Negeri administratif

Artikel ini adalah bagian dari seri
Pembagian administratif Indonesia
Tingkat I Provinsi Daerah istimewa Daerah khusus
Tingkat II Kabupaten Kota Kabupaten administrasi Kota administrasi
Tingkat III Kecamatan Distrik Kapanewon Kemantren
Tingkat IV Kelurahan Desa Dusun (Bungo) Finua Gampong Kalurahan Kute Kuwu Kampung Kalimantan Timur Lampung Papua Riau Lembang Nagari Nagori Negeri Maluku Maluku Tengah Negeri administratif Ohoi Pekon Tiyuh
Lain-lain Antara III dan IV Mukim Di bawah IV Banjar Bori Pedukuhan Dusun Jorong Korong Kampung Nusa Tenggara Timur Lingkungan Nusa Tenggara Timur Sulawesi Selatan Kampong Pedukuhan Rukun Wanua Rukun kampung Rukun tetangga Rukun warga Kampung adat Kampung kota Kepenghuluan
Penataan daerah
l b s

Negeri administratif adalah salah satu pembagian administratif di bawah kecamatan di Maluku. Sesuai dengan namanya, negeri administratif adalah negeri yang dibentuk hanya untuk tujuan adminsitratif. Karenanya, negeri administratif tidak dipengaruhi unsur kekerabatan dan kewilayahan serta tidak terikat oleh hukum adat. Negeri administratif melaksanakan urusan pemerintahan seperti biasa layaknya desa. Selain itu, negeri administratif tidak dikepalai oleh raja, melainkan oleh kepala pemerintah negeri administratif.

Pemerintahan

Negeri administratif yang berperan layaknya desa memiliki beberapa lembaga pemerintah. Pemerintah negeri administratif terdiri dari kepala pemerintah negeri administratif (KPN administratif) dan badan permusyarawatan negeri administratif (BPN administratif). Pemerintah negeri administratif mengurusi urusan pemerintahan dengan dasar hak asal-usul serta mengurusi urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh pemerintah di atasnya seperti melalui tugas pembantuan. Pelaksanan pemerintahan negeri administratif diawasi oleh bupati/wali kota.^[1]

Lihat pula

• Portal Maluku

• Negeri (Maluku)

Rujukan

1. ↑ Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor : 08 Tahun 2011 tentang Penyerahan Urusan Tugas Pembantuan Pemerintah Provinsi kepada Negeri/Negeri Administratif/Desa atau Nama Lain (PDF). Ambon: Pemerintah Provinsi Maluku. 2011.{{cite book}}: Pemeliharaan CS1: Status URL (link)

l b s Topik Maluku
Sejarah	Uli Lima Siwa Portugis Perjanjian Saragosa Kegubernuran VOC Ambon Banda Perang Ambon I II III IV V VI Pembantaian Amboyna Perang Huamual Invasi Maluku Kegubernuran Maluku Perang Pattimura Republik Maluku Selatan Perebutan Benteng Victoria Invasi Ambon
Geografi	Danau Gunung Kepulauan Pulau Sungai
Pemerintahan	Dewan perwakilan rakyat daerah Anggota petahana Gubernur Ibu kota Kepolisian daerah Pengadilan tinggi Wakil gubernur Pembagian administratif Negeri Negeri administratif Kabupaten/kota Kecamatan dan kelurahan Kepala dan wakil kepala daerah Kabupaten dan kota Kabupaten: Buru Buru Selatan Kepulauan Aru Kepulauan Tanimbar Maluku Barat Daya Maluku Tengah Maluku Tenggara Seram Bagian Barat Seram Bagian Timur Kota: Ambon Tual
Ekonomi	Energi Kabupaten dan kota menurut PDRB Komunikasi Pariwisata Penyediaan air dan sanitasi Pertanian, kehutanan, dan perikanan Pertambangan Transportasi
Masyarakat	Kependudukan Agama Bahasa Kesehatan Pendidikan Suku bangsa Orang Maluku Diaspora Budaya Aroha Arumbae Baileo Batu pemali Fam Matakau Pela Pertuanan Poso Raja Sasi Teun
Kategori Portal

Artikel bertopik Maluku ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya.

• l
• b
• s