Iktikad baik

Untuk pedoman Wikipedia, lihat Wikipedia:Asumsikan niat baik.

Iktikad baik (ejaan tidak baku: itikad baik, bahasa Inggris:good faith, bahasa Latin:bona fides) adalah sebuah asas hukum dalam hukum perdata dan hukum internasional yang terkait dengan kejujuran, niat baik, dan ketulusan hati.

Konsep "iktikad baik" sudah ada dari zaman Romawi Kuno. Dalam hukum internasional, konsep ini pertama kali disebutkan dalam sebuah perjanjian perdamaian antara Prancis dan Spanyol pada tahun 1659 untuk mengakhiri perang yang dimulai dari tahun 1635.^[1]

Asas ini sering disebutkan dalam konteks perjanjian. Sebagai contoh, Pasal 26 Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian 1969 menyatakan bahwa perjanjian mengikat negara yang melakukan perjanjian dan mereka harus melaksanakannya dengan iktikad baik.^[2]

Indonesia

Pelaksanaan perjanjian

Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menentukan bahwa persetujuan harus dilaksanakan dengan iktikad baik.^[3]^{: Pasal 1338} Miftah Arifin mencatat bahwa ketentuan itu tidak menyebutkan secara eksplisit apa yang dimaksud dengan iktikad baik. Ia membedakan iktikad baik dalam arti subjektif, yang terletak dalam sikap batin seseorang, dan iktikad baik dalam arti objektif, yaitu bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan mengindahkan norma kepatutan dan kesusilaan.^[4]^: 68

Menurut Arifin, iktikad baik pada tahap prakontrak disebut juga iktikad baik subjektif, sedangkan tolok ukur iktikad baik dalam pelaksanaan kontrak adalah standar objektif.^[4]^: 75 Ia juga mengutip pendapat Munir Fuady bahwa iktikad baik bukan syarat sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdata, melainkan berlaku dalam pelaksanaannya.^[4]^: 68

Besit beriktikad baik

KUHPerdata membedakan besit (bezit) dalam iktikad baik dan besit dalam iktikad buruk. Besit dalam iktikad baik terjadi apabila pemegangnya memperoleh barang itu dengan cara memperoleh hak milik tanpa mengetahui adanya cacat cela di dalamnya. Besit dalam iktikad buruk terjadi apabila pemegangnya mengetahui bahwa barang yang dipegangnya bukan hak miliknya. Pemegang besit yang digugat dan dikalahkan di muka hakim dianggap beriktikad buruk sejak perkara diajukan.^[3]^{: Pasal 530–532} Pemegang besit harus selalu dianggap beriktikad baik, dan pihak yang menuduhnya beriktikad buruk harus membuktikannya.^[3]^{: Pasal 533} Arifin menyebut Pasal 531 sebagai tempat pengaturan iktikad baik dalam arti subjektif.^[4]^: 68

Iktikad baik juga menjadi syarat daluwarsa untuk memperoleh hak milik. Menurut Pasal 1963, sebagaimana dikutip Farhan Daffa Ramadhan dan Wardani Rizkianti, orang yang dengan iktikad baik dan berdasarkan suatu alas hak yang sah memperoleh benda tak bergerak dengan penguasaan selama dua puluh tahun memperoleh hak milik atasnya. Orang yang dengan iktikad baik menguasainya selama tiga puluh tahun memperoleh hak milik tanpa dapat dipaksa menunjukkan alas haknya.^[5] Dalam daluwarsa, iktikad baik selalu dianggap ada, dan pihak yang mendalilkan iktikad buruk wajib membuktikannya.^[3]^{: Pasal 1965}

Pembeli beriktikad baik

Mahkamah Agung memuat pedoman tentang pembeli beriktikad baik dalam rumusan kamar perdata yang diberlakukan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA). Menurut Fadhila Restyana Larasati dan Mochammad Bakri, butir IX rumusan kamar perdata dalam SEMA Nomor 7 Tahun 2012 menyatakan bahwa perlindungan harus diberikan kepada pembeli yang beriktikad baik, sekalipun kemudian diketahui bahwa penjual adalah orang yang tidak berhak.^[6]^[7]^: 892

Butir 4 rumusan kamar perdata dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2016 kemudian mengatur kriteria pembeli beriktikad baik.^[8]^[7]^: 884 Menurut Hanry Ichfan Adityo, kriteria itu ada dua. Pembeli melakukan jual beli atas objek tanah dengan tata cara atau prosedur dan dokumen yang sah, dan pembeli melakukan kehati-hatian dengan meneliti hal-hal yang berkaitan dengan objek tanah itu.^[9] Larasati dan Bakri mencatat pembelian tanah melalui pelelangan umum sebagai salah satu bentuk yang tercakup dalam kriteria pertama.^[7]^: 897

Adityo juga mengutip Subekti, yang menggambarkan pembeli beriktikad baik sebagai pembeli yang jujur dan tidak mengetahui adanya cacat cela pada barang yang dibelinya.^[9]

Catatan kaki

↑ "Good Faith (Bona fide)". opil.ouplaw.com (dalam bahasa Inggris). doi:10.1093/law:epil/9780199231690/law-9780199231690-e1412. Diakses tanggal 2019-08-21.
↑ Shaw 2017, hlm. 685.
1 2 3 4 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek voor Indonesië), Staatsblad 1847 Nomor 23 (terjemahan tidak resmi).
1 2 3 4 Arifin, Miftah (2020). "Membangun Konsep Ideal Penerapan Asas Iktikad Baik dalam Hukum Perjanjian". Jurnal Ius Constituendum. 5 (1): 66–82. Diakses tanggal 2026-11-10.
↑ Ramadhan, Farhan Daffa; Rizkianti, Wardani (2024). "Kedudukan Beziter terhadap Tanah Akibat Daluarsa". Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum. 12 (4): 693–704. doi:10.24843/KS.2024.v12.i04.p14. Diakses tanggal 2026-11-10.
↑ Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan. Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2012.
1 2 3 Larasati, Fadhila Restyana; Bakri, Mochammad (Desember 2018). "Implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 pada Putusan Hakim dalam Pemberian Perlindungan Hukum bagi Pembeli Beritikad Baik". Jurnal Konstitusi. 15 (4): 882–902. doi:10.31078/jk15410. Diakses tanggal 2026-11-10.
↑ Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan. Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2016-12-09.
1 2 Adityo, Hanry Ichfan (2024-07-08). "Kriteria Pembeli Beriktikad Baik dalam Jual Beli Tanah". Klinik Hukumonline. Diakses tanggal 2026-11-10.