Minggu, 20 September 2026
11:34 WIB
TERKINI
Cek Fakta Kiat Cerdas Deteksi Hoaks: Hindari Jebakan Berita Palsu di Media Sosial Cek Fakta Waspada! Penipuan Undian Berhadiah Catut Nama BNI Kembali Marak Climate BMKG Ungkap Potensi Hujan Lebat Landa Sejumlah Wilayah Indonesia Pekan Ini Moto Gp Veda Ega Peringkat 16 FP2 Moto3 Austria, Hakim Danish Tembus Empat Besar Moto Gp Drama Kualifikasi Moto3 Austria: Veda Ega ke-19, Uriarte Pecahkan Rekor Hukum Selebgram JP Terjerat Vape Narkoba: Stres Picu Konsumsi Etomidate Golongan II Arsip Mengenang Multatuli: Kisah 84 Hari yang Mengukir Sejarah Lebak Arsip Max Havelaar di Sekolah Belanda: Antara Pedoman dan Kebebasan Memilih Megapolitan Aroma Tak Sedap Ganggu Pejalan Kaki Dekat Halte IRTI Monas Tren Trump Larang CNN, MS NOW, Politico dari Gedung Putih: Konflik Media Memuncak Cek Fakta Kiat Cerdas Deteksi Hoaks: Hindari Jebakan Berita Palsu di Media Sosial Cek Fakta Waspada! Penipuan Undian Berhadiah Catut Nama BNI Kembali Marak Climate BMKG Ungkap Potensi Hujan Lebat Landa Sejumlah Wilayah Indonesia Pekan Ini Moto Gp Veda Ega Peringkat 16 FP2 Moto3 Austria, Hakim Danish Tembus Empat Besar Moto Gp Drama Kualifikasi Moto3 Austria: Veda Ega ke-19, Uriarte Pecahkan Rekor Hukum Selebgram JP Terjerat Vape Narkoba: Stres Picu Konsumsi Etomidate Golongan II Arsip Mengenang Multatuli: Kisah 84 Hari yang Mengukir Sejarah Lebak Arsip Max Havelaar di Sekolah Belanda: Antara Pedoman dan Kebebasan Memilih Megapolitan Aroma Tak Sedap Ganggu Pejalan Kaki Dekat Halte IRTI Monas Tren Trump Larang CNN, MS NOW, Politico dari Gedung Putih: Konflik Media Memuncak
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia

badan kementerian di Indonesia

Kementerian Kesehatan
Republik Indonesia
250px-Logo_Kementerian_Kesehatan_Republik_Indonesia_%282024_rev%29.svg.png?utm_source=id.wikipedia.org&utm_campaign=parser&utm_content=thumbnail
250px-Gedung_Kementerian_Kesehatan_Republik_Indonesia_%28Kemenkes%2C_2024%29.jpg?utm_source=id.wikipedia.org&utm_campaign=parser&utm_content=thumbnail
Gedung kantor Kemenkes (2024)
Gambaran umum
DibentukAgustus 19, 1945;81 tahun lalu (1945-08-19)
Dasar hukum pendirian
  • Peraturan Presiden Nomor 161 Tahun 2024 Kementerian Kesehatan[1]
  • Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan
Bidang tugasKesehatan
Alokasi APBN
  • Rp130,4 triliun (2024)
  • Rp105,65 triliun (2025)[2]
    Rp19,6 triliun (Efisiensi)
    Rp86,1 triliun (APBN 2025)[3]
Susunan organisasi
MenteriBudi Gunadi Sadikin
Wakil Menteri
Sekretaris JenderalKunta Wibawa Dasa Nugraha
Inspektur JenderalMurti Utami
Direktur Jenderal
Kesehatan Primer dan KomunitasMaria Endang Sumiwi
Pencegahan dan Pengendalian PenyakitYudhi Pramono (Plt.)
Kesehatan LanjutanAzhar Jaya
Farmasi dan Alat KesehatanLucia Rizka Andalusia
Sumber Daya Manusia KesehatanYuli Farianti
Kepala Badan
Kebijakan Pembangunan KesehatanAsnawi Abdullah
Staf Ahli
Bidang Ekonomi KesehatanBayu Teja Muliawan
Bidang Teknologi KesehatanSetiaji
Bidang Hukum KesehatanSundoyo
Bidang Politik dan Globalisasi KesehatanBonanza Perwira Taihitu
LPNK yang dikoordinasikan
Badan Pengawas Obat dan Makanan
Alamat
Kantor pusatJalan H.R. Rasuna Said Blok X.5 Kav. 4-9
Jakarta Selatan 12950
DKI Jakarta, Indonesia
Situs webwww.kemkes.go.id
Kantor pusat
osm-intl,15,a,a,323x200.png?lang=id&domain=id.wikipedia.org&title=Kementerian_Kesehatan_Republik_Indonesia&revid=29695677&groups=_25b8fe7df0712c6e3ff0aafb9e283f63e1b80e95&parser=parsoidKoordinat: 6°13′49.368″S 106°49′57.184″E / 6.23038000°S 106.83255111°E / -6.23038000; 106.83255111
Jalan H.R. Rasuna Said Blok X.5 Kav. 4-9
Jakarta Selatan 12950
DKI Jakarta, Indonesia
Situs web
www.kemkes.go.id
Facebook: KementerianKesehatanRI X: KemenkesRI Instagram: kemenkes_ri Tiktok: kemenkesri Youtube: UCWBnPaPlVx2_h7Kdva52AYg Modifica els identificadors a Wikidata

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (disingkat Kemenkes RI) adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan kesehatan. Kementerian Kesehatan berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden. Kementerian Kesehatan dipimpin oleh seorang Menteri Kesehatan (Menkes) yang sejak 23 Desember 2020 dijabat oleh Budi Gunadi Sadikin.

Tugas dan fungsi

Kementerian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Kementerian menyelenggarakan fungsi:[1]

  1. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan primer dan komunitas, penanggulangan penyakit, kesehatan lanjutan, farmasi, alat kesehatan, dan sumber daya manusia kesehatan;
  2. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian di daerah;
  3. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian;
  4. pengelolaan barang milik/ kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian;
  5. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian;
  6. perumusan dan pemberian rekomendasi kebijakan pembangunan kesehatan;
  7. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur di lingkungan Kementerian; dan
  8. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

Susunan organisasi

250px-Logo_of_the_Ministry_of_Health_of_the_Republic_Indonesia_%282024_rev%29.svg.png?utm_source=id.wikipedia.org&utm_campaign=parser&utm_content=thumbnail
Logo Kementerian Kesehatan (versi vertikal, 2024)

Susunan organisasi Kementerian Kesehatan berdasarkan Permenkes No. 21 Tahun 2024 terdiri atas:[1]

Pimpinan

Sekretariat

  • Sekretariat Jenderal
    • Biro Perencanaan dan Anggaran
    • Biro Keuangan dan Barang Milik Negara
    • Biro Hukum
    • Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia
    • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
    • Biro Pengadaan Barang dan Jasa
    • Biro Umum

Inspektorat

  • Inspektorat Jenderal
    • Sekretariat Inspektorat Jenderal
    • Inspektorat I
    • Inspektorat II
    • Inspektorat III
    • Inspektorat IV
    • Inspektorat Investigasi

Direktorat Jenderal

  • Direktorat Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas
    • Sekretariat Direktorat Jenderal
    • Direktorat Pelayanan Kesehatan Keluarga
    • Direktorat Pelayanan Kesehatan Kelompok Rentan
    • Direktorat Promosi Kesehatan dan Kesehatan Komunitas
    • Direktorat Tata Kelola Pelayanan Kesehatan Primer
    • Direktorat Fasilitas dan Mutu Pelayanan Kesehatan Primer
  • Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit
    • Sekretariat Direktorat Jenderal
    • Direktorat Penyakit Tidak Menular
    • Direktorat Penyakit Menular
    • Direktorat Imunisasi
    • Direktorat Surveilans dan Karantina Kesehatan
    • Direktorat Kesehatan Lingkungan
  • Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan
    • Sekretariat Direktorat Jenderal
    • Direktorat Pelayanan Klinis
    • Direktorat Pengembangan Pelayanan Kesehatan Rujukan
    • Direktorat Tata Kelola Pelayanan Kesehatan Rujukan
    • Direktorat Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rujukan
    • Direktorat Mutu Pelayanan Kesehatan Rujukan
  • Direktorat Jenderal Farmasi dan Alat Kesehatan
    • Sekretariat Direktorat Jenderal
    • Direktorat Ketahanan Farmasi dan Alat Kesehatan
    • Direktorat Produksi dan Distribusi Farmasi
    • Direktorat Pengelolaan dan Pelayanan Farmasi
    • Direktorat Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan
    • Direktorat Pengawasan Alat Kesehatan
  • Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan
    • Sekretariat Direktorat Jenderal
    • Direktorat Perencanaan Sumber Daya Manusia Kesehatan
    • Direktorat Penyediaan Sumber Daya Manusia Kesehatan
    • Direktorat Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan
    • Direktorat Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan
    • Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan

Badan

  • Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan
    • Sekretariat Badan
    • Pusat Kebijakan Upaya Kesehatan
    • Pusat Kebijakan Sistem Ketahanan Kesehatan
    • Pusat Kebijakan Sistem Sumber Daya Kesehatan
    • Pusat Kebijakan Strategi dan Tata Kelola Kesehatan Global

Staf Ahli

  • Staf Ahli Bidang Ekonomi Kesehatan
  • Staf Ahli Bidang Teknologi Kesehatan
  • Staf Ahli Bidang Hukum Kesehatan
  • Staf Ahli Bidang Politik dan Globalisasi Kesehatan

Pusat

  • Pusat Data dan Teknologi Informasi
  • Pusat Sistem dan Strategi Kesehatan
  • Pusat Krisis Kesehatan
  • Pusat Kesehatan Haji
  • Pusat Pengembangan Kompetensi Aparatur
  • Pusat Pembiayaan Kesehatan

Perubahan organisasi

Berikut ini sejarah perubahan unit eselon I.

Nama K/L Dasar hukum Unit eselon I
Unsur pembantu pimpinan Unsur pelaksana Unsur pengawas Unsur pendukung Staf ahli
Departemen Kesehatan Keppres 45/1974[4] Sekretariat Jenderal
  • Direktorat Jenderal Pembinaan Kesehatan Masyarakat
  • Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan
  • Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular
  • Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan
Inspektorat Jenderal Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
Departemen Kesehatan Keppres 15/1984[5]Keppres 61/1998[6] Sekretariat Jenderal
  • Direktorat Jenderal Pembinaan Kesehatan Masyarakat
  • Direktorat Jenderal Pelayanan Medik
  • Direktorat Jenderal Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman
  • Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan
Inspektorat Jenderal Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
Departemen Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Keppres 177/2000[7] Sekretariat Jenderal
  • Direktorat Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat
  • Direktorat Jenderal Pelayanan Medik
  • Direktorat Jenderal Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan
  • Direktorat Jenderal Pelayanan Kefarmasian
  • Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial
  • Direktorat Jenderal Peningkatan Kesejahteraan Sosial
  • Direktorat Jenderal Bina Bantuan Sosial
Inspektorat Jenderal
  • Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial
  • Badan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan dan Pengembangan Sistem Pelayanan Sosial
  • Staf Ahli Bidang Teknologi Kesehatan
  • Staf Ahli Bidang Teknologi Farmasi
  • Staf Ahli Bidang Kesehatan Lingkungan dan Pemberantasan Penyakit
  • Staf Ahli Bidang Sumber Daya Manusia Kesehatan
  • Staf Ahli Bidang Peningkatan Kapasitas Kelembagaan
Departemen Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Keppres 38/2001[8] Sekretariat Jenderal
  • Direktorat Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat
  • Direktorat Jenderal Pelayanan Medik
  • Direktorat Jenderal Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan
  • Direktorat Jenderal Pelayanan Kefarmasian
  • Direktorat Jenderal Pelayanan Sosial
  • Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial
  • Direktorat Jenderal Penanggulangan Masalah Sosial dan Kesehatan
Inspektorat Jenderal
  • Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial
  • Staf Ahli Bidang Teknologi Kesehatan dan Farmasi
  • Staf Ahli Bidang Kesehatan Lingkungan dan Epidemiologi
  • Staf Ahli Bidang Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Desentralisasi
  • Staf Ahli Bidang Ekonomi Kesehatan dan Jaminan Sosial
  • Staf Ahli Bidang Kesejahteraan Sosial
Departemen Kesehatan Keppres 109/2001[9] Sekretariat Jenderal
  • Direktorat Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat;
  • Direktorat Jenderal Pelayanan Medik;
  • Direktorat Jenderal Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan;
  • Direktorat Jenderal Pelayanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan;
Inspektorat Jenderal
  • Staf Ahli Bidang Teknologi Kesehatan dan Farmasi;
  • Staf Ahli Bidang Penyehatan Lingkungan dan Epidemiologi;
  • Staf Ahli Bidang Pembiayaan dan Ekonomi Kesehatan;
  • Staf Ahli Bidang Pelayanan Kesehatan Masyarakat Rentan;
  • Staf Ahli Bidang Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Desentralisasi.
Departemen Kesehatan Permenkes 1575/2005 Sekretariat Jenderal
  • Bina Kesehatan Masyarakat
  • Bina Pelayanan Medik
  • Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan
  • Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan
Inspektorat Jenderal
  • Bidang Teknologi Kesehatan dan Globalisasi
  • Bidang Pembiayaan dan Pemberdayaan Masyarakat
  • Bidang Perlindungan Faktor Risiko Kesehatan
  • Bidang Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Desentralisasi
  • Bidang Mediko Legal
Permenkes 1144/2010 Sekretariat Jenderal
  • Bina Upaya Kesehatan
  • Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan
  • Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak
  • Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan
Inspektorat Jenderal
  • Bidang Teknologi Kesehatan dan Globalisasi
  • Bidang Pembiayaan dan Pemberdayaan Masyarakat
  • Bidang Perlindungan Faktor Risiko Kesehatan
  • Bidang Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Desentralisasi
  • Bidang Mediko Legal
Kementerian Kesehatan
  • Perpres 35/2015[10]
  • Permenkes 64/2015
Sekretariat Jenderal
  • Kesehatan Masyarakat
  • Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
  • Pelayanan Kesehatan
  • Kefarmasian dan Alat Kesehatan
Inspektorat Jenderal
  • Bidang Ekonomi Kesehatan
  • Bidang Teknologi Kesehatan dan Globalisasi
  • Bidang Desentralisasi Kesehatan
  • Bidang Hukum Kesehatan
  • Permenkes 25/2020
Sekretariat Jenderal Inspektorat Jenderal


  • Staf Ahli Bidang Ekonomi Kesehatan
  • Staf Ahli Bidang Teknologi Kesehatan dan Globalisasi
  • Staf Ahli Bidang Desentralisasi Kesehatan
  • Staf Ahli Bidang Hukum Kesehatan;
Kementerian Kesehatan
  • Perpres 18/2021[11]
  • Permenkes 5/2022
Sekretariat Jenderal Inspektorat Jenderal
  • Bidang Ekonomi Kesehatan
  • Bidang Teknologi Kesehatan
  • Bidang Hukum Kesehatan
  • Bidang Politik dan Globalisasi Kesehatan
Kementerian Kesehatan
  • Perpres 161/2024[12]
  • Permenkes 21/2024
Sekretariat Jenderal Inspektorat Jenderal
  • Bidang Ekonomi Kesehatan
  • Bidang Teknologi Kesehatan
  • Bidang Hukum Kesehatan
  • Bidang Politik dan Globalisasi Kesehatan

Konsil Kesehatan Indonesia

Konsil Kesehatan Indonesia dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Konsil Kesehatan Indonesia, Kolegium Kesehatan Indonesia, dan Majelis Disiplin Profesi.[13]

Logo

  • Logo Departemen/ Kementerian Kesehatan (1984–2016)
    Logo Departemen/ Kementerian Kesehatan (1984–2016)
  • Logo Kementerian Kesehatan RI (2016–sekarang)
    Logo Kementerian Kesehatan RI (2016–sekarang)

Referensi

  1. 1 2 3 Peraturan Presiden Nomor 161 Tahun 2024 Kementerian Kesehatan
  2. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025
  3. Lengkap! Ini Daftar Terbaru Kementerian dan Lembaga Terdampak Efisiensi Anggaran
  4. "Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 45 Tahun 1974 tentang Susunan Organisasi Departemen". Badan Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara. 26 Agustus 1974. Diakses tanggal 30 Juli 2026.
  5. "Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen". Badan Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara. 6 Maret 1984. Diakses tanggal 30 Juli 2026.
  6. "Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 61 Tahun 1998 tentang Susunan Organisasi Departemen". Hukum Online. 13 April 1998. Diakses tanggal 30 Juli 2026.{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link)
  7. "Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 177 Tahun 2000 tentang Unit Organisasi Dan Tugas Eselon I Departemen". Badan Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara. 15 Desember 2000. Diakses tanggal 5 Agustus 2026.
  8. "Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 38 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 177 Tahun 2000 Tentang Susunan Organisasi Dan Tugas Departemen". Badan Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara. 22 Maret 2001. Diakses tanggal 5 Agustus 2026.
  9. "Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi Dan Tugas Eselon I Departemen". Badan Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara. 10 Oktober 2001. Diakses tanggal 5 Agustus 2026.
  10. "Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kementerian Kesehatan". Badan Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara. 17 Maret 2015. Diakses tanggal 5 Agustus 2026.
  11. "Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan". Badan Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara. 17 Maret 2021. Diakses tanggal 5 Agustus 2026.
  12. "Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 161 Tahun 2024 tentang Kementerian Kesehatan". Badan Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara. 5 November 2024. Diakses tanggal 5 Agustus 2026.{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link)
  13. Admin (2024-10-11). "Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2024 - dinaskesehatandogiyai.com". Diakses tanggal 2024-11-21.

Lihat pula

Pranala luar

Wikimedia Commons memiliki media mengenai Ministry of Health (Indonesia).
Daftar (termasuk logo-logonya)
Kementerian
Koordinator Bidang
Politik dan Keamanan
Koordinator Bidang
Hukum, Hak Asasi Manusia,
Imigrasi, dan Pemasyarakatan
Koordinator Bidang Perekonomian
Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan
Koordinator Bidang Infrastruktur dan
Pembangunan Kewilayahan
Koordinator Bidang
Pemberdayaan Masyarakat
Koordinator Bidang Pangan
Kementerian yang tidak dikoordinasikan
kementerian koordinator
Lembaga Setingkat
Kementerian
Konten disalin dari Wikipedia Bahasa Indonesia (lisensi CC BY-SA) Lihat versi asli di Wikipedia

Rekomendasi Pilihan