Akhir dari Konflik: Piagam Malino II
'Lihat Juga: Piagam Malino II
Kedamaian di tahun-tahun ini membuat pemerintah mulai mensponsori perundingan damai antaragama yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Jusuf Kalla, yang menghasilkan Piagam Malino II pada 13 Februari 2002. Perjanjian tersebut menetapkan penghentian seluruh kekerasan serta pelucutan senjata kelompok-kelompok milisi.[50]
Setelah paigam ditandatangani, Tim Rekonsiliasi Malino mengunjungi setiap masjid dan gereja di Maluku untuk sosialisasi. Gubernur Maluku M. Saleh Latucosina mengumumkan bahwa amnesti akan diberikan bagi militan yang menyerahkan senjatanya ke pihak berwenang antara tanggal 1-31 Maret 2002. Latucosina kemudian mengumumkan kalau mulai 1 April akan dilakukan operasi pencarian senjata ilegal secara intensif. Akibatnya, di Pulau Seram diadakan upacara pemusnahan terhadap 1.752 buah senjata. Senjata-senjata masih diserahkan kepada pihak berwenang setelah kedamaian; pada tahun 2006, 636 buah senapan dan pistol rakitan, 68 pucuk senjata militer atau polisi (sebagian besar berjenis M16), serta 7.000 butir amunisi dan peledak diserahkan. Sebagian besar senjata tersebut dimusnahkan dalam acara 17 Agustus.[11]
Kelelahan yang dirasakan kedua belah pihak akibat konflik yang lama menjelaskan mengapa mereka begitu cepat ingin berdamai. Bahkan, baik pihak Muslim maupun Kristen tidak memberikan reaksi emosional ketika terjadi insiden-insiden berikutnya: Pada 25-28 April 2002, pembakaran Desa Soya dan menyebabkan 12 orang Kristen tewas.[11][63] Dan pada 27 Juli 2002, sebuah pengeboman di Pasar Mardika menewaskan satu orang Kristen dan melukai 50 orang. Pada September 2002, tiga atlet muda meninggal di sekitar Lapangan Mardika. Dalam berbagai insiden tersebut, baik pihak Muslim maupun Kristen menyadari bahwa ada pihak-pihak luar yang ingin memperpanjang konflik.[50]
Juga, Alex Manuputty, seorang pemimpin Kristen dari Front Kedaulatan Maluku, memproklamasikan Maluku Merdeka. Akibatnya, ia ditangkap pada 11 Januari 2001. Kemudian, ia juga merayakan ulang tahun Republik Maluku Selatan dengan mengibarkan dua bendera Benang Raja RMS bersama bendera Merah Putih dan bendera PBB diatas rumahnya di Kudamati pada 25 April 2001, memicu penyitaan polisi.[64][65] Lalu pada 5 Mei 2002 Alex dimintai keterangan selama 3,5 jam di Gedung Biro Umum, Mabes Polri berkaitan dengan hal itu. Menurut Christian Rahajaan, pengacara Alex, pengibaran bendera RMS itu sengaja dilakukan karena pemerintah dinilai tak sanggup menyelesaikan konflik Maluku. Namun, Alex masih tetap ingin berdialog dengan pemerintah terkait pengibaran bendera itu.[66]
Terakhir, pada 15 September 2003, Keppres Nomor 71 Tahun 2003 mulai berlaku dan menghapuskan keadaan darurat sipil di Maluku.[67]
Penangkapan Jafar Umar Thalib
Pada tanggal 25 April 2002, Jafar Umar Thalib mengadakan tablig akbar di Masjid Al-Fatah Ambon. Sebelum tablig dimulai, polisi telah menutup jalan-jalan utama menuju masjid itu dan mengerahkan ratusan anggota, membuat tablig hanya berlangsung selama 30 menit. Disana, Ia berpidato menyerukan keberlanjutan perang melawan umat Kristen dan mengecam Piagam Malino II. Kericuhan terjadi disana akibat polisi menembakkan peluru karet dan gas air mata kepada massa yang keluar dari masjid. Tak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut.[68] Selain itu di Makassar, 500 anggota Laskar Jihad juga menggelar acara serupa di Masjid Al-Markas Al-Islami. Mereka juga menyerukan akan menangkap tokoh RMS dan Front Kedaulatan Maluku jika berani mengibarkan bendera RMS di Ambon.[68]
Akibat tablig 25 April tersebut, dan seruannya untuk membuat Maluku menjadi "Afghanistan Kedua" pada 1 Mei, pemerintah menyerukan penangkapannya pada 2 Mei. Jafar ditangkap di Bandara Juanda pada 4 Mei. Jafar diadili atas dua tindak pidana, yakni pemberontakan dan vigilantisme (Akibat merajam salah satu pengikutnya karena berzinah).[11] Jafar menyatakan bahwa dasar penangkapan terhadap dirinya hanya mengada-ada dan bertujuan sebagai pengalihan isu akibat pemerintah tak mampu menyelesaikan kasus Republik Maluku Selatan dan insiden Soya.[63] Pada 5 Mei, setelah adanya isu-isu akan terjadinya demo, Kantor Koserse Mabes Polri diketahui mulai dijaga ketat dan para wartawan tidak boleh memasukinya. Untuk pengamanan, dua kompi Pasukan anti-Huru Hara, Brimob, dan Pengendali Massa Polda Metro Jaya bersiaga di Mabes Polri. Juga utusan-utusan Laskar Jihad dari Surabaya juga sempat tidak diizinkan membesuk Jafar. Namun, setelah beradu argumentasi, akhirnya satu orang diperbolehkan menemuinya. Dalam pertemuan yang berlangsung dua menit tersebut, Jafar hanya berpesan agar anggotanya bersabar.[63]
Pada 4 Mei, sejumlah anggota Laskar Jihad di Ambon, Makassar, dan Surabaya memprotes penangkapan Jafar. Aksi protes di Makassar yang dilakukan oleh mahasiswa Universitas Hasanuddin diwarnai dengan pemblokiran jalan kampus. Mereka juga membakar ban dan memblokir jalan. Sayangnya, aksi yang awalnya damai ini nyaris menimbulkan bentrokan dengan para sopir angkutan kota yang dirugikan oleh kemacetan akibat blokade. Namun, akhirnya para demonstran membuka kembali jalan tersebut dan kerusuhan berhasil dihindari.[63][69] Pada 5 Mei dilakukan pemeriksaan awal terhadap Jafar Umar Thalib di Lantai III Mabes Polri. Pemeriksaan ini sebagian besar untuk mengkonfirmasi kebenaran suara Jafar dalam tiga buah kaset rekaman saat memberikan ceramah di Masjid Al Fatah Ambon tanggal 25 April silam.[66] Saat berada dalam tahanan, pada 20 Mei Ja’far memerintahkan semua militan Laskar Jihad meninggalkan Maluku.[11]
Pada 21 Mei kemudian, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan bahwa penangkapan Jafar oleh kepolisian tidak sah. Karena itu, Mabes Polri diharuskan membayar ganti rugi sebesar satu juta rupiah, tetapi Jafar masih dilanjutkan penahanannya sebagai tahanan rumah. Syamsul Ali sebagai hakim tunggal mengatakan, pengadilan mengabulkan sebagian permohonan Jafar. Disisi lain, Syamsul memutuskan, walaupun penangkapannya tidak sah, tindakan penahanan Jafar sah menurut hukum. Namun demikian, kuasa hukum Mabes Polri maupun kuasa hukum Ja`far menyatakan kecewa atas keputusan tersebut.[70]
Pada 19 Desember 2002, Jafar dituntut satu tahun penjara dipotong masa tahanan oleh Jaksa Penuntut Umum Slamet Rijanto dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Ia dinilai terbukti menghina Presiden Megawati, menghasut massa, dan mengobarkan rasa permusuhan dalam ceramahnya di tanggal 25 April. Menanggapi tuntutan tersebut, Jafar menolak dengan tegas dan tetap yakin tidak bersalah. Menurut dia, jika menerima tuntutan itu, berarti mengaku bersalah. "Jangankan satu tahun, dituntut satu hari pun saya tolak," kata dia. Sedangkan Mahendradatta, penasihat hukum Jafar dari Tim Pembela Muslim menilai bahwa jaksa memanipulasi fakta di persidangan. Menurut dia, keterangan saksi-saksi dan barang bukti yang telah ditolak majelis hakim masih juga dimasukkan oleh jaksa dalam tuntutan. Majelis Hakim yang diketuai Mansur Nasution memberi kesempatan pada terdakwa untuk menyampaikan keberatan pada Januari tahun depan. Usai pembacaan tuntutan, suasana sidang riuh dengan perang mulut antara petugas PN Jaktim dengan wartawan yang berusaha mewawancarai Jafar dari jarak dekat.[71]
Kerusuhan 2004
Namun, pada bulan April 2004, kerusuhan kembali pecah. Diketahui kerusuhan bermula ketika anggota-anggota Front Kedaulatan Maluku melancarkan pawai memperingati ulang tahun Republik Maluku Selatan sekaligus berunjuk rasa ke markas Polda Maluku untuk membebaskan Alex Manuputty, yang ditangkap pada Januari 2001. Walaupun hanya mematikan kurang dari 40 orang, kerusuhan ini menyebabkan kerugian harta benda yang besar diantara masyarakat. Kerusuhan juga meletus di sejumlah pulau Maluku lainnya pada April 2004. Tembakan penembak misterius —yang menelan banyak korban— juga memperparah situasi. Sekitar 1000 anggota Brimob dikerahkan di Maluku dan kenderaan lapis baja berpatroli di jalan-jalan. Sementara itu barikade-barikade juga mulai digelar untuk memuisahkan massa Kristen dan Muslim. Sebagian besar warga Poka kehilangan rumah mereka untuk kedua kalinya, dan diperkirakan sebanyak 200.000 orang terpaksa mengungsi ke kamp-kamp pengungsian. Sasaran kerusuhan termasuk juga empat kendaraan PBB serta gedung PBB setempat yang menjadi kantor bagi UNDP, UNICEF, dan Save the Children Fund.[11][72]
Salah satu teori populer tentang dalang dibalik kerusuhan ini adalah bahwa beberapa aparat setempat menghasut mobilisasi 'kaum separatis' untuk menyebabkan kerusuhan. Mereka percaya bahwa kerusuhan akan kembali menguntungkan aparat. Beberapa pihak —dari kedua agama— yang menandatangani Piagam Malino II menuduh bahwa Alex Manuputty, yang merupakan salah satu dari sembilan anggota asli dewan rekonsiliasi tahun 1999, disuap oleh militer untuk mengacaukan perdamaian di Maluku dengan 'ancaman separatisme Kristen'. Disisi lain, Tony Pariela beropini kalau kerusuhan di Ambon bukanlah kerusuhan agama, melainkan suatu bentuk ekspresi dari mereka yang menginginkan penegakan hukum terhadap FKM dan Laskar Jihad.[11][72]
Kerusuhan 2004 menjadi kerusuhan besar terakhir di Maluku (Walaupun banyak sumber tidak menganggapnya sebagai bagian dari konflik, melainkan sebagai kerusuhan pasca-konflik). Semenjak kerusuhan itu selesai, situasi di Maluku relatif damai. Serangan terhadap edamaian tetap terjadi, misalnya pada tahun 2006, tercatat ada dua ledakan bom di Ambon, dan empat bom meledak sepanjang tahun 2007.[11][73]
Konflik di Maluku Utara
Asal Usul
Konflik di Maluku dan Maluku Utara sering kali dipandang sebagai bagian dari konflik sektarian yang sama. Kedua konflik ini juga saling memengaruhi satu sama lain; kemungkinan besar konflik di Maluku memberi lampu hijau kepada para provokator di Maluku Utara. Namun, kedua konflik ini cukup berbeda. Diketahui Maluku adalah provinsi di mana populasi Muslim dan Kristen hampir sama, sedangkan 85% penduduk Maluku Utara memeluk agama Islam. Akibatnya, konflik antara kelompok Kristen dan Muslim di Maluku Utara menjadi konflik yang sedari awal tidak imbang. Karena kelompok Kristen kalah jumlah, Laskar Jihad tidak perlu pergi ke Maluku Utara. Juga walau pihak Kristen sempat dituduh telah melakukan gerakan separatis bawah tanah pada suatu waktu, hal itu tidak terlalu memicu kemarahan publik seperti yang terjadi di Maluku.[11]
Sebagaimana halnya di Ambon, konflik di Maluku Utara pada awalnya bukan konflik bernuansa agama. Konflik ini melibatkan imigran dari Pulau Makian yang beragama Islam dan Suku Kao, suku asli Halmahera yang terdiri atas campuran orang Kristen dan Muslim. Pada tahun 1975, warga Makian telah dipindahkan ke tanah Kao di Malifut karena aktivitas tektonik Gunung Kie Besi yang mengkhawatirkan. Saat itu, warga Makian diberitahu bahwa tanah di Malifut adalah milik pemerintah, bukan milik orang Kao, dan bahwa Malifut kelak akan menjadi tanah orang Makian. Sedangkan, pemerintah juga meyakinkan orang Kao agar mengizinkan mereka bermukim dengan mengatakan bahwa kedatangan orang Makian tidak akan menganggu hak mereka atas tanah adat mereka.[11]
Suku Makian perantauan yang ada di Ternate seringkali makmur dan tidak menyukai Sultan Ternate (Faksi anti-sultan), sementara Suku Kao adalah salah satu suku yang secara historis paling loyal kepada Sultan (Faksi pro-sultan). Keberpihakan pada faksi-faksi ini hanyalah salah satu bagian dari rangkaian sengketa lokal antar-desa yang rumit terkait tanah, batas wilayah, tambang emas, adat istiadat, dan agama. Orang Kao kemudian memandang orang Makian sebagai tamu di tanah mereka, sementara orang Makian menganggap diri mereka sebagai pemegang hak kepemilikan yang sah. Mulai April 1999, para petani Makian di Malifut juga merasa terancam oleh orang Kao. Orang Makian di Malifut meminta dukungan dari orang-orang Makian yang merupakan mayoritas anggota faksi politik 'koalisi anti-sultan' di Ternate. 'Faksi anti-sultan' ini saat itu banyak diisi orang Makian dan sedang berupaya menggalang dukungan dari warga-warga lain untuk menentang Sultan Mudaffar Sjah, yang saat itu sangat berpengaruh di Ternate.[11]
Orang-orang Makian di pemerintahan Maluku Utara kemudian bekerja sama dengan orang-orang Makian di Malifut untuk mendapatkan dukungan dari Jakarta guna membentuk kecamatan baru bernama 'Makian-Malifut'.[a] Kecamatan baru ini akan mencakup 16 desa yang dihuni oleh Orang Makian, serta lima desa Kao dan enam desa Jailolo. Orang-orang Kao dan Jailolo disana menolak untuk dimasukkan ke dalam kecamatan baru tersebut. Nama Dari namanya saja: 'Makian-Malifut', sudah jelas merupakan provokasi bagi mereka.[11] Pada akhirnya, lewat Peraturan Pemerintah No.42 Tahun 1999, kecamatan Makian-Malifut dibentuk.[23]
Mulainya Konflik
Pada tanggal 18 Agustus 1999, Ketika camat baru Makian-Malifut mulai bertugas disana, kerusuhan di Maluku Utara pun pecah. Menurut sejumlah keterangan, insiden bermula dari pelemparan batu di Desa Sosol milik Suku Kao setelah terjadi perselisihan di sebuah pesta. Sepuluh menit kemudian, terjadi bentrokan besar antara massa Sosol dan massa Makian dari desa tetangga. Diketahui para mahasiswa Makian turut datang dari Ternate untuk ambil bagian dalam bentrok tersebut. Singkat cerita, akhirnya Desa Sosol akhirnya dikuasai oleh massa Makian. Seluruh penduduk Sosol melarikan diri menggunakan perahu, sementara desa mereka—termasuk gereja dan sekolah—hancur. Keesokan paginya, desa Wangeotek milik kaum Kao mengalami nasib serupa: desa itu diserang dan dihancurkan. Kedua desa tersebut adalah yang paling vokal menentang penggabungan desa mereka ke dalam Makian-Malifut. Aparat, yang kalah jumlah, tidak mampu menghentikan bentrok-bentrok tersebut, meskipun mereka sempat melepaskan tembakan peringatan ke udara. Mereka akhirnya lebih berfokus membantu proses evakuasi. Kerusuhan ini ternyata menggagalkan pembentukan kecamatan tersebut.[11][74] Abdullah Assagaf sebagai Bupati Kabupaten Maluku Utara kemudian meminta Sultan Ternate, Mudaffar Sjah, untuk pergi ke Malifut untuk menenangkan massa-massa Kao. Tetapi menurut van Klinken, alih-alih meredakan situasi, sang sultan justru melihat peluang untuk memperluas dukungannya dengan memosisikan dirinya—sebagai seorang Muslim—sebagai sekutu kaum Kao yang mayoritas beragama Kristen. Mudaffar kemudian menyampaikan pidato yang provokatif. Tak lama kemudian, saat ribuan pengungsi dari Makian membanjiri Ternate, ia segera merekrut banyak orang untuk menjadi pasukan adat tradisional pengawal istana (Pasukan Kuning[en]) di bawah komando seorang Kristen. Jumlah Pasukan Kuning pada akhirnya membengkak hingga mencapai sekitar 7.000 orang. Hal ini membuat kaum Makian semakin percaya kalau sultan tidak memihak mereka.[11][75]
Namun, saat seorang peneliti konflik, Chris Wilson mewawancarai sang sultan, memperlihatkan bahwa ia kemungkinan memang telah berupaya—dan pada awalnya berhasil—menenangkan kaum Kao. Mereka kemudian berupaya menyelesaikan konflik melalui jalur diplomasi dengan membentuk "Tim Sembilan" yang terdiri dari sembilan tokoh yang akan merundingkan perdamaian. Tim Sembilan gagal mencapai kesepakatan untuk membatalkan pembentukan kecamatan baru tersebut, gagal memperoleh komitmen pendanaan untuk membangun kembali desa-desa yang hancur maupun untuk penyelidikan atas kekerasan yang terjadi, dan tidak ada satu pun pihak yang diadili atas peristiwa tersebut, membuat peluang damai di Maluku Utara terlewatkan. Tomagola juga menilai bahwa para elite Maluku Utara telah ‘lalai’ dengan urusan perdamaian karena meremehkan tekad kaum Kao dan lebih fokus dalam rencana pembentukan provinsi baru, mengesampingkan perhatian terhadap adanya peluang diplomasi preventif yang dapat mencegah eskalasi kekerasan.[11][15]
Pada Oktober 1999, pemimpin-pemimpin adat Kao memutuskan untuk menentang pembentukan Makian-Malifut. Penentangan ini akan dicoba terlebih dahulu melalui jalur hukum, namun jika gagal, maka dengan jalur kekerasan. Segera terlihat bahwa mereka tidak akan berhasil lewat jalur hukum. Pada bulan itu, diperkirakan 5.000 orang Kao yang dipersenjatai dengan parang, tombak, panah, serta sejumlah senjata api dan bom rakitan berkumpul dan menyerang kaum Makian. Menurut komandan Kao, pasukannya terdiri dari seluruh laki-laki Kao ditambah 200–500 orang perempuan. Semua rumah warga Makian dibakar habis hingga rata dengan tanah, namun masjid dan sekolah tidak turut dibakar. Walaupun kerusakan harta benda sangatlah besar, hanya tiga orang Makian yang tewas. Mereka mengusir seluruh orang Makian di Malifut, yang kemudian mengungsi ke wilayah selatan Ternate dan Tidore. Para komandan militer Kao menyatakan bahwa tujuan mereka adalah pembersihan etnis, bukan pembunuhan. Di setiap desa yang mereka serbu, para komandan memastikan masjid-masjid tidak rusak karena terdapat warga Kao Muslim di dalam massa-mass Kao, dan juga karena mereka ingin menunjukkan bahwa konflik ini bukan konflik agama.[11] Militan Kao juga banyak mencegat orang di perbatasan kecamatan Kao-Malifut untuk memerikas KTP orang yang lewat. Orang Makian dan Tidore tidak boleh lewat.[76]
Kerusuhan di Ternate dan Tidore
Kedatangan 17.000 pengungsi Makian dari Malifut ke Ternate dan Tidore membuat keprihatian dan kemarahan warga setempat. Faksi anti-sultan memanfaatkan kesempatan ini untuk menggalang dukungan rakyat, salah satunya dengan bersekutu dengan aktivis Muslim radikal. Mereka menyebut serangan Kao ini sebagai "Serangan umat Kristen terhadap umat Muslim". Tak lama, sebuah surat palsu bernama “Rencana Serangan Balik Sosol Berdarah” (Disingkat 'Sosol Berdarah') ditemukan di di desa Kayu Merah dan Ubo-Ubo, Ternate. Surat itu menyebar dengan cepat diantara umat Muslim di Maluku Utara. Surat itu seolah-olah ditandatangani oleh Pdt. Sammy Titaley, ketua Gereja Protestan Maluku di Ambon, untuk gereja-gereja GPM di Maluku Utara. Surat tersebut berjudul ”Rencana Serangan Balik Sosol Berdarah”, dan dibuat seolah-olah ia merencanakan suatu serangan Kristen terhadap Malifut sebagai bagian dari upaya kristenisasi di Maluku Utara. Dalam surat tersebut, umat Muslim digambarkan sebagai umat yang polos.[11][74][76]
Di bulan November, umat Kristen Maluku Utara mulai mengalami kekerasan, pertama-tama saat kerusuhan di Tidore pada 3 November 1999, lalu di Ternate bagian selatan tiga hari kemudian. Kerusuhan di Tidore bermula ketika tokoh-tokoh masyarakat dan warga kelurahan Indonesiana berkumpul untuk membahas surat 'Sosol Berdarah' tersebut. Tetapi hampir tidak ada orang Kristen yang hadir karena takut. Polisi kemudian mengawal seorang pendeta Protestan setempat menuju pertemuan tersebut, yang kemudian membacakan isi surat itu. Ia diteriaki, dimaki, dan seorang warga yang marah memukulnya. Ia melarikan diri dari pertemuan itu, namun sebagian warga mengejarnya, memarangnya hingga tewas, dan membakar mayatnya. Segera setelah itu, gereja dan rumah-rumah umat Kristen di Tidore pun mulai dirusak atau dihancurkan. Seorang pemimpin milisi Kristen, yang saat itu bertugas mendengarkan radio kelompok Pasukan Putih (Milisi Muslim Maluku), mendengar kalau mengenakan ikat kepala putih dan turut merusuh dianggap sebagai bagian dari kewajiban kerja bagi para pegawai pemerintah Tidore.[11]
Di Ternate, banyak pemuda dari luar Ternate telah memblokade jalan dan memaksa orang-orang yang lewat menunjukan identitas mereka. Warga Ternate dan Tidore mengusir semua orang Kristen dari kota mereka. Juga para pemimpin politik bersuku Makian di Ternate bahkan memimpin kerusuhan 6 November di Ternate. Milisi Muslim menyerang kantor polisi di Ternate dan polisi pun melarikan diri. Sejak saat itu, baik pihak Kristen dan Muslim di seluruh Maluku Utara bersiap untuk mempertahankan diri atau melancarkan serangan, yang sering disalahtafsirkan desa lain sebagai persiapan menyerang. Setelah penyerangan terhadap orang-orang Kristen di Ternate pada tanggal 6 November, para komandan polisi dan militer di Ternate menyuruh sultan “mengerahkan orang-orangnya”, yakni Pasukan Kuning. Sebuah teori populer menyatakan bahwa kerusuhan ini bertujuan untuk mengeliminasi para pendukung sultan menjelang pergantian gubernur Maluku Utara pada Juni 2000 (Yang dibatalkan kemudian akibat keamanan).[11][74]
Tobelo
Pada 8 November (Dua hari setelah kerusuhan Ternate), serangan terhadap umat Kristen terjadi di Halmahera Utara dengan sebuah insiden terjadi di Gosoma, Tobelo, ibukota Halmahera Utara dan kota terbesar di Halmahera. Awalnya tersiar suatu kabar ke Tobelo bahwa aparat tidak berbuat apa-apa untuk melindungi umat Kristen di Tidore dan Ternate, sehingga umat Kristen disana mulai mempersenjatai diri; hal ini tentu saja memicu kecurigaan di kalangan Muslim Tobelo. Pertemuan antara para pemimpin Kristen dan Muslim diadakan di Tobelo sebagai upaya menjaga ketertiban. Pj. Gubernur Maluku Utara, Surasmin, dan Mudaffar Syah menghadiri pertemuan pada 7 Desember 1999 dalam upaya memelihara dialog.[11][15]
Sepanjang bulan November dan Desember rumor-rumor bermunculan mengenai rencana 'Natal berdarah', membuat ketakutan diantara umat Kristen lokal. Untuk antisipasi hal tersebut, pada 24 Desember Pendeta Charles Kaya memutuskan untuk meminta pengamanan militer selama periode Natal untuk suatu kompleks Kristen di Tobelo, yang didalamnya terdapat gereja, kantor sinode, dan Rumah Sakit Bethesda. Karena tidak mendapat tanggapan, sang pendeta meminta gereja-gereja lain untuk mengirimkan 40 orang guna menjagai kompleks tersebut sepanjang malam. Keempat puluh orang-orang itu tiba, dengan membawa tombak dan memakai ikat kepala merah, diantar sebuah truk besar yang dilihat oleh banyak orang Muslim disana. Pemandangan ini menimbulkan ketakutan luar biasa di masyarakat Muslim dan kemungkinan besar menjadi pemicu kerusuhan Tobelo.[11] Juga adanya kabar tentang pembakaran Gereja Silo di Ambon membuat banyak massa Kristen mengamuk.[42] Sebelum kerusuhan, banyak orang Kristen telah mengungsi ke Manado sebelumnya.[77]
Pada tanggal 26 Desember, sekelompok pemuda Muslim terlibat dalam insiden pelemparan batu yang kemudian menjadi pertempuran antara ratusan warga—yang memakai ikat kepala putih atau merah—menggunakan pedang, bazoka rakitan, dan lainnya. Kerusuhan meluas hingga ke desa-desa di sekitarnya. Kerusuhan diberitakan melalui radio dan kapal-kapal berhenti beroperasi. Listrik juga mulai dipadamkan supaya musuh tidak ingin menyerang. Pihak Muslim sempat unggul dalam kerusuhan ini, namun, keadaan berbalik ketika bala bantuan dari pihak Kristen dari berbagai desa sekitar, —yang didukung oleh pasukan Kao pimpinan Benny Bitjara (Dipanggil Doro)— tiba di pinggiran kota pada keesokan harinya. Selama 27-28 Desember, banyak orang Muslim —yang ada di daerah dimana mereka adalah minoritas— diusir dari berbagai wilayah di Halmahera. Perang berkecamuk di pedesaan-pedesaan Halmahera, Morotai, Bacan, Obi, dan pulau-pulau lainnya selama dua bulan berikutnya. Di Morotai, para pengungsi Muslim yang melarikan diri ke sana turut berperan dalam memicu meluasnya konflik. Banyak rumah dibakar. Muslim Relief Organization memperkirakan bahwa 800 orang Muslim tewas dalam dua hari. Sebuah kompi militer diketahui menampung beberapa pengungsi, yang akan mengungsi lagi ke daerah lain. Para pengungsi mengungsi ke segala arah, termasuk Ternate dan pulau-pulau sekitar, memperparah situasi dengan kisah-kisah mengerikan tentang apa yang mungkin terjadi disana jika mereka tidak siap. Banyak orang Kristen juga pindah ke Manado akibat kerusuhan ini.[11][77]
Invasi Ternate
Desember di Ternate, hampir tidak ada aparat yang terlihat di jalanan, sementara Pasukan Kuning, pasukan pengawal istana Ternate, hadir di mana-mana untuk menjaga ketertiban—meski dengan cara yang tidak profesional, brutal dan memihak. Koalisi anti-sultan khawatir akan dampak dari kendali sang sultan dan Pasukan Kuning atas jalanan Ternate menjelang pergantian gubernur Maluku Utara. Tindakan kekerasan, penyiksaan lawan politik, dan pembakaran rumah yang dilakukan oleh Pasukan Kuning terhadap warga Muslim, yang kebanyakan berasal dari Ternate bagian selatan, ditambah dengan kemarahan akibat serangan Kristen (Yang dianggap sebagai sekutunya sultan) di Tobelo, Galela, dan daerah-daerah lain di Halmahera—mendorong massa anti-sultan, yang dikenal sebagai ‘Pasukan Putih’, untuk melancarkan serangan besar terhadap Pasukan Kuning. Massa-massa penyerang ini direkrut dari masjid-masjid dari selatan, dimana ribuan orang datang ke Ternate dari desa-desa Tidore yang dari lama bermusuhan dengan Sultan Ternate. Orang-orang yang direkrut antara lain orang Tidore, Sanana, Makian, dan lain-lain. Motif para penyerang beragam. Ada yang ingin melanjutkan permusuhan Tidore dan Ternate, ada yang berjuang membela kaum Makian atau kelompok etnik lainnya, ada yang berjihad melawan "Sesama Muslim yang membela kristenisasi", ada yang karena muak terhadap sang sultan serta kekuasaan feodalnya, dan ada pula yang ingin membalas kekejaman serta penghinaan yang dilakukan Pasukan Kuning terhadap keluarga mereka atau membalas rumor penghancuran Kampung Pisang di Ternate bagian selatan pada 28 Desember.[11]
Berawal dari kejadian kecil pada Senin 27 Desember malam, saat Pasukan Kuning yang menjaga gedung Partai Golkar di Kelurahan Stadion menghajar seorang pengemudi mobil yang menabrak penghalang jalan mereka. Kemudian sopir lari ke rumahnya di Kampung Pisang. Malamnya, ia kembali bersama rombongan besar pemuda dari Kampung Pisang dan Tanah Tinggi, lalu menyerang Pasukan Kuning di dekat kantor Pemerintah Kota Ternate. Mereka saling melempar batu dan tombak hingga Brimob mencoba menghentikan mereka. Namun ketika komandan unit mereka terluka akibat ledakan, aparat pergi dan tidak berbuat sesuatupun sampai pertempuran selesai. Dalam pertikaian, pemuda Kampung Pisang membakar sekolah Katolik Maria Bintang Laut, tempat puluhan Pasukan Kuning menginap. Sekolah tersebut adalah salah satu dari sedikit bangunan Katolik yang selamat dari kerusuhan bulan November. Setelah itu, kedua belah pihak mundur, Pasukan Kuning ke gedung Partai Golkar, basis utama mereka di pusat kota, dan Pasukan Putih yang jumlahnya semakin banyak ke kawasan dekat kantor gubernur di Jalan Ahmad Yani.[11][15]
Keesokan harinya, 28 Desember, pukul 5 pagi, ratusan Pasukan Kuning berkumpul dengan membawa bensin, serta menyerang Kampung Pisang, tempat tinggal para pemuda yang melawan mereka. Mereka membakar rumah-rumah di Kampung Pisang dan Maliaro, menewaskan dua orang dan memaksa warga mengungsi. Kemudian mereka pindah ke selatan ke Tanah Tinggi dan Takoma. Sejumlah besar Pasukan Putih berkumpul di dekat Stadion Gelora Kie Raha dan meminta lebih banyak orang untuk bergabung dengan mereka. Rumah-rumah para imigran Tidore di Kampung Pisang dibakar oleh Pasukan Kuning. Kabar ini sampai ke Tidore dan membuat marah kerabat mereka di sana. Abu Bakar Wahid, pemimpin Pasukan Putih, menceritakan kepada ratusan pemuda bahwa Sultan Ternate membakar rumah-rumah orang Tidore dan telah mengendalikan Kota Ternate. Banyak laki-laki Tidore kemudian datang ke Ternate dengan menggunakan perahu untuk membantu orang Makian dan Tidore melawan Pasukan Kuning. Mereka menggunakan tombak, busur dan anak panah, senjata api, dan bom rakitan untuk mendorong Pasukan Kuning kembali ke utara. Pasukan Kuning kalah jumlah dengan Pasukan Putih yang berkekuatan ribuan orang dari Tidore. Mereka tidak dapat mempertahankan posisinya di pusat kota. Menjelang sore, Pasukan Putih telah membawa mereka kembali ke Kedaton Kesultanan Ternate, istana Sultan di timur laut kota. Sultan mengatur agar orang-orang Kristen yang tersisa di Ternate dievakuasi dengan kapal dari Dufa-Dufa ke Halmahera. Pasukan Putih menghancurkan gedung Golkar yang merupakan basis Pasukan Kuning. Mereka menilai seharusnya Golkar bersikap netral, tetapi tampaknya mendukung sultan dalam konflik tersebut. Mereka juga menghancurkan sebuah bangunan kecil di dekat istana yang menjadi markas sayap pemuda Pasukan Kuning. Banyak di antara mereka yang ingin membakar istana juga, tetapi Haji Kotu menghalangi mereka dan mengatakan bahwa istana adalah kekayaan budaya Maluku Utara.[15]
Pada hari yang sama, penjabat sementara Gubernur Maluku Utara, Surasmin, meminta Sultan Tidore, Djafar Syah, untuk menertibkan ribuan massa Tidore yang melakukan kekerasan di Ternate, melindungi kantor gubernur, dan menghentikan pertempuran Ternate. Sultan Tidore merespons dengan mendatangi Kedaton Kesultanan Ternate bersama para pengawalnya dan rombongan adat. Pertempuran pun berhenti saat ia tiba pada pukul 5 sore. Ia memerintahkan Pasukan Putih untuk meletakkan senjata dan duduk di jalan di luar istana Ternate. Setelah pertemuan singkat antara para pemimpin pengawal istana Tidore dan Ternate, Pasukan Kuning pun turut duduk saat Sultan Tidore berjalan melewati mereka menuju ke dalam istana. Pasukan Kuning melepas topi kuningnya sebagai tanda menyerah. Setelah itu, Pasukan Kuning dan Pasukan Putih kembali ke rumahnya masing-masing.[11][15]
Sulit untuk memastikan secara persis apa yang terjadi di dalam istana. Berdasarkan wawancara dengan informan senior dari Tidore, Wilson menyimpulkan bahwa Sultan Tidore dan para komandan militer Tidore memaksa Sultan Ternate untuk menandatangani dokumen yang menyatakan tanggungjawabnya atas pertempuran tersebut serta kewajibannya untuk membangun kembali rumah-rumah yang hancur. Ada rumor tentang Mudaffar dipaksa meninggalkan istananya, atau mengharuskan Mudaffar untuk melepaskan seluruh kekuasaannya di Ternate dan pergi dari Ternate, ataupun bahwa sultan dipaksa melepas dan membakar pakaian kebesarannya sebelum diizinkan pergi. Semuanya dibantah oleh Mudaffar. Yang terjadi, kedua sultan telah sepakat bahwa pertempuran lebih lanjut tidak ada gunanya dan harus dihentikan, serta bahwa aparat negara harus memikul tanggung jawab penuh untuk menegakkan perdamaian. Setelah perdamaian, Mudaffar segera melakukan perjalanan bisnis meninggalkan Ternate menuju Jakarta. Megawati Soekarnoputri menghubungi Mudaffar untuk memastikan bahwa ia mematuhi gencatan senjata itu serta membubarkan dan melucuti pasukan pengawalnya. Selama penyerangan, antara 18-200 orang tewas dan 241 rumah hancur, sebagian besar rumah yang hancur berada di Kampung Pisang dan dekat kedaton.[11][15]
Peristiwa itu jelas merupakan titik balik yang menghancurkan karir politik Mudaffar. Pimpinan kepolisian dan militer di Ternate—yang sebelumnya menghalau Pasukan Putih—sejak saat itu tidak lagi memihaknya; begitu pula dengan Partai Golkar serta para pendukungnya di Jakarta. Dengan absennya seluruh anggota parlemen dari kalangan Kristen, posisi sultan sebagai Ketua DPRD Maluku Utara pun dengan mudah digulingkan pada bulan Januari. Pada bulan yang sama, seorang sosiolog Maluku Utara dan Komnas HAM kemudian melakukan penyelidikan khusus terkait tuduhan pelanggaran HAM yang diperintahkan oleh sultan. Tidak ada tuntutan hukum yang diajukan sebagai hasil penyelidikan ini, dan tidak ada pula laporan yang diterbitkan. Massa-massa Pasukan Putih yang menang melakukan arak-arakan melintasi Ternate sembari membakar gereja dan rumah-rumah pihak lawan. Kedatangan ribuan pengungsi Muslim juga memberikan sasaran baru bagi kelompok milisi tersebut. Kelompok itu kemudian mulai bersiap melakukan invasi menyeberangi selat untuk mengalahkan pasukan Kristen di Halmahera.[11][15]
Invasi Halmahera
Setelah perginya Mudaffar dari Ternate usai gencatan senjata, ribuan pengungsi dari Tobelo dan Galela berbondong-bondong datang ke Ternate. Masjid Muhajirin dan Masjid Toboko dijadikan pusat mobilisasi Pasukan Jihad. Banyak veteran Pasukan Kuning bergabung dengan Pasukan Putih. Pasukan Putih berencanauntuk menghancurkan kendali milisi Kristen di Halmahera. Pasukan Putih memperbanyak anggotanya (hingga 18.000 anggota[15]) dan berganti nama menjadi Pasukan Jihad. Banyak di antara mereka adalah pengungsi yang ingin merebut kembali kampung halaman mereka, bahkan terdapat beberapa waria dan perempuan dalam pasukan ini. Laskar Jihad dan Jemaah Islamiyah kemungkinan juga mengirim sejumlah pasukan sepanjang konflik.[11]
Pada 8 januari 2000, Halmahera diserbu oleh perahu-perahu cepat berisi 10.000 orang mujahidin sukarela, yang mendapat bantuan logistik dari pemerintah Maluku Utara, pemerintah kabupaten setempat, dan Angkatan Darat. Pada saat itu, kedua belah pihak telah membeli atau menyewa senjata dari wilayah selatan Filipina. Dana mengalir masuk dari para simpatisan di Jawa, dan dua orang bawahan Abu Bakar Wahid sempat menuduh Wahid telah menggelapkan dana sumbangan. Mereka berangkat dari Tomalou menuju Sidangoli Gam. Orang Kao sudah mendengar keberangkatan Pasukan Jihad dan berkumpul di desa Dum-Dum.[11][15]
Tak jauh dari Tambang Gosowong, Kao Teluk, yang dimiliki Newcrest, pasukan-pasukan Kao berkumpul untuk menghadapi Pasukan Jihad. Pihak Muslim memiliki jumlah militan yang ribuan orang, dibandingkan dengan seribu militan berpengalaman di pihak Kao. Kedua pihak mulai bentrok di depan aparat. Aparat kemudian bekerjasama dengan Pasukan Jihad untuk memukul mundur pasukan Kao. Saat itu, sekitar 100–200 personel aparat memaksa pasukan Kao untuk mundur dengan cara melepaskan beberapa tembakan ke tanah. Peran aparat disini telah meminimalisir jumlah korban, yang tidak diinginkan mengingat lokasi pertempuran dekat dengan tambang besar. Pasukan Jihad memenangkan pertempuran awal dan bersiap menyerang Malifut, tetapi dicegah oleh para aparat. Komandan pihak Muslim saat itu menyatakan bahwa saat aparat mendesak pasukan Kristen untuk mundur, gubernur Surasmin tiba dengan helikopter dan menegosiasikan penarikan mundur pasukan Muslim, dengan syarat dipercepatnya penjagaan militer dimulai terhadap pemulangan pengungsi Makian ke Malifut.[11][15]
Pertempuran Galela
Dari bulan Januari hingga Maret 2000, Pasukan Jihad melakukan beberapa pertempuran dengan umat Kristen di Malifut dan Galela. Mereka menyerang Jailolo, Makete, Soatobaru, dan Mamuya, tetapi berhasil dipukul mundur oleh bala bantuan Kristen. Mereka juga mendapat bala bantuan dari Ternate dan Tidore sehingga menambah jumlah mereka di Halmahera menjadi 5.000 orang. Pada tanggal 29 Mei 2000, Pasukan Jihad melancarkan serangan yang gagal terhadap Duma. Pada tanggal 19 Juni 2000, mereka menyerang kembali dan berhasil mengambil alih desa tersebut. Pada tanggal 26 Juni 2000, keadaan darurat diumumkan di Maluku Utara dan Pasukan Jihad dibubarkan.[15]
Kerusuhan lainnya
- 27 Desember 1999: Massa Muslim menyerang gereja GMIH dan desa Kristen Pune. Orang-orang bersenjata dari kedua belah pihak berkumpul di dekat masjid dan gereja di Soatobaru dan Dokulamo. Ledakan bazoka rakitan memicu kerusuhan di Soatobaru pada sore hari. Kekerasan pecah di Tobelo, kota terbesar di Halmahera Utara. Di desa Popilo dan Gorua, penduduk Kristen, yang merupakan minoritas, diusir.
- 29 Desember 1999: Milisi Kristen melanjutkan serangan mereka di Halmahera Utara, menyasar desa-desa Muslim di Gorua dan Papilo. Mereka juga melancarkan serangan terkoordinasi terhadap Togoliua, tempat banyak warga Muslim berlindung di Masjid Al Islah. Masjid tersebut dibom hingga runtuh, menewaskan banyak warga sipil yang berada di dalamnya.
- 8 Januari 2000: Pasukan Jihad mendarat di Sidangoli Gam, Halmahera. Pasukan Kao berkumpul di Dum-Dum
- 22 Januari 2000: Pasukan Jihad dan kelompok Kao terlibat bentrokan di wilayah Tabobo, sebelah barat Malifut. Pasukan Jihad berhasil memenangkan pertempuran tersebut.
- Februari-Maret 2000: Pasukan Jihad dan kelompok Kristen sering terlibat bentrokan kecil di wilayah kecamatan Galela dan Jailolo. Pasukan Jihad menerima bala bantuan dari Ternate dan Tidore, sementara pihak Kristen mengandalkan milisi lokal serta sejumlah dukungan militer.
- 5 Maret 2000: Pasukan Jihad menyerang Desa Makete dan Soatobaru, namun berhasil dipukul mundur oleh milisi Duma, sebuah kelompok Kristen dari Galela.
- 25 Mei 2000: Pasukan Jihad menyerang Mamuya, sebuah desa Kristen di dekat Tobelo, namun kembali dipukul mundur oleh milisi Duma.[15]
- 29 Mei 2000: Pasukan Jihad melancarkan serangan terhadap Duma, namun gagal merebut wilayah tersebut.[15]
- 19 Juni 2000: Pasukan Jihad berhasil merebut Duma, namun gagal menguasai kembali Tobelo ataupun Malifut.[15]
- 27 Juni 2000: Pemerintah menetapkan keadaan darurat yang kemudian mengakhiri pertempuran.[59][15]
- 28 Juni 2000, Kapal Cahaya Bahari—yang memiliki izin angkut untuk 500 orang—berangkat dari Tobelo dengan membawa 750 orang yang melarikan diri dari konflik. Kapal itu tenggelam dan menelan 492 korban jiwa. Banyak korban adalah perempuan dan anak-anak, termasuk keluarga komandan militer Kristen, Benny Bitijara, serta orang-orang yang sebelumnya telah terluka. Sebagian penyintas meyakini bahwa kapal tersebut sengaja ditenggelamkan.[11]
Sudah tiada wilayah permukiman campuran Kristen-Muslim yang tersisa saat itu. Yang ada hanyalah wilayah yang sepenuhnya dikuasai oleh milisi Kristen atau Muslim, dengan aparat diantara mereka.[11]
Perdamaian
Wilson mengemukakan beberapa alasan di balik berhentinya pertempuran pada bulan Juli 2000. Setelah jatuhnya Duma, kedua pihak—yang secara sukarela bertempur tampa bayaran—kelelahan akibat pertempuran selama berbulan-bulan dan sebagian besar sangat ingin kembali ke kampung halaman mereka. Pasukan Jihad juga mengalami kebimbangan dan perpecahan, salah satunya tentang risiko korban jiwa jika mereka menyerang dua benteng Kristen yang tersisa di Kao dan Tobelo. Risiko korban jiwa tersebut pastinya jauh lebih tinggi dibandingkan saat menyerang Duma, yang kala itu terisolasi dari pasukan lainnya. Beban risiko ini kian bertambah saat mereka mengetahui bahwa aparat kini tidak mendukung mereka, dan menempatkan banyak pasukan di jalan menuju Kao dan Tobelo. Pemerintah setempat juga tidak lagi memberikan dukungan diam-diam kepada Pasukan Jihad. Sebagaimana yang terjadi di Maluku, di wilayah ini pun TNI AL telah memutus jalur masuknya senjata dan amunisi. Pada 27 Juni Gusdur menetapkan status darurat sipil di Maluku dan Maluku Utara.[11]
Surasmin kini mendesak tercapainya perdamaian melalui perundingan. Pemerintah pusat pun mengambil sikap serupa. Saat itu juga koalisi anti-sultan telah mencapai tujuan awal mereka, yakni menyingkirkan Sultan Ternate. Akibatnya, tujuan-tujuan selanjutnya—yaitu memindahkan ibu kota dari Ternate ke wilayah Tidore serta mengembalikan para pengungsi Makian ke Malifut—kini dapat dicapai melalui perundingan dengan pihak Kao, yang memang telah mengupayakan perundingan semacam itu selama berbulan-bulan. Melanjutkan kekerasan hanya akan mengikis kredibilitas mereka di mata orang. Besarnya jumlah korban jiwa di Duma telah memicu pemberitaan media yang menyoroti situasi tersebut dengan penuh keprihatinan di Jakarta. Peristiwa ini, dan insiden tenggelamnya Kapal Cahaya Bahari turut memperkuat sentimen "sudah cukup!" di kalangan masyarakat Indonesia terhadap Pasukan Jihad. Pada awal kampanye Pasukan Jihad, bergabung dengan gerakan ini cenderung memberikan prestise di kalangan komunitas Muslim; namun, melanjutkannya hingga ke Tobelo justru berisiko menurunkan status mereka diantara kaum Muslim. Dampak ekonomi, yang dirasakan kedua pihak, membuat mereka semakin mengupayakan perdamaian.[11]
Tiga perundingan damai diadakan dengan melibatkan para komandan dari kedua belah pihak, pihak militer, Pj. Surasmin, serta para pemimpin pusat, termasuk diantaranya Megawati Soekarnoputri. Tidak ada nuansa rekonsiliasi dalam pertemuan-pertemuan tersebut; pertemuan itu bersifat praktis, yakni untuk merundingkan ketentuan perdamaian dan membahas bagaimana menyerahkan proses tersebut kepada militer agar kesepakatan itu dapat bertahan. Setelah status darurat diberlakukan, Pasukan Jihad membubarkan diri secara lebih lancar dan menyeluruh dibandingkan pembubaran Laskar Jihad pada tahun 2002. Pemberian amnesti bagi yang menyerahkan senjata pada minggu pertama bulan Juli 2000 tampaknya sangat berhasil dalam mengumpulkan senjata para militan. Walaupun demikian, insiden terjadi di Loloda pada tahun 2001 serta di Tobelo, Galela, dan Morotai pada tahun 2002, yang diduga dipicu aparat yang ingin memperpanjang masa darurat sipil.[11] Pada 15 September 2003, keadaan darurat sipil di Maluku dan Maluku Utara dihapuskan.[67] Namun, selama bulan Ramadan tahun 2003 (Oktober-November 2003), terjadi 20 peristiwa pengeboman di Tobelo. Beberapa ahli menduga bahwa pengeboman-pengeboman tersebut dipicu oleh Brimob untuk memperpanjang dominasi mereka di wilayah tersebut.[11]
Pihak yang Terlibat
Dalam rangkaian kekerasan dan kerusuhan yang terjadi di Maluku, kedua belah pihak banyak didukung oleh massa-milisi seiman. Contoh: Massa-massa Muslim dibantu oleh massa-massa lokal milisi-milisi luar, seperti Laskar Jihad dan Jemaah Islamiyah. Di sisi lain, masyarakat Kristen dibantu oleh pemuda-pemuda dari desa lain, Front Kedaulatan Maluku, dan milisi luar seperti Brigade Manguni. Pemerintah, melalui TNI dan Polri, seringkali kesulitan menjaga keamanan dan membiarkan kerusuhan, bahkan seringkali menjadi simpatisan dengan pihak tertentu, menjadikan kerusuhan sebagai sumber pendapatan, ataupun menjadi biang kerok.[11][50][78]
Islam
Milisi Muslim lokal di Maluku. Mereka menggunakan kain putih untuk membedakan diri mereka dari milisi Kristen.[18]
Laskar Jihad, sayap paramiliter dari Forum Komunikasi Ahlus Sunnah Wal Jama’ah. Laskar ini dibentuk oleh Jafar Umar Thalib pada 30 Januari 1999 untuk berjihad ke Maluku dan Poso. FKAWJ menyebut bahwa 3.000 (Milisi Kristen mengklaim 5.000) pejihad dikirim ke Maluku saat konflik. Pengiriman mereka ke Maluku, yang juga dibantu pihak aparat, membuat situasi konflik berbalik menjadi kemunduran milisi Kristen. Mereka juga sering mengadakan pemaksaan pindah agama di sejumlah wilayah kekuasaan mereka.[11][49][52]
Komando Jihad
Jemaah Islamiyah & Elemen-elemen terkait. JI diketahui mengirimkan anggota-anggotanya ke beberapa daerah konflik di Indonesia, salah satunya ke Ambon.[79]
Laskar Mujahidin. Laskar ini adalah bagian dari Majelis Mujahidin Indonesia.[80] Laskar ini disponsori oleh Jemaah Islamiyah & Osama bin Laden. Laskar ini mengirimkan antara 100-200 orang pejihad ke Maluku. Pasukan ini mengenakan penutup muka dan sering dijuluki sebagai "ninja". Diantara mereka juga ada yang dari Afganistan dan Pakistan. Kehadiran JI di Maluku Utara tampaknya juga sangat minim; sebagian besar dari segelintir anggotanya yang berniat untuk terlibat justru tiba—dengan rasa kecewa—setelah pertempuran usai.[11]
Pasukan Jihad (Sebelumnya bernama Pasukan Putih). Pasukan Jihad, adalah milisi Muslim yang dibentuk di Provinsi Maluku Utara. Didirikan oleh Abu Bakar Wahid pada bulan Desember 1999 oleh karena ketidakpuasan terhadap pengaruh politik Sultan Ternate dan dukungannya terhadap komunitas Kristen, mereka menjadi terkenal secara regional pada awal tahun 2000 karena Invasi Ternate dan Pertempuran Galela. Orang-orang yang direkrut mereka antara lain orang Tidore, Sanana, Makian, dan lain-lain yang tidak menyukai Sultan Ternate. Pasukan Putih sendiri berganti nama menjadi Pasukan Jihad setelah Invasi Ternate[11]
Kristen
Milisi Kristen lokal di Maluku. Mereka menggunakan kain merah untuk membedakan diri mereka dari milisi Muslim.[18]- Laskar Kristus/Laskar Merah. Cikal bakal laskar ini berasal dari kelompok-kelompok preman yang beredar di Ambon sebelum kerusuhan meletus. Sejak 1980-an, ada dua kelompok preman Kristen yang bersaing ketat untuk menundukkan Ambon, satu dipimpin Berty Loupati, lainnya dipimpin Agus Wattimena. Saat konflik pecah pada 1999, kelompok ini berkembang menjadi kekuatan besar diantara milisi-milisi Kristen.[81]
Front Kedaulatan Maluku. Dipimpin oleh Alex Mannuputty, milisi ini bertujuan untuk memerdekakan Republik Maluku Selatan. Pemimpinnya kemudian ditangkap usai memproklamasikan Maluku Merdeka.[64] Mereka kemudian juga mengibarkan bendera Benang Raja RMS dua kali (Pada 2002 dan 2004) dan pada 2004 mengadakan protes setelah pemimpin mereka ditangkap.[65][72]- Brigade Manguni, Brigade Manguni didirikan di wilayah Minahasa, Sulawesi Utara, pada tahun 2000, sebagai reaksi terhadap Laskar Jihad di Maluku. Kelompok ini sempat dilatih sebagai pasukan tambahan militer (Pam Swakarsa) karena Panglima Kodam VII/Wirabuana (komando militer yang membawahi wilayah Sulawesi saat itu) bersimpati terhadap kekhawatiran akan adanya konflik sektarian di daerah mereka. Mereka mengirimkan beberapa pasukannya ke Maluku.[78]
Pemerintah
Aparat, yakni TNI, Polri, Brimob, dll. Aparat menjadi kunci dalam pasang surutnya konflik. Mereka seringkali tidak dapat menjaga keamanan dan membiarkan kerusuhan, bahkan kerap menjadi simpatisan, menjadikan kerusuhan sebagai sumber pendapatan (Mensuplai para milisi, disuap untuk tutup mata saat para milisi melewati pos penjagaannya), ataupun menjadi biang kerok dan provokator.[11]
Pemuda Pancasila. Beberapa peran Pemuda Pancasila dalam konflik ini adalah: Pada akhir Orde Baru, saat preman-preman dari kedua agama sedang mulai berpisah dalam jalanan Ambon dan membangun identitas mereka masing-masing, baik Milton Matuanakotta, pemimpin preman Kristen, dan Ongen Sangaji, pemimpin preman Muslim, memiliki hubungan dengan Pemuda Pancasila. Para preman yang dikirimkan ke Ambon akibat Kerusuhan Ketapang 1998 juga telah menjadi anggota Pemuda Pancasila.[11][82]
Dampak
Korban Jiwa dan Material
Secara umum, sekitar 5.000 orang telah meninggal dan 700.000 orang (Lebih dari ¼ penduduk Maluku dan Maluku Utara saat itu) telah mengungsi selama salah satu konflik terbesar di abad ini.[84][83] Atau ada juga yang mengatakan lebih dari 9.000 orang menelan nyawa selama konflik ini.[82]
Jumlah pengungsi terus bertambah seiring waktu. Sekitar 700.000 pengungsi keluar dari Ambon ke daerah yang milisi Muslim/Kristen kuasai, atau ke luar misalnya Manado, Sulawesi Bugis, bahkan Jawa.[84][85][86] Sumber-sumber dari pihak Muslim maupun Kristen cenderung hanya mendata pengungsi yang seagama, sehingga data dalam banyak laporan tidak terlalu akurat. Sebagai contoh, data Masjid Al-Fatah Ambon sekitar pertengahan 1999 mencatat 14.540 pengungsi di 26 lokasi berbeda, yang sebagian besar berupa pos militer atau masjid. Sedangkan, data dari Tirus (Tim Relawan untuk Kemanusiaan)—organisasi yang sebagian besar anggotanya beragama Kristen— beberapa hari kemudian mencatat 7.923 pengungsi di 11 lokasi berbeda, termasuk pos militer, gereja, dan sekolah keagamaan.[86]
Hingga sekitar awal Maret, masalah besar dihadapi para penyalur bantuan kemanusiaan di Ambon, akibat adanya blokade jalan dan berbagai kendala keamanan lainnya. Pemerintah daerah tidak menganjurkan lembaga-lembaga internasional untuk memberikan bantuan, dan sebagian besar bantuan yang masuk berasal dari pihak-pihak yang berafiliasi dengan salah satu kubu yang bertikai.[86] Bantuan LSM internasional ke Maluku juga dibatasi sampai tahap lanjut proses perdamaian.[11]
Di lokasi di mana para pengungsi dari kedua komunitas terpaksa tinggal bersama—seperti di barak angkatan udara di Suli—hubungan antarwarga dinilai cukup baik. Namun, di lokasi di mana pengungsi dari satu komunitas berkumpul dalam jumlah besar—seperti pengungsi Muslim di Masjid Al-Fatah atau pengungsi Kristen di Gereja Silo— mereka tampaknya meningkatkan fanatisme agama mereka. Di kamp-kamp pengungsi kerap menjadi tempat perekrutan bagi para milisi-milisi. Faktor tersebut mungkin turut memicu pecahnya kekerasan di Ambon pada tanggal 23–25 Februari 1999 dan Invasi Ternate pada Desember.[11][86]
Pada 1999, sebuah kuesioner dibagikan oleh pemerintah untuk para kepala keluarga di Maluku. Kuesioner ini memuat dua belas pertanyaan. Satu-satunya pertanyaan yang berkaitan dengan anak-anak hanya menanyakan jenjang kelasnya, sehingga tidak mendata jumlah bayi, anak usia prasekolah, atau anak yang tidak bersekolah. Pada pertanyaan nomor 10 yang berkaitan dengan kepemilikan harta benda, responden diminta melingkari pilihan "Tidak ada yang tersisa" atau "Masih ada yang tersisa". Pertanyaan nomor 11, yang kontroversial, adalah "Keinginan kepala keluarga." Responden diminta memilih antara "Kembali ke tempat asal" atau "Relokasi".[86]
Pada 2006, masih terdapat 15.788 keluarga yang tinggal dalam kamp pengungsi di Ambon dan dua tahun kemudian jumlahnya turun menjadi 12.080 keluarga di Maluku. Penanganan pengungsi di Maluku berjalan lebih lambat dibandingkan di Maluku Utara akibat pemisahan dan ketidakpastian disana. Pada tahun 2002 Departemen Sosial telah mencapai telah merehabilitasi 22.000 dari total 49.000 rumah yang hancur. Namun, pembayaran santunan sebesar Rp3,75 juta per keluarga pengungsi sering kali tertunda hingga bertahun-tahun. Korupsi dalam pengelolaan dana bagi pengungsi dan bantuan kemanusiaan menjadi masalah besar. Koordinasi antarlembaga kemanusiaan juga masih belum memadai. Layanan konseling trauma tidak tersedia secara luas. Sumber-sumber Kristen menuturkan bahwa kerabat mereka yang menyandang disabilitas mendapatkan bantuan dari pihak Gereja untuk mengatasi keterbatasan mereka, walaupun negara tidak membantu. Dibandingkan dengan wilayah-wilayah lain, bantuan negara untuk para kombatan di Maluku tergolong sangat minim.[11]
Pada beberapa minggu pertama konflik, banyak toko milik orang-orang Tionghoa di Maluku dijarah dan dibakar. Pada tanggal 27 Juli 1999, sejumlah besar toko milik warga Tionghoa di Jalan A. J. Patty dijarah secara sistematis, lalu dibakar. Para pelaku usaha Tionghoa yang mengalami kerugian ekonomi besar menunjukkan ketangguhan yang luar biasa dan merasa bersyukur karena tidak mengalami nasib yang lebih buruk; bahkan salah satu dari mereka kemudian berkelakar: "Di mana ada asap, di situ ada orang Tionghoa." Banyak warga Tionghoa yang kehilangan rumah dan tempat usaha mereka lalu mengungsi ke wilayah lain di Indonesia baru kembali pada tahun 2006. Walaupun konflik ini tidak didorong oleh sentimen anti-Tionghoa (Beberapa milisi Kristen awalnya melindungi toko-toko orang Tionghoa dari pembakaran di Mardika pada 20 Januari), keserakahan di tengah kekosongan keamanan menyebabkan penjarahan-pembakaran ini dan pemalakan pengusaha Tionghoa di wilayah Muslim, Kristen, ataupun lewat pos militer. Aparat cenderung memeras orang Tionghoa lebih daripada orang-orang dari suku lainnya.[11]
Di tengah kekerasan tersebut, tiga perguruan tinggi di Pulau Ambon diserang dua kali; satu universitas hancur total, dibangun kembali, lalu hancur untuk kedua kalinya pada tahun 2004. Sebuah sekolah Islam sempat dibakar dan dibangun kembali sebanyak tiga kali. Untuk universitas-universitas Islam, mereka tidak diserang, namun kelompok-kelompok jihadis memandang universitas-universitas non-muslim di Ambon—meskipun memiliki banyak mahasiswa Muslim—sebagai pusat kekuatan Kristen.[11]
Beberapa data: Pada Kerusuhan Ambon I, sekitar 1000 orang telah mati. Seluruh penduduk desa Benteng Karang telah memilih direlokasi dari desanya usai serangan milisi Muslim pada Januari.[18] Kekerasan di Haruku pada Februari 1999 menyebabkan 1.243 orang mengungsi dari Kariu saja, dan setelah kerusuhan 23–25 Februari di Ambon, jumlah pengungsi di kompleks Masjid Al-Fatah melonjak dua kali lipat hingga mencapai hampir 4.000 orang, dengan sebagian besar telah dipindahkan ke lokasi lain pada awal Maret.[86] Pada Januari 2000, sekitar 1.134 orang telah mati dan 2.300 orang telah terluka. Juga sekitar 8.500 bangunan, termasuk 112 rumah ibadah telah hancur.[42] Tidak ada lagi populasi Kristen Buru pada pertengahan tahun 2000, akibat pemaksaan pindah agama.[11] Selama konflik, laki-laki tidak berani ke pasar, hanya perempuan yang berani berjualan disana dengan perempuan lain yang berbeda agama.[83]
Tentara dibawah Umur
Selama konflik, ribuan tentara dibawah umur juga dikerahkan oleh milisi-milisi dari kedua pihak. Tentara-tentara kecil ini biasanya telah menjadi yatim piatu atau kehilangan tempat tinggal selama konflik, dan/atau merasa terpanggil untuk melindungi sesama mereka atau membalas dendam bagi keluarga serta agama mereka. Beberapa orang tua mengizinkan mereka demikian. Mereka ini dikenal sebagai "pasukan agas". Agas disini adalah nama sebuah serangga. Diperkirakan sekitar 2.000-4.000 anak termasuk pasukan agas, yang juga menerima anak 7 tahun. Sebagian besar tentara agas adalah anak laki-laki yang dipersenjatai dengan bom molotov atau bensin untuk membakar gedung milik lawan atau diberi bom rakitan untuk dilemparkan ke arah milisi lawan dan aparat. Anak-anak yang lebih dewasa ditugaskan melakukan serangan terhadap pasukan lawan atau sasaran lainnya, sementara anak-anak usia sekolah dasar maupun menengah turut membantu merakit senjata rakitan, yang banyak digunakan pada tahun pertama konflik.[11][87]
Pembangunan Kembali
Pari 1995 ke 2002, PDB per kapita Maluku merosot hingga 75%, dan pada tahun 2003, provinsi yang dulunya makmur ini mencatat salah satu tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia; kondisi ini dipicu oleh lonjakan harga pangan—termasuk beras—sebesar 400% akibat konflik. Secara ekonomi, Maluku jatuh lebih dalam daripada daerah konflik lainnya di Indonesia pada 1990-2000an. Namun, investasi muali kembali masuk seiring dengan adanya kedamaian dan kestabilan. Pertumbuhan ekonomi terus terjadi sejak 2002, walau sempat terhenti karena Pandemi Covid-19. Kepemimpinan perempuan dalam pembangunan dan perdamaian pascakonflik telah mendorong peningkatan partisipasi perempuan, baik dalam pemerintahan maupun komersial.[11][88]
Gong Perdamaian Ambon
'Lihat Juga: Gong Perdamaian Dunia
Dewan Perdamaian Dunia mengadakan suatu program untuk membangun Gong-gong perdamaian dunia di berbagai belahan dunia. Salah satu lokasi yang dipilih adalah Ambon, untuk gong yang ke-35, yang dipilih karena konflik ini. Awalnya, beberapa tokoh masyarakat mengusulkan untuk mengganti gong itu dengan "Tifa Perdamaian", tetapi tidak jadi karena konsep 'Gong' ini telah mendunia.[83]
Dalam Budaya Populer
Banyak buku dan film yang memuat kisah dari konflik ini, seperti:
- Cahaya dari Timur: Beta Maluku (2014). Film ini bercerita tentang seorang mantan pesepakbola bernama Sani Tawainella yang ingin menyelamatkan anak-anak di kampungnya dari konflik agama yang terjadi di Ambon melalui sepak bola.
- Beta Mau Jumpa (2020). Film dokumenter garapan Ari Trismana dan berkolaborasi dengan CRCS UGM, Universitas Boston, dan WatchdoC Documentary. Film ini menyoroti bagaimana komunitas-komunitas lokal—khususnya perempuan dan anak muda—berjuang melewati segregasi sosial untuk merajut kembali perdamaian antara umat Islam dan Kristen di Ambon pasca-konflik.
Lihat Pula
- Piagam Malino II
- Republik Maluku Selatan
- Laskar Jihad
- Konflik serupa: Kerusuhan Poso, Konflik Sampit, Kerusuhan Tarakan, dan Kerusuhan Banjarmasin
Catatan kaki
- ↑ "Saling bunuh, saling bakar sampai... 'sayang kamu semua': Mantan tentara anak Islam dan Kristen Ambon". BBC. 27 Februari 2018. Diakses tanggal 31 Januari 2022.
{{cite news}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link) - 1 2 3 Bertrand 2004, hlm. 122
- 1 2 3 4 5 6 Duncan, Christopher R. (Oktober 2005). "The Other Maluku: Chronologies of Conflict in North Maluku". Indonesia. Southeast Asia Program Publications at Cornell University. 80: 53–80. JSTOR 3351319.
{{cite journal}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link) - 1 2 Bertrand 2004, hlm. 129–131
- 1 2 3 4 5 6 7 Hedman, Eva-Lotta E. (2008). Conflict, Violence, and Displacement in Indonesia. Ithaca, New York: Cornell University Southeast Asia Program. hlm. 207–231. ISBN 978-0-87727-775-0.
{{cite book}}: Pemeliharaan CS1: Status URL (link) - ↑ Sidel 2007, hlm. 181 harvnb error: banyak target (2×): CITEREFSidel2007 (bantuan)
- ↑ Sidel 2007, hlm. 184 harvnb error: banyak target (2×): CITEREFSidel2007 (bantuan)
- ↑ Bertrand 2004, hlm. 133
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 "Memahami Konflik Maluku 1999". Diakses tanggal 2026-06-18.
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Balters, Dieter. "Tuhanmu Bukan Lagi Tuhanku: Perang Saudara Muslim-Kristen di Maluku Tengah (Indonesia) Setelah Hidup Berdampingan dengan Toleransi dan Kesatuan Etnis yang Berlangsung Selama Setengah Milenium". Nunusaku. Diakses tanggal 2026-06-18.
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 Braithwhite, John, dan Lean Dunn. "Anomie and Violence: Non-truth and reconciliation in Indonesian peacebuilding" (PDF). Diakses tanggal 2026-06-22.
{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Banyak nama: daftar penulis (link) - ↑ Subroto, Lukman Hadi; Ningsih, Widya Lestari (2022-01-14). "Proses Islamisasi di Maluku". KOMPAS.com. Diakses tanggal 2026-09-28.
- ↑ Islam, Mufatihatul (2018-01-12). Nashir, Muhammad (ed.). "Inilah Potret Sejarah Islam di Maluku | Suara Muslim". Diakses tanggal 2026-09-28.
- 1 2 3 4 van Klinken, Gerry. "What caused the Ambon violence?". Diakses tanggal 2026-10-01.
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Wilson, Chris (2008). Ethno-religious violence in Indonesia: from soil to God. London: Routledge. ISBN 978-0-415-45380-6.
{{cite book}}: Pemeliharaan CS1: Status URL (link) - 1 2 van Klinken, Gerry (April 2001). The Maluku Wars: Bringing Society Back In. Southeast Asia Program Publications at Cornell University.
{{cite book}}: Pemeliharaan CS1: Status URL (link) Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link) - ↑ Laksono, P. M. "We Are All One". Inside Indonesia. Diakses tanggal 2026-10-01.
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 "IV. THE CONFLICT". Human Rights Watch. Diakses tanggal 2026-06-18.
- 1 2 3 Spyer, Patricia. Fire without Smoke and Other Phantoms of Ambon's Violence: Media Effects, Agency, and the Work of Imagination. Southeast Asia Program Publications at Cornell University. doi:10.2307/3351523. ISSN 0019-7289. JSTOR 3351523.
{{cite book}}: Pemeliharaan CS1: Status URL (link) - ↑ "Indonesia: International Action Needed on Ambon Violence | Human Rights Watch" (dalam bahasa Inggris). 1999-02-24. Diakses tanggal 2026-10-05.
- ↑ Sidel, John T. (2007). Riots, Pogroms, Jihad: Religious Violence in Indonesia (dalam bahasa Inggris). NUS Press. ISBN 978-9971-69-357-2.
- ↑ Klinken, Gerry van (2007-02-08). Communal Violence and Democratization in Indonesia: Small Town Wars (dalam bahasa Inggris). Taylor & Francis. ISBN 978-0-203-96511-5.
- 1 2 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42 TAHUN 1999
- 1 2 "III. WAS THE CONFLICT PROVOKED?". Human Rights Watch. Diakses tanggal 2026-10-05.
- ↑ Bertrand (2004) hlm. 126
- ↑ Utomo, Tri Cahyo; Ma; Setyono, Ernita Krisandi Budi (2013). "Resolusi Konflik Komunal Di Maluku Pasca Reformasi". Resolusi Konflik Komunal Di Maluku Pasca Reformasi. Diponegoro University.
- 1 2 3 "[INDONESIA_L] Ambon Update". Diakses tanggal 2026-06-22.
- ↑ Head, Jonathan. "World: Asia-Pacific Ambon runs short of food". Diakses tanggal 2026-06-22.
- ↑ "The Pope calls for peace in Ambon". Diakses tanggal 2026-06-22.
- ↑ "New Straits Times - Google News Archive Search". news.google.com. Diakses tanggal 2026-07-30.
- 1 2 "Ambon tense after riot deaths". Diakses tanggal 2026-06-22.
- 1 2 "Ambon violence flares again". Diakses tanggal 2026-06-22.
- 1 2 "Latar Belakang Konflik Ambon 1999". id.scribd.com. Diakses tanggal 2026-08-01.
- ↑ Parry, Richard Llyod. "Troops killed '24' in church". Diakses tanggal 2026-06-22.
- 1 2 "At least 15 killed in Ambon clash | The Jakarta Post". www.thejakartapost.com (dalam bahasa American English). Diakses tanggal 2026-08-01.
- ↑ "Indonesia Now Calm". Diakses tanggal 2026-08-01.
- 1 2 Bertrand (2004), hlm. 128
- ↑ "The Deseret News - Google News Archive Search". news.google.com. Diakses tanggal 2026-08-01.
- ↑ "GUS DUR KE AMBON SAAT APARAT MEMIHAK - 1999-12-19 - DATA TEMPO". data.tempo.co (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2026-08-03.
- ↑ "1 Dead, 26 injured as new clashes hit Ambon". news.google.com. Diakses tanggal 2026-08-01.
- ↑ "BBC News | ASIA-PACIFIC | Indonesia withdraws troops from Moluccas". news.bbc.co.uk. Diakses tanggal 2026-08-01.
- 1 2 3 4 5 6 "Death toll in Sect Clashes rises to 600". Diakses tanggal 2026-08-01.
- ↑ "Maluku Clashes Leaves 31 Dead". Diakses tanggal 2026-08-03.
- ↑ "43 killed in Maluku Violence". Diakses tanggal 2026-08-03.
- 1 2 "Leaflent drop to coax refugees out of jungles". Diakses tanggal 2026-08-03.
- 1 2 "More than 300 killed in Mollucas". news.google.com. Diakses tanggal 2026-08-01.
- ↑ Nugroho, Kukuh Bhimo. "Pasang Surut Aksi Ormas Islam Setelah Reformasi". tirto.id. Diakses tanggal 2026-08-11.
- ↑ Hasan, Noorhaidi (2006). Laskar Jihad: Islam, Militancy, and the Quest for Identity in Post-New Order. Cornell University Press. ISBN 978-0-8772-7740-8.
{{cite book}}: Pemeliharaan CS1: Status URL (link) - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Hafel, Muhlis. "GERAKAN LASKAR JIHAD DALAM DINAMIKA POLITIK IDONESIA PASCA ORDE BARU" (PDF). Diakses tanggal 2026-08-11.
{{cite web}}: line feed karakter dalam|title=pada posisi 53 - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Tan, Andrew T. H. (2009-01-01). A Handbook of Terrorism and Insurgency in Southeast Asia (dalam bahasa Inggris). Edward Elgar Publishing. hlm. 146–167. ISBN 978-1-84720-718-0.
{{cite book}}: Pemeliharaan CS1: Status URL (link) - 1 2 Nurhayati, Sitti Sani (2006). "Laskar Jihad In Maluku 2000-2002: A Collective Obligation". Ulumuna (dalam bahasa Inggris). 10 (1): 81–102. doi:10.20414/ujis.v10i1.433. ISSN 2775-2453.
- 1 2 3 "BAB 2 SEJARAH DAN PERKEMBANGAN UPAYA PENANGGULANGAN TERORISME DI INDONESIA" (PDF). Diakses tanggal 2026-08-11.
{{cite web}}: line feed karakter dalam|title=pada posisi 6 - 1 2 "[INDONEWS] ISTIQLAL (17/5/2000)# KONFLIK GUS DUR-AMIEN RAIS ADALAH". www.mail-archive.com. Diakses tanggal 2026-08-11.
- ↑ Nurhayati, Sitti Sani (2006). "Laskar Jihad In Maluku 2000-2002: A Collective Obligation". Ulumuna (dalam bahasa Inggris). 10 (1): 81–102. doi:10.20414/ujis.v10i1.433. ISSN 2775-2453.
- 1 2 3 4 HIDAYATULLOH, NANDA SYARIF. "DAGELAN POLITIK GUS DUR TAHUN 1999-2001". Diakses tanggal 2026-08-12.
- 1 2 "Gaya Para Presiden Hadapi Unjuk rasa". KOMPAS.com. 2010-02-01. Diakses tanggal 2026-08-12.
- ↑ Umam, Saiful. "Radical Muslims in Indonesia: The Case of Jafar Umar Thalib and Laskar Jihad". Radical Muslims in Indonesia: The Case of Jafar Umar Thalib and Laskar Jihad.
- ↑ "WAWANCARA KHAS / PANJI NO". www.oocities.org. Diakses tanggal 2026-08-12.
- 1 2 "Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2000 - Pusat Data Hukumonline". hukumonline.com. Diakses tanggal 2026-09-12.
- ↑ Zae/AWi/APr. "PAHAM Adukan Kebrutalan Yon Gab Maluku". hukumonline.com (dalam bahasa Indonesia). Diakses tanggal 2026-08-23.
{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Bahasa yang tidak diketahui (link) - ↑ "KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 2002 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYELIDIK INDEPENDEN NASIONAL UNTUK KONFLIK MALUKU" (PDF). Diakses tanggal 2026-09-16.
{{cite web}}: line feed karakter dalam|title=pada posisi 38 - ↑ "KEPPRES No. 40 Tahun 2002". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2026-09-12.
- 1 2 3 4 Liputan6.com (2002-05-06). "Ja`far, Provokator Atau Kambing Hitam?". liputan6.com. Diakses tanggal 2026-08-26.
{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Nama numerik: daftar penulis (link) - 1 2 Liputan6.com (2001-01-12). "Ketua Front Kedaulatan Maluku Ditangkap". liputan6.com. Diakses tanggal 2026-08-24.
{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Nama numerik: daftar penulis (link) - 1 2 Liputan6.com (2001-04-25). "FKM Mengibarkan Bendera RMS". liputan6.com. Diakses tanggal 2026-08-24.
{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Nama numerik: daftar penulis (link) - 1 2 Liputan6.com (2002-05-19). "Pemeriksaan Awal Alex Berkisar Pengibaran Bendera RMS". liputan6.com. Diakses tanggal 2026-08-26.
{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Nama numerik: daftar penulis (link) - 1 2 "KEPPRES No. 71 Tahun 2003". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2026-09-12.
- 1 2 Liputan6.com (2002-04-26). "Tablig Akbar di Ambon Dibubarkan Polisi". liputan6.com. Diakses tanggal 2026-08-26.
{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Nama numerik: daftar penulis (link) - ↑ Liputan6.com (2002-05-05). "Ja`far: Tuduhan Itu Hanya Mengada-ada". liputan6.com. Diakses tanggal 2026-08-27.
{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Nama numerik: daftar penulis (link) - ↑ Liputan6.com (2001-05-22). "Pengadilan Memutuskan Penangkapan Ja`far Tak Sah". liputan6.com. Diakses tanggal 2026-08-31.
{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Nama numerik: daftar penulis (link) - ↑ Liputan6.com (2002-12-20). "Ja`far Umar Thalib Dituntut Setahun Penjara". liputan6.com. Diakses tanggal 2026-08-31.
{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Nama numerik: daftar penulis (link) - 1 2 3 "Penembak gelap tewaskan 1 Brimob". www.bbc.co.uk. Diakses tanggal 2026-08-24.
- ↑ "Bab I" (PDF). Pendahuluan.
- 1 2 3 Safi, Jamin. "Volume 12 No.2 Maret 2017". Konflik Komunal: Maluku 1999-2000.
- ↑ "The forgotten war in North Maluku". Inside Indonesia: The peoples and cultures of Indonesia (dalam bahasa Inggris (Britania)). Diakses tanggal 2026-09-03.
- 1 2 Kompas, Tim Harian (2020-09-19). "Hoaks". Kompas.id. Diakses tanggal 2026-09-09.
- 1 2 Kilwouw, Astuti N. (23 November 2019). Tank Merah Muda. hlm. 159–164.
{{cite book}}: Pemeliharaan CS1: Status URL (link) Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link) - 1 2 Mukhtar, Umar. Nursalikah, Ani (ed.). "Perjalanan Laskar Manguni: Dari Pertahanan Regional Hingga Terbang dalam Kegelapan". Republika. Diakses tanggal 2026-09-16.
- ↑ SYAH REZA FAHLEVI (2023-07-23). "SEPAK TERJANG ORGANISASI JAMAAH ISLAMIYAH (1993-2008)" (dalam bahasa Inggris). UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA.
{{cite journal}}: Kutipan journal memerlukan|journal= - ↑ "Pernyataan Sikap Laskar Mujahidin Majelis Mujahidin Atas Tindakan Anarkis Ormas Adat Pasukan Manguni Makasiouw". Situs Resmi Majelis Mujahidin. 2023-11-28. Diakses tanggal 2026-09-16.
- ↑ "DARI COKER SAMPAI LASKAR KRISTUS - 2002-05-19 - DATA TEMPO". data.tempo.co (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2026-09-16.
- 1 2 sociopolitica (2013-07-22). "Ambon". SOCIO-POLITICA (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2026-09-17.
- 1 2 3 4 RRI NET OFFICIAL (2022-11-15), BENANG MERAH GONG PERDAMAIAN AMBON || Dokumenter RRI, diakses tanggal 2026-09-18
- 1 2 "Dua Kali Konflik Besar Maluku, Perang Saudara setelah Kemerdekaan RI - National Geographic". National Geographic. Diakses tanggal 2026-09-17.
- ↑ "Saling bunuh, saling bakar sampai... 'sayang kamu semua': Mantan tentara anak Islam dan Kristen Ambon". BBC News Indonesia. 2018-02-27. Diakses tanggal 2026-09-17.
- 1 2 3 4 5 6 "VI. CONSEQUENCES OF THE CONFLICT". www.hrw.org. Diakses tanggal 2026-09-17.
- ↑ "'My Job Is to Throw Bombs and Burn Houses,' Moluccan Boy Says". Los Angeles Times (dalam bahasa American English). 2001-03-14. Diakses tanggal 2026-09-22.
- ↑ Maluku, Badan Pusat Statistik Provinsi. "Pertumbuhan Ekonomi Maluku Tw. II 2020 - Infografik". maluku.bps.go.id. Diakses tanggal 2026-10-07.
Daftar pustaka
- Bertrand, Jacques (2004). Nationalism and ethnic conflict in Indonesia. Cambridge University Press. ISBN 0-521-52441-5.
- Braithwaite, John; Leah Dunn (2010). "3. Maluku and North Maluku". Anomie and Violence: Non-truth and reconciliation in Indonesian peacebuilding (PDF). The Australian National University. hlm. 147–243. ISBN 978-1-921666-22-3. Diarsipkan dari asli (PDF) tanggal 2012-03-29. Diakses tanggal 2016-12-28.
- Duncan, Christopher R. (2013). Violence and Vengeance: Religious Conflict and Its Aftermath in Eastern Indonesia. Cornell University Press.
- Goss, Jon (2000). "Understanding the Maluku Wars: Overview of Sources of Communal Conflict and Prospects for Peace" (PDF). Cakalele (dalam bahasa English). 11. Honolulu: University of Hawaii, Center for Southeast Asian Studies: 7–39. ISSN 1053-2285. Diakses tanggal 22 November 2016.
{{cite journal}}: Pemeliharaan CS1: Bahasa yang tidak diketahui (link) Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link) - Hedman, Eva-Lotta E. (2008). Conflict, violence, and displacement in indonesia. Cornell South East Asia Program Publications. hlm. 29–231. ISBN 978-0-87727-775-0.
- Lindsey, Timothy (2008). "Adat law, conflict and reconciliation: the Kei Islands, Southeast Maluku". Indonesia, law and society. Federation Press. hlm. 115–146.
- Sidel, John Thayer (2007). Riots, pogroms, jihad: religious violence in Indonesia. NUS Press. ISBN 9971-69-357-7.
- van Klinken, Geert Arend (2007). Communal violence and democratization in Indonesia: small town wars. Taylor & Francis. hlm. 88–124. ISBN 0-203-96511-6.
- Wilson, Chris (2008). Ethno-religious violence in Indonesia: from soil to God. Routledge. ISBN 0-203-92898-9.
- Hasan, Noorhaidi (2006) Laskar Jihad: Islam, Militancy, and the Quest for Identity in Post-New Order Indonesia. Cornell South East Asia Program Publications. ISBN 978-0-
Sejarah konflik di Indonesia | |
|---|---|
| Konflik politik |
|
| Konflik sosial |
|
| Konflik sumber daya alam | |
| Kejahatan kemanusiaan |
|
| Terorisme | |
| Agama dan kepercayaan |
|
|---|---|
| Ireligiusitas | |
| Sejarah | |
| Kajian agama | |
| Hukum dan hak | |
| Bencana alam |
| ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Kecelakaan |
| ||||
| Kerusuhan |
| ||||
| Lain-lain | |||||
| Keluarga |
|  | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Almameter | ||||||||||
| Masa Kekuasaan | ||||||||||
| Setelah kekuasaan | ||||||||||
← Didahului: Soeharto
Digantikan: Abdurrahman Wahid → | ||||||||||
- 1 2 Menurut para ahli, pembuatan kecamatan Makian-Malifut dapat mengakomodir kepentingan pejabat-pejabat Makian dan faksi anti-sultan secara keseluruhan, yaitu menguasai tambang emas disana, bahkan menjadi tujuan pemindahan ibukota Maluku Utara.