Artikel ini membutuhkan lebih banyak rujukan. Mohon bantu kami mengembangkan artikel ini dengan cara menambahkan rujukan ke sumber tepercaya. Pernyataan tak bersumber bisa saja dipertentangkan dan dihapus. Cari sumber: "Kontrak" – berita · surat kabar · buku · cendekiawan · JSTOR (November 2026) |

Kontrak (dari bahasa Belanda:contract) atau perjanjian adalah kesepakatan antara dua orang atau lebih mengenai hal tertentu yang disetujui oleh mereka. Ketentuan umum mengenai kontrak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia (KUHPerdata; Burgerlijk Wetboek atau BW). Kitab itu mendefinisikan persetujuan sebagai perbuatan ketika satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih (Pasal 1313).[1]: Pasal 1313
Syarat kontrak
Untuk dapat dianggap sah secara hukum, ada 4 syarat yang harus dipenuhi sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia:[1]: Pasal 1320
- Kesepakatan para pihak
- Kecakapan para pihak
- Mengenai hal tertentu yang dapat ditentukan secara jelas
- Sebab/causa yang diperbolehkan secara hukum.
Terjemahan KUHPerdata yang dirujuk di sini merumuskan syarat ketiga dan keempat sebagai "suatu pokok persoalan tertentu" dan "suatu sebab yang tidak terlarang".[1]: Pasal 1320
Kesepakatan berarti adanya persesuaian kehendak dari para pihak yang membuat perjanjian, sehingga dalam melakukan suatu perjanjian tidak boleh ada paksaan, kekhilafan dan penipuan (dwang, dwaling, bedrog).[2]: 639 Keadaan yang membuat kata sepakat tidak ada itu diatur dalam Pasal 1321 sampai Pasal 1328.[3]: 15
Kecakapan hukum sebagai salah satu syarat sahnya perjanjian maksudnya bahwa para pihak yang melakukan perjanjian harus telah dewasa, sehat mentalnya serta diperkenankan oleh undang-undang. Pada prinsipnya setiap orang cakap membuat perikatan, kecuali undang-undang menyatakan ia tidak cakap (Pasal 1329).[1]: Pasal 1329 [3]: 18
Pasal 1330 KUHPerdata menyebut anak yang belum dewasa sebagai salah satu golongan yang tidak cakap membuat persetujuan.[1]: Pasal 1330 Pasal 330 KUHPerdata sendiri menyatakan bahwa orang yang belum dewasa adalah orang yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan belum kawin.[1]: Pasal 330 Rumusan Kamar Perdata Mahkamah Agung dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2012 menyatakan bahwa dewasa adalah orang yang telah berumur 18 tahun atau telah kawin.[4]: lampiran Kamar Perdata, hlm. 7, angka XI Apabila orang yang belum dewasa hendak melakukan sebuah perjanjian, maka dapat diwakili oleh orang tua atau walinya.[3]: 19
Sementara itu seseorang dikatakan sehat mentalnya berarti orang tersebut tidak berada di bawah pengampuan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1330 juncto Pasal 433 BW. Orang yang cacat mental dapat diwakili oleh pengampu atau kuratornya.[3]: 19 Pasal 1330 juga menyebut orang yang oleh undang-undang dilarang membuat persetujuan tertentu.[1]: Pasal 1330 Suatu hal tertentu berhubungan dengan objek perjanjian, maksudnya bahwa objek perjanjian itu harus jelas, dapat ditentukan dan diperhitungkan jenis dan jumlahnya, diperkenankan oleh undang-undang serta mungkin untuk dilakukan para pihak.[3]: 8–9
Pasal 1335 KUHPerdata menyatakan bahwa persetujuan tanpa sebab, atau yang dibuat berdasarkan sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan. Persetujuan tetap sah apabila sebabnya tidak dinyatakan tetapi memang ada sebab yang tidak terlarang (Pasal 1336). Suatu sebab terlarang apabila dilarang oleh undang-undang atau bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum (Pasal 1337).[1]: Pasal 1335–1337 KUHPerdata tidak memberi arti sebab yang halal. Menurut para ahli hukum, sebab yang halal menunjuk pada isi atau dasar perjanjian, bukan pada motif para pihak membuatnya.[3]: 9–10 Pasal 1335–1337 terletak pada bagian tentang syarat terjadinya persetujuan yang sah. Iktikad baik diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) pada bagian tentang akibat persetujuan, yang menyatakan bahwa persetujuan harus dilaksanakan dengan iktikad baik.[1]: Buku III Bab II Bagian 2–3, Pasal 1335–1338
Kesepakatan para pihak dan kecakapan para pihak merupakan syarat sahnya perjanjian yang bersifat subjektif. Apabila tidak terpenuhi, maka perjanjian dapat dibatalkan artinya selama dan sepanjang para pihak tidak membatalkan perjanjian, maka perjanjian masih tetap berlaku. Sedangkan suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal merupakan syarat sahnya perjanjian yang bersifat objektif. Apabila tidak terpenuhi, maka perjanjian batal demi hukum artinya sejak semula dianggap tidak pernah ada perjanjian.[3]: 1 [5]
Pada kenyataannya, banyak perjanjian yang tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian secara keseluruhan, misalnya unsur kesepakatan sebagai persesuaian kehendak dari para pihak yang membuat perjanjian pada saat ini telah mengalami pergeseran dalam pelaksanaannya.
Pada saat ini muncul perjanjian-perjanjian yang dibuat di mana isinya hanya merupakan kehendak dari salah satu pihak saja. Perjanjian seperti itu dikenal dengan sebutan Perjanjian Baku (standard of contract).
Asas perjanjian
Agus Yudha Hernoko menyebut empat asas sebagai "saka guru" hukum kontrak, yaitu kebebasan berkontrak, konsensualisme, pacta sunt servanda, dan iktikad baik. M. Muhtarom menyebut lima asas, termasuk asas kepribadian. Konsensualisme bersumber dari Pasal 1320 KUHPerdata, sedangkan pacta sunt servanda, yakni perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi para pembuatnya, bersumber dari Pasal 1338 ayat (1).[6]
- Kebebasan berkontrak tersirat dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata. Para pihak bebas menentukan sebab, objek, dan bentuk perjanjian, serta boleh menyimpangi ketentuan undang-undang yang bersifat pelengkap. Menurut Nieuwenhuis, kebebasan ini dibatasi oleh ketentuan bentuk pada perjanjian formil dan riil serta oleh syarat bahwa sebab perjanjian harus diperbolehkan.[6]
- Iktikad baik bersumber dari Pasal 1338 ayat (3). Asas ini dipandang berlaku tidak hanya saat perjanjian dilaksanakan, tetapi juga pada tahap prakontrak dan saat perjanjian dibuat.[6]
- Kepribadian bersumber dari Pasal 1315 dan Pasal 1340. Pada umumnya seseorang membuat perjanjian hanya untuk dirinya sendiri, dengan pengecualian janji untuk kepentingan pihak ketiga (Pasal 1317) dan perjanjian yang berlaku juga bagi ahli waris (Pasal 1318).[6]
Dalam suatu perjanjian harus diperhatikan pula beberapa macam asas yang dapat diterapkan antara lain:
1. Asas Konsensualisme, yaitu asas kesepakatan, di mana suatu perjanjian dianggap ada seketika setelah ada kata sepakat[3]: 7
2. Asas Kepercayaan, yang harus ditanamkan di antara para pihak yang membuat perjanjian[6]
3. Asas kekuatan mengikat. Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata menyatakan bahwa semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.[1]: Pasal 1338 ayat (1) Klinik Hukumonline mengaitkan kekuatan mengikat perjanjian dengan asas kepastian hukum (butir 7)[6]
4. Asas Persamaan Hukum, yaitu bahwa setiap orang dalam hal ini para pihak mempunyai kedudukan yang sama dalam hukum[6]
5. Asas Keseimbangan, maksudnya bahwa dalam melaksanakan perjanjian harus ada keseimbangan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak sesuai dengan apa yang diperjanjikan[6]
6. Asas Moralitas, yang berkaitan dengan perikatan wajar, yaitu suatu perbuatan sukarela dari seseorang tidak menimbulkan hak baginya untuk menggugat prestasi[6]
7. Asas Kepastian Hukum yaitu perjanjian yang dibuat oleh para pihak berlaku sebagai undang-undang bagi para pembuatnya[6]
8. Asas Kepatutan maksudnya bahwa isi perjanjian tidak hanya harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tetapi juga harus sesuai dengan kepatutan, sebagaimana ketentuan Pasal 1339 BW yang menyatakan bahwa suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang.[6]
9. Asas Kebiasaan, maksudnya bahwa perjanjian harus mengikuti kebiasaan yang lazim dilakukan, sesuai dengan isi pasal 1347 BW yang berbunyi hal-hal yang menurut kebiasaan selamanya diperjanjikan dianggap secara diam-diam dimasukkan ke dalam perjanjian, meskipun tidak dengan tegas dinyatakan.[6][1]: Pasal 1347
Akibat dari tidak dipenuhinya syarat kontrak
Tidak dipenuhinya syarat No. 1 dan 2 di atas memberi dasar kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk memohon kepada pengadilan yang berwenang untuk membatalkan kontrak tersebut. Sementara itu, pelanggaran atas syarat No. 3 dan 4 mengakibatkan kontrak yang bersangkutan menjadi batal demi hukum.[5]
Lihat pula
Rujukan
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek voor Indonesië), Staatsblad 1847 Nomor 23 (terjemahan tidak resmi).
- ↑ Medahalyusa, Jeanette Agire; Busro, Achmad (2023). "Akibat Hukum Pembatalan Perjanjian yang Dibuat atas Dasar Penyalahgunaan Keadaan". Notarius. 16 (2): 631–647.
- 1 2 3 4 5 6 7 8 Erawati, Elly; Budiono, Herlien (2010). Pompe, Sebastian (ed.). Penjelasan Hukum tentang Kebatalan Perjanjian. Jakarta: National Legal Reform Program. ISBN 9786029675382.
- ↑ Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan. Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2012.
- 1 2 Auli, Renata Christha (2024-01-26). "Pasal 1335 KUH Perdata tentang Frasa Batal Demi Hukum". Klinik Hukumonline. Diakses tanggal 2026-11-05.
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Permatasari, Erizka (2023-03-09). "Asas-Asas yang Berlaku dalam Hukum Kontrak". Klinik Hukumonline. Diakses tanggal 2026-11-05.