Sabtu, 21 November 2026
21:15 WIB
TERKINI
Bandar Lampung Pengangguran Bandar Lampung Turun Signifikan, Tetapi Puluhan Ribu Warga Masih Mencari Kerja Lampung Selatan Bakauheni Makin Ketat: Sinergi Aparat Berantas Narkoba Lintas Sumatera-Jawa Bandar Lampung UMP Lampung 2027 Resmi Naik 7,79 Persen, Lampaui Jakarta Bandar Lampung UMP Lampung 2027 Ditetapkan, Buruh Anggap Jauh dari Kebutuhan Hidup Layak Bandar Lampung Dosen Unila Peringatkan Potensi PHK Massal Akibat Kenaikan UMP Lampung 7,79% Bandar Lampung Jaksa Ungkap Dana Tantiem Mengalir ke Politisi di Kasus Korupsi Migas Lampung Pringsewu Anggota DPRD Pringsewu Pantau Ketat Perbaikan Jalan Raden Intan Wonodadi Pesawaran Pesawaran Prioritaskan Kesehatan Atlet di Porprov X Lampung 2026 dengan Tim Medis Khusus Tanggamus Polres Tanggamus Ungkap Pembobolan Rumah Rp45 Juta, Satu Pelaku Ditangkap di Wonosobo Nasional Era Baru Pemberantasan Korupsi: RUU Perampasan Aset Resmi Jadi Undang-Undang Bandar Lampung Pengangguran Bandar Lampung Turun Signifikan, Tetapi Puluhan Ribu Warga Masih Mencari Kerja Lampung Selatan Bakauheni Makin Ketat: Sinergi Aparat Berantas Narkoba Lintas Sumatera-Jawa Bandar Lampung UMP Lampung 2027 Resmi Naik 7,79 Persen, Lampaui Jakarta Bandar Lampung UMP Lampung 2027 Ditetapkan, Buruh Anggap Jauh dari Kebutuhan Hidup Layak Bandar Lampung Dosen Unila Peringatkan Potensi PHK Massal Akibat Kenaikan UMP Lampung 7,79% Bandar Lampung Jaksa Ungkap Dana Tantiem Mengalir ke Politisi di Kasus Korupsi Migas Lampung Pringsewu Anggota DPRD Pringsewu Pantau Ketat Perbaikan Jalan Raden Intan Wonodadi Pesawaran Pesawaran Prioritaskan Kesehatan Atlet di Porprov X Lampung 2026 dengan Tim Medis Khusus Tanggamus Polres Tanggamus Ungkap Pembobolan Rumah Rp45 Juta, Satu Pelaku Ditangkap di Wonosobo Nasional Era Baru Pemberantasan Korupsi: RUU Perampasan Aset Resmi Jadi Undang-Undang
Konstitusi

Konstitusi

prinsip-prinsip dasar yang mengatur pemerintahan

Bagikan:
250px-Konstytucja_3_Maja.jpg?utm_source=id.wikipedia.org&utm_campaign=parser&utm_content=thumbnail
Adopsi Konstitusi Polandia-Lituania tanggal 3 Mei 1791

Konstitusi (disebut pula undang-undang dasar) adalah himpunan doktrin dan praktik yang menjadi prinsip dasar pengorganisasian suatu negara. Di sebagian negara, seperti Amerika Serikat, konstitusi berupa satu dokumen tertulis. Di negara lain, seperti Britania Raya, konstitusi berupa kumpulan dokumen, undang-undang, dan praktik tradisional yang umum diterima sebagai aturan penyelenggaraan negara. Hampir setiap negara mengaku memiliki konstitusi, tetapi tidak setiap pemerintah bertindak secara konsisten menurut konstitusinya.[1]

Konstitusi umumnya tidak mengatur hal-hal terperinci. Ia menetapkan lembaga-lembaga pemerintahan beserta kewenangannya, dan sering juga membatasi kewenangan itu untuk melindungi hak-hak dasar warga.[1] Istilah konstitusi juga dipakai untuk aturan dasar organisasi bukan negara, seperti partai politik atau organisasi kemasyarakatan.[butuh rujukan]

Pengertian

Konstitusi tidak selalu berupa dokumen tertulis. Menurut para ahli ilmu hukum maupun ilmu politik, konstitusi juga mencakup kesepakatan politik tentang negara, kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan, serta distribusi dan alokasi.[2] Selain konstitusi politik dan hukum, dikenal pula pengertian konstitusi ekonomi.[3]

Gagasan konstitusionalisme menyatakan bahwa pemerintah dapat dan harus dibatasi kekuasaannya secara hukum, dan bahwa kewenangan atau keabsahannya bergantung pada ketaatan terhadap batas-batas itu.[4]

Sejarah gagasan

Gagasan konstitusi berasal dari Yunani kuno, terutama dari tulisan Aristoteles. Ia memakai kata politeia dalam beberapa arti; yang paling sederhana adalah susunan jabatan dalam suatu polis. Dalam arti ini setiap negara memiliki konstitusi, seburuk apa pun pemerintahannya. Aristoteles membedakan konstitusi yang baik (monarki, aristokrasi, dan bentuk campuran yang ia sebut politeia) dari yang buruk (tirani, oligarki, dan demokrasi), dan menganggap konstitusi campuran sebagai susunan terbaik. Ia juga membedakan konstitusi (politeia) dari undang-undang (nomoi) dan kebijakan sehari-hari.[1]

Hukum Romawi menambahkan gagasan persamaan umum dan hierarki jenis-jenis hukum. Pada Abad Pertengahan, konstitusi gereja maupun negara dianggap sah karena diyakini ditetapkan oleh Tuhan, oleh tradisi, atau oleh keduanya. Dasar teoretis konstitusionalisme modern diletakkan oleh para pemikir kontrak sosial, terutama Thomas Hobbes dan John Locke pada abad ke-17 serta Jean-Jacques Rousseau pada abad ke-18. Dalam teori-teori ini, rakyat melalui wakil-wakilnya memilih penguasa atau cara pemerintahannya melalui suatu kontrak sosial atau konstitusi. Locke berusaha menjamin hak-hak alamiah individu dengan memisahkan kekuasaan raja dan parlemen dan dengan mengakui hak rakyat untuk melawan pemerintah yang menindas di luar batas konstitusi.[1]

Ciri-ciri

Tertulis dan tidak tertulis

Sebagian sarjana berpendapat bahwa norma konstitusi baru ada bila dituangkan dalam dokumen tertulis. Kebanyakan sarjana menerima bahwa konstitusi, atau sebagian unsurnya, dapat tidak tertulis, dengan contoh utama konstitusi Britania Raya. Konstitusi Britania pun memuat sejumlah dokumen tertulis yang telah berabad-abad menjadi intinya, seperti Magna Carta (1215), Petition of Right (1628), dan Bill of Rights (1689).[4]

Konstitusi juga dapat memuat lebih dari hukum konstitusi. A. V. Dicey mengemukakan bahwa sistem konstitusi Britania memuat konvensi ketatanegaraan, yaitu aturan sosial yang tumbuh dari praktik politik dan secara efektif membatasi pemerintah walaupun tidak berbentuk aturan hukum.[4]

Perubahan

Menurut kebanyakan teoretikus, norma yang membatasi kekuasaan pemerintah harus berkedudukan kukuh (entrenched). Lembaga yang kekuasaannya dibatasi tidak boleh bebas mengubah atau menghapus batas itu sekehendaknya. Kebanyakan konstitusi tertulis memuat tata cara perubahan yang menuntut lebih dari keputusan biasa pemerintah, misalnya suara mayoritas khusus, majelis konstitusi, referendum, atau persetujuan sejumlah negara bagian dalam negara federal.[4] Konstitusi yang sulit diubah biasa disebut kaku (rigid), sedangkan yang mudah diubah disebut luwes (fleksibel).[butuh rujukan]

Konstitusi di Indonesia

Indonesia pernah memakai tiga konstitusi. Undang-Undang Dasar 1945 ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945, lalu digantikan oleh Konstitusi Republik Indonesia Serikat yang bersifat federal pada tahun 1949 dan oleh Undang-Undang Dasar Sementara yang berbentuk kesatuan pada tanggal 17 Agustus 1950.[5] UUD 1945 berlaku kembali melalui Dekret Presiden 5 Juli 1959.[6][7]

UUD 1945 diubah empat kali oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat antara tahun 1999 dan 2002.[7] Usul perubahan pasal dapat diagendakan bila diajukan sekurang-kurangnya sepertiga anggota MPR, dan putusan perubahan memerlukan persetujuan sekurang-kurangnya lima puluh persen ditambah satu anggota dari seluruh anggota MPR. Bentuk negara kesatuan tidak dapat diubah.[8]: Pasal 37  Kesesuaian undang-undang dengan UUD diuji oleh Mahkamah Konstitusi.[8]: Pasal 24C ayat (1) 

Lihat pula

Referensi

  1. 1 2 3 4 Spiro, Herbert John. "Constitution". Encyclopædia Britannica (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2026-11-19.
  2. ↑ lihat: Miriam Budiardjo, Miriam B dkk. Dasar-dasar ilmu politik, Gramedia Pustaka Utama (2003)
  3. ↑ lihat: makalah Prof. Jimly Asshiddiqie, Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial Menurut UUD 1945 serta Mahkamah Konstitusi
  4. 1 2 3 4 Waluchow, Wil; Kyritsis, Dimitrios (2023). "Constitutionalism". The Stanford Encyclopedia of Philosophy (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2026-11-19.
  5. ↑ Legge, John David. "Indonesia: Independent Indonesia to 1965". Encyclopædia Britannica (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2026-11-19.
  6. ↑ "Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia 1950". Wikisumber. Diakses tanggal 2026-11-19.
  7. 1 2 Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. 2002-08-10.
  8. 1 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Satu Naskah. Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.

Pranala luar

Konten disalin dari Wikipedia Bahasa Indonesia (lisensi CC BY-SA) Lihat versi asli di Wikipedia

Rekomendasi Pilihan