Oligarki

Bagian dari seri Politik
Bentuk-bentuk dasar pemerintahan
Daftar bentuk · Daftar negara
Sumber kekuasaan Demokrasi (pemerintahan oleh banyak orang) Demarki Langsung Ekonomi Terpimpin Liberal Perwakilan Sosial Sosialis Lainnya Oligarki (pemerintahan oleh segelintir orang) Anokrasi Aristokrasi Broligarki Korporatokrasi Gerontokrasi Imagokrasi Kleptokrasi Kritarki Matriarki Meritokrasi Partikrasi Patriarki Plutokrasi Stratokrasi Teknokrasi Teokrasi Autokrasi (pemerintahan oleh satu orang) Legalisme autokratis Despotisme Kediktatoran militer Tirani Anarki (pemerintahan oleh tidak seorang pun) Anarkisme Asosiasi bebas Tanpa negara
Ideologi kekuasaan Monarki Republik (ideologi sosial-politik) Absolut Komunis Konstitusional Direktorial Legalis Presidensial Parlementer Semiparlementer Semipresidensial Otoritarian Libertarian (ideologi sosial-ekonomi) Anarkisme Kolonialisme Komunisme Despotisme Distributisme Fasisme Feodalisme Islamisme Sosialisme Totalitarianisme terbalik Tribalisme Religius Sekuler Agama negara Negara sekuler Pemisahan agama dan negara Ateisme negara Global Lokal (ideologi geokultural) Negara-kota Organisasi antarpemerintah Pemerintahan nasional Pemerintahan dunia Nasionalisme Internasionalisme Globalisme
Struktur kekuasaan Unitarisme Negara kesatuan Kekaisaran Kepangeranan Cabang-cabang kekuasaan Kekuasaan negara terpadu Peleburan kekuasaan Pemisahan kekuasaan Negara klien Negara terkait Wilayah dependen Dominion Protektorat Negara boneka Monarki boneka Negara satelit Koloni berpemerintahan sendiri Negara upeti Negara penyangga Negara vassal Vikariat Federalisme Konfederasi Devolusi Federasi Negara adidaya Uni supranasional Hubungan internasional Kekuatan kecil Kekuatan menengah Kekuatan regional Kekuatan baru muncul Kekuatan besar Adikuasa
Terkait Pembagian administratif Pemerintahan terpusat Kemunduran demokrasi Indeks demokrasi Transisi demokrasi Demokratisasi
PortalPolitik
l b s

Oligarki (daribahasa Yunani Kunoὀλιγαρχία (oligarkhía), artinya "pemerintahan oleh sedikit orang"; dariὀλίγος (olígos), artinya "sedikit",danἄρχω (árkhō), artinya "memerintah, memimpin")^[1][2][3] adalah bentuk pemerintahan kontroversial yang kekuasaannya dipegang oleh sekelompok kecil orang. Pemimpin rezim semacam ini sering disebut sebagai oligark, dan umumnya dicirikan oleh kepemilikan gelar kebangsawanan atau kekayaan melimpah.^[4][5][6]

Jenis

Kekuasaan minoritas

Konsolidasi kekuasaan oleh minoritas dominan, baik agama maupun etnis, dapat dianggap sebagai bentuk oligarki.^[7] Dalam kasus-kasus ini, pemerintahan oligarki sering kali terikat dengan warisan kolonialisme.^[7] Pada awal abad ke-20, Robert Michels mengembangkan gagasan ini dalam hukum besi oligarki miliknya, dengan berargumen bahwa demokrasi sekalipun, seperti halnya semua organisasi besar, cenderung menjadi oligarkis akibat perlunya pembagian kerja, yang pada akhirnya menghasilkan kelas penguasa yang berfokus untuk mempertahankan kekuasaannya.^[8][9]

Oligarki bisnis

Kelompok bisnis dapat dianggap sebagai oligarki jika memenuhi kriteria berikut:

• Mereka merupakan pemilik swasta terbesar di negara tersebut.
• Mereka memiliki kekuasaan politik yang cukup untuk memengaruhi kepentingan mereka sendiri.
• Para pemilik mengendalikan beberapa perusahaan, serta mengoordinasikan kegiatan di berbagai sektor.^[10]

Sejarah

Antikuitas klasik

Banyak filsuf dan pemikir klasik mengemukakan pendapat mengenai karakteristik oligarki. Aristoteles memelopori penggunaan istilah ini dalam arti pemerintahan oleh kaum kaya, yang ia pertentangkan dengan aristokrasi, serta berargumen bahwa oligarki merupakan bentuk penyimpangan dari aristokrasi.^[11] Xenofon mendukung oligarki moderat, meskipun ia mengkritik rezim represif Tiga Puluh Tiran di Athena.^[12] Polibios memandang oligarki sebagai bentuk aristokrasi yang tersesat.^[13]

Athena

Kata Yunani Kuno oligarchia digunakan oleh para sejarawan Yunani Kuno untuk menggambarkan kedudukan Eupatridae, yaitu elit aristokratis di negara-kota Athena,^[14] sebelum naiknya tiran Pisistratus pada pertengahan abad ke-6 SM, yang membongkar struktur tersebut dan menggantikannya dengan sistem otokratis semi-populer.^[15]

Pada tahun 510 SM, bangsawan Athena yang berpengaruh dan terasing, Kleisthenes, dari klan Alkmaionid yang kuat, meyakinkan Raja Kleomenes I dari Sparta untuk menginvasi Athena demi menggulingkan Hipias. Kleomenes menempatkan Isagoras, rival Kleisthenes, sebagai seorang oligark.^[16] Selama beberapa tahun berikutnya, Kleisthenes dan Isagoras terlibat dalam perebutan kekuasaan.^[17] Ketika Isagoras meminta pasukan Sparta kembali ke kota untuk mendukungnya, Kleisthenes memobilisasi kelas menengah dan menggulingkan Isagoras dalam Revolusi Athena pada 508–507 SM. Reformasi Kleisthenes meletakkan dasar bagi demokrasi Athena.^[18]

Reaksi terhadap hegemoni Sparta juga mengubah beberapa oligarki di Peloponnese menjadi demokrasi.^[19] Namun, kelompok elit segera terlibat konflik dengan rakyat, atau demos, khususnya di Aegina, Syracuse, dan Naxos pada dekade 500-an dan 490-an SM.^[20] Tak lama kemudian, banyak negara-kota menetap dalam sistem plutokrasi (pemerintahan oleh kaum kaya) yang cukup stabil, dengan demos dimanfaatkan secara berkala oleh pihak yang lebih lemah dan selebihnya berada di luar kekuasaan.^[21] Banyak negara-kota Yunani yang secara nominal demokratis, meskipun sering mengalami pemberontakan oleh demos, tetap dikendalikan secara ketat oleh elit kaya yang menolak upaya untuk melibatkan rakyat biasa dalam kekuasaan.^[22]

Pada tahun 493 SM, Themistokles menjadi arkon dan meningkatkan kekuatan angkatan laut Athena secara signifikan, yang memungkinkan kelas bawah memengaruhi politik Athena melalui kekuatan militer mereka. Sebagai orang pertama dari kelompok populis Athena,^[23] Themistokles memerintah Athena selama lebih dari dua puluh tahun dan paling dikenal sebagai pemenang Perang Yunani-Persia.^[24]

Ketika Themistokles jatuh dari kekuasaan sekitar tahun 471 SM, Areopagus, sebuah dewan aristokrat yang sebelumnya merupakan badan paling berkuasa di Athena, mulai memperoleh keunggulan kembali. Perubahan ini dipelopori oleh politisi konservatif Kimon, seorang strategos yang mengawasi kebijakan ekspansionis agresif untuk Kekaisaran Athena di tengah hubungan yang lebih erat dengan Sparta. Kegagalan Kimon dalam memberikan bantuan militer kepada Sparta menyebabkannya kehilangan dukungan dari rakyat Athena, sehingga memberi kesempatan bagi faksi demokratis untuk merebut kekuasaan.^[25] Pada tahun 461 SM, politisi Efialtes, yang mendukung demokrasi radikal, mengusulkan undang-undang untuk membatasi kekuasaan Areopagus, yang disahkan secara konsensus oleh eklesia, atau Majelis Rakyat.^[26] Boule kuno, atau Dewan Lima Ratus, yang juga telah ada di bawah oligarki lama tetapi keanggotaannya telah diubah dari turun-temurun menjadi dipilih melalui undian, mengambil alih fungsi-fungsi sisanya.^[27] Kimon diostrakisme selama sepuluh tahun oleh Efialtes dan para pendukungnya.^[26]

Efialtes dibunuh pada tahun 461 SM, kemungkinan oleh kaum aristokrat.^[28] Setelah kematian Efialtes, kekuasaan di Athena dikonsolidasikan oleh anak didiknya, Perikles, yang memimpin Athena selama lebih dari tiga puluh tahun dan memimpin Liga Delos selama Perang Peloponesos Pertama melawan Sparta.^[29] Setelah Perdamaian Tiga Puluh Tahun disepakati dengan Sparta pada tahun 445 SM, Thukidides, putra Melesias (tidak untuk dikelirukan dengan sejarawan Thukidides), seorang kerabat Kimon dan pemimpin baru faksi konservatif, berusaha merebut kekuasaan menggunakan Eklesia. Namun, kemampuan oratori Perikles yang ampuh justru membuat Thukidides diostrakisme.^[30]

Tiga Puluh Tiran adalah rezim oligarki yang memimpin Athena secara singkat dari tahun 404 SM hingga 403 SM. Ditempatkan dalam kekuasaan oleh bangsa Sparta setelah menyerahnya Athena dalam Perang Peloponesos, rezim Tiga Puluh dikenal karena pemerintahan mereka yang tirani, dan pertama kali dijuluki "Tiga Puluh Tiran" oleh Polikrates.^[31] Meskipun mereka mempertahankan kekuasaan hanya selama delapan bulan, pemerintahan mereka mengakibatkan terbunuhnya 5% dari populasi Athena, penyitaan properti warga, dan pengasingan para pendukung demokrasi lainnya.^[32]

Sparta

Sparta Kuno, yang dipimpin oleh dua raja, memiliki pemerintahan domestik yang digambarkan sebagai aristokratis.^[33][34] Efor adalah dewan yang terdiri dari lima pejabat tinggi di Sparta Kuno. Mereka memiliki kewenangan yudisial, keagamaan, legislatif, militer, dan diplomatik yang luas. Kekuasaan ini dapat menentukan urusan dalam negeri maupun luar negeri Sparta.^[35]

Ilmu politik

Para akademisi juga mencatat bahwa sistem demokrasi modern sering kali menunjukkan bias struktural yang menguntungkan warga negara yang kaya serta kepentingan korporasi yang terorganisasi.^{[36][37][38][39]} Ilmuwan politik sekaligus pakar oligarki, Jeffrey Winters, memperingatkan bahwa demokrasi dan oligarki dapat berdampingan, tetapi ketegangan muncul ketika mayoritas pemilih menentang distribusi kekayaan yang tidak merata dan menginginkan pembagian kekayaan yang lebih adil.^[40][41][42]

Beberapa komentator juga menggunakan konsep ini secara lebih luas untuk menggambarkan sistem politik modern di mana kaum kaya memegang pengaruh politik yang tidak proporsional. Dalam sistem ini, oligarki dapat berdampingan dengan lembaga-lembaga demokratis dan melibatkan kaum kaya yang memiliki kekuasaan tanpa memegang jabatan formal di pemerintahan.^[43] Menurut Harvard International Review, kegiatan lobi dapat memungkinkan pemusatan kekayaan untuk mengakses dan membentuk keputusan politik serta hasil kebijakan, biasanya demi kebijakan pajak yang menguntungkan, tanpa memegang jabatan resmi apa pun di pemerintahan. Bidang ini telah menjadi semakin profesional dan padat sumber daya.^[39][44] Sumbangan kampanye yang signifikan memengaruhi siapa yang terpilih untuk menduduki jabatan publik.^{[45][40][46][44]} Pembentukan opini pemilih dapat memengaruhi siapa yang didengar oleh para pembuat keputusan formal serta mengesampingkan warga biasa.^[44] Oligarki juga menggunakan sumber daya keuangan dan jaringan politik untuk membentuk rancangan konstitusional. Hal ini mencakup dukungan terhadap pengangkatan hakim-hakim yang memiliki interpretasi hukum yang sejalan dengan kepentingan ekonomi mereka.^[44]

Berdasarkan negara

Jeffrey A. Winters dan Benjamin I. Page menggambarkan Kolombia, Indonesia, Rusia, Singapura, dan Amerika Serikat sebagai negara oligarki.^[47]

Filipina

Selama masa kepresidenan Ferdinand Marcos dari tahun 1965 hingga 1986, beberapa monopoli muncul di Filipina, terutama yang berhubungan dengan keluarga Marcos dan kroni-kroni dekat mereka. Para analis menggambarkan periode ini, bahkan dekade-dekade setelahnya, sebagai era oligarki di Filipina.^{[48][49][50][51]}

Presiden Rodrigo Duterte, yang terpilih pada tahun 2016, berjanji untuk membongkar oligarki selama masa kepresidenannya.^[52][51] Namun, oligarki korporat tetap bertahan sepanjang masa jabatannya. Meskipun Duterte mengkritik konglomerat terkemuka seperti keluarga Ayala dan Manny Pangilinan, tokoh-tokoh korporat yang bersekutu dengan Duterte, termasuk Dennis Uy dari Udenna Corporation, tetap mendapat keuntungan selama pemerintahannya.^[53]

Rusia

Setelah pembubaran Uni Soviet pada tahun 1991 dan privatisasi aset-aset milik negara setelahnya, kelas oligark bisnis Rusia mulai bermunculan. Para oligark ini memperoleh kendali atas porsi signifikan dari perekonomian, khususnya di sektor energi, logam, dan sumber daya alam.^[54] Banyak dari individu ini mempertahankan hubungan dekat dengan para pejabat pemerintah, khususnya presiden, yang mengarahkan beberapa pihak untuk mengkarakterisasi Rusia modern sebagai negara oligarki yang terjalin erat dengan negara.^[55]

Pada tahun 1996, karena mengkhawatirkan kemungkinan kemenangan Partai Komunis, para oligark, khususnya kelompok Tujuh Bankir, mendanai dan memberikan dukungan besar bagi kampanye pemilihan kembali Boris Yeltsin dalam pemilihan umum tahun tersebut, serta terus memanipulasi dan memengaruhi pemerintahannya selama beberapa tahun berikutnya.^[56] Setelah penerus Yeltsin, Vladimir Putin, naik ke tampuk kekuasaan pada tahun 1999, ia menindak tegas banyak oligark, menangkap beberapa di antaranya atas tuduhan pengelakan pajak dan memaksa yang lainnya ke pengasingan.^[57] Namun, pada akhir dekade 2000-an, Putin telah menciptakan kelas oligark baru yang terutama terdiri dari teman-teman pribadi dan koleganya sendiri, sembari terus menindak siapa saja yang menentangnya.^[58] Menurut NPR, ia "mengubah orang yang duduk di kursi tersebut, tetapi tidak mengubah kursinya".^[59]

India

Pada tahun 2023, Robert Lighthizer, arsitek kebijakan perdagangan Amerika Serikat selama masa kepresidenan pertama Donald Trump, menulis dalam bukunya No Trade is Free bahwa "sekitar lima belas miliarder" membentuk kebijakan perdagangan India. Dengan menyebut mereka sebagai "oligark", Lighthizer menjuluki India sebagai "negara paling proteksionis di dunia".^[60]

Adani Group, yang dimiliki oleh orang terkaya di India Gautam Adani, sangat diuntungkan oleh pemerintahan Modi. Setelah Narendra Modi menjadi perdana menteri pada tahun 2014, Adani memenangkan tender untuk mengoperasikan enam bandara di India meskipun tidak memiliki pengalaman di sektor tersebut. Kekayaannya meningkat sekitar $100 miliar hanya dalam rentang tahun 2020–2023.^[61] Namun, pada tahun 2024, hal ini mulai dipandang sebagai "pelajaran berharga" terkait kronisme di bawah pemerintahan Modi setelah Hindenburg Research menuduh Adani melakukan penipuan dan manipulasi saham, yang mengakibatkan Adani Group kehilangan nilai pasar sebesar $110 miliar dalam hitungan hari.^[62]

Iran

Republik Islam Iran, yang didirikan setelah Revolusi Iran tahun 1979, terkadang digambarkan sebagai oligarki ulama. Sistem pemerintahannya, yang dikenal sebagai Velayat-e-Faqih (Pemerintahan Ahli Fiqih), menempatkan kekuasaan di tangan sekelompok kecil ulama Syi'ah berpangkat tinggi, yang dipimpin oleh Pemimpin Agung. Kelompok ini memegang pengaruh signifikan atas urusan legislatif, militer, dan ekonomi negara, serta para kritikus berargumen bahwa sistem ini memusatkan kekuasaan pada elit keagamaan, sehingga meminggirkan suara-suara lain di dalam masyarakat.^[63][64]

Ukraina

Sejak kemerdekaan Ukraina pada tahun 1991, kelas elit bisnis berpengaruh yang dikenal sebagai Oligark Ukraina, telah memainkan peran penting dalam politik dan perekonomian negara tersebut. Para oligark ini memperoleh kendali atas aset-aset negara selama privatisasi cepat yang menyusul keruntuhan Uni Soviet.^[10] Kebijakan multivektor Presiden Leonid Kuchma, yang menyukai hubungan dekat dengan Barat maupun Rusia, dipandang sebagai upaya untuk memuaskan kepentingan bisnis oligarki dari kedua kelompok tersebut.^[65] Pada tahun 2021, Ukraina mengesahkan undang-undang yang bertujuan untuk membatasi pengaruh oligarki terhadap politik dan perekonomian.^[9][66]

Amerika Serikat

Beberapa komentator dan akademisi menyatakan bahwa Amerika Serikat menunjukkan karakteristik oligarki, terutama terkait dengan konsentrasi kekayaan dan pengaruh politik di kalangan elit kecil,^{[67][68][69][70][71][72][73][74]} seperti yang dicontohkan oleh daftar penyumbang dana terbesar bagi partai-partai politik.^[75][76][77]

Ekonom Simon Johnson berargumen bahwa kebangkitan oligarki keuangan Amerika menjadi sangat menonjol setelah krisis keuangan 2008.^[78] Elit keuangan ini digambarkan memegang kekuasaan signifikan atas perekonomian maupun keputusan politik. Mantan Presiden Jimmy Carter pada tahun 2015 mengarakterisasi Amerika Serikat sebagai "oligarki dengan suap politik tanpa batas" setelah putusan Mahkamah Agung dalam kasus Citizens United v. FEC pada tahun 2010, yang menghapus batasan sumbangan untuk kampanye politik.^[79]

Pada tahun 2014, sebuah studi oleh ilmuwan politik Martin Gilens dari Universitas Princeton dan Benjamin Page dari Universitas Northwestern berargumen bahwa sistem politik Amerika Serikat tidak secara utama mencerminkan preferensi warga negaranya secara umum. Analisis mereka terhadap hasil kebijakan antara tahun 1981 dan 2002 menunjukkan bahwa individu-individu kaya dan kelompok bisnis memegang pengaruh substansial atas keputusan politik, yang sering kali mengesampingkan mayoritas rakyat Amerika.^[80][81] Meskipun Amerika Serikat mempertahankan fitur-fitur demokrasi seperti pemilihan umum berkala, kebebasan berbicara, dan hak pilih yang luas, studi tersebut mencatat bahwa keputusan kebijakan dipengaruhi secara tidak proporsional oleh elit ekonomi.^[82] Namun, studi tersebut menerima kritik dari akademisi lain, yang berargumen bahwa pengaruh warga biasa tidak boleh diabaikan dan bahwa kesimpulan mengenai kecenderungan oligarkis tersebut berlebihan.^[83] Gilens dan Page membela penelitian mereka, dengan menegaskan kembali bahwa meskipun mereka tidak melabeli Amerika Serikat sebagai oligarki secara mutlak, mereka menemukan bukti substansial mengenai elit ekonomi yang mendominasi bidang-bidang pembuatan kebijakan tertentu.^[84]

Dalam pidato perpisahan kepresidenannya pada 15 Januari 2025, Presiden AS yang akan purna tugas, Joe Biden, memperingatkan bahwa oligarki sedang terbentuk di Amerika yang mengancam demokrasi, hak-hak dasar, dan kebebasan, dibantu oleh kompleks industri-teknologi dalam apa yang digambarkan oleh Politico sebagai "menggemakan bahasa Roosevelt dalam mengecam 'robber baron' dari Gilded Age distopia baru".^[85][86][87] Elon Musk, seorang kolaborator dekat Donald Trump selama kampanyenya pada tahun 2024 dan kepala Departemen Efisiensi Pemerintah (DOGE), telah digambarkan sebagai seorang oligark karena pengaruhnya yang luas terhadap Trump selama masa kepresidenannya yang kedua.^{[88][89][90][91][92][93]} Musk menyumbangkan lebih dari $200 juta dalam pemilihan umum tahun 2024, dengan membentuk "super" PAC untuk mempromosikan kampanye Trump.^[94][95][96] Tokoh pimpinan progresif sekaligus kandidat presiden dua kali, Bernie Sanders, memulai Tur Fighting Oligarchy ("Ke Mana Kita Melangkah dari Sini") di seluruh Amerika sebagai tanggapan atas kemenangan Trump dalam pemilihan umum.^[97]

Dalam makalah mereka pada tahun 2009, "Oligarchy in the United States?", ilmuwan politik Benjamin Page dan Jeffrey Winters berargumen bahwa kepentingan bersama suatu oligarki lebih terletak pada "perlindungan kekayaan" daripada mengendalikan seluruh kehidupan politik. Mereka mendefinisikan oligarki sebagai "jenis sistem politik" di mana "warga negara terkaya mengerahkan sumber daya kekuasaan yang unik dan terkonsentrasi untuk membela kepentingan minoritas mereka yang unik", serta bahwa pengaruh mereka yang tidak proporsional terhadap pembuatan kebijakan mungkin tidak mencerminkan kepentingan publik yang lebih luas. Para oligark tidak harus memegang jabatan formal di pemerintahan, karena pengaruh tidak langsung saja sudah cukup. Winters dan Page mengidentifikasi beberapa mekanisme yang digunakan elit ekonomi untuk menjalankan pengaruh dalam sistem demokrasi AS, termasuk lobi, pembentukan opini publik, dan pendanaan kampanye pemilu.^[44]

Lihat pula

• Portal Politik

Referensi

Bacaan lanjutan

• Aslund, Anders (2005), "Comparative Oligarchy: Russia, Ukraine and the United States", CASE Network Studies and Analyses No. 296 (PDF), Carnegie Endowment for International Peace, doi:10.2139/ssrn.1441910, S2CID 153769623
• Gordon, Daniel (2010). "Hiring Law Professors: Breaking the Back of an American Plutocratic Oligarchy". Widener Law Journal. 19: 1–29. SSRN 1412783.
• Hollingsworth, Mark; Lansley, Stewart (2010). Londongrad: From Russia with Cash: The Inside Story of the Oligarchs. Fourth Estate. ISBN 978-0007356379.
• Hudson, Michael (2023). The Collapse of Antiquity: Greece and Rome as Civilization's Oligarchic Turning Point. Islet. ISBN 978-3949546129.
• J. M. Moore, ed. (1986). Aristotle and Xenophon on democracy and oligarchy. University of California Press. ISBN 978-0520029095.
• Osnos, Evan, "Oligarch-in-Chief: The greed of the Trump Administration has galvanized America's ultra-rich – and their opponents", The New Yorker, 2 June 2025, pp. 32–39.
• Ostwald, M. (2000), Oligarchia: The Development of a Constitutional Form in Ancient Greece (Historia Einzelschirften; 144). Stuttgart: Steiner, ISBN3515076808.
• Ramseyer, J. Mark; Rosenbluth, Frances McCall (1998). The Politics of Oligarchy: Institutional Choice in Imperial Japan. Cambridge University Press. ISBN 978-0521636490.
• Tabachnick, David; Koivukoski, Toivu (2012). On Oligarchy: Ancient Lessons for Global Politics. University of Toronto Press. ISBN 978-1442661165.
• Simonton, Matthew (2017). Classical Greek Oligarchy: A Political History. Princeton University Press. ISBN 9780691192055.
• Winters, Jeffrey A. (2011). Oligarchy. Northwestern University, Illinois: Cambridge University Press. ISBN 978-1107005280.
• Whibley, Leonard (1896). Greek oligarchies, their character and organisations. G. P. Putnam's Sons.

Pranala luar

• Media terkait Oligarchies di Wikimedia Commons