Gugatan hukum

Gugatan atau gugatan hukum (bahasa Inggris:lawsuit) adalah tuntutan hak yang diajukan oleh penggugat ke pengadilan terhadap tergugat untuk menyelesaikan suatu sengketa perdata.^[1][2] Perkara yang diselesaikan melalui gugatan mengandung sengketa antara para pihak (perkara contentiosa). Hal ini membedakannya dari permohonan, yang diajukan tanpa pihak lawan dalam perkara yang tidak mengandung sengketa (perkara voluntair).^[3][4]: 43 Kata Latin contentiōsus berarti gigih, keras kepala, suka berbantah, atau suka bertengkar, dan berasal dari kata contentiō yang berarti usaha keras, persaingan, atau perselisihan.^[5]

Pengaturan di beberapa negara

Di Jerman, gugatan diajukan dengan penyampaian surat gugatan (Klageschrift). Surat gugatan wajib memuat identitas para pihak dan pengadilan, uraian yang tertentu tentang objek dan dasar tuntutan, serta tuntutan (Antrag) yang tertentu.^{[2]: § 253 ayat (1)–(2)}

Di Amerika Serikat, perkara perdata di pengadilan federal dimulai dengan mengajukan surat gugatan (complaint) ke pengadilan.^[1] Gugatan harus memuat pernyataan singkat dan jelas tentang dasar kewenangan pengadilan, pernyataan singkat dan jelas tentang tuntutan yang menunjukkan bahwa penggugat berhak atas pemulihan, serta tuntutan pemulihan yang dimohonkan, yang dapat berupa tuntutan alternatif atau beberapa jenis pemulihan.^{[6]: Rule 8(a)}

Di Belanda, hukum acara perdata membedakan acara dengan surat panggilan (dagvaardingsprocedure), yang dipakai untuk gugatan, dan acara dengan surat permohonan (verzoekschriftprocedure).^[3] Tergugat mengajukan jawaban yang beralasan (conclusie van antwoord) dan wajib mengemukakan semua eksepsi bersama-sama dengan jawaban atas pokok perkara.^{[3]: Pasal 128 ayat (2)–(3)} Apabila tidak diperintahkan pemeriksaan lisan, penggugat diberi kesempatan mengajukan replik (repliek), lalu tergugat dapat mengajukan duplik (dupliek).^{[3]: Pasal 132 ayat (1)} Setiap orang yang berkepentingan dalam perkara antara pihak lain dapat menuntut untuk bergabung (voeging) atau campur tangan (tussenkomst), sedangkan tergugat yang hendak menarik pihak ketiga sebagai penanggung (vrijwaring) mengajukannya sebelum menjawab pokok perkara.^{[3]: Pasal 210 ayat (1) dan Pasal 217}

Penerapan

Indonesia

Para pihak

Gugatan diajukan oleh penggugat terhadap seorang tergugat atau lebih.^{[7]: Pasal 118 ayat (1)–(2)} Menurut kajian dalam Jurnal Dinamika Hukum, hukum acara perdata tidak mengenal istilah turut penggugat. Yang dikenal adalah turut tergugat. Turut tergugat tidak termasuk pihak yang bersengketa. Ia ikut ditarik ke dalam perkara agar para pihaknya lengkap, dan kedudukannya sebatas wajib menaati putusan hakim.^[8]: 122

Rumusan kamar perdata Mahkamah Agung tahun 2020 memuat kriteria penarikan Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagai pihak apabila terdapat sertifikat ganda atas sebagian atau seluruh tanah objek sengketa. Salah satunya, BPN harus ditarik jika petitum meminta pengadilan menjatuhkan putusan mengenai perbuatan hukum tertentu atas sertifikat. Jika tuntutan seperti itu tidak ada, BPN tidak perlu ditarik.^{[9]: Rumusan Kamar Perdata angka 1 huruf d} Gugatan yang tidak memasukkan semua pihak yang harus digugat dapat ditangkis dengan eksepsi kurang pihak dan dinyatakan tidak dapat diterima (lihat Eksepsi#Plurium litis consortium).^[8]: 125 Pihak ketiga dapat masuk ke perkara yang sedang berjalan melalui intervensi, sedangkan tergugat dapat menggugat balik penggugat melalui rekonvensi.^{[10]: Pasal 279 [7]: Pasal 132a ayat (1)}

Pengajuan

Di Indonesia, gugatan perdata yang pada tingkat pertama menjadi kewenangan pengadilan negeri dimasukkan dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh penggugat atau wakilnya, kepada ketua pengadilan negeri di daerah hukum tempat tinggal tergugat. Apabila tergugat lebih dari seorang dan tidak tinggal di daerah hukum yang sama, gugatan diajukan di tempat tinggal salah seorang tergugat yang dipilih penggugat. Apabila tempat tinggal tergugat tidak diketahui, gugatan diajukan di tempat tinggal penggugat.^{[7]: Pasal 118 ayat (1)–(3)} Di luar Jawa dan Madura, ketentuan yang serupa dimuat dalam Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg).^{[11]: Pasal 142}

Penggugat yang buta huruf dapat memasukkan gugatannya secara lisan kepada ketua pengadilan negeri, yang mencatat atau menyuruh mencatatnya.^{[7]: Pasal 120} Dengan demikian, gugatan dapat diajukan secara tertulis atau secara lisan. RBg juga membolehkan gugatan lisan bagi penggugat yang tidak dapat menulis, dan menambahkan bahwa seorang kuasa tidak dapat mengajukan gugatan secara lisan.^{[11]: Pasal 144 ayat (1)} Ketua pengadilan negeri berwenang memberi nasihat dan pertolongan kepada penggugat atau wakilnya dalam memasukkan surat gugatan.^{[7]: Pasal 119 [11]: Pasal 143}

Setelah gugatan dicatat dalam daftar dan panjar biaya perkara dibayar, ketua pengadilan negeri menentukan hari sidang dan memerintahkan pemanggilan kedua belah pihak. Kepada tergugat diserahkan salinan surat gugatan, disertai pemberitahuan bahwa ia dapat menjawabnya secara tertulis.^{[7]: Pasal 121} Kedua belah pihak dapat dibantu atau diwakili oleh kuasa dengan surat kuasa khusus.^{[7]: Pasal 123 ayat (1)}

Isi gugatan dan batas putusan

Reglement op de Rechtsvordering (Rv) mensyaratkan bahwa surat gugatan memuat, antara lain, identitas penggugat dan tergugat serta upaya-upaya dan pokok gugatan yang disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu.^{[10]: Pasal 8} Hakim wajib mengadili segala bagian gugatan, tetapi tidak boleh menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak digugat atau mengabulkan lebih dari yang digugat.^{[7]: Pasal 178 ayat (2)–(3)}

Tahapan pemeriksaan

Peraturan Mahkamah Agung tentang persidangan elektronik menyebut tahapan persidangan perkara perdata, yaitu penyampaian gugatan beserta perubahannya, jawaban, replik, duplik, pembuktian, simpulan, pengucapan putusan, dan upaya hukum banding.^{[12]: Pasal I angka 4 (Pasal 4)} Sebelum pemeriksaan pokok perkara, para pihak wajib lebih dahulu menempuh mediasi.^{[13]: Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1)}

Tahapan pemeriksaan gugatan perdata di pengadilan negeri

Tahap	Pihak yang bertindak	Dasar utama
Sidang pertama dan pemeriksaan kehadiran	Pengadilan	HIR Pasal 121–127
Mediasi dan upaya perdamaian	Para pihak dan mediator	HIR Pasal 130; PERMA 1/2016
Pembacaan dan perubahan gugatan	Penggugat	HIR Pasal 131; Rv Pasal 127
Jawaban, eksepsi, dan rekonvensi	Tergugat	HIR Pasal 121, 132a–132b, dan 133–136
Replik dan duplik	Penggugat, lalu tergugat	Rv Pasal 115
Pembuktian	Para pihak	HIR Pasal 162–177
Simpulan	Para pihak	PERMA 7/2022 Pasal 4 dan Pasal 22
Putusan	Majelis hakim	HIR Pasal 178–185

Ketidakhadiran para pihak

Apabila penggugat tidak datang pada hari sidang meskipun telah dipanggil dengan patut dan tidak menyuruh orang lain mewakilinya, gugatannya dianggap gugur. Penggugat dihukum membayar biaya perkara, tetapi berhak memasukkan gugatannya sekali lagi setelah membayar biaya itu.^{[7]: Pasal 124} Apabila yang tidak datang adalah tergugat, gugatan dapat dikabulkan tanpa hadirnya tergugat (verstek), kecuali gugatan itu melawan hak atau tidak beralasan. Tergugat dapat mengajukan perlawanan (verzet) terhadap putusan tersebut.^{[7]: Pasal 125} Sebelum menjatuhkan putusan, pengadilan dapat memerintahkan agar pihak yang tidak datang dipanggil sekali lagi.^{[7]: Pasal 126}

Mediasi dan perdamaian

Apabila kedua belah pihak datang pada hari sidang, pengadilan dengan perantaraan ketua sidang berusaha mendamaikan mereka. Apabila perdamaian tercapai, dibuat akta perdamaian yang menghukum kedua belah pihak untuk menaati perjanjian itu. Akta tersebut berkekuatan dan dijalankan sebagai putusan biasa, dan tidak dapat dimohonkan banding.^{[7]: Pasal 130 [11]: Pasal 154} Menurut Buku II, akta perdamaian mempunyai kekuatan yang sama dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap, dan tidak dapat dimohonkan banding, kasasi, maupun peninjauan kembali.^[4]: 67

Setiap hakim, mediator, dan para pihak wajib mengikuti prosedur mediasi. Hakim yang tidak memerintahkan mediasi melanggar ketentuan tersebut, dan apabila diajukan upaya hukum, pengadilan tingkat banding atau Mahkamah Agung memerintahkan mediasi dengan putusan sela.^{[13]: Pasal 3 ayat (1), (3), dan (4)} Mediasi berlangsung paling lama 30 hari dan dapat diperpanjang paling lama 30 hari atas kesepakatan para pihak.^{[13]: Pasal 24 ayat (2)–(3)} Apabila penggugat dinyatakan tidak beriktikad baik dalam mediasi, gugatannya dinyatakan tidak dapat diterima. Apabila tergugat yang dinyatakan tidak beriktikad baik, ia dihukum membayar biaya mediasi.^{[13]: Pasal 22 ayat (1) dan Pasal 23 ayat (1)} Selama pemeriksaan, hakim tetap berupaya mendamaikan para pihak sampai sebelum putusan diucapkan.^{[13]: Pasal 33 ayat (1)}

Pembacaan, perubahan, dan pencabutan gugatan

Apabila para pihak tidak dapat didamaikan, surat yang dimasukkan para pihak dibacakan, lalu penggugat dan tergugat didengar.^{[7]: Pasal 131 ayat (1)–(2)} Penggugat berhak mengubah atau mengurangi tuntutannya sampai perkara diputus, tetapi tidak boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya.^{[10]: Pasal 127} Buku II menentukan bahwa perubahan gugatan diperkenankan sebelum tergugat mengajukan jawaban, sedangkan setelah ada jawaban harus dengan persetujuan tergugat. Perubahan dilarang apabila, berdasarkan fakta yang sama, dituntut hal yang lain, atau apabila penggugat mendalilkan fakta baru.^[4]: 58

Gugatan dapat dicabut secara sepihak sebelum tergugat memberikan jawaban. Setelah ada jawaban, pencabutan hanya dapat dilakukan dengan persetujuan tergugat.^{[10]: Pasal 271 [4]: 58} Pencabutan mengembalikan kedua belah pihak kepada keadaan sebelum gugatan diajukan, dan pihak yang mencabut wajib membayar biaya perkara.^{[10]: Pasal 272} Gugatan yang dicabut dituangkan dalam penetapan, sedangkan gugatan yang gugur dituangkan dalam putusan.^[4]: 55

Jawaban dan eksepsi

Ketika dipanggil, tergugat menerima salinan surat gugatan disertai pemberitahuan bahwa ia dapat menjawab gugatan itu secara tertulis.^{[7]: Pasal 121 ayat (2)} Dalam persidangan elektronik, jawaban disampaikan sebagai dokumen elektronik disertai bukti surat yang telah bermeterai.^{[12]: Pasal I angka 11 (Pasal 22 ayat (1)–(2))}

Tergugat dapat mengajukan tangkisan (eksepsi) di samping jawaban atas pokok perkara. Eksepsi, kecuali eksepsi tentang tidak berwenangnya hakim, tidak diperiksa dan diputus tersendiri, tetapi bersama-sama dengan pokok perkara.^{[7]: Pasal 136} Eksepsi kewenangan relatif harus diajukan sebelum tergugat mengajukan pembelaan lain.^{[7]: Pasal 133} Sebaliknya, ketidakwenangan pengadilan atas pokok perselisihan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan hakim wajib menyatakannya karena jabatan.^{[7]: Pasal 134} Menurut Buku II, eksepsi kewenangan diputus dengan putusan sela, sedangkan eksepsi lain dipertimbangkan dan diputus dalam putusan akhir di bawah judul "Dalam Eksepsi", terpisah dari "Dalam Pokok Perkara".^[4]: 71

Rekonvensi

Tergugat berhak mengajukan gugatan balik (rekonvensi) dalam setiap perkara, kecuali dalam 3 keadaan berikut.^{[7]: Pasal 132a ayat (1)}

Pengecualian rekonvensi menurut Pasal 132a HIR

No.	Keadaan
1	Penggugat bertindak dalam suatu kedudukan tertentu, sedangkan gugatan balik ditujukan kepada dirinya pribadi, atau sebaliknya
2	Pengadilan negeri yang memeriksa gugatan asal tidak berwenang memeriksa gugatan balik karena pokok perselisihannya
3	Perkara perselisihan tentang pelaksanaan putusan

Rekonvensi wajib diajukan bersama-sama dengan jawaban, baik tertulis maupun lisan. Gugatan asal (konvensi) dan rekonvensi diperiksa dan diputus dalam satu putusan, kecuali pengadilan berpendapat salah satunya dapat diselesaikan lebih dahulu.^{[7]: Pasal 132b ayat (1) dan (3) [11]: Pasal 158} Rekonvensi yang tidak diajukan pada tingkat pertama tidak dapat diajukan pada tingkat banding.^{[7]: Pasal 132a ayat (2)} Buku II menambahkan bahwa rekonvensi hanya dapat diterima apabila berhubungan dengan gugatan konvensi, dan tidak dapat dilanjutkan apabila gugatan konvensi dicabut.^[4]: 59 Rekonvensi dikecualikan dari kewajiban mediasi.^{[13]: Pasal 4 ayat (2) huruf c}

Replik dan duplik

Setelah tergugat memberikan jawaban, penggugat diberi kesempatan mengajukan replik, yang dapat dijawab lagi oleh tergugat dengan duplik.^{[10]: Pasal 115} Dalam persidangan elektronik, jawaban, replik, duplik, dan simpulan disampaikan sebagai dokumen elektronik paling lambat pada hari dan jam sidang yang dijadwalkan. Setelah memeriksanya, hakim meneruskan dokumen itu kepada para pihak. Replik untuk tergugat yang tidak menyetujui persidangan elektronik disampaikan oleh juru sita.^{[12]: Pasal I angka 11 (Pasal 22 ayat (1))}

Intervensi pihak ketiga

Ikut sertanya pihak ketiga dalam perkara yang sedang berjalan tidak diatur dalam HIR maupun RBg. Menurut Buku II, dalam praktik digunakan 3 bentuk intervensi dengan berpedoman pada Reglement op de Rechtsvordering (Rv), sesuai prinsip bahwa hakim wajib mengisi kekosongan hukum materiel maupun formil.^[4]: 60 Rv memberi hak kepada setiap orang yang mempunyai kepentingan dalam perkara yang sedang berjalan untuk menggabungkan diri atau campur tangan, dengan surat permohonan yang diajukan paling lambat pada waktu kesimpulan terakhir diambil.^{[10]: Pasal 279–280}

Bentuk intervensi pihak ketiga menurut Buku II Mahkamah Agung^{[4]: 60–61}

Bentuk	Pengertian	Cara memutus
Penggabungan (voeging)	Pihak ketiga ikut serta untuk bergabung kepada penggugat atau tergugat	Putusan sela setelah para pihak diberi kesempatan menanggapi; apabila dikabulkan, putusan menyebutkan kedudukan pihak ketiga itu
Campur tangan (tussenkomst)	Pihak ketiga ikut dalam perkara karena kepentingannya terganggu, misalnya karena barang miliknya diperebutkan penggugat dan tergugat	Putusan sela; apabila dikabulkan, gugatan asal dan gugatan intervensi diperiksa bersama-sama
Penanggungan (vrijwaring)	Tergugat menarik pihak ketiga untuk bertanggung jawab, agar tergugat dibebaskan dari tanggung jawab kepada penggugat	Putusan yang mengabulkan atau menolak permohonan, setelah para pihak diberi kesempatan menanggapi

Tergugat yang hendak menarik penanggung harus mengajukan permohonannya pada hari yang ditentukan untuk mengajukan bantahan, sebelum bantahan itu dilakukan. Penggugat yang hendak menarik penanggung mengajukannya pada hari ia harus mengajukan replik.^{[10]: Pasal 70} Contoh vrijwaring dalam Buku II adalah tergugat yang digugat karena barang yang dijualnya mengandung cacat tersembunyi, lalu menarik pihak ketiga yang menjual barang itu kepadanya.^[4]: 61

Apabila permohonan intervensi ditolak, putusan itu merupakan putusan akhir yang dapat dimohonkan banding, tetapi pengirimannya ke pengadilan tinggi harus bersama-sama dengan perkara pokok. Apabila perkara pokok tidak dibanding, banding pihak ketiga tidak dapat diteruskan dan ia dapat mengajukan gugatan tersendiri. Apabila permohonan dikabulkan, putusan selanya dicatat dalam berita acara, dan gugatan intervensi digabungkan ke dalam perkara pokok.^{[4]: 61–62} Gugatan intervensi didaftar dengan mengikuti nomor register perkara pokok.^[4]: 4 Dalam persidangan elektronik, pihak ketiga dapat mengajukan permohonan intervensi dan wajib mendaftarkannya secara elektronik.^{[12]: Pasal I angka 12 (Pasal 23)}

Pembuktian

Pihak yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menyebut suatu peristiwa untuk menguatkan haknya atau membantah hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak atau peristiwa itu.^{[7]: Pasal 163 [14]: Pasal 1865} Menurut Buku II, dalil yang dibantah wajib dibuktikan oleh pihak yang mendalilkannya, sedangkan dalil yang tidak disangkal tidak perlu dibuktikan.^[4]: 72 HIR mengenal lima alat bukti, yaitu surat, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah.^{[7]: Pasal 164}

HIR menentukan orang yang tidak dapat didengar sebagai saksi, yaitu keluarga sedarah dan semenda dalam garis lurus dari salah satu pihak, suami atau istri salah satu pihak meskipun telah bercerai, anak yang tidak diketahui benar sudah berumur 15 tahun, dan orang gila. Keluarga sedarah dan semenda itu tetap dapat didengar dalam perkara tentang kedudukan perdata para pihak atau tentang perjanjian kerja.^{[7]: Pasal 145} Orang tertentu dapat mengundurkan diri dari memberikan kesaksian, antara lain saudara, ipar, dan orang yang wajib menyimpan rahasia karena kedudukan, pekerjaan, atau jabatannya.^{[7]: Pasal 146} Saksi disumpah menurut agamanya sebelum memberi keterangan, dan pertanyaan para pihak diajukan melalui ketua sidang.^{[7]: Pasal 147 dan Pasal 150}

Dalam menilai kesaksian, hakim memperhatikan kesesuaian keterangan para saksi, kecocokannya dengan hal lain yang diketahui, alasan saksi memberi keterangan, serta cara hidup, kesusilaan, dan kedudukan saksi.^{[7]: Pasal 172} Menurut Buku II, keterangan saksi yang diperoleh dari orang lain (testimonium de auditu) dapat dipakai sebagai sumber persangkaan, sedangkan keterangan satu saksi tanpa alat bukti lain (unus testis nullus testis) harus dilengkapi bukti lain.^[4]: 75 Pengadilan juga dapat mengangkat ahli, tetapi tidak wajib mengikuti pendapatnya apabila berlawanan dengan keyakinannya.^{[7]: Pasal 154} Untuk perkara tanah, Buku II mewajibkan pemeriksaan setempat atas objek perkara agar putusannya dapat dilaksanakan.^{[4]: 78–79}

Dalam persidangan elektronik, bukti surat yang telah bermeterai diunggah ke sistem informasi pengadilan sebelum sidang pembuktian. Pemeriksaan saksi atau ahli dapat dilakukan secara jarak jauh melalui media komunikasi audiovisual, dengan biaya dibebankan kepada pihak yang mengajukan saksi atau ahli itu.^{[12]: Pasal I angka 13 (Pasal 24)}

Simpulan

Setelah pembuktian, para pihak dapat menyampaikan simpulan atau kesimpulan sebelum putusan diucapkan. Dalam persidangan elektronik, simpulan disampaikan dengan cara yang sama dengan jawaban, replik, dan duplik.^{[12]: Pasal I angka 4 (Pasal 4) dan angka 11 (Pasal 22 ayat (1))}

Putusan

Dalam bermusyawarah, hakim karena jabatannya wajib melengkapi segala alasan hukum yang tidak dikemukakan para pihak.^{[7]: Pasal 178 ayat (1)} Putusan yang bukan putusan akhir (putusan sela) diucapkan dalam persidangan, tetapi hanya dicatat dalam berita acara persidangan.^{[7]: Pasal 185 ayat (1)} Pihak yang dikalahkan dihukum membayar biaya perkara.^{[7]: Pasal 181 ayat (1)} Ketua pengadilan negeri dapat memerintahkan agar putusan dijalankan lebih dahulu walaupun ada perlawanan atau banding (uitvoerbaar bij voorraad), antara lain apabila gugatan didasarkan pada surat yang sah.^{[7]: Pasal 180 ayat (1)}

Putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.^{[15]: Pasal 13 ayat (2)} Dalam persidangan elektronik, putusan diucapkan secara elektronik dengan mengunggah salinannya ke sistem informasi pengadilan, dan pengunggahan itu secara hukum memenuhi asas sidang terbuka untuk umum.^{[12]: Pasal I angka 14 (Pasal 26 ayat (2)–(4))}

Upaya hukum

Tergugat yang diputus verstek dapat mengajukan perlawanan kepada pengadilan yang sama.^{[7]: Pasal 125 ayat (3) dan Pasal 129} Putusan pengadilan tingkat pertama dapat dimintakan banding kepada pengadilan tinggi, kecuali undang-undang menentukan lain.^{[15]: Pasal 26 ayat (1)} Putusan tingkat banding dapat dimintakan kasasi kepada Mahkamah Agung, dan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat dimintakan peninjauan kembali apabila terdapat hal atau keadaan tertentu yang ditentukan undang-undang.^{[15]: Pasal 23 dan Pasal 24 ayat (1)} Pihak ketiga yang haknya dirugikan oleh putusan atau pelaksanaannya dapat mengajukan perlawanan pihak ketiga (derden verzet).^{[10]: Pasal 378 [7]: Pasal 195 ayat (6)}

Hal yang harus diajukan sebagai gugatan

Buku II Mahkamah Agung menentukan bahwa penetapan status kepemilikan atas suatu benda, penetapan status keahliwarisan seseorang, dan pernyataan bahwa suatu dokumen atau akta sah harus diajukan dalam bentuk gugatan, bukan permohonan.^[4]: 47 Menurut Putusan Mahkamah Agung Nomor 1926 K/Pdt/2021, pembatalan akta jual beli saham yang dibuat notaris harus diajukan dalam bentuk gugatan, bukan permohonan, karena perseroan dan notaris pembuat akta ikut berkepentingan.^[16]

Jenis gugatan

Gugatan wanprestasi

Gugatan wanprestasi (cidera janji) diajukan apabila debitur tidak memenuhi perikatan. Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah atau akta sejenis, atau berdasarkan kekuatan perikatan itu sendiri apabila perikatan menentukan bahwa debitur dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.^{[14]: Pasal 1238} Penggantian biaya, kerugian, dan bunga karena tidak dipenuhinya perikatan mulai diwajibkan apabila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai memenuhi perikatan, atau apabila prestasinya hanya dapat diberikan atau dilakukan dalam waktu yang telah lewat.^{[14]: Pasal 1243}

Gugatan perbuatan melawan hukum

Setiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena kesalahannya menimbulkan kerugian itu untuk menggantinya.^{[14]: Pasal 1365} Seseorang bertanggung jawab tidak hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesembronoannya.^{[14]: Pasal 1366} Tanggung jawab itu juga meliputi kerugian yang disebabkan oleh perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau oleh barang yang berada di bawah pengawasannya, misalnya tanggung jawab orang tua atas anaknya yang belum dewasa dan tanggung jawab majikan atas bawahannya dalam melakukan pekerjaan.^{[14]: Pasal 1367}

Gugatan sengketa kepemilikan

Pemilik suatu barang berhak menuntut siapa pun yang menguasai barang itu supaya mengembalikannya dalam keadaan sebagaimana adanya.^{[14]: Pasal 574} Karena status kepemilikan atas suatu benda tidak dapat ditetapkan melalui permohonan, sengketa kepemilikan diajukan dalam bentuk gugatan.^[4]: 47

Gugatan ganti rugi

Ganti rugi dapat dituntut, antara lain, dalam gugatan wanprestasi dan gugatan perbuatan melawan hukum. Dalam wanprestasi, biaya, ganti rugi, dan bunga yang boleh dituntut kreditur terdiri atas kerugian yang telah dideritanya dan keuntungan yang sedianya dapat diperolehnya.^{[14]: Pasal 1246} Dalam perbuatan melawan hukum, kewajiban mengganti kerugian timbul dari perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain.^{[14]: Pasal 1365}

Gugatan waris dan harta bersama

Ahli waris berhak mengajukan gugatan untuk memperoleh warisannya terhadap semua orang yang menguasai seluruh atau sebagian warisan itu, baik dengan alas hak maupun tanpa alas hak.^{[14]: Pasal 834} Status keahliwarisan seseorang di lingkungan peradilan umum ditentukan melalui gugatan, bukan permohonan.^[4]: 47 Bagi orang yang beragama Islam, perkara waris termasuk kewenangan pengadilan agama.^{[17]: Pasal I angka 37 (Pasal 49)}

Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sedangkan harta bawaan dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan berada di bawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Suami atau istri dapat bertindak atas harta bersama dengan persetujuan kedua belah pihak.^{[18]: Pasal 35 dan Pasal 36 ayat (1)} Apabila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing, yaitu hukum agama, hukum adat, dan hukum lainnya.^{[18]: Pasal 37 dan penjelasannya} Penyelesaian harta bersama bagi orang yang beragama Islam termasuk kewenangan pengadilan agama.^{[17]: Penjelasan Pasal I angka 37 (Pasal 49) huruf a angka 10}

Gugatan perceraian

Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.^{[18]: Pasal 39 ayat (1)} Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat.^{[19]: Pasal 20 ayat (1)}

Bagi orang yang beragama Islam, perkara perceraian diperiksa oleh pengadilan agama dalam dua bentuk.^[20]

Bentuk perceraian di pengadilan agama menurut UU 7/1989

Bentuk	Pihak yang mengajukan dan cara pengajuannya
Cerai talak	Suami, dengan mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak[20]: Pasal 66 ayat (1)
Cerai gugat	Istri atau kuasanya, dengan mengajukan gugatan perceraian kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat[20]: Pasal 73 ayat (1)

Gugatan sederhana

Gugatan sederhana adalah tata cara pemeriksaan gugatan perdata dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp500.000.000,00, yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktian yang sederhana. Gugatan ini diajukan terhadap perkara cidera janji dan/atau perbuatan melawan hukum.^{[21]: Pasal I angka 1 (Pasal 1 angka 1) dan angka 2 (Pasal 3 ayat (1))} Sebelum diubah pada tahun 2019, batas nilainya Rp200.000.000,00.^{[22]: Pasal 1 angka 1 dan Pasal 3}

Penggugat dan tergugat masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama, dan gugatan sederhana tidak dapat diajukan terhadap tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya. Penggugat dan tergugat harus berdomisili di daerah hukum pengadilan yang sama. Apabila penggugat berada di luar wilayah hukum domisili tergugat, penggugat menunjuk kuasa, kuasa insidentil, atau wakil yang beralamat di wilayah hukum tergugat.^{[21]: Pasal I angka 3 (Pasal 4 ayat (1)–(3a))} Penyelesaian gugatan sederhana paling lama 25 hari sejak hari sidang pertama.^{[22]: Pasal 5 ayat (3)}

Gugatan perwakilan kelompok

Gugatan perwakilan kelompok (class action) adalah tata cara pengajuan gugatan, yaitu satu orang atau lebih yang mewakili kelompok mengajukan gugatan untuk diri mereka sendiri dan sekaligus mewakili kelompok orang yang jumlahnya banyak, yang memiliki kesamaan fakta atau dasar hukum antara wakil kelompok dan anggota kelompok.^{[23]: Pasal 1 huruf a}

Tata cara ini dapat dipakai apabila jumlah anggota kelompok sedemikian banyak sehingga gugatan sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam satu gugatan tidak efektif dan efisien. Syarat lainnya adalah adanya kesamaan fakta atau peristiwa, kesamaan dasar hukum yang bersifat substansial, dan kesamaan jenis tuntutan antara wakil kelompok dan anggotanya, serta kejujuran dan kesungguhan wakil kelompok untuk melindungi kepentingan anggota yang diwakilinya.^{[23]: Pasal 2}

Lihat pula

• Banding
• Hukum acara perdata Indonesia
• Mediasi
• Penggugat
• Perlawanan (hukum)
• Permohonan (hukum)
• Putusan pengadilan
• Putusan sela
• Verstek

Referensi