Perang Cumbok

Perang Cumbok, juga dikenal sebagai Peristiwa Cumbok, Revolusi Cumbok, atau dalam sejumlah sumber sezaman sebagai Revolusi Desember 1945, adalah konflik bersenjata sekaligus revolusi sosial yang berpusat di Pidie, Aceh, pada akhir 1945 hingga Januari 1946. Konflik terjadi dalam konteks Revolusi Nasional Indonesia dan mempertemukan kelompok uleebalang Pidie yang tergabung dalam Markas Uleebalang dan Barisan Penjaga Keamanan (BPK) dengan Tentara Keamanan Rakyat (TKR), kelompok pemuda, ulama dan berbagai laskar rakyat yang sebagian mempunyai hubungan dengan Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA).^[1][2]

Istilah "Cumbok" berasal dari nama sebuah kenegerian atau landschap di kawasan Lammeulo yang dipimpin oleh Teuku Sri Muda Pahlawan Bentara Cumbok Muhammad Daud, yang lebih dikenal sebagai Teuku Daud Cumbok. Karena markas utama kekuatan uleebalang berada di Lammeulo dan Daud Cumbok tampil sebagai pemimpin utamanya, nama Cumbok kemudian digunakan untuk menyebut keseluruhan konflik.^[3]

Konflik tersebut tidak sepenuhnya dapat dipahami sebagai pertentangan sederhana antara "ulama pro-Republik" dan "uleebalang pro-Belanda". Kalangan uleebalang sendiri terpecah dalam menghadapi kemerdekaan Indonesia. Sebagian meragukan kemampuan Republik untuk bertahan atau mengharapkan pemulihan kedudukan tradisional mereka apabila Belanda kembali, sedangkan sejumlah uleebalang lain—seperti Teuku Nyak Arif dan Teuku Muhammad Ali Panglima Polim—merupakan pendukung aktif Republik Indonesia.^[3][4]

Perang berakhir setelah Markas Uleebalang di Lammeulo jatuh dan Teuku Daud Cumbok ditangkap pada 16 Januari 1946. Kemenangan kelompok anti-Cumbok kemudian berkembang menjadi revolusi sosial yang lebih luas dengan tersingkirnya sebagian besar elite uleebalang dari pemerintahan Aceh. Anthony Reid menggambarkan revolusi tersebut sebagai salah satu revolusi sosial paling menyeluruh di Indonesia pada masa revolusi kemerdekaan.^[1]

Latar belakang

Ulama dan uleebalang

Dalam struktur politik Kesultanan Aceh, kekuasaan secara umum terbagi di antara sultan, uleebalang sebagai pemimpin wilayah, dan ulama sebagai pemegang otoritas keagamaan. Hubungan antara ketiga kelompok tersebut berubah setelah perluasan kekuasaan kolonial Belanda pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20.^[3]

Pemerintah kolonial Belanda berusaha mempertahankan pemerintahan tidak langsung melalui sebagian uleebalang. Sejumlah uleebalang menandatangani Korte Verklaring dan memperoleh pengakuan terhadap kekuasaan lokal mereka dari pemerintah kolonial. Namun, tidak semua uleebalang menerima kekuasaan Belanda; sejumlah pemimpin bangsawan tetap terlibat dalam perlawanan bersenjata.^[3]

Kebijakan kolonial tersebut memperkuat persaingan sosial dan politik antara sebagian uleebalang dengan kelompok ulama. Di sejumlah daerah, uleebalang dipandang oleh lawan-lawannya sebagai bagian dari struktur kekuasaan kolonial, sementara ulama semakin tampil sebagai pemimpin gerakan sosial dan keagamaan.^[1]

Pada 1939, sejumlah ulama pembaru membentuk Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA) dengan Teungku Muhammad Daud Beureueh sebagai salah seorang pemimpin utamanya. PUSA mengembangkan jaringan sekolah agama dan kemudian menjadi salah satu kekuatan politik terpenting di Aceh.^[4]

Pendudukan Jepang

Ketika Jepang bersiap memasuki Aceh pada 1942, sejumlah tokoh yang berhubungan dengan PUSA membantu menjalin kontak dengan pasukan Jepang karena berharap kedatangan Jepang akan mengakhiri kekuasaan kolonial Belanda.^[3]

Setelah berhasil menguasai Aceh, pemerintah militer Jepang tidak menyerahkan kekuasaan kepada PUSA, melainkan berusaha menyeimbangkan pengaruh ulama dan uleebalang. Sejumlah uleebalang kembali ditempatkan dalam pemerintahan lokal, sedangkan tokoh-tokoh ulama dan pemuda juga diberikan posisi dalam berbagai organisasi bentukan Jepang.^[1]

Persaingan politik antara kedua kelompok karena itu tidak menghilang pada masa pendudukan Jepang dan kembali meningkat ketika Jepang menyerah pada Agustus 1945.

Proklamasi kemerdekaan

Berita mengenai Proklamasi Kemerdekaan Indonesia sampai secara luas ke Aceh sekitar akhir Agustus 1945. Teuku Nyak Arif, seorang uleebalang sekaligus nasionalis yang telah lama terlibat dalam gerakan politik Indonesia, kemudian diangkat sebagai Residen Aceh.^[4]

Pada 27 Agustus 1945 dibentuk Angkatan Pemuda Indonesia (API), yang kemudian berkembang menjadi bagian dari TKR di Aceh. Syamaun Gaharu, seorang bekas perwira Gyugun pada masa Jepang, menjadi salah seorang pemimpin militer utamanya.

Di luar organisasi militer resmi, berbagai kelompok pemuda membentuk laskar seperti Pemuda Republik Indonesia, Pesindo, Mujahidin dan Hizbullah. Sebagian besar kelompok tersebut mempunyai hubungan politik atau sosial dengan PUSA.^[3]

Persaingan mengenai siapa yang berhak menguasai senjata peninggalan Jepang menjadi salah satu faktor utama yang meningkatkan ketegangan. Pemerintah Republik dan TKR menghendaki agar senjata Jepang diserahkan kepada tentara resmi, sementara berbagai laskar dan kelompok uleebalang juga berusaha memperoleh senjata untuk kekuatan mereka masing-masing.^[5]

Maklumat Ulama 15 Oktober

Pada 15 Oktober 1945, sejumlah ulama terkemuka Aceh mengeluarkan sebuah pernyataan yang kemudian dikenal sebagai Maklumat Ulama Seluruh Aceh. Penandatangannya antara lain Teungku Muhammad Daud Beureueh, Teungku Ahmad Hasballah Indrapuri, Teungku Ja'far Sidik, dan Teungku Hasan Krueng Kalee.^[4]

Maklumat tersebut menyerukan dukungan terhadap Republik Indonesia dan menyatakan perjuangan mempertahankan kemerdekaan dari upaya Belanda kembali berkuasa sebagai perjuangan yang mempunyai legitimasi keagamaan.^[4]

Pernyataan itu memperkuat posisi politik kelompok ulama dan pemuda pro-Republik, tetapi sekaligus meningkatkan kekhawatiran sebagian uleebalang Pidie terhadap masa depan kedudukan tradisional mereka.

Pembentukan Markas Uleebalang

Pada 22 Oktober 1945, sejumlah uleebalang Pidie mengadakan pertemuan di kediaman Teuku Keumangan Pocut Umar di Beureunuen. Pertemuan tersebut bertujuan membicarakan perkembangan politik setelah proklamasi serta konsolidasi menghadapi kekuatan pemuda dan PUSA yang semakin besar.^[2][3]

Tidak semua uleebalang Pidie menghadiri pertemuan tersebut. Ketidakhadiran beberapa uleebalang menunjukkan bahwa kalangan bangsawan Pidie sendiri tidak mempunyai sikap politik yang sepenuhnya seragam.^[4]

Pertemuan menghasilkan pembentukan Markas Uleebalang dengan pusatnya di Lammeulo. Sebuah pasukan bersenjata bernama Barisan Penjaga Keamanan (BPK) juga dibentuk.^[3]

BPK dibagi menjadi tiga kelompok:

1. Barisan Cap Bintang, terutama bertugas menghadapi kekuatan bersenjata yang menentang Markas Uleebalang;
2. Barisan Cap Sauh, menangani kebutuhan keuangan dan logistik; dan
3. Barisan Cap Tombak, menangani penangkapan lawan-lawan politik Markas Uleebalang.^[4]

Teuku Muhammad Daud Cumbok kemudian tampil sebagai pemimpin utama Markas Uleebalang. Ia mempunyai posisi yang kuat karena berhasil memperoleh sejumlah persenjataan Jepang di wilayahnya.^[2]

Perang

Pengepungan Sigli

Pada November 1945, persaingan mengenai senjata Jepang di Sigli semakin meningkat. Markas Uleebalang menginginkan sebagian persenjataan tersebut, sedangkan TKR menegaskan bahwa senjata Jepang seharusnya diserahkan kepada tentara resmi Republik.^[5]

Pada 2 Desember 1945, pasukan yang berhubungan dengan Markas Uleebalang mulai mengepung Sigli dengan tujuan memperoleh senjata dari garnisun Jepang. Kelompok pemuda dan laskar pro-Republik kemudian bergerak menuju kota tersebut sehingga kedua kelompok bersenjata berhadapan satu sama lain.

Pasukan Jepang sendiri pada awalnya menolak menyerahkan seluruh persenjataan kepada salah satu kelompok.

Pertempuran Sigli

Pertempuran terbuka pecah pada 4 Desember 1945. Bentrokan berlangsung hingga 6 Desember dan menimbulkan korban di kedua belah pihak.^[3]

TKR di bawah pimpinan Syamaun Gaharu dan Mayor Teuku Hamid Azwar bersama pejabat Pemerintah Daerah Aceh berusaha menghentikan pertempuran. Pada 6 Desember tercapai kesepakatan gencatan senjata yang antara lain mengharuskan kedua kelompok meninggalkan Sigli.^[3]

Markas Uleebalang kemudian mundur kembali ke daerah kekuasaannya. Namun, kesepakatan tersebut tidak menyelesaikan pertentangan politik antara kedua pihak.

Pertemuan Lueng Putu

Pada 10 Desember 1945, para pemimpin Markas Uleebalang kembali mengadakan pertemuan di rumah Teuku Laksamana Umar, Uleebalang Nyong, di Lueng Putu, wilayah yang sekarang termasuk Bandar Baru, Pidie Jaya.^[3]

Pertemuan tersebut memperkuat kepemimpinan Teuku Daud Cumbok dan menghasilkan keputusan untuk mengambil tindakan lebih keras terhadap kelompok pemuda dan PUSA yang dipandang mengancam Markas Uleebalang.^[5]

Pada malam 10–11 Desember, pasukan Markas Uleebalang menggerebek sejumlah rumah tokoh Pemuda Republik Indonesia di Lammeulo. Para pemimpin yang menjadi sasaran telah lebih dahulu meninggalkan tempat tersebut.^[5]

Pada 16 Desember, BPK menembaki sejumlah kampung di sekitar Lueng Putu dan Metareum yang menjadi tempat berkumpulnya kelompok pemuda. Pada 20 Desember, sebuah sekolah agama di Titeue dan sejumlah bangunan pemerintahan juga dilaporkan dibakar.^[3]

Pembentukan Markas Besar Rakyat Umum

Meningkatnya kekerasan mendorong kelompok ulama dan pemuda membentuk suatu komando bersama. Pada 22 Desember 1945 dibentuk Markas Besar Rakyat Umum (MBRU) di Garot, Pidie.^[6]

MBRU menyatukan berbagai unsur laskar dan pemuda yang menentang Markas Uleebalang. Hasan Ali disebut sebagai salah seorang pemimpin organisasi tersebut, sementara pasukan-pasukan dari berbagai daerah Aceh mulai bergerak menuju Pidie.^[6]

Teungku Muhammad Daud Beureueh juga menggerakkan jaringan PUSA di Aceh Utara dan Aceh Besar. Sebuah Barisan Rakyat yang dipimpin Teungku Abdul Wahab Seulimeum bergerak menuju Pidie dan memperoleh tambahan anggota dari penduduk desa sepanjang perjalanannya.^[1]

Pada 25 Desember, sebagian kekuatan MBRU mulai bergerak mengepung daerah pertahanan Cumbok. Sebaliknya, pada 30–31 Desember, BPK melancarkan serangan terhadap Metareum, Ilot, Lala, dan kawasan di sekitarnya.^[3]

Serangan Januari 1946

Lueng Putu dan Beureunuen

Pada awal Januari 1946, kekuatan anti-Cumbok mulai menyerang pusat-pusat pertahanan uleebalang dari berbagai arah.

Lueng Putu, yang merupakan basis Teuku Laksamana Umar, diserang oleh laskar rakyat setelah pertempuran sengit. Teuku Laksamana Umar dan sejumlah anggota keluarganya tewas, sedangkan pertahanan uleebalang di kawasan tersebut runtuh.^[1]

Pasukan kemudian bergerak menuju Beureunuen, basis keluarga Keumangan. Setelah Beureunuen dikuasai, Lammeulo menjadi pusat pertahanan utama yang masih berada di bawah kendali Teuku Daud Cumbok.^[1]

Ultimatum pemerintah

Pada 6 dan 8 Januari 1946, Pemerintah Daerah Aceh dan pimpinan TKR membahas penyelesaian konflik. Pada 8 Januari, pemerintah mengeluarkan maklumat yang menyatakan kelompok bersenjata di Cumbok dan daerah lain yang tetap melakukan perlawanan terhadap pemerintah sebagai musuh Republik serta menuntut agar senjata mereka diserahkan sebelum tengah hari 10 Januari.^[3]

Markas Cumbok tidak menerima tuntutan tersebut.

Maklumat pemerintah juga meminta orang-orang yang telah bergabung dengan kelompok Cumbok agar meninggalkan barisan tersebut dan menyerahkan diri.^[7]

Jatuhnya Lammeulo

Pada 12 Januari 1946, TKR dan berbagai barisan rakyat melancarkan serangan besar terhadap Lammeulo dari beberapa arah. Serangan dari selatan antara lain dilakukan pasukan yang bergerak dari Titeue, Tangse dan Padang Tiji, sementara kekuatan lainnya menyerang dari barat dan timur.^[3]

Pada 13 Januari, Markas Uleebalang di Lammeulo telah berhasil dikuasai. Teuku Daud Cumbok dan sejumlah pengikut terdekatnya berhasil meninggalkan markas sebelum pasukan lawan memasuki kompleks tersebut.^[6]

MBRU kemudian mengeluarkan perintah agar rumah dan harta milik pihak yang kalah tidak dirusak atau dijarah.

Penangkapan Teuku Daud Cumbok

Setelah jatuhnya Lammeulo, pasukan dari berbagai daerah melakukan pengejaran terhadap Teuku Daud Cumbok.

Pada 16 Januari 1946, Daud Cumbok bersama sejumlah pengikutnya ditangkap di kawasan kaki Gunung Seulawah oleh barisan rakyat dari Seulimeum yang dipimpin Teungku Ahmad Abdullah.^[5][8]

Ia kemudian dibawa ke Sigli, selanjutnya ke Garot dan akhirnya ke Sanggeue, tempat ia bersama sejumlah pengikutnya dieksekusi.^[3]

Penangkapan Daud Cumbok pada 16 Januari secara umum dianggap menandai berakhirnya fase utama Perang Cumbok.

Revolusi sosial setelah Perang Cumbok

Jatuhnya Lammeulo tidak serta-merta mengakhiri kekerasan. Kemenangan kelompok anti-Cumbok berkembang menjadi gerakan yang lebih luas untuk menyingkirkan uleebalang dari kekuasaan politik di seluruh Aceh.^[1]

Menurut Anthony Reid, dari sekitar 25 uleebalang yang berkuasa di Pidie, hanya dua yang diketahui selamat dari gelombang pembunuhan pada periode tersebut, yaitu Uleebalang Pineung dan Uleebalang Trienggadeng. Beberapa keluarga uleebalang, termasuk keluarga Njong dan Meureudu, kehilangan sebagian besar anggota laki-lakinya. Reid memperkirakan beberapa ratus orang tewas dalam keseluruhan pembunuhan terhadap kalangan uleebalang dan keluarga mereka.^[1]

Angka tersebut mencakup pembunuhan selama maupun setelah perang sehingga tidak dapat digunakan sebagai jumlah korban pertempuran Perang Cumbok secara khusus.

Di sejumlah tempat, kekerasan juga dilakukan oleh penduduk desa terhadap keluarga uleebalang tanpa perintah langsung dari pimpinan laskar. Penjarahan dan pengambilalihan tanah serta kekayaan keluarga uleebalang juga terjadi meskipun pimpinan MBRU sebelumnya telah mengeluarkan larangan terhadap tindakan tersebut.^[1]

Pada Februari 1946, Teungku Amir Husin Al-Mujahid membentuk Tentara Perjuangan Rakyat (TPR), yang kemudian melakukan gerakan terhadap uleebalang di berbagai wilayah Aceh. Gerakan tersebut merupakan perkembangan sesudah Perang Cumbok dan tidak sama dengan pertempuran Cumbok itu sendiri.^[6]

Teuku Nyak Arief

Teuku Nyak Arief tidak termasuk dalam kepemimpinan Markas Cumbok. Ia merupakan Residen Aceh dan salah seorang pendukung utama Republik Indonesia sejak awal kemerdekaan.

Meskipun berasal dari keluarga uleebalang, Nyak Arief berusaha mempertahankan persatuan antara unsur ulama, pemuda dan bangsawan. Dalam tahap awal Perang Cumbok, pemerintahannya dan TKR berusaha menjadi penengah dalam bentrokan di Sigli.^[4]

Setelah kemenangan kelompok anti-Cumbok, gerakan radikal meluas terhadap hampir seluruh pejabat yang berasal dari keluarga uleebalang. Nyak Arief kemudian ditangkap oleh TPR dan dibawa ke Takengon. Ia meminta pengawalnya tidak memberikan perlawanan untuk menghindari pertumpahan darah lebih lanjut.

Nyak Arief meninggal di Takengon pada 4 Mei 1946. Karena kedudukannya sebagai nasionalis dan Residen Republik, memasukkannya sebagai komandan kubu Cumbok tidak sesuai dengan peran historisnya.

Perubahan pemerintahan

Perang Cumbok menyebabkan perubahan besar dalam struktur pemerintahan Aceh. Kedudukan turun-temurun para uleebalang yang sebelumnya menjadi dasar pemerintahan daerah pada masa kolonial kehilangan kekuatan politiknya.

Jabatan pemerintahan yang sebelumnya diduduki uleebalang mulai diberikan kepada ulama, tokoh pemuda dan pegawai pemerintahan yang dianggap mendukung Republik.^[2]

Pada pertengahan 1946, Pemerintah Daerah Aceh membentuk Majelis Penimbang untuk mengelola sebagian harta keluarga uleebalang yang telah meninggalkan daerah atau meninggal dalam revolusi.

Anthony Reid menilai revolusi sosial di Aceh telah hampir selesai pada Maret 1946. Berbeda dari sejumlah daerah lain di Sumatra, setelah pergolakan tersebut Aceh relatif berhasil membentuk pemerintahan Republik yang stabil dan tidak pernah kembali diduduki Belanda selama sisa Revolusi Nasional Indonesia.^[1]

Korban

Jumlah korban Perang Cumbok tidak dapat ditentukan secara pasti. Sumber-sumber sezaman dan penelitian kemudian memberikan angka yang berbeda dan sering kali mencampurkan korban pertempuran Desember 1945–Januari 1946 dengan korban pembunuhan dalam revolusi sosial yang berlangsung sesudahnya.

Anthony Reid tidak memberikan angka pasti untuk keseluruhan korban perang, tetapi memperkirakan beberapa ratus orang dari keluarga uleebalang Pidie tewas selama perang dan gelombang pembunuhan yang menyertainya.^[1]

Oleh karena itu, angka beberapa ribu korban yang kadang-kadang muncul dalam publikasi populer tidak dapat dianggap sebagai jumlah korban yang telah terverifikasi.

Historiografi

Penafsiran terhadap Perang Cumbok berbeda-beda menurut periode dan latar belakang penulis.

Sebuah risalah yang diterbitkan Pemerintah Republik Indonesia Daerah Aceh pada 1948 menggunakan judul Revolusi Desember '45 di Atjeh: Pembasmian Pengchianat Tanah Air. Dokumen tersebut menggambarkan kubu Cumbok dari perspektif pemerintahan dan kelompok pemenang revolusi serta secara eksplisit menggunakan istilah "pengkhianat" untuk menyebut pihak lawan.^[7]

Karena diterbitkan hanya beberapa tahun setelah peristiwa dan oleh pihak yang terlibat langsung, karya tersebut merupakan sumber primer penting untuk mengetahui pandangan pemerintah Republik di Aceh, tetapi penilaiannya terhadap masing-masing pihak perlu dibandingkan dengan sumber lain.

Kajian Anthony Reid kemudian menempatkan Perang Cumbok sebagai bagian dari revolusi sosial yang mengakhiri kekuasaan tradisional di Sumatra Utara. Menurut Reid, konflik tersebut tidak hanya berkaitan dengan pilihan antara Republik dan Belanda, tetapi juga dengan persaingan kekuasaan, ketimpangan sosial, konflik agraria, serta akumulasi ketegangan antara elite tradisional dengan gerakan ulama dan pemuda.^[1]

Nazaruddin Sjamsuddin juga menempatkan Perang Cumbok dalam konteks pertarungan politik yang lebih luas mengenai pembentukan pemerintahan Republik di Aceh. Dalam pendekatan tersebut, kemenangan kelompok ulama dan pemuda membawa perubahan mendasar terhadap struktur sosial-politik Aceh.^[2]

Sejumlah penelitian kemudian menggunakan istilah perang saudara, revolusi sosial, atau revolusi politik secara bersamaan untuk menjelaskan karakter Perang Cumbok.^[3][6]

Dampak

Perang Cumbok mempunyai sejumlah dampak jangka panjang terhadap Aceh, antara lain:

• berakhirnya dominasi politik uleebalang di Pidie;
• semakin kuatnya kedudukan ulama dan pemuda dalam pemerintahan Republik;
• penghapusan secara de facto sebagian besar struktur pemerintahan tradisional berbasis uleebalang;
• perubahan kepemilikan dan penguasaan tanah di sejumlah daerah;
• meluasnya revolusi sosial ke kabupaten-kabupaten lain di Aceh; dan
• terbentuknya konfigurasi politik baru yang kemudian memengaruhi hubungan Aceh dengan pemerintah pusat pada tahun-tahun berikutnya.^[1][2]

Meskipun kelompok pemenang pada awalnya mengeluarkan larangan terhadap penjarahan dan pembunuhan di luar pertempuran, dalam pelaksanaannya terjadi pembunuhan balasan, penyitaan harta dan tindakan kekerasan terhadap anggota keluarga pihak yang kalah.^[1]

Dengan demikian, Perang Cumbok dipandang sebagai salah satu titik balik utama sejarah Aceh abad ke-20: kemenangan Republik atas kekuatan Cumbok sekaligus menandai berakhirnya suatu tatanan elite tradisional yang telah berlangsung selama beberapa abad.

Lihat pula

• Revolusi Nasional Indonesia
• Revolusi Sosial Sumatra Timur
• Persatuan Ulama Seluruh Aceh
• Daud Beureu'eh
• Teuku Daud Cumbok
• Teuku Nyak Arif
• Syamaun Gaharu
• Bandar Baru, Pidie Jaya
• Pidie
• Sejarah Aceh

Referensi

Bacaan lebih lanjut

• Reid, Anthony (1979). The Blood of the People: Revolution and the End of Traditional Rule in Northern Sumatra. Kuala Lumpur: Oxford University Press. ISBN 019580399X.
• Sjamsuddin, Nazaruddin (1998). Revolusi di Serambi Mekah: Perjuangan Kemerdekaan dan Pertarungan Politik di Aceh 1945–1949. Jakarta: Universitas Indonesia Press. ISBN 9794561878.
• Saleh, Hasan (1992). Mengapa Aceh Bergolak. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti. ISBN 9794441848.
• Ibrahimy, M. Nur El (1982). Teungku Muhammad Daud Beureueh: Peranannya dalam Pergolakan di Aceh. Jakarta: Gunung Agung.
• Sufi, Rusdi; Nasir, Muhammad; Zulfan (1997). Peranan Tokoh Agama dalam Perjuangan Kemerdekaan 1945–1950 di Aceh. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
• Zahrina, Cut (2011). Peristiwa Cumbok. Seri Informasi Sejarah. Balai Pelestarian Nilai Budaya Aceh.
• Pemerintah Republik Indonesia Daerah Aceh (1948). Revolusi Desember '45 di Atjeh: Pembasmian Pengchianat Tanah Air. Kutaradja.{{cite book}}: Pemeliharaan CS1: Lokasi tanpa penerbit (link)

Bagian dari seri mengenai
Sejarah Indonesia
Prasejarah Lihat: Zaman Prasejarah di Nusantara Manusia Jawa 1.000.000 BP Manusia Flores 94.000–12.000 BP Bencana alam Toba 75.000 BP Kebudayaan Buni 400 SM
Kerajaan Hindu-Buddha Lihat: Kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Nusantara Kerajaan Kutai 400–1635 Tarumanagara 450–900 Kerajaan Kalingga 500–782 Kerajaan Melayu 671–1347 Sriwijaya 671–1028 Kerajaan Sunda 662–1579 Kerajaan Galuh 669–1482 Kerajaan Bima 709–1621 Mataram Kuno 716–1016 Kerajaan Bali 914–1908 Kerajaan Kahuripan 1019–1046 Kerajaan Janggala 1042–1135 Kerajaan Kadiri 1042–1222 Kerajaan Singasari 1222–1292 Majapahit 1293–1478
Kerajaan Islam Lihat: Penyebaran Islam di Nusantara Kesultanan Peureulak 840–1292 Kerajaan Haru 1225–1613 Kesultanan Ternate 1257–1914 Kesultanan Samudera Pasai 1267–1521 Kesultanan Bone 1300–1905 Kerajaan Kaimana 1309–1963 Kesultanan Gowa 1320–1957 Kesultanan Limboto 1330–1863 Kerajaan Pagaruyung 1347–1833 Kesultanan Brunei 1368–1888, sekarang Brunei Kesultanan Gorontalo 1385–1878 Kesultanan Melaka 1405–1511 Kesultanan Sulu 1405–1851 Kesultanan Cirebon 1445–1677 Kesultanan Demak 1475–1554 Kerajaan Giri 1481–1680 Kesultanan Bolango 1482–1862 Kesultanan Aceh 1496–1903 Kerajaan Balanipa 1511–sekarang Kesultanan Banten 1526–1813 Kesultanan Banjar 1526–sekarang Kerajaan Kalinyamat 1527–1599 Kesultanan Johor 1528–1877 Kesultanan Pajang 1568–1586 Kesultanan Mataram 1586–1755 Kerajaan Fatagar 1600–1963 Kesultanan Jambi 1615–1904 Kesultanan Bima 1620–1958 Kesultanan Palembang 1659–1823 Kesultanan Sumbawa 1674–1958 Kesultanan Kasepuhan 1679–1815 Kesultanan Kanoman 1679–1815 Kesultanan Siak 1723–1945 Kesunanan Surakarta 1745–sekarang Kesultanan Yogyakarta 1755–sekarang Kesultanan Kacirebonan 1808–1815 Kesultanan Deli 1814–1946 Kesultanan Lingga 1824–1911
Kerajaan Kristen Lihat: Kerajaan-kerajaan Kristen di Nusantara Kerajaan Soya 1200–sekarang Kerajaan Bolaang Mongondow 1320–1950 Kerajaan Manado 1500–1670 Kerajaan Siau 1510–1956 Kerajaan Larantuka 1515–1962 Kerajaan Sikka 1607–1952 Kerajaan Tagulandang 1570–1942 Kerajaan Manganitu 1600–1944 Kerajaan Lore 1903–1959
Kolonialisme Eropa Lihat: Sejarah kolonialisme Portugis 1512–1850 VOC 1602–1800 Jeda kekuasaan Prancis dan Britania 1806–1815 Hindia Belanda 1800–1949
Munculnya Indonesia Lihat: Sejarah Indonesia Kebangkitan Nasional 1908–1942 Pendudukan Jepang 1942–1945 Revolusi Nasional 1945–1949
Republik Indonesia Lihat: Negara Indonesia Awal Kemerdekaan 1945–1949 Republik Indonesia Serikat 1949–1950 Demokrasi Liberal 1950–1959 Demokrasi Terpimpin 1959–1965 Transisi 1965–1966 Orde Baru 1966–1998 Reformasi 1998–sekarang
Menurut topik Arkeologi Mata uang Ekonomi Militer
Garis waktu
PortalIndonesia
l b s