Sekolah dasar

Artikel ini membutuhkan lebih banyak rujukan. Mohon bantu kami mengembangkan artikel ini dengan cara menambahkan rujukan ke sumber tepercaya. Pernyataan tak bersumber bisa saja dipertentangkan dan dihapus. Cari sumber: "Sekolah dasar" – berita · surat kabar · buku · cendekiawan · JSTOR

Bagian dari seri
Pendidikan di Indonesia
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains & Teknologi Kementerian Agama Kementerian Sosial
Pendidikan anak usia dini TK KB RA
Pendidikan dasar (kelas 1–6) SD SD Luar Biasa SD Rakyat MI Paket A
pendidikan dasar menengah (kelas 7–9) SMP SMP Terbuka SMP Luar Biasa SMP Rakyat MTs Paket B
Pendidikan menengah (kelas 10–12) SMA SMA Terbuka SMA Unggulan SMA Luar Biasa SMA Rakyat MA SMK SMK Terbuka SMK Luar Biasa MAK Paket C
Pendidikan tinggi (Diploma, Sarjana, Pascasarjana/Magister, Profesi, dan Spesialis) Perguruan tinggi Pendidikan vokasi Pendidikan profesi Akademi Akademi komunitas Institut Politeknik Sekolah tinggi Universitas
Pendidikan doktoral (Doktoral dan Pascadoktoral) Pendidikan doktoral
Pendidikan lainnya Madrasah Pesantren Pendidikan khusus Sekolah alam Sekolah rumah Sekolah rakyat Sekolah luar biasa Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Sanggar Kegiatan Belajar Lembaga Bimbingan Belajar Pusat Bimbingan Belajar Lembaga Kursus dan Pelatihan
l b s

Sekolah dasar (SD) adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar. SD merupakan kelanjutan dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan dilanjutkan oleh Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) atau bentuk lain yang sederajat. SD terdiri atas enam tingkatan kelas, yaitu kelas 1—6.^[1]

Sejarah

Pada masa penjajahan Belanda, SD disebut sebagai Europeesche Lagere School (ELS). Kemudian pada masa penjajahan Jepang, disebut dengan Sekolah Rakyat (SR).

Setelah Indonesia merdeka, SR berubah menjadi Sekolah Dasar (SD) pada tanggal 13 Maret 1946.^{[butuh rujukan]}

Fungsi

1. menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai keimanan, akhlak mulia, dan kepribadian luhur;
2. menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai kebangsaan dan cinta tanah air;
3. memberikan dasar-dasar kemampuan intelektual dalam bentuk kemampuan dan kecakapan membaca, menulis, dan berhitung;
4. memberikan pengenalan ilmu pengetahuan dan teknologi;
5. melatih dan merangsang kepekaan dan kemampuan mengapresiasi serta mengekspresikan keindahan, kehalusan, dan harmoni;
6. menumbuhkan minat pada olahraga, kesehatan, dan kebugaran jasmani; dan
7. mengembangkan kesiapan fisik dan mental untuk melanjutkan pendidikan ke SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat.^[1]

Pengelolaan dan Penyelenggaraan

SD diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat. Sejak diberlakukannya otonomi daerah pada tahun 2001, pengelolaan SD di Indonesia yang sebelumnya tanggung jawab pemerintah pusat. Kini, menjadi tanggung jawab pemerintah daerah kabupaten/kota. Sedangkan pemerintah pusat hanya berperan sebagai regulator. Secara struktural, Sekolah Dasar Negeri (SDN) merupakan unit pelaksana teknis dinas pendidikan kabupaten/kota.^[2]

Budaya

Peserta didik SD di Indonesia biasanya mengenakan pakaian seragam nasional pada hari Senin dan Selasa, pakaian seragam Batik pada hari Rabu dan Kamis pakaian seragam Pramuka pada hari Jumat dan Sabtu atau hari tertentu, dan pakaian seragam khas sekolah pada hari tertentu, serta pakaian adat yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.^[3]

• Upacara bendera dilaksanakan setiap hari Senin pagi sebelum dimulai pelajaran.

Mata Pelajaran dan Kurikulum SD

Kurikulum SD

1. Agama;^[4]
2. Kewarganegaraan;
3. Jasmani dan Kesehatan;
4. Bahasa Indonesia;
5. Bahasa Inggris;
6. Bahasa Asing/Bahasa lainnya;
7. Bahasa Daerah;
8. Matematika;
9. Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial;^[5]
10. Seni Budaya:^[6]
11. Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5)^[7] dan
12. Muatan Lokal.

Kurikulum 1970

1. Pendidikan Agama;
2. Pendidikan Kewarganegaraan;
3. Bahasa Indonesia;
4. Matematika;
5. Ilmu Pengetahuan Alam;
6. Ilmu Pengetahuan Sosial;
7. Pendidikan Seni; dan
8. Pendidikan Jasmani.

Pelajaran lainnya

1. Civis (Pendidikan kewarganegaraan lebih mendalam);
2. Moral Pancasila; dan
3. Muatan lokal.

Kurikulum 1984

1. Pendidikan Agama;
2. Pendidikan Kewarganegaraan;
3. Bahasa Indonesia;
4. Matematika;
5. Ilmu Pengetahuan Alam;
6. Ilmu Pengetahuan Sosial;
7. Seni Budaya dan Keterampilan;
8. Pendidikan Jasmani dan Kesehatan; dan
9. Muatan lokal.

Kurikulum 1994

1. Pendidikan Agama;
2. Pendidikan Kewarganegaraan;
3. Bahasa Indonesia;
4. Matematika;
5. Ilmu Pengetahuan Alam;
6. Ilmu Pengetahuan Sosial;
7. Seni Budaya dan Keterampilan;
8. Pendidikan Jasmani dan Kesehatan;
9. Sejarah Nasional Indonesia^[8] (hanya kelas 3—6); dan
10. Muatan Lokal.

Kurikulum 2004

1. Pendidikan Agama;
2. Pendidikan Kewarganegaraan & Pengetahuan Sosial/PKPS sejak 2004 (hanya dibagikan tahun 2006 seperti Kewarganegaraan & Ilmu Pengetahuan Alam);
3. Bahasa Indonesia;
4. Matematika; dan
5. Ilmu Pengetahuan Alam.

Pelajaran lainnya

1. Pendidikan Karakter; dan
2. Materi lokal.^{[butuh rujukan]}

Kurikulum 2006

1. Pendidikan Agama;
2. Pendidikan Pancasila;
3. Jasmani & Kesehatan;
4. Bahasa Indonesia;
5. Matematika;
6. Ilmu Pengetahuan Alam;
7. Ilmu Pengetahuan Sosial;
8. Seni Budaya dan Keterampilan; dan
9. Muatan Lokal.^{[butuh rujukan]}

Kurikulum 2013

Resmi

1. Pendidikan Agama dan Budi Pekerti;
2. Bahasa Jawa (sejak 2014 -2017);
3. Matematika (Tematik kelas 1—3;dipisah pada kelas 4—6);

=====Tematik=====^[9]

Kelas 1

1. Kelas 1 Tema 1 Diriku ^[10]

Tidak Resmi

1. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan;
2. Bahasa Indonesia;
3. Bahasa Jawa (sejak 2014 - 2017)
4. Matematika (Tematik kelas 1—3);
5. Ilmu Pengetahuan Alam (Tematik;dipisah pada kelas 4—6);
6. Ilmu Pengetahuan Sosial (Tematik;dipisah pada kelas 4—6);
7. Seni Budaya dan Prakarya (Tematik);
8. Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan (Tematik di Kelas 1—3); dan

Non Resmi

1. Muatan Lokal.^[11]

Kurikulum Merdeka

• Intrakurikuler:

1. Pendidikan Agama dan Budi Pekerti;^[4]
2. Pendidikan Pancasila;
3. Bahasa Indonesia;
4. Bahasa Inggris
5. Bahasa Daerah (Ataupun disebut 750 bahasa)
6. Matematika;
7. Pendidikan, Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan;
8. Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial (hanya kelas 3—6);
9. Seni dan Budaya;^[12] dan
10. Muatan Lokal.

• Kokurikuler:

1. Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5).^[7]

Masalah

Disebabkan letak geografis Indonesia, maka masalah terbesar adalah pemerataan guru di daerah-daerah yang terpencil, meskipun pemerintah menyebutkan bahwa banyak guru yang telah diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) tetapi masih banyak pula guru yang belum terangkat dan juga guru honorer yang mendapatkan gaji +Rp300.000 per bulan.^[13]

Lihat Pula

• Daftar sekolah dasar swasta di Indonesia
• Madrasah Ibtidaiyah
• Kelompok belajar Paket A

Referensi