Wanprestasi

Wanprestasi, disebut juga cidera janji,^[1]: 3 adalah keadaan ketika debitur tidak memenuhi prestasi yang wajib ia berikan menurut suatu perikatan, terutama perikatan yang lahir dari perjanjian.^[2] Prestasi itu dapat berupa memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu (Pasal 1234 KUHPerdata).^[3] Padanannya dalam common law adalah breach of contract, yaitu keadaan ketika pihak dalam kontrak tidak melaksanakan kewajiban yang dijanjikannya.^[4] Wanprestasi dibedakan dari perbuatan melawan hukum, yang menurut KUHPerdata merupakan perikatan yang lahir dari undang-undang sebagai akibat perbuatan orang, bukan dari perjanjian (Pasal 1233 dan Pasal 1353).^[3]

Pengaturan di beberapa negara

Prancis

Sejak pembaruan dengan Ordonnance Nomor 2016-131 tanggal 10 Februari 2016, Code civil Prancis mengatur tidak dilaksanakannya kontrak (inexécution du contrat) dalam Pasal 1217 sampai Pasal 1231-7. Menurut Pasal 1217, pihak yang terhadapnya perikatan tidak dilaksanakan atau dilaksanakan secara tidak sempurna dapat menolak atau menangguhkan pelaksanaan kewajibannya sendiri, menuntut pelaksanaan dalam bentuk aslinya, memperoleh pengurangan harga, memutuskan kontrak, atau menuntut ganti rugi. Sanksi yang tidak saling bertentangan dapat digabungkan.^[5]: 396

Kecuali kontrak sudah pasti tidak akan dilaksanakan, ganti rugi baru terutang apabila debitur lebih dahulu ditegur (mise en demeure) untuk melaksanakan kewajibannya dalam jangka waktu yang wajar (Pasal 1231). Ganti rugi meliputi kerugian yang diderita dan keuntungan yang hilang, tetapi terbatas pada kerugian yang telah atau dapat diduga pada saat kontrak dibuat, kecuali ada kesalahan berat atau tipu daya (Pasal 1231-2 dan Pasal 1231-3). Hakim dapat mengurangi atau menaikkan denda yang diperjanjikan apabila jumlahnya nyata-nyata berlebihan atau terlalu kecil (Pasal 1231-5).^{[5]: 400–401} Kreditur juga dapat memutuskan kontrak dengan pemberitahuan atas risikonya sendiri, setelah lebih dahulu menegur debitur, dan pemutusan selalu dapat pula dimintakan kepada pengadilan (Pasal 1226 dan Pasal 1227).^{[5]: 398–399}

Belanda

Buku 6 Burgerlijk Wetboek (BW) Belanda mengatur akibat tidak dipenuhinya perikatan dengan istilah kekurangan dalam pemenuhan perikatan (tekortkoming in de nakoming). Setiap kekurangan semacam itu mewajibkan debitur mengganti kerugian kreditur, kecuali kekurangan itu tidak dapat dipertanggungkan kepadanya (Pasal 6:74). Kekurangan tidak dapat dipertanggungkan kepada debitur apabila tidak terjadi karena kesalahannya dan tidak menjadi tanggungannya menurut undang-undang, perbuatan hukum, atau pandangan yang berlaku dalam pergaulan (Pasal 6:75).^[6]

Debitur berada dalam keadaan lalai (verzuim) apabila ia ditegur secara tertulis dengan jangka waktu yang wajar untuk memenuhi prestasi dan tetap tidak memenuhinya (Pasal 6:82). Teguran tidak diperlukan antara lain apabila jangka waktu pemenuhan yang telah ditentukan lewat atau apabila debitur menyatakan bahwa ia tidak akan memenuhi perikatan (Pasal 6:83). Kreditur dapat memutuskan perjanjian timbal balik atas kekurangan pemenuhan oleh pihak lain (Pasal 6:265). Pemutusan itu dilakukan dengan pernyataan tertulis, atau atas tuntutan kreditur dinyatakan oleh hakim (Pasal 6:267).^[6]

Jerman

Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) berpangkal pada pelanggaran kewajiban (Pflichtverletzung). Apabila debitur melanggar kewajiban dari suatu hubungan perikatan, kreditur dapat menuntut ganti rugi, kecuali debitur tidak bertanggung jawab atas pelanggaran itu (§ 280 ayat (1)).^[7] Debitur jatuh dalam keadaan lalai (Verzug) apabila tidak memenuhi prestasi setelah ditegur kreditur (Mahnung). Pengajuan gugatan atas prestasi itu disamakan dengan teguran, dan teguran tidak diperlukan antara lain apabila waktu prestasi telah ditentukan menurut kalender (§ 286).^[8] Selama lalai, utang uang dikenai bunga sebesar lima poin persentase di atas suku bunga dasar setahun (§ 288 ayat (1)).^[9]

Dalam perjanjian timbal balik, kreditur dapat mundur dari perjanjian (Rücktritt) apabila debitur tidak memenuhi prestasi yang telah jatuh tempo setelah diberi tenggat yang wajar tanpa hasil (§ 323 ayat (1)). Pengunduran diri itu dilakukan dengan pernyataan kepada pihak lain, tanpa perlu putusan pengadilan (§ 349).^[10][11]

Negara-negara common law

Dalam hukum Inggris, besarnya ganti rugi atas breach of contract dibatasi oleh aturan dalam perkara Hadley v Baxendale (1854) 9 Exch 341. Ganti rugi yang dapat dituntut adalah kerugian yang timbul secara wajar menurut jalannya keadaan yang biasa dari pelanggaran itu, atau kerugian yang secara wajar dapat dianggap telah dibayangkan kedua pihak pada saat membuat kontrak sebagai akibat yang mungkin dari pelanggaran. Privy Council menyebut kedua bagian rumusan itu sebagai cabang pertama dan cabang kedua aturan Hadley v Baxendale.^{[12]: paras. 19, 21}

Indonesia

Dasar hukum

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), perikatan lahir karena persetujuan atau karena undang-undang (Pasal 1233), dan perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu (Pasal 1234). Persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi para pembuatnya, tidak dapat ditarik kembali tanpa kesepakatan kedua belah pihak atau alasan yang ditentukan undang-undang, dan harus dilaksanakan dengan itikad baik (Pasal 1338).^[3] KUHPerdata tidak memuat istilah wanprestasi. Istilah itu dipakai dalam doktrin dan praktik peradilan, antara lain dalam Rumusan Kamar Mahkamah Agung yang menyebut "cidera janji (wanprestasi)".^[1]: 3

Bentuk

Menurut Subekti, wanprestasi dapat berupa empat bentuk, yaitu tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan, melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana dijanjikan, melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat, dan melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.^[2]

Pernyataan lalai

Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah atau akta sejenis, atau berdasarkan kekuatan perikatan itu sendiri apabila perikatan menentukan bahwa debitur dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan (Pasal 1238). Ganti biaya, kerugian, dan bunga baru diwajibkan apabila debitur yang telah dinyatakan lalai tetap lalai, atau apabila prestasinya hanya dapat diberikan setelah lewat waktu yang ditentukan (Pasal 1243). Untuk perikatan tidak berbuat sesuatu, pihak yang berbuat bertentangan dengan perikatan wajib mengganti biaya, kerugian, dan bunga karena pelanggaran itu saja (Pasal 1242).^[3]

Dalam praktik peradilan, surat perintah atau akta yang menyatakan pihak lain lalai disebut surat teguran atau somasi. Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 852 K/Sip/1972 menegaskan bahwa permintaan memenuhi perjanjian tidak harus disampaikan dengan surat teguran oleh juru sita pengadilan. Putusan MA Nomor 117 K/Sip/1956 menyatakan bahwa surat gugatan yang telah diberitahukan kepada tergugat dapat dipandang sebagai surat penagihan atau teguran.^[13] BGB Jerman juga menyamakan pengajuan gugatan dengan teguran.^[8]

Keadaan memaksa

Debitur dihukum mengganti biaya, kerugian, dan bunga apabila ia tidak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan atau keterlambatannya disebabkan oleh hal tak terduga yang tidak dapat dipertanggungkan kepadanya (Pasal 1244). Tidak ada penggantian apabila debitur terhalang memenuhi kewajibannya karena keadaan memaksa atau karena hal yang terjadi secara kebetulan (Pasal 1245).

Ganti rugi dan bunga

Ganti rugi yang dapat dituntut kreditur terdiri atas kerugian yang telah diderita dan keuntungan yang sedianya dapat diperoleh (Pasal 1246). Debitur hanya wajib mengganti kerugian yang dapat diduga pada waktu perikatan diadakan, kecuali wanprestasi itu disebabkan oleh tipu dayanya (Pasal 1247). Walaupun ada tipu daya, ganti rugi tetap terbatas pada akibat langsung dari tidak dilaksanakannya perikatan (Pasal 1248).^[3]

Apabila perjanjian menentukan jumlah uang tertentu sebagai ganti rugi, pihak lain tidak boleh diberi jumlah yang lebih besar atau lebih kecil (Pasal 1249). Dalam perikatan yang hanya menyangkut pembayaran sejumlah uang, ganti rugi atas keterlambatan hanya berupa bunga yang ditentukan undang-undang. Bunga itu wajib dibayar tanpa perlu dibuktikan adanya kerugian, dan baru terutang sejak diminta di muka pengadilan, kecuali undang-undang menentukan lain (Pasal 1250).^[3]

Pembatalan perjanjian

Dalam persetujuan timbal balik, syarat batal dianggap selalu dicantumkan untuk hal salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Persetujuan itu tidak batal demi hukum, tetapi pembatalannya harus dimintakan kepada pengadilan, meskipun syarat batal itu dinyatakan dalam persetujuan (Pasal 1266). Pihak yang dirugikan dapat memilih memaksa pihak lain memenuhi persetujuan apabila masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan dengan penggantian biaya, kerugian, dan bunga (Pasal 1267).^[3] Menurut J. Satrio, kreditur dapat menuntut pemenuhan, pemenuhan disertai ganti rugi, ganti rugi saja, pembatalan, atau pembatalan disertai ganti rugi. Putusan pengadilan dalam pembatalan semacam itu bersifat konstitutif, dan para pihak yang hendak menyingkirkan perantaraan hakim harus menyatakannya secara tegas dalam perjanjian.^[14]

Undang-undang sendiri dapat menyingkirkan perantaraan hakim. Dalam penjualan barang dagangan dan perabot rumah, pembatalan untuk kepentingan penjual terjadi demi hukum dan tanpa peringatan setelah lewat waktu yang ditentukan untuk mengambil barang (Pasal 1518).^[3] Keharusan putusan pengadilan dalam Pasal 1266 berbeda dengan hukum Belanda, Jerman, dan Prancis, yang membolehkan pemutusan perjanjian dengan pernyataan tertulis atau pemberitahuan kepada debitur.^{[6][11][5]: 398–399}

Exceptio non adimpleti contractus

Dalam perjanjian timbal balik, pihak yang dituntut untuk berprestasi dapat menangkis tuntutan itu dengan menyatakan bahwa pihak penuntut sendiri belum berprestasi. Tangkisan ini disebut exceptio non adimpleti contractus dan hanya berlaku untuk perjanjian timbal balik.^[15][16] J. Satrio mencatat bahwa KUHPerdata tidak mengatur tangkisan ini secara umum, walaupun kebanyakan ahli hukum menerimanya.^[15] Ray Irawan Al-Madrusi dan Fully Handayani Ridwan juga menyatakan bahwa prinsip ini diakui dalam hukum perdata nasional.^[16]

Wujud khususnya terdapat dalam jual beli. Penjual tidak wajib menyerahkan barang apabila pembeli belum membayar harganya, sedangkan penjual tidak mengizinkan penundaan pembayaran (Pasal 1478). Kewajiban utama pembeli adalah membayar harga pada waktu dan di tempat yang ditetapkan dalam persetujuan (Pasal 1513). Apabila pembeli tidak membayar, penjual dapat menuntut pembatalan jual beli menurut Pasal 1266 dan Pasal 1267 (Pasal 1517).^[3] Berpijak pada pasal-pasal itu, Satrio berpendapat bahwa somasi pembeli yang menuntut penyerahan barang baru sah sesudah harga dilunasi. Lain halnya bila penjual telah mengizinkan pembayaran ditunda.^[15]

BGB Jerman mengatur tangkisan ini secara tegas dalam § 320 ayat (1) (Einrede des nicht erfüllten Vertrags). Pihak dalam kontrak timbal balik dapat menolak melaksanakan prestasinya sampai pihak lain melaksanakan kontraprestasi, kecuali ia wajib berprestasi lebih dahulu.^[17]

Hubungan dengan perbuatan melawan hukum

Rumusan Kamar Perdata dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022 menyatakan bahwa gugatan yang positanya menguraikan hubungan perjanjian tetapi petitumnya meminta tergugat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum tidak menyebabkan gugatan kabur. Apabila gugatan itu dikabulkan, petitum ganti rugi imateriel dan tuntutan keuntungan yang diharapkan harus ditolak.^[18]: 4 Di sisi lain, yurisprudensi MA, antara lain Putusan Nomor 1051 K/Pdt/2014, mengkualifikasi pemutusan perjanjian secara sepihak sebagai perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan Pasal 1338 KUHPerdata.^{[19]: 12–13}

Wanprestasi dan tindak pidana

Rumusan Kamar Pidana dalam SEMA Nomor 7 Tahun 2012 mencatat adanya pihak beritikad buruk yang melakukan tindak pidana dengan modus perjanjian untuk menghindari tanggung jawab pidana. Rumusan itu menyatakan bahwa dua pendapat yang berbeda, yaitu penyelesaian di ranah perdata atau di ranah pidana, sama-sama benar tergantung kasusnya.^[20] Yurisprudensi MA kemudian menetapkan kaidah bahwa pihak yang tidak memenuhi kewajiban dalam perjanjian yang dibuat secara sah tidak melakukan penipuan, melainkan wanprestasi dalam ranah keperdataan, kecuali perjanjian itu didasari itikad buruk. Kaidah itu antara lain bersumber dari Putusan Nomor 1689 K/Pid/2015.^{[19]: 42–45}

Wanprestasi oleh penguasa

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019, Rumusan Kamar Perdata dalam SEMA Nomor 2 Tahun 2019 menegaskan bahwa sengketa yang bersifat keperdataan atau bersumber dari cidera janji (wanprestasi) oleh penguasa tetap menjadi kewenangan absolut pengadilan perdata dalam lingkungan peradilan umum.^[1]: 3

Ekonomi syariah

Rumusan Kamar Agama dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2016 menyatakan bahwa dalam gugatan wanprestasi atas akad ekonomi syariah, hakim tidak boleh secara ex officio membatalkan akad yang dinilai tidak sesuai dengan prinsip syariah apabila tidak ada gugatan pembatalan akad dari para pihak. Hak tanggungan dan jaminan utang lainnya dalam akad ekonomi syariah tetap dapat dieksekusi apabila terjadi wanprestasi, meskipun pelunasan belum jatuh tempo, setelah debitur diberi peringatan sesuai ketentuan yang berlaku.^[21]: 9

Gagal bayar, kepailitan, dan PKPU

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) mendefinisikan utang sebagai kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang (Pasal 1 angka 6). Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih dapat dinyatakan pailit (Pasal 2 ayat (1)). Debitur yang tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih dapat memohon PKPU untuk mengajukan rencana perdamaian (Pasal 222 ayat (2)).^[22] Definisi utang dalam undang-undang ini menyebut kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang (Pasal 1 angka 6), sedangkan Pasal 1234 KUHPerdata menyebut prestasi berupa memberikan, berbuat, atau tidak berbuat sesuatu.^[22][3]

Lihat pula

• Perbuatan melawan hukum
• Keadaan memaksa
• Gagal bayar
• Hukum perdata

Referensi