Negara sekuler

Artikel ini membutuhkan lebih banyak rujukan. Mohon bantu kami mengembangkan artikel ini dengan cara menambahkan rujukan ke sumber tepercaya. Pernyataan tak bersumber bisa saja dipertentangkan dan dihapus.
Cari sumber: "Negara sekuler" – berita · surat kabar · buku · cendekiawan · JSTOR (Oktober 2023)

Negara sekuler adalah salah satu konsep sekularisme, di mana sebuah negara menjadi netral dalam masalah agama, dan tidak mendukung orang beragama maupun orang yang tidak beragama. Dengan kata lain negara tidak dapat masuk ke dalam kehidupan pribadi agama setiap warganya.^[1] Negara sekuler juga memperlakukan semua penduduknya sederajat, meskipun agama mereka berbeda-beda, dan juga menyatakan tidak melakukan diskriminasi terhadap penduduk beragama tertentu. Negara sekuler juga tidak memiliki agama negara.

Sekularisme diartikan sebagai paham yang memisahkan kekuasaan antara agama dengan negaranya. Menurut Pradoyo dalam bukunya yang berjudul sekularisasi dalam polemik mengatakan bahwa definisi dari sekularisasi yaitu sebagai pembatasan manusia dari agama dan metafisika. Dari pernyataan tersebut, berarti sekularisasi berusaha memisahkan antara kepentingan duniawi dengan akhirat. Sekularisasi merupakan bagian dari prosesnya saja, sedangkan sekularisme merupkan paham yang dianut oleh suatu negara. Sekularisme dapat dikatakan sebagai sebuah gerakan yang menyeru kepada kehidupan duniawi tanpa campur tangan oleh agama.^[2] Sekularisasi ditandai dengan yang pertama, pemisahan antara pemerintah dan ideologi keagamaan. Yang kedua, pengembangan pemerintah dalam mengatur kehidupan sosial masyarakat yang masih terikat dari unsur keagamaan. Yang ketiga, terdapat dominasi pemerintah dari unsur keagamaan seperti tempat ibadah. Selain itu, sekularisasi juga dibedakan menjadi dua yaitu sekularisasi ekstrem dengan sekularisasi tidak ekstrem. Sekularisasi ekstrem merupakan sekularisasi besar-besaran terhadap semua aspek kehidupan bernegara tanpa terkecuali. Sedangkan sekularisasi tidak ekstrem negara masih menerapkan nilai keagamaan meskipun tidak menyebut dirinya sebagai negara yang berkedaulatan agama.^[3]