Selasa, 17 November 2026
03:02 WIB
TERKINI
Bandar Lampung Agenda Strategis Pemprov Lampung 6 November 2026: Revitalisasi Stadion Jadi Prioritas Bandar Lampung Harga Beras di Pasar Pasir Gintung Bandar Lampung Merangkak Naik, Stok Aman Bandar Lampung Disdag Bandar Lampung Jamin Pasokan Beras Aman hingga Akhir 2026 Insight Komitmen Pembangunan Negeri, PTBA Sabet Penghargaan Kepatuhan PNBP ESDM 2026 Pemprov Lampung Gubernur Mirza Canangkan Mulang Maya Jadi Magnet Wisata Budaya Unggulan Lampung Tuba Barat Mewujudkan Haji: Pemkab Tubaba dan BSI Ajak Masyarakat Menabung Sejak Dini Lampung Timur Bupati Ela Dekatkan Diri dengan Siswa, Pastikan Kualitas Pendidikan dan Gizi di Lampung Timur Tuba Barat Kemitraan Strategis Pemkab Tubaba dan Kejari: Wujudkan Tata Kelola Pemerintahan Akuntabel Bandar Lampung Mantan Ketua DPRD Lampung Bersaksi dalam Sidang Arinal Djunaidi Bandar Lampung Senator Bustami Zainudin dan Staf DPD Lampung Ikuti Program Cek Kesehatan Gratis Bandar Lampung Agenda Strategis Pemprov Lampung 6 November 2026: Revitalisasi Stadion Jadi Prioritas Bandar Lampung Harga Beras di Pasar Pasir Gintung Bandar Lampung Merangkak Naik, Stok Aman Bandar Lampung Disdag Bandar Lampung Jamin Pasokan Beras Aman hingga Akhir 2026 Insight Komitmen Pembangunan Negeri, PTBA Sabet Penghargaan Kepatuhan PNBP ESDM 2026 Pemprov Lampung Gubernur Mirza Canangkan Mulang Maya Jadi Magnet Wisata Budaya Unggulan Lampung Tuba Barat Mewujudkan Haji: Pemkab Tubaba dan BSI Ajak Masyarakat Menabung Sejak Dini Lampung Timur Bupati Ela Dekatkan Diri dengan Siswa, Pastikan Kualitas Pendidikan dan Gizi di Lampung Timur Tuba Barat Kemitraan Strategis Pemkab Tubaba dan Kejari: Wujudkan Tata Kelola Pemerintahan Akuntabel Bandar Lampung Mantan Ketua DPRD Lampung Bersaksi dalam Sidang Arinal Djunaidi Bandar Lampung Senator Bustami Zainudin dan Staf DPD Lampung Ikuti Program Cek Kesehatan Gratis

Komite Anti Dumping Indonesia

Bagikan:
Komite Anti Dumping Indonesia
KADI
250px-Logo_KADI.png?utm_source=id.wikipedia.org&utm_campaign=parser&utm_content=thumbnail
Gambaran umum
SingkatanKADI
Didirikan4 Juni 1996
Dasar hukum pendirian
  • Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 34 Tahun 1996[1]
  • Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011[2]
Sifatberkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Perdagangan
Situs web
https://kadi.kemendag.go.id/

Komite Anti Dumping Indonesia (disingkat KADI) adalah lembaga nonstruktural yang bertanggung jawab kepada Menteri Perdagangan (sebelumnya Menteri Perindustrian dan Perdagangan). Lembaga ini dibentuk oleh Presiden ke-2 Indonesia Soeharto pada tahun 1996 melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 34 Tahun 1996.[1]

KADI bertugas untuk menangani permasalahan yang berkaitan dengan upaya penanggulangan importasi barang dumping dan varang mengandung subsidi. Dengan kata lain, lembaga ini berperan sebagai instrumen perlindungan bagi industri dalam negeri terhadap perdagangan yang tidak adil (unfair trade).[3]

Susunan anggota

Berdasarkan PP No. 34/1996, Komite dipimpin oleh seorang Ketua dan beranggotakan unsur-unsur dari Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan, kementerian atau lembaga non kementerian terkait lainnya.[1]

Kepengurusan KADI terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretariat, Sub-Komite Penyelidikan Pembuktian Dumping & Subisidi, dan Sub-Komite Penyelidikan Pembuktian Kerugian.[3]

Referensi

  1. 1 2 3 "Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 34 Tahun 1996 tentang Bea Masuk Antidumping dan Bea Masuk Imbalan" (PDF). Badan Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara. 4 Juni 1996. Diakses tanggal 10 Agustus 2025.
  2. ↑ "Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping Tindakan Imbalan Dan Tindakan Pengamanan Perdagangan". Badan Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara. 4 Juli 2011. Diakses tanggal 10 Agustus 2025.
  3. 1 2 "Tentang Komite Anti Dumping Indonesia". Pusat Data dan Sistem Informasi Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Diakses tanggal 10 Agustus 2025.
Bidang Sains, Digital, dan Teknologi
Bidang Energi
Bidang Pembangunan
Bidang Ekonomi dan Keuangan
Bidang Olahrga
Bidang Industri dan Perdagangan
Bidang Penyiaran & Film
Bidang Sosial
Kehutanan & Lingkungan Hidup
Bidang Kesehatan
Bidang Hukum
Bidang Kawasan Khusus
Bidang Agama
Bidang Tenaga Kerja & Profesi
Bidang Pariwisata
Bidang Pertahanan dan Keamanan
Bidang Lain
Konten disalin dari Wikipedia Bahasa Indonesia (lisensi CC BY-SA) Lihat versi asli di Wikipedia

Rekomendasi Pilihan