Andi Muhammad Ghalib

Andi Muhammad Ghalib
Potret resmi sebagai Kababinkum ABRI
Jaksa Agung Republik Indonesiake-15
Masa jabatan 1998–1999
Presiden	Bacharuddin Jusuf Habibie
Pendahulu	Soedjono C. Atmonegoro
Pengganti	Marzuki Darusman
Duta Besar Indonesia untuk Indiake-17
Masa jabatan 2008–2013
Presiden	Susilo Bambang Yudhoyono
Pendahulu	Donnilo Anwar
Pengganti	Rizali Wilmar Indrakesuma
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Masa jabatan 1 Oktober 2014 –9 Mei 2016
Pengganti	Andi Djamaro Dulung
Daerah pemilihan	Sulawesi Selatan II
Masa jabatan 1 Oktober 2004 –30 September 2009
Daerah pemilihan	Sulawesi Selatan I
Kepala Badan Pembinaan Hukum Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
Masa jabatan 1998–1998
Pendahulu	Suhardi
Pengganti	Timur P. Manurung
Wakil Gubernur Sulawesi Selatanke-4
Masa jabatan 1992–1995
Gubernur	Zainal Basri Palaguna
Pendahulu	Ambo Eteng Amin
Pengganti	Dharmadi Charsyah
Informasi pribadi
Lahir	(1946-06-03)3 Juni 1946 Kaju, Tunreng Tellue, Sibulue, Bone, Sulawesi, Indonesia
Meninggal	9 Mei 2016(2016-05-09) (umur 69)[1][2] Jakarta, Indonesia
Partai politik	Partai Persatuan Pembangunan
Anak	4
Kerabat	Andi Muhammad Sulthan Yusuf (cucu menantu)
Karier militer
Pihak	Indonesia
Dinas/cabang	TNI Angkatan Darat
Pangkat	Letnan Jenderal TNI
Satuan	Korps Hukum (Chk)

Andi Muhammad Ghalib (3 Juni 1946 – 9 Mei 2016) adalah seorang perwira dan politikus Indonesia. Ia menjabat sebagai Duta Besar Republik Indonesia untuk India dari 2008 hingga 2013 serta Jaksa Agung Republik Indonesia dari 1998 hingga 1999.^[3]

Kehidupan

Jaksa Agung Republik Indonesia (1998–1999)

Dia ditunjuk Presiden BJ Habibie untuk menggantikan Soedjono C. Atmonegoro. Andi Ghalib memegang jabatan Jaksa Agung, saat sangat sulit karena ketegangan politik meningkat keras sesudah kejatuhan mantan Presiden Soeharto dan tuntutan reformasi sehubungan dengan penyidikan berbagai kasus korupsi termasuk kasus mantan Presiden Soeharto. Andi Ghalib memang berani memanggil sekaligus memeriksa Soeharto, tetapi dalam proses selanjutnya, dia sangat hati-hati. Presiden telah menerima banyak masukan dari masyarakat, di antaranya dengan mempertimbangkan usulan pembentukan Komisi Independen dalam mengklarifikasi aset dan harta kekayaan Soeharto.^[4] Sebagai Jaksa Agung, Andi Ghalib telah mengeluarkan sebuah Surat Keputusan (SK) pembentukan tim peneliti dan penyelidik harta Soeharto berupa dua tim yang terdiri atas 62 orang jaksa senior. Andi Ghalib dan Menteri Kehakiman Prof Muladi sempat berangkat ke Austria dan Swiss melacak harta kekayaan Soeharto. Puncaknya adalah tersebarnya rekaman pembicaraan telepon Jaksa Agung Andi Ghalib dengan Presiden Habibie yang membicarakan tentang proses hukum terhadap mantan Presiden Soeharto.

Saat ia sedang menangani penyelesaian berbagai macam kasus korupsi, Teten Masduki dari ICW membongkar rekening pribadinya yang menunjukkan bahwa Andi M Ghalib telah menerima suap dari 2 orang penyumbang untuk kegiatan olahraga melalui rekening bersama Andi Muhammad Ghalib sebagai Ketua Umum dan sdr Thahir sebagai bendahara Persatuan Gulat Seluruh Indonesia (PGSI). Kendati secara yuridis Ghalib belum terbukti bersalah, ia telah divonis oleh publik. Ghalib menyadari bagaimanapun juga, dugaan suap yang dilempar oleh ICW telah memengaruhi kredibilitas Pemerintah Kabinet Reformasi Pembangunan. Dalam surat bernomor R-240/JA/6/1999, Andi Ghalib menunjukkan sikapnya yang tegas, siap diperiksa lalu mengajukan surat permohonan nonaktif dari jabatan jaksa agung. Seminggu kemudian, 14 Juni 1999, Presiden B.J. Habibie mengeluarkan Keppres penonaktifan Andi Ghalib dari jabatan jaksa agung.^[5] Pusat Polisi Militer Tentara Nasional Indonesia (PUSPOM TNI) memeriksa kasus tersebut dan menyatakan sumbangan tersebut benar untuk PGSI yang disalurkan melalui rekening personal dan semua tudingan itu tidak terbukti.^[6]

Kehidupan pribadi

Kontribusi

Andi Muhammad Ghalib memiliki sebuah yayasan yang terletak di daerah Bogor, yaitu Yayasan Ibnu Hadjar yang mana bergerak di bidang pendidikan dan sosial kemasyarakatan yang menaungi Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Dharma Andigha, SMP, SMA, SMK Taruna Andigha yang konon nama Yayasan Ibnu Hadjar diambil dari nama almarhum ayahnya, H. Andi Ibnu Hadjar.[{cn}}

Penghargaan

Baris ke-1	Bintang Dharma			Bintang Yudha Dharma Pratama			Bintang Yudha Dharma Nararya
Baris ke-2	Bintang Kartika Eka Paksi Nararya			Satyalancana Kesetiaan 24 Tahun			Satyalancana Kesetiaan 16 Tahun
Baris ke-3	Satyalancana Kesetiaan 8 Tahun			Satyalancana Penegak			Satyalancana Seroja

Referensi

Jabatan militer
Didahului oleh: Suhardi	Kababinkum ABRI 1997–1998	Diteruskan oleh: Timur P. Manurung
Jabatan peradilan
Didahului oleh: Soedjono C. Atmonegoro	Jaksa Agung Indonesia 1998–1999	Diteruskan oleh: Marzuki Darusman
Jabatan diplomatik
Didahului oleh: Donnilo Anwar	Duta Besar Indonesia untuk India 2008–2013	Diteruskan oleh: Rizali Wilmar Indrakesuma