Eksepsi (bahasa Latin:exceptio, bahasa Belanda:exceptie) adalah tangkisan yang diajukan oleh pihak yang digugat di samping jawabannya atas pokok perkara, misalnya tangkisan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkara itu.[1]: Pasal 128 ayat (3) [2]: 71 Dalam Herzien Inlandsch Reglement (HIR), eksepsi disebut "perlawanan (exceptie)", dan kecuali eksepsi tentang tidak berwenangnya hakim, eksepsi diputus bersama-sama dengan pokok perkara.[3]: Pasal 136 Dalam perkara pidana, istilah ini dipakai untuk keberatan terdakwa terhadap surat dakwaan.[4] Sejumlah sistem hukum, antara lain di Jerman dan Amerika Serikat, mewajibkan sebagian tangkisan semacam itu diajukan pada awal pemeriksaan, sebelum atau bersamaan dengan pembelaan atas pokok perkara.[5]: § 282 ayat (3) [6]: Rule 12(b) dan 12(h)
Pengaturan di beberapa negara
Di Belanda, tergugat wajib mengemukakan semua eksepsi (excepties) bersama-sama dengan jawabannya atas pokok perkara.[1]: Pasal 128 ayat (3)
Di Jerman, keberatan tergugat mengenai dapat diterimanya gugatan (Rügen, die die Zulässigkeit der Klage betreffen) harus diajukan bersamaan dengan dan sebelum pembelaannya atas pokok perkara.[5]: § 282 ayat (3) Keberatan yang dapat dilepaskan oleh tergugat dan diajukan terlambat hanya dapat diterima apabila tergugat memberikan alasan yang cukup atas keterlambatannya.[7]: § 296 ayat (3)
Di Amerika Serikat, tergugat dalam perkara perdata federal dapat mengajukan 7 jenis pembelaan melalui mosi sebelum menyampaikan jawaban, antara lain ketiadaan kewenangan atas pokok perkara, ketiadaan kewenangan atas diri tergugat, tempat pengadilan yang tidak tepat, dan gugatan yang tidak memuat tuntutan yang dapat dikabulkan. Sebagian pembelaan itu dianggap dilepaskan apabila tidak diajukan pada kesempatan pertama, tetapi pengadilan wajib menolak perkara kapan pun ia mendapati bahwa dirinya tidak berwenang atas pokok perkara.[6]: Rule 12(b), 12(h)(1), dan 12(h)(3)
Penerapan
Indonesia
Perkara perdata
Dalam perkara perdata, eksepsi yang diajukan tergugat, kecuali eksepsi tentang tidak berwenangnya hakim, tidak diperiksa dan diputus tersendiri, tetapi bersama-sama dengan pokok perkara.[3]: Pasal 136 [8]: Pasal 162 Menurut Buku II Mahkamah Agung, eksepsi tentang kewenangan pengadilan diputus dengan putusan sela. Eksepsi lainnya dipertimbangkan dan diputus dalam putusan akhir, dengan pertimbangan dan amar "Dalam Eksepsi" yang terpisah dari "Dalam Pokok Perkara".[2]: 71
| Jenis | Waktu pengajuan | Ketentuan |
|---|---|---|
| Kewenangan absolut (pokok perselisihan tidak termasuk kekuasaan pengadilan negeri) | Setiap waktu selama pemeriksaan; hakim wajib menyatakannya karena jabatan | HIR Pasal 134 |
| Kewenangan relatif (tergugat tidak wajib menghadap pengadilan itu menurut aturan tempat tinggal) | Pada permulaan; tidak diperhatikan lagi apabila tergugat telah mengajukan pembelaan lain | HIR Pasal 133 |
Apabila tergugat tidak hadir tetapi dalam jawaban tertulisnya mengajukan eksepsi bahwa pengadilan negeri tidak berwenang, pengadilan wajib memutus eksepsi itu lebih dahulu setelah mendengar penggugat, dan baru memutus pokok perkara apabila eksepsi itu ditolak.[3]: Pasal 125 ayat (2)
Selain eksepsi kewenangan, tergugat dapat mengajukan tangkisan lain. Salah satunya adalah tangkisan bahwa perkara yang sama telah diputus dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap. Kekuatan putusan itu hanya berlaku apabila soal yang dituntut sama, tuntutan didasarkan pada alasan yang sama, dan diajukan oleh dan terhadap pihak yang sama dalam hubungan yang sama.[9]: Pasal 1917 Tangkisan lain adalah exceptio non adimpleti contractus, yaitu tangkisan pihak yang digugat karena tidak memenuhi perjanjian, bahwa pihak penggugat sendiri juga tidak memenuhi janjinya.[10] Dalam jual beli, misalnya, penjual tidak wajib menyerahkan barang apabila pembeli belum membayar harganya, sedangkan penjual tidak mengizinkan penundaan pembayaran.[9]: Pasal 1478 Dalam tuntutan kebapaan dikenal pula exceptio plurium concumbentium, yaitu tangkisan tergugat bahwa ibu penggugat, sebelum hamil, telah berhubungan dengan beberapa pria lain.[10]
Plurium litis consortium
Tergugat dapat mengajukan eksepsi bahwa gugatan kurang pihak (exceptio plurium litis consortium), yaitu bahwa pihak yang digugat tidak lengkap karena masih ada orang lain yang harus ikut dijadikan pihak dalam perkara itu. Gugatan yang demikian dinyatakan tidak dapat diterima. Penggugat masih dapat mengajukannya kembali.[11]: 125
Untuk sengketa kepemilikan tanah, rumusan kamar perdata yang diberlakukan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 Tahun 2020 memberi patokan berikut.[12]: Rumusan Kamar Perdata angka 1 huruf a–c
| Keadaan | Rumusan |
|---|---|
| Tanah sudah bersertifikat atas nama penjual dan jual belinya dilakukan di hadapan pejabat pembuat akta tanah (PPAT), tetapi penjual tidak ditarik sebagai pihak | Bukan gugatan kurang pihak |
| Tanah belum bersertifikat atas nama penjual dan/atau jual belinya dilakukan di bawah tangan, tetapi penjual tidak ditarik sebagai pihak | Eksepsi kurang pihak dapat diterima |
| Pihak yang menurut hasil pemeriksaan setempat secara nyata menguasai objek sengketa tidak ditarik, padahal penggugat mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa pihak itu menguasainya secara permanen atau dengan alas hak | Gugatan kurang pihak |
Error in persona
Mengutip Yahya Harahap, kajian dalam Indonesian Journal of Contemporary Law mengartikan error in persona sebagai kekeliruan dalam menetapkan siapa yang menjadi pihak dalam perkara. Kekeliruan itu terjadi apabila penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum (lihat kedudukan hukum), orang yang digugat keliru, atau ada pihak yang semestinya ditarik tetapi tidak diikutsertakan (lihat #Plurium litis consortium). Gugatan seperti itu dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).[13]: 13
Dalam Putusan Nomor 811/PDT/2023/PT SBY tanggal 17 Januari 2024, pengadilan tinggi mengabulkan eksepsi dan menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena penggugat, yang menggugat sebagai direktur utama perseroan, tidak mempunyai kedudukan hukum karena keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang menjadi dasar kedudukannya sebagai direktur utama telah dibatalkan oleh pengadilan tata usaha negara dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.[14] Mahkamah Agung menolak permohonan peninjauan kembali atas perkara itu dalam Putusan Nomor 815 PK/Pdt/2026 tanggal 18 Agustus 2026, dan menilai bahwa keberadaan penggugat sebagai pihak yang berhak mewakili perseroan telah gugur.[15]
Perkara tata usaha negara
Dalam peradilan tata usaha negara, eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan hakim karena jabatannya wajib menyatakan pengadilan tidak berwenang apabila ia mengetahui hal itu. Eksepsi tentang kewenangan relatif diajukan sebelum jawaban atas pokok sengketa dan harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa. Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa.[16]: Pasal 77
Perkara pidana
Dalam perkara pidana, eksepsi adalah keberatan terdakwa, disertai alasan-alasannya, bahwa dakwaan terhadapnya tidak dibuat dengan cara yang benar. Eksepsi tidak menyangkut benar atau tidaknya tindak pidana yang didakwakan.[4] Tata caranya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Sejak tanggal 2 Januari 2026, berlaku KUHAP baru berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025.[17]
Lihat pula
Referensi
- 1 2 "Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering". wetten.overheid.nl (dalam bahasa Belanda). Overheid.nl. Diakses tanggal 2026-10-25.
- 1 2 Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Buku II, Edisi 2007. Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2008.
- 1 2 3 Herzien Inlandsch Reglement (HIR), Staatsblad 1941 Nomor 44.
- 1 2 "Pokok Bahasan: Eksepsi" (PDF).
- 1 2 "Zivilprozessordnung, § 282 Rechtzeitigkeit des Vorbringens". Gesetze im Internet (dalam bahasa Jerman). Bundesministerium der Justiz. Diakses tanggal 2026-10-25.
- 1 2 "Federal Rules of Civil Procedure, Rule 12. Defenses and Objections". Legal Information Institute (dalam bahasa Inggris). Cornell Law School. Diakses tanggal 2026-10-25.
- ↑ "Zivilprozessordnung, § 296 Zurückweisung verspäteten Vorbringens". Gesetze im Internet (dalam bahasa Jerman). Bundesministerium der Justiz. Diakses tanggal 2026-10-25.
- ↑ Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg), Staatsblad 1927 Nomor 227. 1927.
- 1 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek voor Indonesië), Staatsblad 1847 Nomor 23.
- 1 2 Shadily, Hassan. Ensiklopedia Indonesia Jilid 3. Jakarta: Ichtiar Baru dan Van Hoeve.
- ↑ Siti Muflichah; Trusto Subekti; Haedah Faradz (2008). "Eksepsi Plurium Litis Consortium". Jurnal Dinamika Hukum. 8 (2): 121–130. doi:10.20884/1.jdh.2008.8.2.48.
- ↑ Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan. Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2020-12-18.
- ↑ Faizah Bilqis Choiri Firdausiyah; Nurul Hikmah (2026). "Tinjauan Yuridis Legal Standing Ahli Waris terhadap Gugatan Sengketa Boedel Waris Error in Persona". Indonesian Journal of Contemporary Law. 3 (8): 1–19. Diakses tanggal 2026-11-04.
- ↑ Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 811/PDT/2023/PT SBY, (Pengadilan Tinggi Surabaya17 Januari 2024).
- ↑ Putusan Mahkamah Agung Nomor 815 PK/Pdt/2026, (Mahkamah Agung Republik Indonesia18 Agustus 2026).
- ↑ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77. 1986.
- ↑ "KUHP dan KUHAP Baru Resmi Berlaku, Penegakan Hukum di Indonesia Masuki Era Baru". Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. 2026-01-05. Diakses tanggal 2026-10-25.