Pembantaian Rawagede

Pembantaian Rawagede
Bagian dari Revolusi Nasional Indonesia dan Agresi Militer Belanda I
140km 87mil
Lokasi	6°15′S 107°17′E / 6.250°S 107.283°E / -6.250; 107.283 Rawagede (sekarang Balongsari, Jawa Barat)
Tanggal	Desember 9, 1947;78 tahun lalu (1947-12-09) (UTC+7)
Sasaran	Penduduk desa
Jenis serangan	Pembantaian
Tewas	431
Pelaku	Tentara Kerajaan Hindia Belanda Alphons Wijnen

Bagian dari seri mengenai
Sejarah Indonesia
Prasejarah Lihat: Zaman Prasejarah di Nusantara Manusia Jawa 1.000.000 BP Manusia Flores 94.000–12.000 BP Bencana alam Toba 75.000 BP Kebudayaan Buni 400 SM
Kerajaan Hindu-Buddha Lihat: Kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Nusantara Kerajaan Kutai 400–1635 Tarumanagara 450–900 Kerajaan Kalingga 500–782 Kerajaan Melayu 671–1347 Sriwijaya 671–1028 Kerajaan Sunda 662–1579 Kerajaan Galuh 669–1482 Kerajaan Bima 709–1621 Mataram Kuno 716–1016 Kerajaan Bali 914–1908 Kerajaan Kahuripan 1019–1046 Kerajaan Janggala 1042–1135 Kerajaan Kadiri 1042–1222 Kerajaan Singasari 1222–1292 Majapahit 1293–1478
Kerajaan Islam Lihat: Penyebaran Islam di Nusantara Kesultanan Peureulak 840–1292 Kerajaan Haru 1225–1613 Kesultanan Ternate 1257–1914 Kesultanan Samudera Pasai 1267–1521 Kesultanan Bone 1300–1905 Kerajaan Kaimana 1309–1963 Kesultanan Gowa 1320–1957 Kesultanan Limboto 1330–1863 Kerajaan Pagaruyung 1347–1833 Kesultanan Brunei 1368–1888, sekarang Brunei Kesultanan Gorontalo 1385–1878 Kesultanan Melaka 1405–1511 Kesultanan Sulu 1405–1851 Kesultanan Cirebon 1445–1677 Kesultanan Demak 1475–1554 Kerajaan Giri 1481–1680 Kesultanan Bolango 1482–1862 Kesultanan Aceh 1496–1903 Kerajaan Balanipa 1511–sekarang Kesultanan Banten 1526–1813 Kesultanan Banjar 1526–sekarang Kerajaan Kalinyamat 1527–1599 Kesultanan Johor 1528–1877 Kesultanan Pajang 1568–1586 Kesultanan Mataram 1586–1755 Kerajaan Fatagar 1600–1963 Kesultanan Jambi 1615–1904 Kesultanan Bima 1620–1958 Kesultanan Palembang 1659–1823 Kesultanan Sumbawa 1674–1958 Kesultanan Kasepuhan 1679–1815 Kesultanan Kanoman 1679–1815 Kesultanan Siak 1723–1945 Kesunanan Surakarta 1745–sekarang Kesultanan Yogyakarta 1755–sekarang Kesultanan Kacirebonan 1808–1815 Kesultanan Deli 1814–1946 Kesultanan Lingga 1824–1911
Kerajaan Kristen Lihat: Kerajaan-kerajaan Kristen di Nusantara Kerajaan Soya 1200–sekarang Kerajaan Bolaang Mongondow 1320–1950 Kerajaan Manado 1500–1670 Kerajaan Siau 1510–1956 Kerajaan Larantuka 1515–1962 Kerajaan Sikka 1607–1952 Kerajaan Tagulandang 1570–1942 Kerajaan Manganitu 1600–1944 Kerajaan Lore 1903–1959
Kolonialisme Eropa Lihat: Sejarah kolonialisme Portugis 1512–1850 VOC 1602–1800 Jeda kekuasaan Prancis dan Britania 1806–1815 Hindia Belanda 1800–1949
Munculnya Indonesia Lihat: Sejarah Indonesia Kebangkitan Nasional 1908–1942 Pendudukan Jepang 1942–1945 Revolusi Nasional 1945–1949
Republik Indonesia Lihat: Negara Indonesia Awal Kemerdekaan 1945–1949 Republik Indonesia Serikat 1949–1950 Demokrasi Liberal 1950–1959 Demokrasi Terpimpin 1959–1965 Transisi 1965–1966 Orde Baru 1966–1998 Reformasi 1998–sekarang
Menurut topik Arkeologi Mata uang Ekonomi Militer
Garis waktu
PortalIndonesia
l b s

Pembantaian Rawagede (bahasa Belanda:Bloedbad van Rawagede, bahasa Inggris:Rawagede massacre) dilakukan oleh Tentara Kerajaan Hindia Belanda pada tanggal 9 Desember 1947 di Desa Rawagede (sekarang Balongsari di Kecamatan Rawamerta, Kabupaten Karawang, Jawa Barat). Pasukan KNIL saati itu sedang bertempur melawan pejuang TNI dan kelompok milisi yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Hampir seluruh laki-laki di desa tersebut—yang jumlahnya mencapai 431 orang menurut sebagian besar perkiraan—dibunuh oleh pasukan KNIL karena penduduk desa menolak mengungkapkan keberadaan pejuang kemerdekaan Indonesia, Lukas Kustaryo.

Latar belakang

Belanda menghadapi tekanan internasional menyusul Agresi Militer Belanda I—Aksi Polisionil pertama mereka terhadap pasukan Republik Indonesia—yang mendorong Wakil Gubernur Jenderal Belanda Van Mook untuk memerintahkan gencatan senjata pada 5 Agustus 1947.^[1] Dengan mediasi dari Komite Jasa Baik (CGO)—sebuah panel perwakilan dari Australia, Belgia, dan Amerika Serikat—perundingan antara pihak Belanda dan Indonesia dimulai pada 8 Desember 1947 di atas kapal USS Renville.^[2][3] Meskipun perundingan sedang berlangsung, Belanda tetap melanjutkan operasi militer mereka terhadap tentara Indonesia.

Pembantaian

Pada tanggal 9 Desember 1947, sehari setelah dimulainya perundingan Renville, sebuah unit tentara Belanda yang terdiri dari sekitar 100 prajurit wajib militer di bawah komando Mayor Alphons Wijnen menyerang Desa Rawagede dan melakukan penggeledahan rumah-rumah warga. Mereka diperintahkan untuk "membersihkan" desa tersebut namun gagal menemukan anggota tentara Indonesia. Hal ini mendorong para prajurit untuk memaksa penduduk keluar dari rumah mereka dan mengumpulkan mereka di sebuah lapangan. Para pria yang berusia di atas 15 tahun diperintahkan untuk berdiri berdampingan dan diinterogasi mengenai keberadaan pejuang Republik.^[4]

Pada hari itu, tentara Belanda mengeksekusi 431 orang di Rawagede tanpa pemeriksaan hukum, pengadilan, ataupun kesempatan membela diri. Eksekusi-eksekusi tersebut—yang digolongkan sebagai eksekusi kilat—jelas termasuk dalam kategori kejahatan perang karena melibatkan pembunuhan terhadap pihak non-kombatan.

Akibat

Pembantaian tersebut dilaporkan kepada CGO. Namun, reaksi komisi itu terbatas pada kritik terhadap tindakan militer tersebut, yang mereka gambarkan sebagai tindakan yang "disengaja dan kejam." Tidak ada sanksi tegas yang dijatuhkan atas pelanggaran hak asasi manusia tersebut, dan pembantaian itu pun tidak dikategorikan sebagai kejahatan perang terhadap warga sipil yang tidak berdosa.^[4]

Sebuah laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang diterbitkan pada 12 Januari 1948 menyebut pembunuhan tersebut sebagai tindakan yang "disengaja dan tanpa belas kasihan." Meskipun Jenderal Angkatan Darat Belanda Simon Hendrik Spoor merekomendasikan penuntutan terhadap perwira yang bertanggung jawab, Mayor Alphons Wijnen, tidak ada penyelidikan pidana yang dimulai.^[4][5] Jaksa Agung membenarkan hal ini dengan menyatakan bahwa "campur tangan dan kepentingan pihak asing telah memudar."^[6]

Warisan

Pada tahun 2006, Jeffry Pondaag, penggerak Komite Utang Kehormatan Belanda, bekerja sama dengan pengacara Liesbeth Zegveld—seorang ahli hukum internasional dan kejahatan perang—untuk mewakili para janda korban Rawagede. Tujuan mereka adalah mendapatkan pengakuan, permintaan maaf, dan kompensasi dari Belanda. Kala itu, belum ada preseden untuk kasus semacam ini, sehingga upaya mencari keadilan tersebut menghadapi ketidakpastian.^[7]

Pada tanggal 8 September 2008, dimulailah dialog dengan 10 orang janda korban pembantaian yang secara resmi menuntut pengakuan atas tanggung jawab Belanda. Dalam tanggapan tertanggal 24 November 2008, pemerintah Belanda menyatakan "penyesalan mendalam" atas pembantaian tersebut namun berargumen bahwa batas waktu penuntutan telah kedaluwarsa. Sikap ini menuai kritik dari anggota Dewan Negara Belanda serta surat kabar terkemuka Belanda, seperti NRC Handelsblad, yang berpendapat bahwa tidak seharusnya ada batas waktu kedaluwarsa bagi kejahatan perang.^[4]

Pada bulan Desember 2009, kesepuluh janda tersebut memutuskan untuk menggugat negara Belanda di pengadilan.^[5] Pada tanggal 14 September 2011, pengadilan memutuskan bahwa sifat luar biasa dari kejahatan tersebut mengecualikannya dari ketentuan daluwarsa. Negara Belanda dinyatakan bertanggung jawab penuh atas kerugian yang ditimbulkan.^[5] Setelah perundingan penyelesaian, para penggugat masing-masing menerima kompensasi sebesar €20.000, dan negara Belanda menyampaikan permintaan maaf secara resmi atas pembantaian tersebut.

Pada 9 Desember 2011, Duta Besar Belanda untuk Indonesia menyatakan, "Kami mengenang anggota keluarga Anda dan warga desa Anda yang gugur 64 tahun silam akibat tindakan militer Belanda... Atas nama pemerintah Belanda, saya memohon maaf atas tragedi yang telah terjadi." Hanya sembilan kerabat yang masih hidup pada saat itu, dan masing-masing menerima kompensasi sebesar €20.000.^[8] Pembayaran dana tersebut telah diselesaikan pada tahun 2013.^[9]

Pada tanggal 10 Juli 2012, peristiwa pembantaian tersebut menarik perhatian publik di Belanda setelah de Volkskrant menerbitkan dua foto eksekusi. Foto-foto ini merupakan satu-satunya dokumentasi visual dari pembantaian yang dilakukan oleh Tentara Kerajaan Hindia Belanda (KNIL) tersebut.^[4]

Pada tahun 2016, Menteri Luar Negeri Belanda Bert Koenders mengunjungi Rawagede untuk menyampaikan permintaan maaf secara langsung.^[10]

Lihat juga

• Putusan Pengadilan Distrik Den Haag (14 September 2011)
• Aksi Polisionil
• Kampanye Sulawesi Selatan
• Peristiwa Gerbong Maut
• Pembantaian Rengat

Referensi

1. ↑ Ide Anak Agung Gde Agung (1973). Twenty Years Indonesian Foreign Policy: 1945–1965. Mouton & Co. hlm. 34–35. ISBN 979-8139-06-2.
2. ↑ Fischer, Louis (1959). The Story of Indonesia. London: Hamish Hamilton. hlm. 102.
3. ↑ Kahin (1952), p. 224.
4. 1 2 3 4 5 Lorenz, Chris (2015). Tamm M. (ed.). "Can a Criminal Event in the Past Disappear in a Garbage Bin in the Present? Dutch Colonial Memory and Human Rights: The Case of Rawagede". Afterlife of Events. London: Palgrave Macmillan Memory Studies: 219–241.
5. 1 2 3 van den Herik, Larissa (Juli 2012). "Addressing 'Colonial Crimes' through Reparations? Adjudicating Dutch Atrocities Committed in Indonesia". Journal of International Criminal Justice. 10 (3): 693–705. doi:10.1093/jicj/mqs033.{{cite journal}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link)
6. ↑ Arnold, Michael (2022-04-14). Imperial Atrocities: Skeletons in Colonial Closets (dalam bahasa Inggris). Strategic Book Publishing & Rights Agency. hlm. 252. ISBN 978-1-68235-364-6.
7. ↑ Linawati Sidarto (September 13, 2013). "Liesbeth Zegveld: The lawyer behind the Dutch apologies". Jakarta Post.{{cite news}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link)
8. ↑ "Dutch state apologizes for 1947 Indonesia massacre". 9 Desember 2011. Diarsipkan dari asli tanggal 15 September 2013.{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link)
9. ↑ "Dutch apologize for Indonesian executions". america.aljazeera.com. 2013.
10. ↑ "Koenders say sorry for 1947 Indonesian massacre – DW – 03/25/2016". dw.com (dalam bahasa Inggris). 2016.

Pranala luar

• Dutch State Is Liable For Rawagede Bloodbath. Diakses 15 September 2011.
• DutchNews.nl Dutch refuse compensation for massacre. NRC Handelsblad Daring. Edisi 25 November 2008. Diakses 27 Nov. 2008.
• Video Cerita Kelabu di Rawagede Diarsipkan 2009-12-13 di Wayback Machine. di Metro TV
• http://id.berita.yahoo.com/veteran-tentara-belanda-menyesali-terjadinya-peristiwa-rawagede-040200079.html Diarsipkan 2012-01-18 di Wayback Machine.
• Karya yang berkaitan dengan Chairil Anwar: Karawang Bekasi di Wikisource