Kabinet Indonesia

Kabinet Republik Indonesia

Petahana: Kabinet Merah Putih
Garuda Pancasila
Kabinet Merah Putih (2024)
Informasi Kabinet
Dibentuk	2 September 1945 (81 tahun lalu) (1945-09-02)
Jenis	Lembaga negara
Kantor pusat	Sekretariat Kabinet, Jakarta
Kabinet eksekutif	Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia
Dasar hukum	Pasal 17 Undang-Undang Dasar 1945
Situs web	www.setkab.go.id

Artikel ini adalah bagian dari seri
Politik dan Ketatanegaraan Republik Indonesia (Negara Kesatuan Republik Indonesia)
Hukum
Ideologi Pancasila
Konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Peraturan Perundang-Undangan Ketetapan MPR (Tap MPR) Undang-Undang (UU) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Peraturan Pemerintah (PP) Peraturan Presiden (Perpres) Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kabupaten/Kota
Hirarki Lembaga Negara Organ Lapis Pertama Organ Lapis Kedua Organ Lapis Ketiga
Pemerintahan Pusat
Legislatif Majelis Permusyawaratan Rakyat Ketua: Ahmad Muzani (Gerindra) Dewan Perwakilan Rakyat Ketua: Puan Maharani (PDI-P) Dewan Perwakilan Daerah Ketua: Sultan Bachtiar Najamudin (Independen)
Eksekutif Presiden Indonesia Prabowo Subianto Djojohadikusumo (Gerindra) Riwayat Wakil Presiden Indonesia Gibran Rakabuming Raka (Independen) Riwayat Kabinet Petahana: Merah Putih Menteri Pejabat setingkat menteri
Yudikatif Mahkamah Agung Ketua: Sunarto Mahkamah Konstitusi Ketua: Suhartoyo Komisi Yudisial Ketua: Amzulian Rifai Badan peradilan (di bawah Mahkamah Agung) Peradilan umum Peradilan agama Peradilan tata usaha negara Peradilan militer Khusus: Pengadilan khusus
Lembaga Lain Badan Pemeriksa Keuangan Ketua: Isma Yatun Lembaga menurut UUD secara implisit Dewan Pertimbangan Presiden Komisi Pemilihan Umum Bank Indonesia Alat Negara Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Angkatan Laut Angkatan Udara Kepolisian Negara Republik Indonesia
Pemerintahan Daerah
Pembagian Administratif Provinsi Khusus: Daerah Khusus Daerah Istimewa Daftar: Umum Ibu Kota Lambang IPM PDRB Titik Tertinggi Kabupaten Kota Khusus: Kabupaten administrasi Kota administrasi Daftar: Umum Provinsi Lambang Hanya Kabupaten Waktu Pembentukan Hanya Kota Provinsi Luas Wilayah Jumlah Penduduk Kepadatan Penduduk Hari Jadi Wilayah Metropolitan Kecamatan Desa/kelurahan Daftar Istilah Khusus
Kepala Daerah Gubernur Daftar: Petahana Riwayat Wakil gubernur Riwayat Bupati Daftar: Riwayat Wakil bupati Riwayat Wali Kota Daftar: Riwayat Wakil wali kota Riwayat
Legislatif Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daftar Kabupaten/Kota Daftar
Politik Praktis
Pemilihan Umum Pemilihan Legislatif 2029 2024 2019 2014 2009 2004 1999 1997 1992 1987 1982 1977 1971 1955 Pemilihan Presiden 2029 2024 2019 2014 2009 2004 Tak langsung: 1999 1998 1993 1988 1983 1978 1973 1968 1963 1945
Pemilihan Lokal Pemilihan Legislatif Daerah 1957–1958 Pemilihan Kepala Daerah 2029 2024 2020 2018 2017 2015 2013 2012 2011 2010 2008 2007 2006 2005 Undang-Undang Daerah Pemilihan
Partai Politik Daftar partai Pemimpin partai Tokoh Partai Komposisi dalam DPR Koalisi Sayap Pemuda Partai yang Bubar
Kebijakan luar negeri
Hubungan internasional Bilateral (negara individu) Multilateral Keanggotaan: ASEAN PBB APEC G20 Nonblok WTO BRICS Kerja sama: Uni Eropa
Perwakilan Diplomatik Dari Indonesia Lengkap Kedutaan Besar Konsulat Jenderal Konsulat Untuk Indonesia Lengkap Kedutaan Besar Konsuler di Surabaya
PortalIndonesia PortalPolitik Negara lainnya Atlas
l b s

Kabinet Indonesia (biasanya disebut sebagai Kabinet Presiden atau disederhanakan sebagai Kabinet) adalah bagian dari cabang eksekutif dalam pemerintahan Indonesia. Kabinet terdiri atas para menteri dan pejabat lainnya yang ditunjuk dan diberhentikan oleh Presiden Indonesia. Anggota kabinet berfungsi sebagai pejabat yang membantu presiden dalam melaksanakan tugasnya.

Indonesia telah mempunyai puluhan kabinet sejak proklamasi kemerdekaan Indonesia tahun 1945. Ketika Soekarno menjabat sebagai presiden, masa jabatan kabinet tidak tetap dan banyak terjadi perombakan kabinet. Sejak masa Orde Baru, hampir semua masa jabatan kabinet menjabat selama lima tahun, mengikuti masa jabatan Presiden Indonesia. Pada umumnya, kabinet diberi nama pada saat awal pembentukannya. Kabinet saat ini bernama Kabinet Merah Putih di bawah pimpinan Presiden Prabowo Subianto.

Sejarah

Konsep kabinet pemerintahan tidak disebutkan secara eksplisit dalam Undang-Undang Dasar 1945 sehingga kabinet pemerintahan Indonesia sejak 14 November 1945 adalah hasil dari konvensi administrasi. Ada dua jenis kabinet dalam sejarah Indonesia, yaitu kabinet presidensial dan kabinet parlementer. Dalam kabinet presidensial, presiden bertanggung jawab atas kebijakan pemerintah sebagai kepala negara dan pemerintahan, serta memimpin sebuah kabinet; pada kabinet parlementer, kabinet melaksanakan kebijakan pemerintah dan bertanggung jawab kepada legislatif.^[1]

Pada tanggal 27 Desember 1949, Belanda mengakui kedaulatan Republik Indonesia Serikat (RIS). Di bawah Konstitusi Federal tahun 1949, RIS memiliki kabinet parlementer sebagai menteri yang bertanggung jawab atas kebijakan pemerintah. Dengan kembali ke negara kesatuan Indonesia pada bulan Agustus 1950, sistem kabinet parlementer dipertahankan karena adanya perjanjian antara pemerintah RIS dan Republik Indonesia (konstituen RIS). Pasal 83 Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950 menyatakan bahwa menteri memiliki tanggung jawab penuh untuk kebijakan pemerintah. Selama sembilan tahun berikutnya, ada tujuh kabinet yang memiliki antara 18 dan 25 anggota.^[2]

Pada 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret yang membatalkan UUD 1950 dan mengembalikan konstitusi negara ke UUD 1945. Kabinet yang ada dibubarkan dan sistem demokrasi terpimpin diberlakukan. Sebuah kabinet baru dibentuk tak lama kemudian. Pada masa ini, presiden merangkap sebagai perdana menteri, sedangkan DPRS dan MPRS beralih fungsi dari legislatif ke eksekutif. Pada tahun-tahun terakhir kepemimpinan presiden Sukarno, jumlah kabinet membesar, yang pada puncaknya memiliki lebih dari 100 menteri.

Pada masa Orde Baru di bawah Presiden Soeharto, kabinet yang dibentuk memiliki anggota yang lebih sedikit. Sejak tahun 1968 sampai 1998, kabinet bekerja untuk masa jabatan selama lima tahun. Setelah jatuhnya Soeharto dan dimulainya era Reformasi, sistem kabinet presidensial tetap dipertahankan.^[3]

Hingga akhir 2009, seorang menteri dalam kabinet memimpin sebuah departemen maupun kementerian negara. Pada November 2009, semua lembaga pemerintah yang bernama "departemen" diubah dan diseragamkan menjadi "kementerian" melalui Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009.^[4]

Daftar kabinet

Kabinet petahana

Kabinet petahana Indonesia saat ini adalah Kabinet Merah Putih yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto, dibantu oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Kabinet ini menjabat sejak 21 Oktober 2024. Untuk rincian mengenai pergantian pejabat yang pernah menjabat pada kabinet ini, lihat artikel utama.

Daftar ini mengurutkan para menteri berdasarkan urutan:

1. Menteri Koordinator^[5] (Pasal 14 UU Kementerian Negara 2008);
2. Menteri yang nomenklatur kementeriannya secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945^[5] (dalam negeri, luar negeri, pertahanan) (Pasal 4 ayat 2 [a] 12 UU Kementerian Negara 2008);
3. Menteri yang membidangi urusan pemerintahan absolut (politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, agama)^[6] (Pasal 10 ayat 1 UU Pemerintahan Daerah 2014);
4. Menteri yang ruang lingkupnya disebutkan dalam UUD 1945 (agama, hukum, keuangan, keamanan, hak asasi manusia, pendidikan, kebudayaan, kesehatan, sosial, ketenagakerjaan, industri, perdagangan, pertambangan, energi, pekerjaan umum, transmigrasi, transportasi, informasi, komunikasi, pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, kelautan, dan perikanan)^[5] (Pasal 4 ayat 2 [b] 5 ayat 2 UU Kementerian Negara 2008);
5. Menteri yang membidangi urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah (perencanaan pembangunan nasional, aparatur negara, kesekretariatan negara, badan usaha milik negara, pertanahan, kependudukan, lingkungan hidup, ilmu pengetahuan, teknologi, investasi, koperasi, usaha kecil dan menengah, pariwisata, pemberdayaan perempuan, pemuda, olahraga, perumahan, dan pembangunan kawasan atau daerah tertinggal)^[5] (Pasal 4 ayat 2 [c] 5 ayat 3 UU Kementerian Negara 2008);
6. Pejabat lain yang setingkat dengan Menteri dan ruang lingkup kerjanya secara tegas disebutkan oleh UUD 1945 dan/atau diatur oleh Undang-Undang.

Menteri Koordinator

Jabatan (Peraturan perundang-undangan yang mengatur)	Pejabat petahana	Mulai menjabat	Kementerian dan/atau LPNK yang dikoordinasikan
Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Peraturan Presiden Nomor 141 Tahun 2024 Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024	Dudung Abdurachman	1 Oktober 2026	Kementerian Dalam Negeri Kementerian Luar Negeri Kementerian Pertahanan Kementerian Komunikasi dan Digital Kejaksaan Agung Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia Kepolisian Negara Republik Indonesia
Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2024 Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024	Yusril Ihza Mahendra	21 Oktober 2024	Kementerian Hukum Kementerian Hak Asasi Manusia Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Peraturan Presiden Nomor 143 Tahun 2024 Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024	Airlangga Hartarto	21 Oktober 2024	Kementerian Perdagangan Kementerian Ketenegakerjaan Kementerian Pariwisata Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara
Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Peraturan Presiden Nomor 144 Tahun 2024 Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024	Sugiono	1 Oktober 2026	Kementerian Kesehatan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan, Tinggi, Sains, dan Teknologi Kementerian Kebudayaan Kementerian Agama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Kementerian Pemuda dan Olahraga Kementerian Haji dan Umrah
Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2024 Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024	Agus Harimurti Yudhoyono	21 Oktober 2024	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kementerian Pekerjaan Umum Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kementerian Perhubungan Kementerian Transmigrasi
Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Peraturan Presiden Nomor 146 Tahun 2024 Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024	Muhaimin Iskandar	21 Oktober 2024	Kementerian Sosial Kementerian Pelindungan Pekerja Migran/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Kementerian Koperasi Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Dewan Jaminan Sosial Nasional Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
Kementerian Koordinator Bidang Pangan Peraturan Presiden Nomor 147 Tahun 2024 Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024	Zulkifli Hasan	21 Oktober 2024	Kementerian Pertanian Kementerian Kehutanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Badan Pangan Nasional Badan Gizi Nasional
Kementerian Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi	Bahlil Lahadalia	1 Oktober 2026	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal Kementerian Perindustrian

Menteri Negara

Jabatan (Peraturan perundang-undangan yang mengatur)	Pejabat petahana	Mulai menjabat
Kementerian Dalam Negeri Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015	Tito Karnavian	21 Oktober 2024
Kementerian Luar Negeri Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2020	Arrmanatha Christiawan Nasir	1 Oktober 2026
Kementerian Pertahanan Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2015	Sjafrie Sjamsoeddin	21 Oktober 2024
Kementerian Keuangan Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020	Suahasil Nazara	14 September 2026
Kementerian Hukum Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024	Supratman Andi Agtas	21 Oktober 2024
Kementerian Hak Asasi Manusia Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024	Natalius Pigai	21 Oktober 2024
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024	Agus Andrianto	21 Oktober 2024
Kementerian Agama Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015	Nasaruddin Umar	21 Oktober 2024
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2019 Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024	Abdul Mu'ti	21 Oktober 2024
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2019 Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024	Brian Yuliarto	19 Februari 2025
Kementerian Kebudayaan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2019 Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024	Fadli Zon	21 Oktober 2024
Kementerian Kesehatan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015	Budi Gunadi Sadikin	21 Oktober 2024
Kementerian Sosial Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015	Saifullah Yusuf	21 Oktober 2024
Kementerian Ketenagakerjaan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2020	Yassierli	21 Oktober 2024
Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024 Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2019	Mukhtarudin	8 September 2025
Kementerian Perindustrian Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2020	Muhammad Sarmuji	1 Oktober 2026
Kementerian Perdagangan Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015	Budi Santoso	21 Oktober 2024
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 Nomor 105 Tahun 2016	Bahlil Lahadalia	21 Oktober 2024
Kementerian Pekerjaan Umum Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024	Dody Hanggodo	21 Oktober 2024
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024	Maruarar Sirait	21 Oktober 2024
Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2020 Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024	Yandri Susanto	21 Oktober 2024
Kementerian Transmigrasi Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2020 Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024	Iftitah Sulaiman Suryanagara	21 Oktober 2024
Kementerian Perhubungan Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015	Dudy Purwagandhi	21 Oktober 2024
Kementerian Komunikasi dan Digital Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2015 Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024	Meutya Hafid	21 Oktober 2024
Kementerian Pertanian Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015	Amran Sulaiman	21 Oktober 2024
Kementerian Kehutanan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024	Raja Juli Antoni	21 Oktober 2024
Kementerian Lingkungan Hidup Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024	Jumhur Hidayat	27 April 2026
Kementerian Kelautan dan Perikanan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015	Sakti Wahyu Trenggono	21 Oktober 2024
Kementerian Sekretariat Negara Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2020	Prasetyo Hadi	21 Oktober 2024
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015	Rachmat Pambudy	21 Oktober 2024
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2015	Rini Widyantini	21 Oktober 2024
Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020	Nusron Wahid	21 Oktober 2024
Kementerian Koperasi Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2020 Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024	Ferry Juliantono	8 September 2025
Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2020 Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024	Maman Abdurrahman	21 Oktober 2024
Kementerian Pariwisata Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2019 Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024	Widiyanti Putri	21 Oktober 2024
Kementerian Ekonomi Kreatif Badan Ekonomi Kreatif Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2019 Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024	Teuku Riefky Harsya	21 Oktober 2024
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020	Arifah Choiri Fauzi	21 Oktober 2024
Kementerian Pemuda dan Olahraga Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2020	Erick Thohir	17 September 2025
Kementerian Investasi dan Hilirisasi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2012 Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2020	Rosan Roeslani	21 Oktober 2024
Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024 Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2010	Wihaji	21 Oktober 2024
Kementerian Haji dan Umrah Peraturan Presiden Nomor 154 Tahun 2024	Mochamad Irfan Yusuf	8 September 2025

Pejabat setingkat menteri

Jabatan (Peraturan perundang-undangan yang mengatur)	Pimpinan petahana	Mulai menjabat
Kejaksaan Agung Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 Nomor 29 Tahun 2016	ST Burhanuddin	23 Oktober 2019
Tentara Nasional Indonesia Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2019	Agus Subiyanto	22 November 2023
Kepolisian Negara Republik Indonesia Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 Nomor 5 Tahun 2017	Suyudi Ario Seto	1 Oktober 2026
Kepala Staf Kepresidenan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2019	Listyo Sigit Prabowo	1 Oktober 2026
Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia	Syahganda Nainggolan	2 Oktober 2026
Dewan Ekonomi Nasional Keputusan Presiden No. 139/P tahun 2024	Luhut Binsar Pandjaitan	21 Oktober 2024
Kepala Badan Siber dan Sandi Negara Keputusan Presiden 28/P Tahun 2025	Nugroho Sulistyo Budi	19 Februari 2025
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Keputusan Presiden No. 28/P Tahun 2025	Muhammad Yusuf Ateh	19 Februari 2025
Badan Pusat Statistik Keputusan Presiden No. 28/P Tahun 2025	Amalia Adininggar Widyasanti	19 Februari 2025
Badan Karantina Indonesia Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2023	Abdul Kadir Karding	27 April 2026

Lihat pula

• Kementerian Indonesia
• Daftar Presiden Indonesia
• Daftar Perdana Menteri Indonesia
• Daftar Ibu dan Bapak Negara Indonesia
• Kabinet
• Pemimpin wanita di Indonesia
• Rekor di kabinet Indonesia

Referensi

Pranala luar

• (Indonesia) Profil Kabinet Indonesia

l b s Kabinet pemerintahan Indonesia
Era perjuangan kemerdekaan	Presidensial Sjahrir I Sjahrir II Sjahrir III Amir Sjarifuddin I Amir Sjarifuddin II Hatta I Darurat Hatta II
Era demokrasi parlementer	RIS (RI: Susanto · Halim) Natsir Sukiman-Suwirjo Wilopo Ali Sastroamidjojo I Burhanuddin Harahap Ali Sastroamidjojo II Djuanda
Era demokrasi terpimpin	Kerja I Kerja II Kerja III Kerja IV Dwikora I Dwikora II Dwikora III Ampera I Ampera II
Era Orde Baru	Pembangunan I Pembangunan II Pembangunan III Pembangunan IV Pembangunan V Pembangunan VI Pembangunan VII
Era reformasi	Reformasi Pembangunan Persatuan Nasional Gotong Royong Indonesia Bersatu I Indonesia Bersatu II Kerja Indonesia Maju Merah Putih
Lihat pula: Kementerian Indonesia

l b s Kementerian Indonesia
Daftar (termasuk logo-logonya)
Kementerian	Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dalam Negeri Luar Negeri Pertahanan Komunikasi dan Digital Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Hukum Hak Asasi Manusia Imigrasi dan Pemasyarakatan Koordinator Bidang Perekonomian Ketenagakerjaan Perindustrian Perdagangan Pariwisata Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Agama Pendidikan Dasar dan Menengah Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Kebudayaan Kesehatan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Pemuda dan Olahraga Haji dan Umrah Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agraria dan Tata Ruang Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Transmigrasi Perhubungan Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Sosial Pelindungan Pekerja Migran Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Koperasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Ekonomi Kreatif Koordinator Bidang Pangan Pertanian Kehutanan Kelautan dan Perikanan Lingkungan Hidup Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Energi dan Sumber Daya Mineral Investasi dan Hilirisasi Kementerian yang tidak dikoordinasikan kementerian koordinator Sekretariat Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Perencanaan Pembangunan Nasional Keuangan
Lembag Setingkat Kementerian	Kejaksaan Agung Tentara Nasional Indonesia Kepolisian Negara Republik Indonesia Badan Intelijen Negara Kantor Staf Presiden Badan Komunikasi Pemerintah Dewan Ekonomi Nasional Badan Siber dan Sandi Negara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Badan Pusat Statistik Otorita Ibu Kota Nusantara

l b s Topik Indonesia
Sejarah Nusantara (pra-Indonesia)	Garis waktu Prasejarah Kerajaan Hindu-Buddha Kerajaan Islam Kerajaan Kristen Era kolonial Portugis Era VOC Era Hindia Belanda Era pendudukan Jepang
Sejarah Indonesia	Sejarah nama Proklamasi Era transisi Revolusi nasional KMB Pengakuan Belanda Era RIS Era demokrasi liberal Dekret Presiden 5 Juli 1959 Pemilihan Umum 1955 Era demokrasi terpimpin Politik Mercusuar Trikora Konfrontasi ke Malaysia G30S Era orde baru Supersemar Pendudukan di Timor Timur Gerakan 1998 Era reformasi Referendum Timor Timur
Geografi	Air terjun Bendungan dan waduk Danau Pegunungan Gunung berapi Pulau dan kepulauan menurut provinsi abjad A-L M-Z Perairan Laut Pantai Selat Sungai Teluk Tanjung Tempat Titik-titik garis pangkal Wilayah
Politik dan pemerintahan	Ibu kota negara Lembaga negara Pemerintah Presiden Kementerian MPR DPR DPD Kekuasaan kehakiman MA MK KY BPK Perwakilan di luar negeri Kepolisian Militer Administratif (Provinsi Kabupaten/kota Kecamatan dan kelurahan/desa) Hubungan luar negeri Hukum Undang-undang Pemilu Partai politik Kewarganegaraan
Ekonomi	APBN APBD Bank Pasar modal IDX JFX Pariwisata Pertanian dan perkebunan Perusahaan BUMN Sains dan teknologi Transportasi Penerbangan Perkeretaapian
Demografi	Suku bangsa Bahasa nasional Bahasa daerah Agama Nama orang Tokoh Kesehatan Kesehatan hewan Pelayanan kesehatan Pendidikan Olahraga
Budaya	Seni Film Tari Sastra Musik Lagu Teater Bela diri Masakan Mitologi Permainan tradisional Busana daerah Arsitektur Bandar udara Pelabuhan Stasiun kereta api Terminal Pembangkit listrik Warisan Budaya UNESCO Wayang Batik Keris Angklung Tari Saman Noken
Simbol	Sang Saka Merah Putih Garuda Pancasila Ibu Pertiwi Nusantara
Flora dan fauna	Fauna Indonesia Binatang endemik Identitas nasional dan regional Flora Indonesia Tumbuhan endemik Identitas nasional dan regional Burung endemik Ikan Mamalia Reptil Cagar alam Suaka margasatwa Taman nasional Terumbu karang
Lainnya	Media Telekomunikasi Internet Permainan video Penyiaran Televisi Terestrial Berlangganan Radio Tanda kehormatan Kode pos Kode telepon Kode kendaraan Hari penting
Garis besar • Portal

Basis data pengawasan otoritas	Yale LUX