Diktatur

Bentuk-bentuk dasar pemerintahan

Sumber kekuasaan

Demokrasi (pemerintahan oleh banyak orang)
Demarki Langsung Ekonomi Terpimpin Liberal Perwakilan Sosial Sosialis Lainnya
Oligarki (pemerintahan oleh segelintir orang)
Anokrasi Aristokrasi Broligarki Korporatokrasi Gerontokrasi Imagokrasi Kleptokrasi Kritarki Matriarki Meritokrasi Partikrasi Patriarki Plutokrasi Stratokrasi Teknokrasi Teokrasi
Autokrasi (pemerintahan oleh satu orang)
Legalisme autokratis Despotisme Kediktatoran militer Tirani
Anarki (pemerintahan oleh tidak seorang pun)
Anarkisme Asosiasi bebas Tanpa negara

Ideologi kekuasaan

Monarki Republik (ideologi sosial-politik)
Absolut Komunis Konstitusional Direktorial Legalis Presidensial Parlementer Semiparlementer Semipresidensial
Otoritarian Libertarian (ideologi sosial-ekonomi)
Anarkisme Kolonialisme Komunisme Despotisme Distributisme Fasisme Feodalisme Islamisme Sosialisme Totalitarianisme terbalik Tribalisme
Religius Sekuler
Agama negara Negara sekuler Pemisahan agama dan negara Ateisme negara
Global Lokal (ideologi geokultural)
Negara-kota Organisasi antarpemerintah Pemerintahan nasional Pemerintahan dunia Nasionalisme Internasionalisme Globalisme

Struktur kekuasaan

Unitarisme
Negara kesatuan Kekaisaran Kepangeranan
Cabang-cabang kekuasaan
Kekuasaan negara terpadu Peleburan kekuasaan Pemisahan kekuasaan
Negara klien
Negara terkait Wilayah dependen Dominion Protektorat Negara boneka Monarki boneka Negara satelit Koloni berpemerintahan sendiri Negara upeti Negara penyangga Negara vassal Vikariat
Federalisme
Konfederasi Devolusi Federasi Negara adidaya Uni supranasional
Hubungan internasional
Kekuatan kecil Kekuatan menengah Kekuatan regional Kekuatan baru muncul Kekuatan besar Adikuasa

Terkait

PortalPolitik

Diktatur atau kediktatoran adalah suatu bentuk pemerintahan otokratis yang dipimpin oleh seorang diktator. Kata ini mempunyai dua kemungkinan arti:

Diktator Romawi yaitu suatu jabatan politis dari Republik Romawi. Para diktator Romawi diberikan kekuasaan mutlak pada saat-saat darurat. Namun kekuasaan mereka tidak sewenang-wenang ataupun tidak dipertanggungjawabkan, karena mereka takluk kepada hukum dan membutuhkan pembenaran di kemudian hari. Setelah awal abad ke-2 SM, tidak ada lagi bentuk diktatur seperti itu, dan para diktator di kemudian hari, seperti misalnya Sulla dan Kaisar Romawi menggunakan kekuasaannya dalam cara yang jauh lebih besifat pribadi dan sewenang-wenang.
Dalam penggunaan masa kini, diktatur merujuk kepada suatu bentuk pemerintah absolut yang otokratis oleh suatu kepemimpinan (biasa disebut diktator) yang tidak dibatasi oleh hukum, konstitusi, atau faktor-faktor sosial dan politis lainnya di dalam negara.

Masa antara Perang Dunia

Pada abad ke-20 diktatur telah menjadi tiang utama dari rezim-rezim satu partai, rezim militer, dan bentuk-bentuk pemerintahan otoriter lainnya.

Pada masa antara Perang Dunia I dan Perang Dunia II, rezim-rezim fasis, seperti misalnya Benito Mussolini di Italia dan Adolf Hitler di Jerman, mencampurkan prinsip-prinsip pemerintahan diktatur dengan sistem pemerintahan satu partai, mobilisasi massa, dan pengerahan aktivitas sosial dan ekonomi, dan penggunaan teror polisi secara sewenang-wenang oleh rezim. Setelah 1922, Mussolini membentuk prototipe diktatur fasis di Italia yang kemudian ditiru pada tahun 1930-an oleh Adolf Hitler di Jerman. Diktatur fasis mengalami kekalahan total oleh Negara-negara Poros pada Perang Dunia II.

Pada masa antara Perang Dunia pula, Uni Soviet mencampurkan sistem pemerintahan satu partai, mobilisasi massa, dan terror polisi dengan pemerintahan diktatur di bawah Joseph Stalin yang kelak meluas ke rezim-rezim eksrem kiri lainnya di Asia.

Masa setelah Perang Dunia Kedua

Pada masa setelah Perang Dunia Kedua (sesudah tahun 1945), diktatur menjadi ciri khas pemerintahan militer, khususnya di Amerika Latin, Asia, dan Afrika. Di banyak bekas koloni Barat (beberapa negara Eropa) di Asia dan Afrika, setelah mereka mencapai kemerdekaan mereka dalam gelombang dekolonisasi setelah Perang Dunia Kedua, bermunculanlah rezim-rezim kepresidenan yang perlahan-lahan berubah menjadi diktatur-diktatur pribadi. Rezim-rezim ini sering kali terbukti tidak stabil, dengan personalisasi kekuasaan di tangan sang diktator dan rekan-rekannya sehingga menciptakan sistem politik yang tidak pasti karena munculnya berbagai masalah mengenai suksesi.