Majelis Disiplin Profesi

Artikel ini membutuhkan lebih banyak rujukan. Mohon bantu kami mengembangkan artikel ini dengan cara menambahkan rujukan ke sumber tepercaya. Pernyataan tak bersumber bisa saja dipertentangkan dan dihapus. Cari sumber: "Majelis Disiplin Profesi" – berita · surat kabar · buku · cendekiawan · JSTOR (Maret 2026)

Artikel ini terlalu bergantung pada referensi dari sumber primer. Mohon perbaiki artikel ini dengan menambahkan sumber sekunder atau tersier. (Pelajari cara dan kapan saatnya untuk menghapus pesan templat ini)

Majelis Disiplin Profesi MDP
Gambaran umum
Singkatan	MDP
Didirikan	26 Juli 2024
Dasar hukum pendirian	Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023[1] Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024
Lembaga sebelumnya	Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia
Kementerian atau lembaga terkait	Konsil Kesehatan Indonesia
Struktur
Ketua	Sundoyo
Wakil ketua	Ahmad Redi

Majelis Disiplin Profesi adalah lembaga independen yang dibentuk oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk menegakkan disiplin dan etika profesi tenaga medis dan tenaga kesehatan di Indonesia. Majelis ini memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan, persidangan, dan penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran disiplin profesi berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Lembaga ini merupakan alat kelengkapan dari Konsil Kesehatan Indonesia.

Latar belakang

Lembaga ini menggantikan peran lembaga-lembaga etik sebelumnya seperti Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI), dengan cakupan yang lebih luas terhadap seluruh profesi tenaga kesehatan, dan Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan.

Tugas dan fungsi

Majelis Disiplin Profesi memiliki sejumlah fungsi utama, antara lain:

• Menerima laporan atau pengaduan atas dugaan pelanggaran disiplin oleh tenaga medis dan tenaga kesehatan.
• Melakukan investigasi awal dan pemeriksaan substansi.
• Menyelenggarakan sidang disiplin untuk memeriksa dan memutuskan kasus.
• Menjatuhkan sanksi administratif berupa teguran, pembekuan, hingga pencabutan izin praktik.

Struktur organisasi

Struktur Majelis Disiplin Profesi terdiri atas:

• Ketua
• Wakil Ketua
• 7 (tujuh) anggota dari unsur profesi, hukum, dan masyarakat

Susunan Kepengurusan Periode 2024–2028

Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1630/2024, susunan keanggotaan Majelis Disiplin Profesi periode 2024–2028 adalah sebagai berikut:^[2]

• Ketua: Dr. Sundoyo, S.H., M.K.M., M.Hum.
• Wakil Ketua: Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H., M.Si.
• Anggota:
  • Dini Shanti Purwono, S.H., LL.M.
  • Dr. dr. Prasetyo Edi, Sp.BTKV, Subsp VE(K), FIATCVS, S.H., M.H.
  • dr. Erfen Gustiawan Suwangto, Sp.KKLP, Subsp. FOMC, S.H., M.H.(Kes), Ph.D.
  • Ns. Arthur Daniel Thomas Betlehem Lapian, S.E., S.Kep., M.Kes., MARS.
  • Dr. Sudarto, S.H., M.Kn., M.H.
  • Dr. Ta'adi, S.Kp.Ns., S.H., M.H.Kes.
  • dr. Eddi Junaidi, Sp.OG., M.Kes., S.H.

Prosedur pemeriksaan

Penegakan disiplin dilakukan melalui tahapan:

1. Penerimaan dan verifikasi pengaduan.
2. Pemeriksaan awal untuk menilai kelayakan kasus.
3. Sidang pemeriksaan disiplin.
4. Pengambilan putusan dan sanksi.

Sanksi

Sanksi yang dijatuhkan dapat berupa:

• Teguran lisan atau tertulis
• Pelatihan (reschooling)
• Pembekuan surat tanda registrasi /izin praktik
• Pencabutan surat tanda registrasi/izin praktik

Galeri

• 
  Logo Majelis Disiplin Profesi (2024–2025)
• 
  Logo Majelis Disiplin Profesi (2025–sekarang)

Referensi

1. ↑ "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan". 08 Agustus 2023. Diakses tanggal 28 Januari 2025. {{cite web}}: Periksa nilai tanggal dalam: |date=
2. ↑ "KeKeputusan Menteri Kesehatan tentang Pemberhentian Anggota Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia dan Pengangkatan Anggota Majelis Disiplin Profesi". Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 11 Oktober 2025. Diakses tanggal 10 Agustus 2025.

Lihat pula

• Konsil Kesehatan Indonesia
• Kementerian Kesehatan Republik Indonesia

l b s Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
Menteri: Budi Gunadi Sadikin ● Wakil Menteri: Dante Saksono Harbuwono, Benjamin Paulus Octavianus
Unsur pembantu pimpinan	Sekretariat Jenderal
Unsur pelaksana	Direktorat Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan Direktorat Jenderal Farmasi dan Alat Kesehatan Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan
Unsur pengawas	Inspektorat Jenderal
Unsur pendukung	Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan
Lembaga terkait	BPJS Kesehatan Badan Pertimbangan Kesehatan Nasional Konsil Kesehatan Indonesia Majelis Disiplin Profesi Kolegium Kesehatan Indonesia