Rabu, 11 November 2026
14:36 WIB
TERKINI
Bandar Lampung Agenda Strategis Pemprov Lampung 6 November 2026: Revitalisasi Stadion Jadi Prioritas Bandar Lampung Harga Beras di Pasar Pasir Gintung Bandar Lampung Merangkak Naik, Stok Aman Bandar Lampung Disdag Bandar Lampung Jamin Pasokan Beras Aman hingga Akhir 2026 Insight Komitmen Pembangunan Negeri, PTBA Sabet Penghargaan Kepatuhan PNBP ESDM 2026 Pemprov Lampung Gubernur Mirza Canangkan Mulang Maya Jadi Magnet Wisata Budaya Unggulan Lampung Tuba Barat Mewujudkan Haji: Pemkab Tubaba dan BSI Ajak Masyarakat Menabung Sejak Dini Lampung Timur Bupati Ela Dekatkan Diri dengan Siswa, Pastikan Kualitas Pendidikan dan Gizi di Lampung Timur Tuba Barat Kemitraan Strategis Pemkab Tubaba dan Kejari: Wujudkan Tata Kelola Pemerintahan Akuntabel Bandar Lampung Mantan Ketua DPRD Lampung Bersaksi dalam Sidang Arinal Djunaidi Bandar Lampung Senator Bustami Zainudin dan Staf DPD Lampung Ikuti Program Cek Kesehatan Gratis Bandar Lampung Agenda Strategis Pemprov Lampung 6 November 2026: Revitalisasi Stadion Jadi Prioritas Bandar Lampung Harga Beras di Pasar Pasir Gintung Bandar Lampung Merangkak Naik, Stok Aman Bandar Lampung Disdag Bandar Lampung Jamin Pasokan Beras Aman hingga Akhir 2026 Insight Komitmen Pembangunan Negeri, PTBA Sabet Penghargaan Kepatuhan PNBP ESDM 2026 Pemprov Lampung Gubernur Mirza Canangkan Mulang Maya Jadi Magnet Wisata Budaya Unggulan Lampung Tuba Barat Mewujudkan Haji: Pemkab Tubaba dan BSI Ajak Masyarakat Menabung Sejak Dini Lampung Timur Bupati Ela Dekatkan Diri dengan Siswa, Pastikan Kualitas Pendidikan dan Gizi di Lampung Timur Tuba Barat Kemitraan Strategis Pemkab Tubaba dan Kejari: Wujudkan Tata Kelola Pemerintahan Akuntabel Bandar Lampung Mantan Ketua DPRD Lampung Bersaksi dalam Sidang Arinal Djunaidi Bandar Lampung Senator Bustami Zainudin dan Staf DPD Lampung Ikuti Program Cek Kesehatan Gratis
Ismail Saleh

Ismail Saleh

Bagikan:
Ismail Saleh
250px-Ismail_Saleh_-_Fourth_Development_Cabinet.jpg?utm_source=id.wikipedia.org&utm_campaign=parser&utm_content=thumbnail
Ismail Saleh, 1985
Menteri Kehakiman Indonesiake-19
Masa jabatan
30 Mei 1984 –17 Maret 1993
PresidenSoeharto
PendahuluAli Said
PenggantiOetojo Oesman
Jaksa Agung Republik Indonesiake-10
Masa jabatan
18 Februari 1981 –30 Mei 1984
PresidenSoeharto
PendahuluAli Said
PenggantiHari Suharto
Informasi pribadi
Lahir(1926-09-07)7 September 1926
Meninggal21 Oktober 2008(2008-10-21) (umur 82)
Karier militer
Pihak Indonesia
Dinas/cabang40px-Insignia_of_the_Indonesian_Army.svg.png?utm_source=id.wikipedia.org&utm_campaign=parser&utm_content=thumbnail TNI Angkatan Darat
Pangkat40px-21-TNI_Army-LG.svg.png?utm_source=id.wikipedia.org&utm_campaign=parser&utm_content=thumbnail Letnan Jenderal TNI

Letnan Jenderal TNI (Purn.) Ismail Saleh, S.H. (7 September 1926 – 21 Oktober 2008) adalah Jaksa Agung Republik Indonesia untuk periode 1981 sampai 1984 dan Menteri Kehakiman pada masa Pemerintahan Soeharto pada 1984 sampai 1993.

Kiprah

Karier militer

Ismail Saleh memulai kariernya sebagai anggota Pakasi Tentara pada 1945, tak lama kemudian ia menjabat sebagai Kepala Statistik Batyalyon V RES 17 Divisi III. Kemudian pada 1947, ia berpindah di Combat Section Ronggolawe II. Pada masa Agresi Militer Belanda I, ia bertempur di Clash I di Lamongan dan Surabaya. Pada tahun 1949, ia pindah ke Joga dan bergabung sebagai Anggota G. III/Satuan Angkatan Darat Jogja.[1]

Pada tahun 1951–1952, Ismail menjadi Perwira Ahli (PA) yang Diperbantukan (DPB) pada Direktorat Administrasi Angkatan Darat (AD) di Jakarta. Kemudian menjadi Anggota Direktorat Kehakiman (KEH) AD hingga 1956. Kemudian, ia menjadi Jaksa Tentara di DirKeh AD dari 1959 hingga 1960. Tahun 1962, ia menjadi Oditur seluruh Indonesia dan Staf Pribadi Pimpinan (SPRI) Inspektur Kehakiman (Irkeh) [1] Tahun 1965, ia menjadi guru Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat diperbantukan Ketua G5/KOTI.

Karier pemerintahan

Karier Ismail Saleh beralih ke pemerintahan, yakni di Sekretariat Kabinet pada tahun 1968. Ia menjabat sebagai Kepala Biro Analisa dan Perundang-undangan di lembaga tersebut. Pada tahun 1972, ia diangkat menjadi Wakil Sekretaris Kabinet mendampingi Sekretaris Negara/Sekretaris Kabinet Soedharmono. Ia menjabat sebagai Waseskab hingga 1978.[1] Ia diangkat menjadi Sekretaris Kabinet dari 1980 hingga 1981.[2]

Presiden ke-2 Soeharto kemudian menunjuknya sebagai Jaksa Agung pada 1981,[3] karena Ali Said diangkat menjadi Menteri Kehakiman. Pada tahun 1984, ia mengikuti jejak Ali Said yang diangkat juga menjadi Menteri Kehakiman. Ia kembali dilantik sebagai Menteri Kehakiman pada Kabinet Pembangunan V.[4]

Penghargaan

Baris ke-1 Bintang Mahaputera Adipradana (10 Maret 1973)[5] Bintang Jasa Pratama (9 Agustus 1974)[6]
Baris ke-2 Bintang Gerilya Bintang Kartika Eka Paksi Nararya Bintang Sewindu Angkatan Perang Republik Indonesia
Baris ke-3 Satyalancana Kesetiaan 24 Tahun Satyalancana Kesetiaan 16 Tahun Satyalancana Kesetiaan 8 Tahun
Baris ke-4 Satyalancana Perang Kemerdekaan I Satyalancana Perang Kemerdekaan II Satyalancana G.O.M I
Baris ke-5 Satyalancana Sapta Marga Satyalancana Dwidya Sistha Satyalancana Penegak
Baris ke-6 Commander of the Order of the Crown - Belgia Order of the Sacred Treasure 1st Class - Jepang Order of Abdulaziz Al Saud, 3rd Class - Arab Saudi

Pranala luar

  1. 1 2 3 Ringkasan riwayat hidup dan riwayat perjuangan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat hasil pemilihan umum tahun 1977. Lembaga Pemilihan Umum. 1978. hlm. 191–192.
  2. ↑ "Sekretaris Kabinet Dari Masa Ke Masa". Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. Diakses tanggal 22 November 2019.{{cite news}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link)
  3. ↑ "Jaksa Agung dari Masa ke Masa". Kejaksaan Republik Indonesia. Diarsipkan dari asli tanggal 27 Juni 2022. Diakses tanggal 8 Oktober 2026.
  4. ↑ "Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 64 Tahun 1988 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan V". Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, Kementerian Keuangan RI. 21 Maret 1988. Diakses tanggal 22 Juni 2025.
  5. ↑ Daftar WNI yang Mendapat Tanda Kehormatan Bintang Mahaputera tahun 1959 s.d. 2003 (PDF). Diakses tanggal 4 Oktober 2021.
  6. ↑ Daftar WNI yang Menerima Anugerah Bintang Jasa Tahun 1964 - 2003 (PDF). Diakses tanggal 4 Oktober 2021.
Jabatan politik
Didahului oleh:
Ali Said
Menteri Kehakiman Indonesia
1984—1993
Diteruskan oleh:
Oetojo Oesman
Jabatan peradilan
Didahului oleh:
Ali Said
Jaksa Agung Indonesia
1981—1984
Diteruskan oleh:
Hari Suharto
Kabinet Pembangunan V (1988–1993)
Kementerian di bawah Menko Polkam: Sudomo
Kementerian di bawah Menko Ekuin-PP: Radius Prawiro
Kementerian di bawah Menko Kesra: Soepardjo Rustam
Menteri muda yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden:
Menteri dan pejabat setingkat menteri yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden:
Kementerian di bawah Menko Ekuin-PP: Ali Wardhana
Menteri dan pejabat setingkat menteri yang bertanggungjawab langsung kepada Presiden:
Menteri Kehakiman
(1945–1999)
120px-Logo_of_the_Ministry_of_Law_and_Human_Rights_of_the_Republic_of_Indonesia.svg.png?utm_source=id.wikipedia.org&utm_campaign=parser&utm_content=thumbnail
Menteri Hukum dan Perundang-undangan
(1999–2001)
Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia
(2001–2004)
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
(2004–2024)
Menteri Hukum
(2024–sekarang)


Ikon rintisan

Artikel bertopik biografi politikus Indonesia ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya.

Konten disalin dari Wikipedia Bahasa Indonesia (lisensi CC BY-SA) Lihat versi asli di Wikipedia

Rekomendasi Pilihan