Bupati

Bagian dari seri Politik
Bentuk-bentuk dasar pemerintahan
Daftar bentuk · Daftar negara
Sumber kekuasaan Demokrasi (pemerintahan oleh banyak orang) Demarki Langsung Ekonomi Terpimpin Liberal Perwakilan Sosial Sosialis Lainnya Oligarki (pemerintahan oleh segelintir orang) Anokrasi Aristokrasi Broligarki Korporatokrasi Gerontokrasi Imagokrasi Kleptokrasi Kritarki Matriarki Meritokrasi Partikrasi Patriarki Plutokrasi Stratokrasi Teknokrasi Teokrasi Autokrasi (pemerintahan oleh satu orang) Legalisme autokratis Despotisme Kediktatoran militer Tirani Anarki (pemerintahan oleh tidak seorang pun) Anarkisme Asosiasi bebas Tanpa negara
Ideologi kekuasaan Monarki Republik (ideologi sosial-politik) Absolut Komunis Konstitusional Direktorial Legalis Presidensial Parlementer Semiparlementer Semipresidensial Otoritarian Libertarian (ideologi sosial-ekonomi) Anarkisme Kolonialisme Komunisme Despotisme Distributisme Fasisme Feodalisme Islamisme Sosialisme Totalitarianisme terbalik Tribalisme Religius Sekuler Agama negara Negara sekuler Pemisahan agama dan negara Ateisme negara Global Lokal (ideologi geokultural) Negara-kota Organisasi antarpemerintah Pemerintahan nasional Pemerintahan dunia Nasionalisme Internasionalisme Globalisme
Struktur kekuasaan Unitarisme Negara kesatuan Kekaisaran Kepangeranan Cabang-cabang kekuasaan Kekuasaan negara terpadu Peleburan kekuasaan Pemisahan kekuasaan Negara klien Negara terkait Wilayah dependen Dominion Protektorat Negara boneka Monarki boneka Negara satelit Koloni berpemerintahan sendiri Negara upeti Negara penyangga Negara vassal Vikariat Federalisme Konfederasi Devolusi Federasi Negara adidaya Uni supranasional Hubungan internasional Kekuatan kecil Kekuatan menengah Kekuatan regional Kekuatan baru muncul Kekuatan besar Adikuasa
Terkait Pembagian administratif Pemerintahan terpusat Kemunduran demokrasi Indeks demokrasi Transisi demokrasi Demokratisasi
PortalPolitik
l b s

Bupati adalah sebutan untuk kepala daerah kabupaten di Indonesia. Seorang bupati kewenangannya sejajar dengan wali kota, yakni kepala daerah untuk daerah kota. Pada dasarnya, bupati memiliki tugas dan wewenang atasan penyelenggaraan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Bupati dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat (masyarakat) di kabupaten setempat. Bupati merupakan jabatan politik (karena diusung oleh partai politik), dan bukan Pegawai Negeri Sipil.^[1]

Istilah ini sebenarnya merupakan warisan dari jaman pemerintahan Hindia Belanda. Sebelum tahun 1945, gelar bupati sebenarnya hanya dipakai di pulau Jawa, Pulau Madura, dan Bali. Dalam bahasa Belanda, bahasa administrasi resmi pada masa Hindia Belanda, istilah bupati disebut sebagai regent, dan istilah inilah yang dipakai sebagai padanan bupati dalam bahasa Inggris.^[2] Semenjak kemerdekaan, istilah bupati dipakai untuk menggantikan regent di seluruh wilayah Indonesia.^[3][4]

Sejarah

Istilah bupati berasal dari bahasa Jawa, yang sendirinya berasal dari bahasa Sanskerta aksara Kawi varian Melayu kuno, yaitu zaman Kerajaan-kerajaan Melayu yang muncul dari Abad ke-12 Masehi sampai dengan Abad ke-19 Masehi bahasa yang dipergunakan tidak lagi di pengaruhi oleh bahasa Sanskerta. Raja-raja yang berkuasa pada saat itu berketurunan Melayu.^[5]

Dalam prasasti Telaga Batu, yang ditemukan di kampung tersebut dekat Palembang dan berisi pemujaan terhadap raja Sriwijaya, kemungkinan terdapat kata bhupati. Prasasti tersebut diperkirakan dari akhir Abad ke-7 Masehi, Pakar prasasti Indonesia Johannes Gijsbertus de Casparis menterjemahkan bhupati dengan istilah "kepala" (hoofd dalam bahasa Belanda), kata bhupati juga ditemukan dalam prasasti Ligor, yang ditemukan di Provinsi Nakhon Si Thammarat di Muangthai, Pada Abad ke-17, orang Eropa menyebut daerah tersebut dengan nama "Ligor", prasasti ini teridentifikasi Tahun 775 Masehi Abad ke-7 Masehi, istilah bhupati digunakan untuk menyebut raja Sriwijaya yuwaraja pada Abad ke-9 Masehi dengan raja terahir Ratu Sekerummong Abad ke-12 zaman setelah masa Kulothunga Chola I.^[6][7][8][9]

Dalam bukunya Océanie ou cinquième partie du monde: revue géographique et ethnographique de la Malaisie, de la Micronésie, de la Polynésie et de la Mélanésie, ainsi que ses nouvelles classifications et divisions de ces contrées ("Oceania atau bagian dunia yang kelima: majalah geografi dan etnografi tentang Malaysia, Mikronesia, Polynesia dan Melanesia, dan klasifikasi dan divisi baru untuk kawasan tersebut"), penjelajah asal Prancis Gérard Louis Domeny de Rienzi (1834) mencatat istilah "bapati".^[10][11]

Referensi

1. ↑ https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpcbbanten/tata-kota-pandeglang-warisan-kolonial-rasa-lokal/
2. ↑ Sebetulnya dalam bahasa Inggris, regent, dari bahasa Prancis régent, menunjuk seorang yang memimpin kerajaan selama raja yang bertahta masih di bawah umur.
3. ↑ "Ternyata Ini Alasan Mengapa Pemimpin Kabupaten adalah Seorang Bupati Bukan Pakpati". Tribunnews.com. Diakses tanggal 2026-09-18.
4. ↑ https://www.jogjakota.go.id/pages/sejarah-kota
5. ↑ https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpnbkepri/perkembangan-bahasa-melayu/
6. ↑ Kompasiana.com (2020-12-30). "Prasasti Ligor, Jejak Historis Raja Jawa di Semenanjung Melayu pada Abad Kedelapan Masehi". KOMPASIANA. Diakses tanggal 2026-09-18.
7. ↑ Media, Kompas Cyber (2021-05-30). "Kerajaan Sriwijaya: Letak, Raja-raja, Masa Kejayaan, dan Peninggalan Halaman all - Kompas.com". KOMPAS.com. Diarsipkan dari asli tanggal 2023-09-23. Diakses tanggal 2026-09-18.
8. ↑ "Account Suspended". rasindogroup.com. Diakses tanggal 2026-09-18.
9. ↑ Anton O. Zakharov, « Constructing the polity of Sriwijaya in the 7th-8th centuries: The view according to the inscriptions », Indonesian Studies Working Papers, No. 9, juillet 2009
10. ↑ Grégoire Louis Domeny de Rienzi, Océanie ou cinquième partie du monde: revue géographique et ethnographique de la Malaisie, de la Micronésie, de la Polynésie et de la Mélanésie, ainsi que ses nouvelles classifications et divisions de ces contrées, Firmin Didot Frères, Paris, 1834
11. ↑ "Sejarah". anri.go.id. Diakses tanggal 2026-09-18.

Perpustakaan

• Bertrand, Romain, Etat colonial, noblesse et nationalisme à Java, Karthala, 2005
• Soemarsaid Moertono, State and Statecraft in Old Java, Cornell University Modern Indonesia Project
• Sutherland, Heather, "Notes on Java's Regent Families: Part I" in Indonesia, Volume 16 (October 1973), 113-147

Lihat pula

Wikimedia Commons memiliki media mengenai Regents and vice regents of Indonesia.

• Gubernur
• Wali Kota
• Camat
• Lurah