Kabinet Dwikora I

Kabinet Dwikora I
Kabinet Pemerintahan Indonesia

Dibentuk	2 September 1964
Diselesaikan	21 Februari 1966
Struktur pemerintahan
Kepala negara	Soekarno
Kepala pemerintahan	Soekarno
Sejarah
Pendahulu	Kabinet Kerja IV
Pengganti	Kabinet Dwikora II

Politik dan Ketatanegaraan Republik Indonesia (Negara Kesatuan Republik Indonesia)
Artikel ini adalah bagian dari seri

Hukum
Ideologi Pancasila
Konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Peraturan Perundang-Undangan Ketetapan MPR (Tap MPR) Undang-Undang (UU) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Peraturan Pemerintah (PP) Peraturan Presiden (Perpres) Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kabupaten/Kota
Hirarki Lembaga Negara Organ Lapis Pertama Organ Lapis Kedua Organ Lapis Ketiga
Pemerintahan Pusat
Legislatif Majelis Permusyawaratan Rakyat Ketua: Ahmad Muzani (Gerindra) Dewan Perwakilan Rakyat Ketua: Puan Maharani (PDI-P) Dewan Perwakilan Daerah Ketua: Sultan Bachtiar Najamudin (Independen)
Eksekutif Presiden Indonesia Prabowo Subianto Djojohadikusumo (Gerindra) Riwayat Wakil Presiden Indonesia Gibran Rakabuming Raka (Independen) Riwayat Kabinet Petahana: Merah Putih Menteri Pejabat setingkat menteri
Yudikatif Mahkamah Agung Ketua: Sunarto Mahkamah Konstitusi Ketua: Suhartoyo Komisi Yudisial Ketua: Amzulian Rifai Badan peradilan (di bawah Mahkamah Agung) Peradilan umum Peradilan agama Peradilan tata usaha negara Peradilan militer Khusus: Pengadilan khusus
Lembaga Lain Badan Pemeriksa Keuangan Ketua: Isma Yatun Lembaga menurut UUD secara implisit Dewan Pertimbangan Presiden Komisi Pemilihan Umum Bank Indonesia Alat Negara Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Angkatan Laut Angkatan Udara Kepolisian Negara Republik Indonesia
Pemerintahan Daerah
Pembagian Administratif Provinsi Khusus: Daerah Khusus Daerah Istimewa Daftar: Umum Ibu Kota Lambang IPM PDRB Titik Tertinggi Kabupaten Kota Khusus: Kabupaten administrasi Kota administrasi Daftar: Umum Provinsi Lambang Hanya Kabupaten Waktu Pembentukan Hanya Kota Provinsi Luas Wilayah Jumlah Penduduk Kepadatan Penduduk Hari Jadi Wilayah Metropolitan Kecamatan Desa/kelurahan Daftar Istilah Khusus
Kepala Daerah Gubernur Daftar: Petahana Riwayat Wakil gubernur Riwayat Bupati Daftar: Riwayat Wakil bupati Riwayat Wali Kota Daftar: Riwayat Wakil wali kota Riwayat
Legislatif Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daftar Kabupaten/Kota Daftar
Politik Praktis
Pemilihan Umum Pemilihan Legislatif 2029 2024 2019 2014 2009 2004 1999 1997 1992 1987 1982 1977 1971 1955 Pemilihan Presiden 2029 2024 2019 2014 2009 2004 Tak langsung: 1999 1998 1993 1988 1983 1978 1973 1968 1963 1945
Pemilihan Lokal Pemilihan Legislatif Daerah 1957–1958 Pemilihan Kepala Daerah 2029 2024 2020 2018 2017 2015 2013 2012 2011 2010 2008 2007 2006 2005 Undang-Undang Daerah Pemilihan
Partai Politik Daftar partai Pemimpin partai Tokoh Partai Komposisi dalam DPR Koalisi Sayap Pemuda Partai yang Bubar
Kebijakan luar negeri
Hubungan internasional Bilateral (negara individu) Multilateral Keanggotaan: ASEAN PBB APEC G20 Nonblok WTO BRICS Kerja sama: Uni Eropa
Perwakilan Diplomatik Dari Indonesia Lengkap Kedutaan Besar Konsulat Jenderal Konsulat Untuk Indonesia Lengkap Kedutaan Besar Konsuler di Surabaya
PortalIndonesia PortalPolitik Negara lainnya Atlas
l b s

Artikel ini bagian dari
seri tentang

Soekarno

Presiden pertama Indonesia

Prakemerdekaan

Kebijakan dalam negeri

Kebijakan luar negeri

Pidato

Keluarga

Istri
- Fatmawati
- Dewi
Anak
- Rukmini
- Megawati
- Rachmawati
- Sukmawati
- Guruh

Media dan warisan

Galeri: Gambar, Suara, Video

Kabinet Dwikora I adalah nama kabinet pemerintahan Indonesia pimpinan Presiden Soekarno. Kabinet ini diumumkan pada 27 Agustus 1964 dan bertugas sejak 2 September 1964 hingga 21 Februari 1966.^[1] Kabinet ini didasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 215 Tahun 1964, tertanggal 27 Agustus 1964, tentang Pembentukan Kabinet Dwikora, ditandatangani oleh Presiden Soekarno.

Adapun Program Kabinet Dwikora adalah sebagai berikut :

Sandang pangan.
Pengganyangan Malaysia.
Meneruskan pembangunan.

Pimpinan

Presiden
	Soekarno

Anggota

Berikut ini adalah anggota Kabinet Dwikora.

No.	Jabatan	Pejabat	Mulai menjabat	Selesai menjabat
Perdana dan Wakil Perdana Menteri
1	Presiden / Perdana Menteri / Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata / Mandataris MPRS / Pemimpin Besar Revolusi	Soekarno	2 September 1964	21 Februari 1966
2	Wakil Perdana Menteri I	Subandrio	2 September 1964	21 Februari 1966
	Wakil Perdana Menteri II	Johannes Leimena	2 September 1964	21 Februari 1966
	Wakil Perdana Menteri III	Chaerul Saleh	2 September 1964	21 Februari 1966
Menteri-menteri diperbantukan pada Presidium Kabinet
3	Menteri Negara	Oei Tjoe Tat	2 September 1964	21 Februari 1966
		Njoto^[2]	2 September 1964	13 Desember 1965
		Arifin Harahap	2 September 1964	21 Februari 1966
		Mudjoko Kusumodirdjo	2 September 1964	21 Februari 1966
		Ahmad Sukendro^[3]	14 September 1964	21 Februari 1966
		Bugi Supeno^[3]	14 September 1964	21 Februari 1966
		Ibnu Sutowo^[4]	1 April 1965	21 Februari 1966
		Aminuddin Azis^[5]	21 Juni 1965	21 Februari 1966
Menteri-menteri berkedudukan sebagai Menteri Koordinator
4	Menteri Urusan Perencanaan/Pembangunan Nasional	Soeharto Sastrosoeyoso	2 September 1964	21 Februari 1966
5	Menteri / Ketua Badan Pemeriksa Keuangan	Sri Sultan Hamengkubuwana IX	2 September 1964	21 Februari 1966
6	Menteri Koordinator Pelaksanaan Ekonomi Terpimpin	Adam Malik^[6]	31 Maret 1965	21 Februari 1966
Menteri Kompartimen Luar Negeri, Hubungan Ekonomi Luar Negeri, dan Perdagangan Luar Negeri^[7]
7	Menteri Koordinator Kompartimen Luar Negeri, Hubungan Ekonomi Luar Negeri, dan Perdagangan Luar Negeri (sebelum 10 Februari 1965 bernama Menteri Koordinator Kompartimen Luar Negeri dan Hubungan Ekonomi Luar Negeri)	Subandrio	2 September 1964	21 Februari 1966
8	Menteri Luar Negeri, Hubungan Ekonomi Luar Negeri, dan Perdagangan Luar Negeri	Subandrio	2 September 1964	21 Februari 1966
9	Deputy Menteri Perdagangan Luar Negeri	Achmad Yusuf^[8]	23 Maret 1965	21 Februari 1966
Menteri Kompartimen Hukum & Dalam Negeri
10	Menteri Koordinator Kompartimen Hukum & Dalam Negeri	Wirjono Prodjodikoro	2 September 1964	21 Februari 1966
11	Menteri Dalam Negeri	Soemarno Sosroatmodjo	2 September 1964	21 Februari 1966
12	Menteri Kehakiman	Astrawinata	2 September 1964	21 Februari 1966
13	Menteri / Ketua Mahkamah Agung	Wirjono Prodjodikoro	2 September 1964	21 Februari 1966
14	Menteri / Jaksa Agung	Agustinus Sutardhio	2 September 1964	21 Februari 1966
Menteri Kompartimen Pertahanan & Keamanan
15	Menteri Koordinator Kompartimen Pertahanan & Keamanan / Kepala Staf Angkatan Bersenjata	Abdul Haris Nasution	2 September 1964	21 Februari 1966
16	Menteri / Panglima Angkatan Darat	Ahmad Yani^[9]	2 September 1964	1 Oktober 1965
		Pranoto Reksosamodra (Pelaksana Harian)	1 Oktober 1965	16 Oktober 1965
		Soeharto^[10]	16 Oktober 1965	21 Februari 1966
17	Menteri / Panglima Angkatan Laut	R.E. Martadinata	2 September 1964	21 Februari 1966
18	Menteri / Panglima Angkatan Udara	Omar Dhani^[11]	2 September 1964	24 November 1965
		Sri Mulyono Herlambang (ad-interim)	24 November 1965	15 Desember 1965
		Sri Mulyono Herlambang	15 Desember 1965	21 Februari 1966
19	Menteri / Panglima Angkatan Kepolisian	Soetjipto Danoekoesoemo^[12]	2 September 1964	13 Mei 1965
19	Menteri / Panglima Angkatan Kepolisian	Sutjipto Judodihardjo	13 Mei 1965	21 Februari 1966
Menteri Kompartimen Keuangan^[13]
20	Menteri Koordinator Kompartimen Keuangan	Soemarno	2 September 1964	21 Februari 1966
21	Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan (dileburkan ke Menteri Urusan Anggaran Negara sejak 21 Juni 1965)	Mohammad Hasan^[14]	2 September 1964	19 Juni 1965
22	Menteri Urusan Bank Sentral / Gubernur Bank Indonesia	Jusuf Muda Dalam	2 September 1964	21 Februari 1966
23	Menteri Urusan Anggaran Negara	Surjadi	2 September 1964	21 Februari 1966
24	Menteri Iuran Negara	Hoegeng Imam Santoso^[15]	21 Juni 1965	21 Februari 1966
25	Menteri Urusan Perasuransian	Soetjipto Soerjo Amidharmo^[15]	21 Juni 1965	21 Februari 1966
Menteri Kompartimen Pembangunan
26	Menteri Koordinator Kompartimen Pembangunan	Chaerul Saleh	2 September 1964	21 Februari 1966
27	Menteri Urusan Penertiban Bank dan Modal Swasta	Jan Daniel Massie	2 September 1964	21 Februari 1966
28	Menteri Perburuhan	Soetomo Martopradopo	2 September 1964	21 Februari 1966
29	Menteri Urusan Research Nasional	Sudjono Djuned Pusponegoro	2 September 1964	21 Februari 1966
30	Menteri Urusan Minyak & Gas Bumi (sebelum 31 Maret 1965 bernama Menteri Perindustrian Dasar dan Pertambangan)	Chaerul Saleh^[16]	2 September 1964	21 Februari 1966
31	Menteri Pertambangan	Armunanto^[16]	8 Mei 1965	21 Februari 1966
32	Menteri Perindustrian Dasar	Hadi Thayeb^[16]	5 Mei 1965	21 Februari 1966
33	Menteri Urusan Veteran dan Demobilisasi	M. Sarbini	2 September 1964	21 Februari 1966
34	Menteri Negara diperbantukan pada Kompartimen Pembangunan	Ahem Erningpradja^[17]	2 September 1964	26 Juli 1965
Menteri Kompartimen Pertanian & Agraria
35	Menteri Koordinator Kompartimen Pertanian dan Agraria	Sadjarwo Djarwonagoro	2 September 1964	21 Februari 1966
36	Menteri Pertanian	Sadjarwo Djarwonagoro	2 September 1964	21 Februari 1966
37	Menteri Perkebunan	Frans Seda	2 September 1964	21 Februari 1966
38	Menteri Kehutanan	Soedjarwo	2 September 1964	21 Februari 1966
39	Menteri Agraria	Rudolf Hermanses	2 September 1964	21 Februari 1966
40	Menteri Pembangunan Masyarakat Desa	Ipik Gandamana	2 September 1964	21 Februari 1966
41	Menteri Pengairan Rakyat	Surachman^[18]	25 Mei 1965	21 Februari 1966
Menteri Kompartimen Pekerjaan Umum & Tenaga^[19]
42	Menteri Koordinator Kompartimen Pekerjaan Umum & Tenaga (sebelum 28 Mei 1965 bernama Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga)	Dadang Suprajogi	2 September 1964	21 Februari 1966
43	Menteri Listrik & Ketenagaan	Setiadi Reksoprodjo	28 Mei 1965	21 Februari 1966
44	Menteri Pengairan Dasar	P.C. Harjasudirdja	28 Mei 1965	21 Februari 1966
45	Menteri Binamarga	Hartawan Wirjodiprodjo	28 Mei 1965	21 Februari 1966
46	Menteri Cipta Karya dan Konstruksi	David Gee Cheng	28 Mei 1965	21 Februari 1966
47	Menteri Jalan Raya Sumatera	Slamet Bratanata	28 Mei 1965	21 Februari 1966
48	Menteri Negara diperbantukan pada Menteri Koordinator Kompartimen Pekerjaan Umum & Tenaga untuk urusan penilaian konstruksi	Sutami	28 Mei 1965	21 Februari 1966
Menteri Kompartimen Perindustrian Rakyat^[20]
49	Menteri Koordinator Kompartimen Perindustrian Rakyat (sebelum 25 Juni 1965 bernama Menteri Perindustrian Rakyat)	Abdul Azis Saleh	2 September 1964	21 Februari 1966
50	Menteri Perindustrian Tekstil	Ashari Danudirdjo	10 Juli 1965	21 Februari 1966
51	Menteri Perindustrian Ringan	M. Jusuf	25 Juni 1965	21 Februari 1966
52	Menteri Perindustrian Kerajinan	Abdul Azis Saleh	25 Juni 1965	21 Februari 1966
53	Menteri diperbantukan pada Menteri Koordinator Kompartimen Perindustrian Rakyat untuk "Berdikari"	Tumpal Dorianus Pardede	25 Juni 1965	21 Februari 1966
Menteri Kompartimen Distribusi
54	Menteri Koordinator Kompartimen Distribusi	Johannes Leimena	2 September 1964	21 Februari 1966
55	Menteri Perdagangan Dalam Negeri	Adam Malik	2 September 1964	31 Maret 1965
55	Menteri Perdagangan Dalam Negeri	Achmad Yusuf^[21]	1 April 1965	21 Februari 1966
56	Menteri Perhubungan Darat, Pos, Telekomunikasi & Pariwisata	Hidajat Martaatmadja	2 September 1964	21 Februari 1966
57	Menteri Perhubungan Udara	R. Iskandar^[22]	2 September 1964	3 April 1965
57	Menteri Perhubungan Udara	Partono^[22]	3 April 1965	21 Februari 1966
58	Menteri Transmigrasi & Koperasi	Achadi	2 September 1964	21 Februari 1966
Menteri Kompartimen Maritim^[23]
59	Menteri Koordinator Kompartimen Maritim	Ali Sadikin	12 Juni 1965	21 Februari 1966
60	Menteri Perhubungan Laut	Ali Sadikin	2 September 1964	21 Februari 1966
61	Menteri Perikanan dan Pengolahan Laut (sebelum 12 Juni 1965 bernama Menteri Perikanan Darat/Laut)	Hamzah Atmohandojo	2 September 1964	21 Februari 1966
62	Menteri Perindustrian Maritim	Mardanus	12 Juni 1965	21 Februari 1966
Menteri Kompartimen Kesejahteraan
63	Menteri Koordinator Kompartimen Kesejahteraan	Muljadi Djojomartono	2 September 1964	21 Februari 1966
64	Menteri Sosial	Rusiah Sardjono	2 September 1964	21 Februari 1966
65	Menteri Kesehatan	Satrio	2 September 1964	21 Februari 1966
Menteri Kompartimen Urusan Agama^[24]
66	Menteri Koordinator Kompartimen Urusan Agama	Sjaifuddin Zuchri	21 Juni 1965	21 Februari 1966
67	Menteri Agama	Sjaifuddin Zuchri	2 September 1964	21 Februari 1966
68	Menteri Urusan Haji	Farid Ma'ruf	21 Juni 1965	21 Februari 1966
69	Menteri Urusan Hubungan Pemerintah dengan Alim Ulama (sebelum 21 Juni 1965 bernama Menteri Penghubung Alim-Ulama)	Abdul Fattah Jasin^[14]	2 September 1964	21 Juni 1965
69		Muhammad Ilyas	21 Juni 1965	21 Februari 1966
70	Menteri Negara diperbantukan pada Menteri Koordinator Kompartimen Urusan Agama	Abdul Fattah Jasin	21 Juni 1965	21 Februari 1966
Menteri Kompartimen Pendidikan & Kebudayaan
71	Menteri Koordinator Kompartimen Pendidikan & Kebudayaan	Prijono	2 September 1964	21 Februari 1966
72	Menteri Pendidikan Dasar & Kebudayaan	Artati Marzuki-Sudirdjo	2 September 1964	21 Februari 1966
73	Menteri Perguruan Tinggi & Ilmu Pengetahuan	Syarif Thayeb	2 September 1964	21 Februari 1966
74	Menteri Olahraga	Maladi	2 September 1964	21 Februari 1966
Menteri Kompartimen Perhubungan Dengan Rakyat
75	Menteri Koordinator Kompartimen Perhubungan Dengan Rakyat	Roeslan Abdulgani	2 September 1964	21 Februari 1966
76	Menteri Penerangan	Achmadi Hadisoemarto	2 September 1964	21 Februari 1966
77	Menteri Penghubung MPRS/DPR/DPA/Front Nasional	W.J. Rumambi	2 September 1964	21 Februari 1966
78	Menteri / Sekretaris Jenderal Front Nasional	Soedibjo	2 September 1964	21 Februari 1966
Menteri-Menteri Negara Penasehat Presiden
79	Menteri Penasehat Presiden / Perdana Menteri Urusan Pengerahan Funds & Forces	Notohamiprodjo	2 September 1964	21 Februari 1966
80	Menteri Negara diperbantukan pada Presiden	Iwa Koesoemasoemantri	2 September 1964	21 Februari 1966
81	Menteri Penasehat Militer Presiden	Soerjadi Soerjadarma	2 September 1964	21 Februari 1966
82	Menteri Penasehat Presiden untuk Urusan Keamanan Dalam Negeri	Soekarno Djojonegoro	2 September 1964	21 Februari 1966
83	Menteri Penasehat Presiden / Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata untuk Urusan Kepolisian	Raden Soemarto^[25]	5 Februari 1965	21 Februari 1966
84	Menteri Negara diperbantukan pada Presiden / Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata	Sri Mulyono Herlambang^[26]	13 Mei 1965	21 Februari 1966
Menteri langsung di bawah Presiden
85	Menteri / Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta	Soemarno Sosroatmodjo^[27]	2 Agustus 1965	21 Februari 1966
86	Menteri / Ketua Lembaga Pertahanan Nasional	Wilujo Puspojudo^[28]	28 April 1965	21 Februari 1966
Pejabat Negara berkedudukan sebagai Wakil Perdana Menteri dan Menteri Koordinator
87	Wakil Perdana Menteri / Ketua MPRS	Chaerul Saleh^[29]	2 September 1964	21 Februari 1966
88	Menteri Koordinator / Ketua DPR-GR	Arudji Kartawinata	2 September 1964	21 Februari 1966
89	Menteri Koordinator / Wakil Ketua I DPA	Sartono	2 September 1964	21 Februari 1966
90	Menteri Koordinator / Wakil Ketua MPRS	Ali Sastroamidjojo	2 September 1964	21 Februari 1966
		Idham Chalid	2 September 1964	21 Februari 1966
		D.N. Aidit^[2]	2 September 1964	22 November 1965
		Wilujo Puspojudo	2 September 1964	21 Februari 1966
Pejabat Negara berkedudukan sebagai Menteri
91	Menteri / Sekretaris Negara	Mohammad Ichsan	2 September 1964	21 Februari 1966
92	Menteri / Sekretaris Presidium Kabinet	Abdul Wahab Surjoadiningrat	2 September 1964	21 Februari 1966
93	Menteri / Wakil Ketua II DPA	Sujono Hadinoto	2 September 1964	21 Februari 1966
94	Menteri / Wakil Ketua DPR-GR	I Gusti Gde Subamia	2 September 1964	21 Februari 1966
		M.H. Lukman^[30]	2 September 1964	15 November 1965
		Mursalin Daeng Mamangung	2 September 1964	21 Februari 1966
		Achmad Sjaichu	2 September 1964	21 Februari 1966
95	Menteri / Pemeriksa Keuangan Agung Muda / Anggota Pimpinan BPK	Sukardan^[31]	17 Maret 1965	21 Februari 1966
		Hans Alexander Pandelaki^[31]	17 Maret 1965	21 Februari 1966
		Mochtar Usman^[31]	17 Maret 1965	21 Februari 1966
		Radius Prawiro^[31]	17 Maret 1965	21 Februari 1966
96	Menteri / Direktur Jenderal Lembaga Tenaga Atom	G.A. Siwabessy^[32]	17 Juni 1965	21 Februari 1966
97	Menteri / Panglima Komando Pelaksana Industri Pesawat Terbang (KOPELAPIP)	Omar Dhani^[11]	24 November 1965	21 Februari 1966

Catatan Kaki dan Referensi

↑ "Salinan arsip". Diarsipkan dari asli tanggal 2007-03-11. Diakses tanggal 2006-12-20.
1 2 Meninggal dunia saat menjabat.
1 2 Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 228 Tahun 1964 tertanggal 9 September 1964, Brigjen TNI Drs. Ahmad Sukendro (Sekretaris Umum KOTOE) dan Ajun Kombes (Pol.) Drs. Bugie Supeno (Kepala Bagian I Komisariat Jakarta Raya) diangkat masing-masing sebagai Menteri Negara diperbantukan kepada Presidium dengan tugas-tugas istimewa. Kemudian, mereka dilantik menjadi Menteri Negara pada 14 September 1964.
↑ Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 1965 tertanggal 31 Maret 1965, Mayjen TNI dr. Ibnu Sutowo diangkat menjadi Menteri Negara diperbantukan pada Presidium dengan tugas membantu Wakil Perdana Menteri III dalam pelaksanaan kebijaksanaan mengenai perindustrian dan pertambangan minyak dan gas bumi disamping jabatannya saat itu sebagai Presiden Direktur Perusahaan Negara "Permina". Ibnu Sutowo dilantik pada 1 April 1965.
↑ Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 180 Tahun 1965 tertanggal 19 Juni 1965, H. Aminuddin Azis diangkat menjadi Menteri Negara diperbantukan pada Presidium Kabinet Dwikora dan dilantik pada 21 Juni 1965.
↑ Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 1965 tertanggal 31 Maret 1965, Adam Malik diangkat menjadi Menteri Koordinator Pelaksanaan Ekonomi Terpimpin yang berada langsung dibawah Presiden / Pemimpin Besar Revolusi dan menerima Instruksi-instruksi melalui Presidium Kabinet Dwikora.
↑ Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1965 tertanggal 10 Februari 1965, seluruh urusan perdagangan luar negeri yang berada di bawah kekuasaan Menteri Perdagangan dipindahkan dibawah kekuasaan Menteri Koordinator Kompartimen Luar Negeri dan Hubungan Ekonomi Luar Negeri, begitu pula alat perlengkapan impor dan ekspor ditempatkan secara fungsionil dan organisatoris dibawah Menteri Koordinator tersebut. Sedangkan nama Kompartimen pun berubah menjadi Kompartimen Luar Negeri, Hubungan Ekonomi Luar Negeri dan Perdagangan Luar Negeri.
↑ Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1965 tertanggal 18 Maret 1965, Brigjen TNI Achmad Yusuf diangkat sebagai Kuasa (Deputy) Menteri Perdagangan Luar Negeri dan dilantik pada 23 Maret 1965.
↑ Menteri/Panglima Angkatan Darat Letjen TNI Ahmad Yani tewas dalam Peristiwa Gerakan 30 September pada 1 Oktober 1965. Sepeninggalnya, tugas-tugas Menpangad dilanjutkan sementara oleh Pranoto Reksosamodra.
↑ Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 302 Tahun 1965 tertanggal 14 Oktober 1965, Mayjen TNI Soeharto diangkat menjadi Menteri/Panglima Angkatan Darat dan dilantik pada 16 Oktober 1965.
1 2 Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 358 Tahun 1965 tertanggal 24 November 1965, Omar Dhani diberhentikan dengan hormat dari jabatannya dan sebagai gantinya diangkat Laksamana Muda (U) Sri Mulyono Herlambang. Omar Dhani kemudian diangkat sebagai Panglima Komando Pelaksana Industri Pesawat Terbang (KOPELAPIP) dengan kedudukan sebagai Menteri berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 369 Tahun 1965 tertanggal 3 Desember 1965. Pada 15 Desember 1965, Sri Mulyono Herlambang dilantik menjadi Menteri / Panglima Angkatan Udara yang baru.
↑ Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 1965 tertanggal 9 Mei 1965, Inspektur Jenderal (Pol.) Soetjipto Danoekoesoemo diberhentikan dengan hormat dari jabatannya. Sebagai gantinya, Brigjen (Pol.) Sutjipto Judodihardjo diangkat menjadi Menteri/Panglima Angkatan Kepolisian dan dilantik pada 13 Mei 1965.
↑ Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 180 Tahun 1965 tertanggal 19 Juni 1965, Kompartimen Keuangan disusun sedemikian rupa, sehingga P.N. Pegadaian, P.N. Arta Jasa, dan Urusan Kas Negara diintegrasikan kedalam Departemen Urusan Bank Sentral, sedangkan Urusan Pembiayaan yang selama ini masuk Departemen Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan disatukan dalam Departemen Urusan Anggaran Negara.
1 2 Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 180 Tahun 1965 tertanggal 19 Juni 1965, Mohammad Hasan dan K.H. Fattah Jasin masing-masing diberhentikan dengan hormat dari jabatannya sebagai Menteri Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan dan Menteri Penghubung Alim Ulama.
1 2 Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 180 Tahun 1965 tertanggal 19 Juni 1965, Brigjen (Pol.) Drs. Hoegeng Imam Santoso dan Soetjipto Soerjo Amidharmo masing-masing diangkat menjadi Menteri Iuran Negara dan Menteri Urusan Perasuransian. Mereka dilantik pada 21 Juni 1965.
1 2 3 Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 1965 tertanggal 31 Maret 1965, Departemen Perindustrian Dasar dan Pertambangan dalam Kompartimen Pembangunan dipecah menjadi 3 departemen, yaitu Departemen Minyak dan Gas Bumi yang dipimpin Dr. Chaerul Saleh, Departemen Pertambangan yang dipimpin Armunanto, dan Departemen Perindustrian Dasar yang dipimpin Hadi Thayeb. Hadi Thayeb dilantik menjadi Menteri Perindustrian Dasar pada 5 Mei 1965, sedangkan Armunanto dilantik menjadi Menteri Pertambangan pada 8 Mei 1965.
↑ Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 219 Tahun 1965 tertanggal 26 Juli 1965, Ahem Erningpradja diberhentikan sebagai Menteri Negara dan pada 2 Agustus 1965 dilantik sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia pada Pemerintah Republik Rakyat Demokrasi Korea berdudukan di Pyongyang.
↑ Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 141 Tahun 1965 tertanggal 25 Mei 1965, Ir. Surachman diangkat sebagai Menteri Pengairan Rakyat pada Kompartimen Pertanian dan Agraria.
↑ Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 141 Tahun 1965 tertanggal 25 Mei 1965, Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga yang semula termasuk dalam Kompartimen Pembangunan, ditingkatkan menjadi Kompartimen Pekerjaan Umum & Tenaga. Menteri-menteri kompartimen ini dilantik pada 28 Mei 1965.
↑ Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187 Tahun 1965 tertanggal 23 Juni 1965, Departemen Perindustrian Rakyat dalam Kompartimen Pembangunan, ditingkatkan menjadi Kompartimen Perindustrian Rakyat. Menteri-menteri kompartimen ini dilantik pada 25 Juni 1965, kecuali Ashari Danudirdjo yang dilantik pada 10 Juli 1965.
↑ Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 1965 tertanggal 31 Maret 1965, Brigjen TNI Achmad Jusuf diangkat menjadi Menteri Perdagangan Dalam Negeri yang termasuk dalam lingkungan Kompartimen Distribusi, dengan catatan bahwa disamping jabatannya sebagai Menteri Perdagangan Dalam Negeri ia tetap menjabat sebagai Kuasa Menteri Perdagangan Luar Negeri. Ia dilantik pada 1 April 1965.
1 2 Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 1965 tertanggal 31 Maret 1965, Laksamana Muda Udara R. Iskandar diberhentikan dengan hormat dari jabatannya sebagai Menteri Perhubungan Udara dan Partono diangkat menjadi Menteri Perhubungan Udara. Pada 3 April 1965, Partono resmi dilantik oleh Presiden Soekarno sebagai Menteri Perhubungan Udara.
↑ Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 156 Tahun 1965 tertanggal 7 Juni 1965, Departemen Perhubungan Laut dalam Kompartimen Distribusi ditingkatkan menjadi Kompartimen Maritim dan Departemen Perikanan Darat/Laut dikeluarkan dari lingkungan Kompartimen Pertanian dan Agraria, yang kemudian dimasukkan ke dalam Kompartimen Maritim dengan nama Departemen Perikanan dan Pengolahan Laut. Menteri-menteri kompartimen ini dilantik pada 12 Juni 1965.
↑ Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 180 Tahun 1965 tertanggal 19 Juni 1965, Departemen Agama dan Departemen Urusan Hubungan Pemerintah dengan Alim Ulama dikeluarkan dari Kompartimen Kesejahteraan dan memasukkannya kedalam lingkungan Kompartimen Urusan Agama. Menteri-menteri kompartimen ini dilantik pada 21 Juni 1965.
↑ Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1965 tertanggal 5 Februari 1965, Soemarto yang merupakan pensiunan Wakil Kepala Kepolisian Negara, diangkat sebagai Penasehat Presiden / Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata untuk Urusan Kepolisian dengan gaji dan penghasilan yang dipersamakan dengan Menteri. Kemudian Soemarto diaktifkan kembali dalam dinas dengan pangkat Komisaris Jenderal Polisi terhitung sejak 12 Juli 1965.
↑ Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 1965 tertanggal 10 Mei 1965, Laksamana Muda (U) H. Sri Mulyono Herlambang diangkat sebagai Menteri Negara diperbantukan pada Presiden / Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan dilantik pada 13 Mei 1965.
↑ Terhitung sejak 14 Juli 1965, kedudukan Gubernur/Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta disamakan dengan kedudukan Menteri (berdasarkan Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1965), dan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 209 Tahun 1965 tertanggal 16 Juli 1965, Mayjen TNI Soemarno Sosroatmodjo diangkat menjadi Gubernur/Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta, disamping tugasnya sebagai Menteri Dalam Negeri. Soemarno dilantik menjadi Menteri / Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta pada 2 Agustus 1965.
↑ Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 1965 tertanggal 28 April 1965, Mayjen TNI Wilujo Puspojudo diangkat sebagai Menteri / Ketua Lembaga Pertahanan Nasional dan lembaga ini langsung dibawah Presiden.
↑ Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 302 Tahun 1964 tertanggal 21 November 1964, Dr. Chaerul Saleh selaku Ketua MPRS berkedudukan sebagai Wakil Perdana Menteri terhitung sejak 27 Agustus 1964.
↑ Pada 15 November 1965, M.H. Lukman diberhentikan dari jabatannya karena seluruh anggota DPR-GR dari PKI telah dibekukan sementara.
1 2 3 4 Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1965 tertanggal 8 Maret 1965, Sukardan, S.H., H.A. Pandelaki, Mochtar Usman, S.H., dan Drs. Radius Prawiro masing-masing diangkat sebagai Pemeriksa Keuangan Agung Muda / Anggota Pimpinan BPK dengan kedudukan Menteri. Mereka dilantik pada 17 Maret 1965.
↑ Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 173 Tahun 1965 tertanggal 17 Juni 1965, Prof. Dr. G.A. Siwabessy selaku Direktur Jenderal Lembaga Tenaga Atom diberikan kedudukan beserta penghasilan-penghasilan lainnya yang dipersamakan dengan Menteri.

Kabinet Pemerintahan Indonesia
Didahului oleh: Kabinet Kerja IV	Kabinet Dwikora I 1964–1966	Diteruskan oleh: Kabinet Dwikora II

l b s Kabinet pemerintahan Indonesia
Era perjuangan kemerdekaan	Presidensial Sjahrir I Sjahrir II Sjahrir III Amir Sjarifuddin I Amir Sjarifuddin II Hatta I Darurat Hatta II
Era demokrasi parlementer	RIS (RI: Susanto · Halim) Natsir Sukiman-Suwirjo Wilopo Ali Sastroamidjojo I Burhanuddin Harahap Ali Sastroamidjojo II Djuanda
Era demokrasi terpimpin	Kerja I Kerja II Kerja III Kerja IV Dwikora I Dwikora II Dwikora III Ampera I Ampera II
Era Orde Baru	Pembangunan I Pembangunan II Pembangunan III Pembangunan IV Pembangunan V Pembangunan VI Pembangunan VII
Era reformasi	Reformasi Pembangunan Persatuan Nasional Gotong Royong Indonesia Bersatu I Indonesia Bersatu II Kerja Indonesia Maju Merah Putih
Lihat pula: Kementerian Indonesia