Ulee balang

Uleebalang (ejaan lama: Oeloebalang; Aceh: ulèëbalang; Melayu: hulubalang) adalah golongan bangsawan militer yang memegang kekuasaan atas tata pemerintahan sipil, hukum, adat, dan militer di tingkat kenegerian (landschap) atau daerah swatantra dalam struktur Kesultanan Aceh Darussalam. Jabatan ini setara dengan tingkat bupati atau gubernur dalam pembagian administratif Indonesia modern.^[1]

Jabatan uleebalang diwariskan secara turun-temurun kepada garis keturunan laki-laki yang sah.^[2] Laki-laki keturunan bangsawan ini menyandang gelar Teuku, sedangkan kaum perempuannya menyandang gelar Cut.^[2]

Struktur pemerintahan

Sultan bertindak sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di Kesultanan Aceh (bergelar Sultan Imam Adil).^[3] Di bawah sultan, wilayah teritorial inti dibagi menjadi federasi daerah yang disebut Aceh Lhèë Sagoë (Aceh Tiga Sagi) di wilayah Aceh Besar. Masing-masing sagi dikepalai oleh seorang Panglima Sagoë yang membawahi para uleebalang daerah.^[4]

Jabatan ini terbagi atas dua tingkatan utama berdasarkan luas wilayahnya:

• Ulèëbalang Chik: Kepala kenegerian luas yang memimpin urusan pertahanan, memungut cukai pelabuhan, serta memiliki hierarki kekuasaan penuh atas wilayah bawahan.^[5]
• Ulèëbalang Cut (atau Ulèëbalang Kecil): Kepala wilayah otonom kecil yang secara administratif dan hierarki adat berada di bawah koordinasi seorang Ulèëbalang Chik.^[5]

Dalam menjalankan fungsi hukum dan pemerintahan lokal, seorang ulèëbalang dibantu oleh Imam Mukim (pemimpin urusan keagamaan dan gabungan kampung) serta Keuchik (kepala desa atau gampong).^[5]

Daftar wilayah

Berdasarkan dokumen klasifikasi wilayah administrasi swatantra (landschap) per-tahun 1940, berikut adalah daftar kenegerian di bawah otoritas uleebalang di seluruh teritorial Aceh:^[6]

Wilayah Tiga Sagoë

Aceh Besar merupakan teritorial inti kesultanan yang terbagi menjadi tiga sagi utama, serta beberapa daerah otonom khusus di wilayah pelabuhan dagang:^[7]

• Sagoë XXII Mukim: Dipimpin secara turun-temurun oleh dinasti Teuku Panglima Polem yang menyandang gelar kebesaran Sri Muda Setia Peurkasa (bertindak selaku Wazirud Daulah atau Menteri Negara).^[7]
• Sagoë XXV Mukim: Dipimpin oleh kepala sagi bergelar adat Sri Seutia Ulama Kadli Malikul 'Alam.^[7]
• Sagoë XXVI Mukim: Dipimpin oleh kepala sagi yang menyandang gelar kebesaran Sri Imam Muda.^[6]
• Kenegerian Meuraksa (9 Mukim): Dipimpin oleh Teuku Nèh (Teuku Neh Meuraksa) beserta Teuku Nek Radja Meuraksa.^[6]
• Kenegerian Lam Nga (Lamnga): Dipimpin oleh Teuku Ibrahim Lam Nga (suami pertama Cut Nyak Dhien).

Wilayah Pantai Utara dan Timur

• Sagoë XII Mukim Pidie: Dipimpin oleh penguasa teritorial Teuku Pakeh Mahmud.^[6]
• Kenegerian Samalanga: Didirikan pertama kali oleh Tun Sri Lanang (mantan Bendahara Kesultanan Johor). Pada awal abad ke-20 dipimpin oleh Teuku Ali Basyah.^[6]
• Federasi Keureuto: Pusat kekuasaan di timur yang membawahi sub-struktur berupa:
  • Ulèëbalang Lapan: Federasi 8 nanggroe di bawah pimpinan seorang Ulèëbalang Chik (salah satu yang terkemuka adalah Teuku Chik Di Tunong, suami pertama Cut Nyak Meutia).
  • Ulèëbalang Peut: Dewan pemerintahan otonom empat daerah khusus yang diperintah oleh majelis Tuha Peut. Setiap daerahnya dikepalai oleh seorang uleebalang bergelar Teuku (seperti Teuku Ben Daud, penguasa Pirak).
• Kenegerian Peusangan: Dipimpin oleh garis keturunan Ampon Chiek Peusangan. Salah satu tokoh abad ke-20 yang memimpin adalah Teuku Chik Muhammad Johan Alamsyah.^[6]
• Kenegerian Cumbok: Dipimpin oleh Teuku Sari Muda Pahlawan (Teuku Cumbok), tokoh faksi bangsawan Pidie pada paruh pertama abad ke-20.^[6]
• Kenegerian Peureulak: Wilayah otonom besar berpangkat Onderafdeeling Langsa yang dipimpin oleh dinasti Teuku Chik Abu Bakar Sidik.^[8] Wilayah ini membawahi sembilan sub-wilayah bentukan adat (Ulèëbalang Cut), meliputi Peureulak, Ranto Panjang, Tampak, Blang Simpak, Rambang Program, Alue Nireh, Alue Lhok, Simpang Aneuk Kanan, serta Simpang Aneuk Kiri.^[8] Salah satu tokohnya yang menjadi anggota Volksraad adalah Teuku Chik Mohammad Thayeb.^[9]
• Kenegerian Tamiang: Wilayah perbatasan timur laut Sumatra yang terbagi ke dalam konfederasi swapraja mandiri. Wilayah ini dipimpin oleh penguasa dinasti adat lokal bergelar Datuk/Raja, seperti Datuk/Raja Karang, Datuk/Raja Bendahara, dan Datuk/Raja Kejuruan Muda.^[6]
• Kenegerian Tanjong Seumantok dan Lubok: Dipimpin oleh Teuku Muhammad.^[6]
• Kenegerian Simpang Ulim: Dipimpin oleh Teuku Husen.^[6]
• Kenegerian Julok Cut: Dipimpin oleh Teuku Muhammad.^[6]
• Kenegerian Julok Rayeuk: Dipimpin oleh Teuku Ajuran.^[6]
• Kenegerian Bungeng dan Bangok: Dipimpin oleh penjabat sementara (pjs.) Teuku Chik Muhammad Daudsyah.^[6]

Wilayah Pantai Barat

• Federasi Kaway XVI (Meulaboh): Aliansi teritorial dari 16 kepemimpinan gampong besar, dipimpin oleh penjabat sementara (pjs.) Teuku Chik M. Ali Akbar.^[6]
• Kenegerian Calang: Teritorial otonom di pesisir barat yang berada langsung di bawah yurisdiksi penguasa adat bergelar Teuku Chik untuk meregulasi perdagangan cengkih dan hasil hutan.^[6]
• Kenegerian Rigaih: Dipimpin oleh Teuku Mahmud.^[6]
• Kenegerian Tungkop: Dipimpin oleh Teuku Cut Amat.
• Kenegerian Krueng Sabe: Dipimpin oleh kepala adat setempat yang bergelar Keujruen Ibrahim.^[6]
• Kenegerian Teunom: Dipimpin oleh penjabat sementara (pjs.) Teuku Husen.^[6]
• Kenegerian Woyla: Dipimpin oleh kepala teritorial Teuku Ben Muhammad Husen.^[6]
• Kenegerian Bubon: Dipimpin oleh penjabat sementara (pjs) Teuku Raja Cut.^[6]
• Kenegerian Lhok Bubon: Dipimpin oleh Teuku Min.^[6]
• Kenegerian Seunagan: Dipimpin oleh penguasa wilayah bernama Teuku Ben.^[6]
• Kenegerian Kuala Batee: Wilayah pelabuhan dagang bebas pesisir barat yang dipimpin secara otonom oleh Raja Po Muhammad.^[7]

Wilayah Pantai Selatan dan Kepulauan

• Kenegerian Trumon: Kenegerian otonom penghasil lada di perbatasan selatan, dipimpin oleh penjabat sementara (pjs.) Teuku Raja Husen.^[6]
• Kenegerian Singkil: Wilayah perbatasan pesisir barat daya Sumatra. Tata pemerintahannya dikepalai oleh dinasti penguasa lokal bergelar Datuk atau Teuku.^[6]
• Kenegerian Alas (Kutacane): Wilayah yang dikelola melalui struktur federasi adat Kejuruan terpisah, seperti Kejuruan Bambel dan Kejuruan Batu Mbulan.
• Kenegerian Simeulue: Otoritas wilayah kepulauan barat yang dikepalai oleh Teuku Raja Mahmud.
• Kenegerian Teupah: Wilayah otonom yang diperintah oleh Sutan Amin.
• Kenegerian Leukon: Dipimpin oleh kepala teritorial bernama Su Gam.
• Kenegerian Salang: Dipimpin oleh pemuka adat Datuk Muhammad Sawal.
• Kenegerian Sigulai: Dipimpin oleh penjabat sementara (pjs.) Datuk Muhammad Tunei.

Kehancuran sistem Ulèëbalang

Kekuasaan politik dan feodalisme kaum uleebalang runtuh pasca-Proklamasi Kemerdekaan Indonesia melalui revolusi sosial yang dikenal sebagai Perang Cumbok (Desember 1945–Januari 1946). Ketegangan dipicu oleh perselisihan antara faksi uleebalang (kaum bangsawan) dengan faksi ulama bersenjata yang tergabung dalam Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA). Kekalahan total kubu uleebalang menandai berakhirnya sistem penguasaan tanah adat monarki tradisional di Aceh.

Referensi