Fenomena hoaks seputar lalu lintas seringkali membuat resah masyarakat. Berbagai informasi palsu mengenai kebijakan tilang terus bermunculan, menciptakan kebingungan di kalangan pengendara. Penting bagi masyarakat untuk selalu memverifikasi setiap informasi yang beredar agar tidak terjebak dalam disinformasi yang merugikan.
Salah satu hoaks yang sempat viral adalah klaim mengenai pemberlakuan kembali tilang manual oleh Polri, disertai kenaikan denda hingga 150 persen. Narasi ini beredar sejak pekan lalu melalui unggahan di Facebook pada 27 Juli 2026. Postingan tersebut bahkan menyertakan foto Kapolri Listyo Sigit Prabowo, mengklaim bahwa ia telah mengajukan proposal aturan tilang baru untuk tahun 2026.
Unggahan itu juga menyebutkan bahwa usulan tersebut mencakup pemberlakuan kembali tilang manual dan kenaikan denda yang signifikan. Menariknya, dalam narasi yang sama, nama Mahfud MD ikut terseret, disebut menolak usulan tersebut dengan alasan masyarakat tidak perlu dibebani aturan yang dinilai memberatkan di tengah kondisi ekonomi. Klaim ini jelas memicu perdebatan dan keresahan di masyarakat.
Tak berhenti di situ, hoaks lain yang sempat beredar adalah mengenai denda Rp 250 ribu bagi pengendara sepeda motor dengan ban gundul. Sebuah foto yang mengklaim Polri resmi memberlakukan denda tersebut atau kurungan penjara satu bulan, tersebar luas di media sosial pada 20 Juli 2026. Narasi pada foto tersebut dengan tegas menyatakan bahwa "POLRI RESMI BERLAKUKAN DENDA RP 250 RIBU ATAU KURUNGAN PENJARA SATU BULAN, BAGI PENGENDARA MOTOR YANG KEDAPATAN BAN MOTORNYA GUNDUL."
Isu lain yang tak kalah menghebohkan adalah klaim mengenai tilang Rp 250 ribu untuk pengendara sepeda motor yang menggunakan sandal jepit. Postingan ini beredar sejak bulan lalu, dengan salah satu akun Facebook mengunggahnya pada 23 Juni 2026. Informasi tersebut mengklaim bahwa kebijakan ini berlaku untuk pengendara yang melintas di jalan kota, dengan alasan sandal jepit bisa menyebabkan licin dan tergelincir saat menginjak pedal rem dan gas.
Unggahan hoaks ini bahkan mencoba memperkuat klaimnya dengan mengutip Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, khususnya Pasal 106 ayat (8) yang mewajibkan penggunaan alas kaki dan Pasal 287 ayat (1) mengenai sanksi bagi pelanggaran persyaratan teknis. Meskipun undang-undang memang mengatur kewajiban penggunaan alas kaki yang layak, klaim spesifik mengenai denda Rp 250 ribu untuk sandal jepit sebagai kebijakan resmi Polri adalah tidak benar.
Berbagai hoaks ini menunjukkan betapa mudahnya informasi palsu beredar dan memengaruhi opini publik. Masyarakat diimbau untuk selalu kritis dan tidak langsung mempercayai setiap informasi yang diterima, terutama yang berkaitan dengan kebijakan publik dan sanksi hukum yang dapat membebani.
Verifikasi informasi melalui sumber resmi kepolisian atau lembaga berwenang lainnya adalah langkah krusial untuk menghindari penyebaran disinformasi. Dengan demikian, kita dapat memastikan bahwa setiap tindakan dan keputusan yang diambil didasari oleh fakta yang akurat, bukan sekadar kabar burung yang menyesatkan dan meresahkan.