| ||
|---|---|---|
|
Prakemerdekaan Kebijakan dalam negeri Kebijakan luar negeri Media dan warisan
|
||
,_p7_(3x4_close_cropped).jpg)
Marhaenisme adalah sebuah ideologi politik sosialis yang dicetuskan dan dikembangkan oleh Presiden pertama Indonesia, Soekarno.[1] Ideologi ini dikembangkan dari ide-ide Marxisme yang diterapkan sesuai dengan sifat dan budaya Indonesia, atau secara sederhana dapat digambarkan sebagai "Marxisme yang disesuaikan dengan kondisi Indonesia".[2]
Marhaenisme adalah varian dari Marxisme tetapi menekankan persatuan nasional, budaya, ekonomi kolektivis, dan hak-hak demokrasi dan mengutuk liberalisme dan individualisme. Paham ini didirikan sebagai ideologi antikapitalis dan antiimperialis. Marhaenisme adalah ideologi yang memandu Partai Nasional Indonesia.[3] Ini juga merupakan pengaruh besar pada nasionalisme sayap kiri yang berkembang di negara tetangga, Malaya, seperti yang didukung oleh Parti Kebangsaan Melayu dan kemudian Parti Rakyat yang didirikan oleh Ahmad Boestamam.[4]
Etimologi
Marhaenisme diambil dari seorang petani bernama Marhaen yang hidup di Indonesia dan dijumpai Bung Karno pada tahun 1926-1927.[5] Dalam versi yang berbeda, nama petani yang dijumpai Bung Karno di daerah Bandung, Jawa Barat itu adalah Aen. Dalam dialog antara Bung Karno dengan petani tersebut, selanjutnya disebut dengan panggilan Mang Aen. Petani tersebut mempunyai berbagai faktor produksi sendiri termasuk lahan pertanian, cangkul dan lain-lain yang ia olah sendiri, tetapi hasilnya hanya cukup untuk kebutuhan hidup keluarganya yang sederhana. Kondisi ini kemudian memicu berbagai pertanyaan dalam benak Bung Karno, yang akhirnya melahirkan berbagai dialektika pemikiran sebagai landasan gerak selanjutnya. Kehidupan, kepribadian yang lugu, bersahaja tetapi tetap memiliki semangat berjuang memenuhi kebutuhan hidupnya inilah, maka nama petani tersebut oleh Bung Karno diabadikan dalam setiap rakyat Indonesia yang hidupnya tertindas oleh sistem kehidupan yang berlaku. Sebagai penyesuaian bahasa saja, nama Mang Aen menjadi Marhaen.
Istilah ini untuk pertama kalinya digunakan oleh Soekarno di dalam pleidoinya tahun 1930, Indonesia Menggugat untuk mengganti istilah proletar.[6]
Dalam bukunya "Siapa Menabur Angin Akan Menuai Badai", Kol. (Inf.) Soegiarso Soerojo, seorang perwira intelijen pada masa Orde Baru, menyangsikan bahwa ada petani yang memiliki nama Marhaen, dan memberikan alternatif sumber lain dari nama tersebut, yaitu singkatan dari Marx-Hegel-Engels.[7][8]
Ideologi
Marhaenisme pada esensinya adalah sebuah ideologi perjuangan yang terbentuk dari Sosio-Nasionalisme, Sosio-Demokrasi dan Ketuhanan Yang Berkebudayaan Bung Karno.
Menurut marhaenisme, agar mandiri secara ekonomi dan terbebas dari eksploitasi pihak lain, tiap orang atau rumah tangga memerlukan faktor produksi atau modal. Wujudnya dapat berupa tanah atau mesin/alat. Dalam konteks modern, kendaraan, perangkat teknologi informasi, alat dapur dan barang elektronik bisa saja diberdayakan dengan tepat guna sebagai modal atau faktor produksi. Meskipun tidak besar, kepemilikan modal sendiri ini perlu untuk menjamin kemandirian orang atau rumahtangga itu dalam perekonomian.
Berbeda dengan kapitalisme, modal dalam marhaenisme bukanlah untuk ditimbun atau dilipatgandakan, melainkan diolah untuk mencukupi kebutuhan hidup dan menghasilkan surplus. Petani menanam untuk mencukupi makan keluarganya sendiri, barulah menjual surplus atau kelebihannya ke pasar. Penjahit, perajin atau buruh memproduksi barang yang kelak sebagian akan dipakainya sendiri, walau selebihnya tentu dijual. Idealnya, syarat kecukupan-sendiri ini harus dipenuhi lebih dulu sebelum melayani pasar. Ini artinya ketika buruh, perajin atau petani memproduksi barang yang tak akan dikonsumsinya sendiri, ia cuma bertindak sebagai faktor produksi bagi pihak lain, yang menjadikannya rawan untuk didikte oleh pasar atau dieksploitasi. Secara agregat (keseluruhan) dalam sistem ekonomi marhaenisme, barang yang tidak/belum diperlukan tidak akan diproduksi, sebab setiap orang/rumahtangga tentu memastikan dulu profil dan taraf kebutuhannya sendiri sebelum membuat apapun. Inovasi kelahiran produk baru akan terjadi manakala kebutuhannya sudah konkret betul.
Cara ini mendorong tercapainya efisiensi, sekaligus mencegah pemborosan sumber daya serta sikap konsumtif. Dan karena hanya difungsikan sekadar menghasilkan surplus, modal yang tersedia juga mustahil ditimbun atau diselewengkan untuk menindas tumbuh-kembangnya perekonomian pihak lain.
Marhaenisme yang dimaksud Soekarno bisa dibandingkan dengan formulasi pendekatan teori kewirausahaan yang baru diperkenalkan pada tahun 70-an oleh David McCleland yaitu hampir 50 tahun kemudian. Bedanya, jika McCleland lebih menekankan opsi pada upaya penanaman virus N.ach (Need for Achievement) atau kehendak untuk maju dari kalangan rakyat atau pengusaha kecil, sehingga notabene didominasi oleh pendekatan fungsional, maka pendekatan Soekarno atas marhaen (petani dan pedagang kecil), justru bersifat struktural, yaitu melalui penanaman sikap progresif revolusioner.[6]
Dalam pidato di depan Sidang PBB, 30 September 1960, Sukarno tegas menyatakan, bahwa Pancasila (baca: Marhaenisme) pada hakikatnya adalah sublimasi dari Declaration of Independence (Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat) dan Manifesto of Communism dari Uni Soviet. Artinya Pancasila justru merupakan alternatif ketiga dari kedua kubu yang bertentangan dalam Perang Dingin di antara Blok Barat dengan Blok Timur saat itu. Secara ideologis, pemikiran Soekarno mirip sekali dengan apa yang dirumuskan oleh Anthony Giddens 20 tahun kemudian, sebagai The Third Way.[6]
Lihat pula
|
|
Bacaan lanjutan
- Soekarno. (2000). Marhaenisme. Promedia.
- Saksono, Ignatius Gatut. (2008) Marhaenisme Bung Karno. Rumah Belajar Yabinkas.
- Pour, Julius. (2010). Gerakan 30 September: pelaku, pahlawan & petualang.
- Soerojo, Soegiarso. (1988). Siapa Menabur Angin Akan Menuai Badai.
Referensi
- ↑ Dictionary of the modern politics of South-East Asia
- ↑ Rocamora, J. Eliseo (Oktober 1970). "The Partai Nasional Indonesia, 1963–1965". Indonesia. 10 (10): 143–181. doi:10.2307/3350638. hdl:1813/53493. JSTOR 3350638.
{{cite journal}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link) - ↑ The Transition to Guided Democracy: Indonesian Politics, 1957-1959
- ↑ Teo Lee Ken (Apr 2018). "Liberational Justice in the Political Thought of Ahmad Boestamam". Southeast Asian Studies. 7 (1). Kyoto University: 68-9. doi:10.20495/seas.7.1_65.
{{cite journal}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link) - ↑ Soekarno menurut pengakuannya saat memberikan kuliah tentang Shaping and Reshaping Indonesia di Bandung, 3 Juli 1957
- 1 2 3 "Marhaenisme Pancasila". Diarsipkan dari asli tanggal 2019-05-06. Diakses tanggal 2014-01-21.
- ↑ Pour 2010, h. 457
- ↑ Soerojo 1988
