Negeri (Maluku)

Artikel ini adalah bagian dari seri
Pembagian administratif Indonesia
Tingkat I Provinsi Daerah istimewa Daerah khusus
Tingkat II Kabupaten Kota Kabupaten administrasi Kota administrasi
Tingkat III Kecamatan Distrik Kapanewon Kemantren
Tingkat IV Kelurahan Desa Dusun (Bungo) Finua Gampong Kalurahan Kute Kuwu Kampung Kalimantan Timur Lampung Papua Riau Lembang Nagari Nagori Negeri Maluku Maluku Tengah Negeri administratif Ohoi Pekon Tiyuh
Lain-lain Antara III dan IV Mukim Di bawah IV Banjar Bori Pedukuhan Dusun Jorong Korong Kampung Nusa Tenggara Timur Lingkungan Nusa Tenggara Timur Sulawesi Selatan Kampong Pedukuhan Rukun Wanua Rukun kampung Rukun tetangga Rukun warga Kampung adat Kampung kota Kepenghuluan
Penataan daerah
l b s

Negeri adalah satu dari pembagian administratif di Maluku yang berkedudukan di bawah kecamatan dan dipimpin oleh seorang kepala pemerintah negeri yang bergelar raja (sebutan lainnya upu latu atau jou). Negeri bersifat kekerabatan dan kewilayahan serta terikat oleh hukum adat. Negeri dicirikan dengan masyarakatnya yang memiliki satu asal-usul yang kemungkinan satu nenek moyang, satu adat, dan satu budaya.^[1] Wilayah negeri yang disebut dengan pertuanan negeri meliputi wilayah darat maupun laut negeri yang terbagi menjadi wilayah kepemilikan soa ataupun bersama.^[2]

Sejarah

Maluku pada mulanya memiliki kesatuan masyarakat bernama hena yang merupakan suatu wilayah yang dihuni oleh beberapa suku, dipengaruhi oleh Uli Lima dan Uli Siwa.^[3] Beberapa hena bersatu membentuk aman, yaitu suatu kesatuan wilayah yang serupa dengan kampung. Ketika Belanda datang ke Maluku, hena dan aman dialihkan menjadi kampung lama yang kemudian diturunkan ke pesisir pantai dan diganti menjadi negeri. Hal ini dipercaya merupakan penerapan dari pendirian nagari di Sumatera Barat. Setelah merdeka, Pemerintah Indonesia mengubah negeri menjadi desa sehingga kekuasaan adat di negeri diubah menjadi kekuasaan administratif.^[4] Meskipun demikian, mengikuti penerapan otonomi daerah, Pemerintah Indonesia mengakui lagi keberadaan negeri pada tahun 2004 yang diatur diakui lebih jauh sebagai kesatuan masyarakat hukum adat pada 2005 dan tahun-tahun seterusnya oleh Pemerintah Maluku maupun pemerintah kabupaten dan kota di Maluku.^[5][6]

Pemerintahan

Negeri memiliki kuasa nyata dalam pemerintahan negara seperti yang tertera pada Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 8 Tahun 2011. Raja dan perangkat negeri adalah pelaksana pemerintahan negeri, sementara saniri negeri yang merupakan perwujudan demokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan negeri bertugas menyusun peraturan negeri. Pemerintah negeri bertugas mengurusi urusan adat berdasarkan hak asal-usul serta mengurusi urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh pemerintah di atasnya baik melalui maupun tidak melalui tugas pembantuan. Terdapat 31 tugas pembantuan yang berhak dijalankan oleh pemerintah negeri, termasuk ekonomi, kesehatan, politik dalam negeri, pemberdayaan, dan statistik. Pelaksanan pemerintahan negeri diawasi oleh bupati/wali kota.^[7]

Pemerintah daerah di Maluku diwajibkan memperkuat kelembagaan pemerintah negeri dan lembaga kemasyarakatannya menurut Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 7 Tahun 2011. Penguatan kelembagaan meliputi pelatihan, penelitian, pengembangan, dan pemberian penghargaan atas prestasi pemerintah negeri. Karenanya, pemerintah provinsi berperan mendukung perencanaan, pelaksanaan, pendanaan, dan mutu pelaksanaan tugas pembantuan yang dilaksanakan oleh pemerintah negeri.^[8]

Tata ruang

Pada umumnya, tata ruang negeri memiliki pola kotak-kotak sederhana yang mengikuti pola jalan utama yang sejajar dengan garis pantai. Pusat negeri ditandai dengan keberadaan baileo dan gereja atau masjid, serta rumah saniri di seberangnya. Istana raja juga terletak di pusat negeri. Di negeri-negeri Kristen, beberapa istana ada dalam keadaan rusak karena kurangnya pendanaan dan tenaga kerja gratis seperti pada zaman Belanda. Sementara, di negeri-negeri Islam, keadaan istana beragam, mulai dari rusak hingga cukup baik, berdasarkan seberapa dihormatinya seorang raja di negerinya.^[9]

Tata ruang negeri sangat berbeda antara negeri Kristen dan negeri Islam. Kepadatan penduduk negeri Islam lebih tinggi dengan jarak yang kecil antar rumah, sementara negeri Kristen lebih jarang dengan jarak antar rumah yang cukup jauh dan halaman rumah yang lebih luas. Meskipun demikian, ledakan penduduk pasca-Perang Dunia II menyebabkan lebih banyak rumah dibangun di antara rumah-rumah tua negeri-negeri Kristen sehingga terkesan padat, meski dapat diatasi di kemudian hari dengan membangun negeri satelit (dusun) untuk menjaga tata ruang lama.^[10]

Lihat pula

• Portal Maluku

• Negeri (Maluku Tengah)
• Negeri Administratif
• Petuanan
• Pela

Rujukan

Daftar rujukan

Daftar pustaka

• Pieris, John (2004). Tragedi Maluku: Sebuah Krisis Peradaban. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. ISBN 979-461-513-7.{{cite book}}: Pemeliharaan CS1: Status URL (link)
• Brosius, J. Peter; Tsing, Anna Lowenhaupt; Zerner, Charles (2005). Communities and Conservation: Histories and Politics of Community-Based Natural Resource Management (dalam bahasa Inggris). Lanham: AltaMira Press. ISBN 978-0-7591-0506-5.{{cite book}}: Pemeliharaan CS1: Status URL (link)
• Fitriati, Rachma; Gunawan, Budhi; Irfan, Maulana; Nulhaqim, Soni A. (2020). Merawat Perdamaian: 20 Tahun Konflik Maluku. M&C Gramedia. ISBN 978-602-480-659-0.{{cite book}}: Pemeliharaan CS1: Status URL (link)
• Wiber, Melanie G.; Woodman, Gordon R. (2011). The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law 62/2010 (dalam bahasa Inggris). Münster: LIT Verlag. ISBN 978-3-643-99895-8. ISSN 0732-9113.{{cite book}}: Pemeliharaan CS1: Status URL (link)
• Bartels, Dieter (2017) [1994]. Di Bawah Naungan Gunung Nunusaku: Muslim-Kristen Hidup Berdampingan di Maluku Tengah. Vol. Jilid I: Kebudayaan. Diterjemahkan oleh Rijoly, Frans. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia. ISBN 978-602-424-150-6.{{cite book}}: Pemeliharaan CS1: Status URL (link)

l b s Topik Maluku
Sejarah	Uli Lima Siwa Portugis Perjanjian Saragosa Kegubernuran VOC Ambon Banda Perang Ambon I II III IV V VI Pembantaian Amboyna Perang Huamual Invasi Maluku Kegubernuran Maluku Perang Pattimura Republik Maluku Selatan Perebutan Benteng Victoria Invasi Ambon
Geografi	Danau Gunung Kepulauan Pulau Sungai
Pemerintahan	Dewan perwakilan rakyat daerah Anggota petahana Gubernur Ibu kota Kepolisian daerah Pengadilan tinggi Wakil gubernur Pembagian administratif Negeri Negeri administratif Kabupaten/kota Kecamatan dan kelurahan Kepala dan wakil kepala daerah Kabupaten dan kota Kabupaten: Buru Buru Selatan Kepulauan Aru Kepulauan Tanimbar Maluku Barat Daya Maluku Tengah Maluku Tenggara Seram Bagian Barat Seram Bagian Timur Kota: Ambon Tual
Ekonomi	Energi Kabupaten dan kota menurut PDRB Komunikasi Pariwisata Penyediaan air dan sanitasi Pertanian, kehutanan, dan perikanan Pertambangan Transportasi
Masyarakat	Kependudukan Agama Bahasa Kesehatan Pendidikan Suku bangsa Orang Maluku Diaspora Budaya Aroha Arumbae Baileo Batu pemali Fam Matakau Pela Pertuanan Poso Raja Sasi Teun
Kategori Portal