Ginandjar Kartasasmita

Ginandjar Kartasasmita
Ginanjar Kartasasmita, 1999
Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesiake-1
Masa jabatan 1 Oktober 2004 –30 September 2009
Wakil	Irman Gusman Laode Ida
Provinsi	Jawa Barat
Pendahulu	Lembaga dibentuk
Pengganti	Irman Gusman
Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Fraksi Golkar
Masa jabatan 3 Oktober 1999 –30 September 2004 Menjabatbersama Periode 1999–2004 Husnie Thamrin Jusuf Amir Feisal Kwik Kian Gie (1999) Soetjipto Soedjono (1999–2004) Matori Abdul Djalil (1999–2001) Cholil Bisri (2002–2004) Hari Sabarno (1999–2001) Agus Widjojo (2001–2002) Slamet Supriadi (2002–2004) Nazri Adlani Oesman Sapta Odang (2002–2004)
Ketua MPR	Amien Rais
Pendahulu	Periode 1997–99 Ismail Hasan Metareum Hari Sabarno Abdul Gafur Fatimah Achmad Poedjono Pranyoto
Pengganti	Periode 2004–09 Andi Mappetahang Fatwa Aksa Mahmud Mooryati Soedibyo
Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Bidang Ekonomi (2010–2012) Bid. Pembangunan & Otonomi Daerah (2012–2014)
Masa jabatan 25 Januari 2010 –20 Oktober 2014 Menjabatbersama Periode 2010–12 Hassan Wirajuda Ryaas Rasyid Ma'ruf Amin Widodo Adi Sutjipto Meutia Hatta Swasono Siti Fadilah Supari Jimly Asshiddiqie (2010) Periode 2012–14 Hassan Wirajuda Ryaas Rasyid Ma'ruf Amin Widodo Adi Sutjipto Meutia Hatta Swasono Siti Fadilah Supari Albert Hasibuan
Presiden	Susilo Bambang Yudhoyono
Ketua Wantimpres	Emil Salim
Pendahulu	Periode 2007–09 Emil Salim Rachmawati Soekarnoputri Syahrir (2007–2008) Ma'ruf Amin Subur Budhisantoso Radi A. Gany Adnan Buyung Nasution
Pengganti	Periode 2015–19 Sidarto Danusubroto Yusuf Kartanegara Hasyim Muzadi Suharso Monoarfa Rusdi Kirana Jan Darmadi Abdul Malik Fadjar Subagyo Hadi Siswoyo
Jabatan menteri Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri Indonesiake-6 Masa jabatan 16 Maret 1998 –27 September 1999 Presiden Soeharto Bacharuddin Jusuf Habibie Pendahulu Saleh Afiff Pengganti Kwik Kian Gie Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasionalke-13 Masa jabatan 19 Maret 1993 –21 Mei 1998 Presiden Soeharto Pendahulu Saleh Afiff Pengganti Boediono Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasionalke-7 Masa jabatan 19 Maret 1993 –11 Maret 1998 Presiden Soeharto Pendahulu Saleh Afiff Pengganti Boediono Menteri Pertambangan dan Energi Indonesiake-8 Masa jabatan 23 Maret 1988 –17 Maret 1993 Presiden Soeharto Pendahulu Soebroto Pengganti Ida Bagus Sudjana
Informasi pribadi
Lahir	9 April 1941 (umur 85) Bandung, Jawa Barat, Hindia Belanda
Partai politik	Independen
Suami/istri	Yultin Harlotina
Anak	4, termasuk Agus Gumiwang Kartasasmita dan Galih Dimuntur Kartasasmita
Orang tua	Husein Kartasasmita (ayah) Ratjih Natawidjaja (ibu)
Pendidikan	Institut Teknologi Bandung Tokyo University of Agriculture and Technology Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara Sekolah Dasar Perwira Sekolah Staf dan Komando Angkatan Udara
Pekerjaan	Tentara Politisi
Karier militer
Pihak	Indonesia
Dinas/cabang	TNI Angkatan Udara
Pangkat	Marsekal Madya TNI
Satuan	Korps Teknik
NRP	500779

Ginandjar Kartasasmita (lahir 9 April 1941) adalah seorang politikus dan tentara Indonesia yang pernah menjabat sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden. Sebelumnya ia menjabat sebagai Ketua Dewan Perwakilan Daerah dan beberapa kali menjadi menteri.

Latar belakang Pendidikan

Ginandjar memiliki ayah bernama Husein Kartasasmita dan ibu bernama Ratjih Natawidjaja. Ia bersekolah di Kolese Kanisius di Jakarta. Seringnya bergaul dengan mahasiswa berkebangsaan dan latar belakang agama lain memicu nasionalismenya. Setelah satu tahun belajar di Institut Teknologi Bandung (ITB), ia dianugerahi beasiswa ke Universitas Pertanian dan Teknologi Tokyo, tempat ia belajar teknik kimia (kimia industri) dari tahun 1960 hingga 1965.

Tahun 1966, ia menjalani pendidikan militer di Sekolah Dasar Perwira (1966–1967), Sekolah Ilmu Siasat (1968), dan Sekolah staf komando Angkatan Udara (1974). Ia juga menempuh pendidikan Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi LAN.

Ginandjar memperoleh beberapa gelar Doktor Honoris Causa, diantaranya Doktor HC dalam bidang ekonomi dari Takushoku University, Tokyo. Orasi "Indonesia Menyongsong Abad Ke-21" (10 Mei (1994), Doktor HC dalam bidang jasa publik dari Northeastern University, Boston (18 Juni 1994), serta Doktor HC dalam bidang ilmu administrasi pembangunan dari Universitas Gadjah Mada dengan orasi "Pembangunan Menuju Bangsa yang Maju dan Mandiri" (15 April 1995) Universitas Brawijaya (Profesor) (1995)^[1]

Karier

Karier Militer

Ginandjar Kartasasmita memulai karier militernya pada tahun 1965 hingga 1968, sebagai salah satu tim dari Komando Operasi Tertinggi Gabungan-5 (G-5 KOTI)^[2][3] organisasi intelijen yang dibentuk oleh Presiden Soekarno^[4] Kemudian, ia menjadi Staf Direktorat Jenderal Penelitian dan Pengembangan Angkatan Udara TNI AU tahun 1968 hingga 1971.^[5]

Ginandjar pensiun dari militer pada 26 Januari 1994, dengan pangkat terakhir Marsekal Madya.^[6]

Karier Pemerintahan

Walaupun masih aktif di militer, ia ditempatkan di pemerintahan. Ginandjar ditempatkan di Sekretariat Kabinet, dan dipercaya menjadi Kepala Bagian Evaluasi Biro Kerjasama Teknik Luar Negeri 1971–1972, kemudian menjadi Kepala bagian Antarnegara Biro Kerjasama Teknik Luar Negeri (1972–1976) di instansi yang sama.^[7]

Usai kariernya di Sekretariat Kabinet, ia kemudian dimutasi ke Sekretariat Negara sebagai Asisten Sekretaris Negara Urusan Administrasi Pemerintahan^[3] dari tahun 1976 hingga 1978. Ia juga menjadi salah satu Anggota Dewan Komisaris PT. Nurtanio. Tahun 1978–1983, Ginanjar menjabat sebagai Asisten Menteri/Sekretaris Negara Urusan Administrasi Pemerintahan dan Administrasi Lembaga Pemerintahan Non-departemen. Kemudian ia menjadi , Anggota dan Wakil Ketua Tim Pengendali Pengadaan Barang Peralatan Pemerintah tahun 1980–1988.^[7]

Menteri

Pada 1983, Presiden Soeharto mengangkat Ginandjar sebagai Menteri Muda Urusan Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri di Kabinet Pembangunan IV.^[3] Ia juga merangkap jabatan sebagai Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal dari 1985 hingga 1988.^[8]

Di kabinet berikutnya (Kabinet Pembangunan V), ia dipilih sebagai Menteri Pertambangan dan Energi dari tahun 1988 hingga 1993.^[9] Pada tahun 1993, ia berperan sebagai Anggota Dewan Komisaris Pemerintah untuk Pertamina.

Presiden Soeharto kembali melantiknya sebagai menteri di Kabinet Pembangunan VI. Ia menjabat Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional merangkap Ketua BAPPENAS dari tahun 1993–1998. Pada Kabinet Pembangunan VII, ia menjadi Menteri Negara Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri merangkap sebagai Ketua BAPPENAS, dimana kabinet ini bertahan dalam waktu 2 bulan.^[10][11] Ginandjar berperan mendorong Soeharto mengundurkan diri pada Mei 1998 ketika ia dan menteri lainnya menolak duduk di Kabinet Reformasi Pembangunan yang akan dibentuk oleh Presiden Soeharto.

Usai Presiden Soeharto mundur dari jabatannya, Presiden B. J. Habibie menunjukkan sebagai menteri di posisi yang sama yakni Menteri Negara Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri dari Mei 1998 hingga September 1999.^[12]

Karena beberapa kali ditunjuk sebagai menteri, Ginandjar menjadi salah satu menteri dengan jabatan terlama yakni 11 tahun 19 hari sebagai menteri, dan 5 tahun 2 hari sebagai menteri muda.

Karier legislatif

Ia juga sempat menjadi Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Fraksi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia 1982–1996. Spesifiknya di Badan Pekerja MPR sebagai Ketua Panitia Ad Hoc I Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN), BP MPR Tahun 1987–1991 serta Ketua Komisi A, GBHN 1982–1986.^[7][10]

Ia sempat juga menjadi Ketua Fraksi Karya Pembangunan pada tahun 1997–1998. Pada September 1999, ia mundur dari jabatannya sebagai Menteri, karena aturan baru tidak membolehkan rangkap jabatan di pemerintahan eksekutif dan legislatif. Pada periode 1999–2004, ia menjadi Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat RI.^[13]

Pada tahun 2004, lembaga legislatif baru dibentuk bernama Dewan Perwakilan Daerah. Ginandjar Kartasasmita terpilih sebagai Anggota DPD RI perwakilan Jawa Barat, selain itu ia ditunjuk Ketua Dewan Perwakilan Daerah RI untuk periode 2004–2009.

Pada tahun 2009, ia terpilih kembali menjadi Anggota DPD RI untuk periode 2009–2014. Namun, ia mengundurkan diri pada awal tahun 2010, karena ditunjuk menjadi Anggota Dewan Pertimbangan Presiden.

Penasihat Presiden

Usai jabatan terakhirnya di DPD RI, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menunjukkan sebagai Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) periode 2010–2014, yang memberikan nasihat kepada Presiden. Pada paruh waktu pertama, ia ditempatkan sebagai Anggota Wantimpres Bidang Ekonomi, pada paruh waktu kedua, posisinya bergeser di Bidang Pembangunan dan Otonomi Daerah.^[14]

Organisasi

Ginanjar juga menjabat di beberapa organisasi, salah satunya menjadi Pelaksana Harian Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) tahun 2014–2019 dan Wakil Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) tahun 2019–2024.^[7]

Di organisasi internasional ia dipercaya menjadi Anggota Dewan Penasihat Internasional, Japan International Cooperation Agency (JICA) tahun 2018 sampai bulan Maret 2023 dan Penasihat pada Japan Overseas Infrastructure Investment Corporation for Transport and Urban Development (JOIN), Jepang tahun 2018-2023.^[7]

Kontroversi

Pada akhir Maret 2001, jaksa penuntut negara mengeluarkan surat perintah penangkapan Ginandjar atas dugaan korupsi yang menimbulkan kerugian negara sebesar $24,8 juta. Ia menjadi tersangka kasus yang melibatkan PT Ustraindo Petro Gas, perusahaan milik putra tengah Soeharto, Bambang Trihatmodjo, dan perusahaan minyak dan gas milik negara, Pertamina. Ginandjar menjabat sebagai Menteri Pertambangan dan Energi ketika Pertamina membayar biaya pengembangan empat ladang minyak yang dilakukan Ustraindo, sedangkan Ustraindo secara kontrak diharuskan menanggung biaya tersebut. Pengaturan tersebut menimbulkan kerugian negara sebesar $18 juta. Jaksa penuntut mengatakan syarat-syarat kontrak bagi hasil antara pemerintah dan perusahaan diubah demi keuntungan Ustraindo sehingga menambah kerugian negara.^[15]

Ginandjar dibebaskan setelah sebulan. Ia mengakui sulit menghilangkan tuduhan korupsi karena ia merupakan bagian dari rezim Soeharto. “Mengatakan saya tidak korupsi sama seperti pepatah: 'Saya tidak memukuli istri saya.' Tidak ada seorang pun yang memercayai Anda", katanya pada tahun 2001.^[16]

Kehidupan Pribadi

Ginandjar menikah dengan Yultin Harlotina, dan memperoleh empat orang anak, yaitu: Gita, Agus, Galih, dan Gaya.

Penghargaan

Dalam Negeri

•  Indonesia :^[17]
  • Bintang Republik Indonesia Utama (14 Agustus 1998)^[18]
  • Bintang Mahaputera Adipradana (10 Agustus 1987)^[19][20]
  • Bintang Jasa Pratama (5 Agustus 1982)^[21]
  • Bintang Yudha Dharma Pratama (1995)
  • Bintang Swa Bhuwana Paksa Pratama (1996)
  • Bintang Swa Bhuwana Paksa Nararya (1992)
  • Satyalancana Kesetiaan XXIV Tahun (1990)
  • Satyalancana Kesetiaan XVI Tahun (1983)
  • Satyalancana Kesetiaan VIII Tahun (1978)
  • Satyalancana Wira Karya (1973)
  • Bintang Legiun Veteran RI (1993)

Luar Negeri

•  Kuwait :
  • Order of Kuwait 4th Class (1978)
•  Mesir :
  • Commander of the Order of the Republic (1978)
•  Austria :
  • Grand Decoration of Honour in Gold of the Decoration of Honour for Services to the Republic of Austria (1996)^[22]
•  Perancis :
  • Commander of the National Order of Merit (1987)
•  Korea Selatan :
  • Gwanghwa Medal of the Order of Diplomatic Service Merit (1988)
•  Venezuela :
  • Grand Cordon of the Order of the Liberator (1988)
•  Jepang :
  • Grand Cordon of the Order of the Rising Sun (2008)^[23]

Buku

1. Pembangunan untuk Rakyat (1996)
2. Administrasi Pembangunan: Perkembangan Pemikiran dan Praktiknya di Indonesia (1997)
3. Reinventing Indonesia
4. Transforming Indonesia - An Oral History

Pranala luar

• (Indonesia) Profil Diarsipkan 2012-04-16 di Wayback Machine. pada situs TokohIndonesia.com.

Referensi

Jabatan politik
Didahului oleh: Soebroto	Menteri Pertambangan dan Energi Indonesia 1988–1993	Diteruskan oleh: Ida Bagus Sudjana
Didahului oleh: Saleh Afiff	Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional 1993–1998	Diteruskan oleh: Boediono
	Menteri Negara Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri 1998–1999	Diteruskan oleh: Kwik Kian Gie
Posisi baru	Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia 2004–2009	Diteruskan oleh: Irman Gusman
Jabatan pemerintahan
Didahului oleh: Suhartoyo	Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal 1985–1988	Diteruskan oleh: Sanyoto Sastrowardoyo
Didahului oleh: Saleh Afiff	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional 1993–1998	Diteruskan oleh: Boediono