Partai Indonesia | |
|---|---|
| Singkatan | Partindo |
| Ketua umum | Sartono |
| Dibentuk | April 1931, Agustus 1958 |
| Dibubarkan | 1936, 1966 |
| Didahului oleh | Partai Nasional Indonesia |
| Surat kabar | Bintang Timur |
| Keanggotaan (1933) | 20.000 |
| Ideologi | Nasionalisme |
Partai Indonesia atau disingkat Partindo adalah salah satu partai politik yang pernah ada di Indonesia. Pendirian partai ini merupakan hasil keputusan Sartono sewaktu ia menjabat ketua PNI-Iama menggantikan Soekarno yang ditangkap pemerintah Belanda tahun 1929. Sartono membubarkan PNI dan membentuk Partindo.
Tujuan pokok Partindo sama dengan PNI-Lama, yaitu mencapai Indonesia merdeka dengan menjalankan politik non-kooperasi terhadap pemerintahan Belanda. Tindakan Sartono ini mendapat reaksi keras dari anggota PNI-Lama, di antaranya Hatta dan Sutan Sjahrir, serta golongan yang tidak menyetujui dengan pembubaran ini. Mereka membentuk Golongan Merdeka dan menjadi organisasi baru bernama Pendidikan Nasional Indonesia (PNI-Baru). Partindo dan PNI-Baru bersaing dalam memperoleh simpati rakyat.[1]
Partindo meneruskan kegiatan politik setelah pembubaran PNI pada 1931. Sartono memimpin pembentukan partai tersebut dan mengharapkan anggota PNI bergabung kembali dalam wadah baru. Pendirian Partindo diumumkan pada 1 Mei 1931 dengan tujuan membentuk Republik Indonesia yang merdeka melalui persatuan bangsa dalam perjuangan kebangsaan.[2]
Tujuan dan asas politik
Dalam pidato kongresnya, Sartono menjelaskan bahwa perjuangan Partindo didasarkan pada penentuan nasib sendiri, kebangsaan, kemampuan menolong diri sendiri, dan demokrasi. Partai tersebut ditujukan bagi berbagai lapisan masyarakat. Kemerdekaan penuh menjadi tujuan politiknya, sedangkan persatuan bangsa dipandang sebagai syarat untuk mewujudkan tujuan tersebut.[2]
Partindo melanjutkan corak perjuangan nonkooperatif setelah pembubaran PNI. Organisasi ini dibentuk sebagai partai sekuler dengan penolakan terhadap kerja sama politik dengan pemerintah kolonial. Pembentukan wadah baru melalui kongres luar biasa yang diadakan Sartono menghubungkan perubahan organisasi dengan keberlanjutan tujuan kemerdekaan yang sebelumnya diperjuangkan PNI.[2]
Marhaenisme dalam kongres
Pada kongres Partindo pada Juli 1933, Soekarno memperjelas konsep Marhaenisme dalam perjuangan partai. Konsep yang dikemukakannya menempatkan pembelaan terhadap rakyat kecil sebagai dasar perjuangan. Kesejahteraan dan keadilan sosial bagi marhaen menjadi bagian dari tujuan yang hendak dicapai, sehingga pembahasan kemerdekaan disertai perhatian terhadap keadaan sosial masyarakat.[2]
Dalam pembahasan tersebut, Soekarno membedakan pendekatannya dari analisis kelas yang digunakan PNI Pendidikan. Ia memilih penekanan pada pembelaan rakyat kecil. Perbedaan ini merupakan bagian dari perdebatan strategi di antara organisasi yang berkembang setelah pembubaran PNI, dengan Partindo menempatkan Marhaenisme dalam pembahasan politik kongresnya.[2]
Pembatasan kegiatan dan pembubaran
Pemerintah kolonial mengawasi kegiatan Partindo dan membatasi ruang geraknya. Pada 1933, pegawai negeri dilarang menjadi anggota partai. Soekarno ditangkap pada 1 Agustus 1933 dan kemudian diasingkan ke Ende di Flores. Pembatasan terhadap pertemuan mempersempit kesempatan partai untuk menjalankan kegiatan secara terbuka. Dalam keadaan tersebut, tulisan di surat kabar menjadi sarana yang digunakan untuk menyampaikan pembelaan terhadap tindakan pemerintah.[2]
Tekanan terhadap Partindo berlanjut setelah penangkapan dan pengasingan Soekarno. Kongres yang direncanakan pada 30-31 Desember 1934 dilarang oleh pemerintah. Untuk mengurangi tekanan, Partindo keluar dari PPPKI. Namun, langkah itu tidak menghentikan pembatasan pemerintah terhadap partai. Partindo tetap melanjutkan kegiatannya selama ruang gerak masih tersedia, lalu membubarkan diri pada 18 November 1936.[2]
Kegiatan bekas pemimpin Partindo berlanjut melalui pembentukan Gerindo di Jakarta pada 24 Mei 1937. Di antara pemimpinnya terdapat A. K. Gani, Mohammad Yamin, dan Sartono. Gerindo mengambil asas kooperasi dan memperbolehkan anggotanya duduk dalam badan perwakilan.[2]
Referensi
 | Artikel bertopik partai politik ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya. |
 | Artikel bertopik sejarah Indonesia ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya. |