Perbuatan melawan hukum (disingkat PMH; bahasa Belanda:onrechtmatige daad; bahasa Inggris:tort) adalah perbuatan atau kelalaian yang melanggar hukum dan menimbulkan kerugian bagi orang lain, sehingga pelakunya wajib mengganti kerugian itu. Kewajiban tersebut lahir dari undang-undang, bukan dari perjanjian.[1] Karena itu, perbuatan melawan hukum dibedakan dari wanprestasi, yaitu tidak dipenuhinya kewajiban yang lahir dari perjanjian.[1][2] Di Indonesia, perbuatan melawan hukum diatur terutama dalam Pasal 1365 sampai Pasal 1380 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).[1] Peraturan perundang-undangan juga memakai istilah perbuatan melanggar hukum.[3]
Istilah
Kata Inggris tort masuk ke bahasa Inggris Pertengahan dari bahasa Anglo-Prancis dan Prancis Kuno, yang memakainya dalam arti "kerugian" atau "perbuatan salah". Kata itu berasal dari bahasa Latin Abad Pertengahan tortum, dan pada akhirnya dari bahasa Latin tortus yang berarti "terpilin", bentuk participium dari torquēre ("memilin").[2] Gagasan bahwa seseorang tidak boleh merugikan orang lain sudah dirumuskan Ulpianus sebagai salah satu dari tiga ajaran hukum (iuris praecepta), yaitu honeste vivere ("hidup secara terhormat"), alterum non laedere ("tidak merugikan orang lain"), dan suum cuique tribuere ("memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya").[4]: D. 1.1.10.1
Pengaturan di beberapa negara
Prancis
Code civil Prancis tahun 1804 mengatur tanggung jawab atas perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1382. Pembaruan hukum perikatan dengan ordonnance tanggal 10 Februari 2016 memindahkan ketentuan itu ke Pasal 1240 dan seterusnya, dengan isi yang tetap.[5]: 2–3 Cour de cassation kini merujuknya sebagai "article 1382, devenu 1240".[6]
Pasal 1240 berbunyi Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ("setiap perbuatan apa pun dari manusia yang menimbulkan kerugian bagi orang lain mewajibkan orang yang karena kesalahannya kerugian itu terjadi untuk memperbaikinya").[7] Pasal 1241 memperluas tanggung jawab itu pada kerugian karena kelalaian atau ketidakhati-hatian.[8] Pasal 1242 menetapkan tanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh orang yang menjadi tanggungan seseorang dan oleh benda dalam penguasaannya.[9]
Belanda
Burgerlijk Wetboek (BW) Belanda yang lama mengatur perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1401. Dalam putusan Lindenbaum/Cohen tanggal 31 Januari 1919, Hoge Raad menolak tafsir bahwa kata onrechtmatig sama artinya dengan bertentangan dengan ketentuan undang-undang. Hoge Raad merumuskan perbuatan melawan hukum sebagai perbuatan atau kelalaian yang melanggar hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, atau bertentangan dengan kesusilaan atau dengan kecermatan yang patut dalam pergaulan masyarakat terhadap diri atau barang orang lain.[10] Sejak tahun 1992, rumusan itu dikodifikasi dalam Pasal 6:162 ayat (2) BW yang baru.[11]
Menurut Pasal 6:162, orang yang melakukan perbuatan melawan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya wajib mengganti kerugian yang diderita orang lain sebagai akibatnya. Perbuatan melawan hukum meliputi pelanggaran hak, serta perbuatan atau kelalaian yang bertentangan dengan kewajiban menurut undang-undang atau dengan apa yang patut menurut hukum tidak tertulis dalam pergaulan masyarakat, kecuali ada alasan pembenar. Perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan kepada pelaku apabila terjadi karena kesalahannya atau karena sebab yang menurut undang-undang atau pandangan umum menjadi tanggungannya.[12] Pasal 6:163 menambahkan syarat relativitas, yaitu tidak ada kewajiban mengganti kerugian apabila norma yang dilanggar tidak dimaksudkan untuk melindungi dari kerugian yang diderita korban.[12]
Jerman
Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) mengatur perbuatan melawan hukum (unerlaubte Handlungen) antara lain dalam ketentuan berikut. Pasal 823 ayat (1) mewajibkan ganti rugi kepada orang yang dengan sengaja atau lalai dan secara melawan hukum melanggar nyawa, badan, kesehatan, kebebasan, hak milik, atau hak lain orang lain.[13] Pasal 823 ayat (2) memberlakukan kewajiban yang sama atas pelanggaran undang-undang yang bertujuan melindungi orang lain.[13] Pasal 826 mewajibkan ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan dengan sengaja melalui cara yang bertentangan dengan kesusilaan.[14]
Menurut Pasal 831, orang yang menyuruh orang lain melakukan suatu pekerjaan bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan orang itu secara melawan hukum dalam pekerjaan tersebut. Ia bebas dari tanggung jawab apabila ia telah bersikap cermat dalam memilih orang itu dan, sejauh menjadi tugasnya, dalam memimpin pekerjaan tersebut, atau apabila kerugian tetap akan timbul walaupun ia bersikap cermat.[15] Menurut Pasal 253, kerugian yang bukan kerugian harta hanya dapat dituntut ganti ruginya dalam uang dalam hal yang ditentukan undang-undang, termasuk pelanggaran atas badan, kesehatan, kebebasan, atau penentuan diri seksual.[16] Tuntutan ganti rugi tunduk pada daluwarsa umum tiga tahun, yang mulai berjalan pada akhir tahun ketika tuntutan timbul dan korban mengetahui, atau tanpa kelalaian berat seharusnya mengetahui, keadaan yang mendasarinya serta orang yang wajib mengganti.[17][18]
Jepang
Pasal 709 Kode Sipil Jepang menetapkan bahwa orang yang dengan sengaja atau lalai melanggar hak atau kepentingan yang dilindungi hukum milik orang lain wajib mengganti kerugian yang timbul karenanya. Pasal 710 mewajibkan pula penggantian kerugian yang bukan kerugian harta, dan Pasal 715 menetapkan tanggung jawab pemberi kerja atas kerugian yang ditimbulkan pekerjanya dalam menjalankan usaha, kecuali pemberi kerja telah cermat dalam mengangkat atau mengawasi pekerja itu atau kerugian tetap akan timbul walaupun ia bersikap cermat. Hak menuntut ganti rugi hapus apabila tidak dilaksanakan dalam tiga tahun sejak korban mengetahui kerugian dan pelakunya, atau dalam dua puluh tahun sejak perbuatan dilakukan. Untuk kematian atau cedera badan, jangka tiga tahun itu menjadi lima tahun.[19]
Negara-negara common law
Dalam sistem common law, tort adalah perbuatan atau kelalaian yang menimbulkan cedera atau kerugian bagi orang lain dan merupakan kesalahan perdata yang dibebani tanggung jawab oleh pengadilan. Tort dibagi menjadi tiga golongan, yaitu tort karena kesengajaan, tort karena kelalaian (negligence), dan tanggung jawab mutlak (strict liability).[20]
Dalam perkara Donoghue v Stevenson [1932] AC 562, yang diputus House of Lords atas banding dari Skotlandia, Lord Atkin dalam pertimbangan utamanya merumuskan neighbour principle, yaitu kewajiban berhati-hati secara wajar untuk menghindari perbuatan atau kelalaian yang secara wajar dapat diduga akan merugikan "tetangga". Tetangga dalam arti hukum adalah orang yang terkena akibat perbuatan itu secara begitu dekat dan langsung sehingga sepatutnya dipertimbangkan oleh pelaku.[21][22]
Indonesia
Dasar hukum
KUHPerdata berasal dari Burgerlijk Wetboek voor Indonesië (Staatsblad 1847 Nomor 23). Buku Ketiga KUHPerdata membedakan perikatan yang lahir dari undang-undang semata dan perikatan yang lahir dari undang-undang sebagai akibat perbuatan orang. Perikatan jenis kedua timbul dari perbuatan yang sah atau dari perbuatan yang melanggar hukum (Pasal 1352 dan Pasal 1353).[1] Pasal 1365 menjadi dasar umum perbuatan melawan hukum.
Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.
— Pasal 1365 KUHPerdata[1]
Pasal 1366 menambahkan bahwa setiap orang bertanggung jawab tidak hanya atas kerugian karena perbuatannya, tetapi juga atas kerugian karena kelalaian atau kesembronoannya.[1]
Unsur
Dalam doktrin Indonesia, Mariam Darus Badrulzaman sebagaimana dikutip Rosa Agustina menyebut lima unsur perbuatan melawan hukum, yaitu adanya perbuatan (positif maupun negatif), perbuatan itu melawan hukum, adanya kerugian, adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian, serta adanya kesalahan.[23]
Menurut Rosa Agustina, untuk menentukan apakah suatu perbuatan dapat dikualifikasi sebagai melawan hukum dipakai empat kriteria, yaitu bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, bertentangan dengan hak subjektif orang lain, bertentangan dengan kesusilaan, dan bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian.[23]
Unsur kesalahan meliputi kesengajaan dan kelalaian. Pasal 1365 mensyaratkan kerugian ditimbulkan "karena kesalahannya", Pasal 1366 menyebut kelalaian dan kesembronoan, sedangkan Pasal 1370 dan Pasal 1371 menyebut perbuatan "dengan sengaja" atau "karena kurang hati-hati".[1]
Untuk unsur hubungan sebab akibat, doktrin mengenal teori conditio sine qua non, yang memandang setiap syarat timbulnya akibat sebagai sebab, dan teori adequate veroorzaking, yang menganggap ada hubungan sebab akibat apabila menurut pengalaman kerugian itu layak diperkirakan timbul dari perbuatan melawan hukum tersebut. Teori pertama dinilai membuat tanggung jawab pelaku terlalu luas, sedangkan Hoge Raad dalam beberapa putusannya sejak tahun 1927 memakai teori kedua.[24]: 308
Tanggung jawab atas orang lain, binatang, dan gedung
Pasal 1367 KUHPerdata menetapkan bahwa seseorang bertanggung jawab tidak hanya atas perbuatannya sendiri, tetapi juga atas perbuatan orang yang menjadi tanggungannya dan atas barang yang berada di bawah pengawasannya. Pasal itu menyebut orangtua dan wali atas anak yang belum dewasa, majikan atas pelayan atau bawahannya dalam pekerjaan yang ditugaskan, serta guru sekolah dan kepala tukang atas murid dan tukangnya. Alinea terakhir pasal itu membebaskan orangtua, guru sekolah, dan kepala tukang apabila mereka membuktikan bahwa mereka tidak dapat mencegah perbuatan tersebut.[1]
Pemilik binatang, atau orang yang memakainya selama binatang itu dipakai, bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan binatang tersebut, baik binatang itu berada di bawah pengawasannya maupun tersesat atau terlepas (Pasal 1368). Pemilik gedung bertanggung jawab atas kerugian karena ambruknya gedung, apabila ambruknya terjadi karena kelalaian pemeliharaan atau karena kekurangan dalam pembangunan atau penataannya (Pasal 1369).[1]
Ganti rugi
Dalam doktrin, kerugian akibat perbuatan melawan hukum dibedakan atas kerugian materiil dan kerugian imateriil. Kerugian materiil adalah kerugian yang benar-benar diderita dan besarnya dapat dihitung dengan uang, sedangkan kerugian yang tidak dapat dinilai demikian disebut kerugian imateriil.[24]: 300
Bagian KUHPerdata tentang perbuatan melawan hukum memuat ketentuan khusus tentang ganti rugi untuk kematian, luka atau cacat badan, dan penghinaan. Atas kematian karena pembunuhan dengan sengaja atau karena kurang hati-hati, suami atau istri, anak, atau orangtua korban yang lazimnya mendapat nafkah dari pekerjaan korban berhak menuntut ganti rugi (Pasal 1370). Atas luka atau cacat badan, korban berhak menuntut biaya pengobatan dan ganti rugi atas luka atau cacat itu (Pasal 1371). Dalam kedua hal tersebut, ganti rugi dinilai menurut kedudukan dan kekayaan atau kemampuan kedua belah pihak serta menurut keadaan. Tuntutan atas penghinaan diajukan untuk memperoleh ganti rugi serta pemulihan kehormatan dan nama baik (Pasal 1372).[1]
Ganti rugi karena wanprestasi diatur tersendiri dalam Pasal 1243 dan seterusnya, yang meliputi biaya, kerugian, dan bunga, termasuk keuntungan yang sedianya dapat diperoleh kreditur.[1] Karena Pasal 1365 tidak mengatur lebih lanjut ganti rugi yang wajib dibayar, Mariam Darus Badrulzaman berpendapat bahwa ketentuan ganti rugi wanprestasi dalam Pasal 1243 sampai Pasal 1252 diterapkan secara analogis pada perbuatan melawan hukum.[24]: 304 Untuk ganti rugi imateriil, Putusan Peninjauan Kembali Nomor 650 PK/Pdt/1994 sebagaimana dikaji Rai Mantili menyatakan bahwa ganti rugi semacam itu hanya dapat diberikan dalam hal tertentu, seperti kematian, luka berat, dan penghinaan menurut Pasal 1370 sampai Pasal 1372.[24]: 305
Munir Fuady, sebagaimana dikutip Rai Mantili, antara lain membedakan ganti rugi nominal, ganti rugi kompensasi, dan ganti rugi penghukuman. Ganti rugi nominal berupa sejumlah uang yang diberikan atas perbuatan melawan hukum yang serius sesuai dengan rasa keadilan, tanpa menghitung besarnya kerugian yang sebenarnya. Ganti rugi kompensasi (compensatory damages) dibayarkan atas dan sebesar kerugian yang benar-benar dialami korban. Ganti rugi penghukuman (punitive damages) melebihi jumlah kerugian yang sebenarnya dan dimaksudkan sebagai hukuman bagi pelaku.[24]: 308
Hubungan dengan wanprestasi
Mahkamah Agung (MA) pernah menolak penggabungan tuntutan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi dalam satu gugatan, antara lain dalam Putusan Nomor 1875 K/Pdt/1984 tanggal 24 April 1986. Putusan lain mengambil pendirian berbeda, yaitu Putusan Nomor 2686 K/Pdt/1985 tanggal 29 Januari 1987 dan Putusan Nomor 886 K/Pdt/2007 tanggal 24 Oktober 2007, yang membolehkan penggabungan tersebut.[25]: 58
Rumusan Kamar Perdata dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022 menegaskan bahwa gugatan yang positanya menguraikan hubungan perjanjian tetapi petitumnya meminta tergugat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum tidak menyebabkan gugatan kabur. Apabila gugatan semacam itu dikabulkan, petitum ganti rugi imateriil dan tuntutan keuntungan yang diharapkan harus ditolak.[26]: 4
Pelanggaran perjanjian tertentu juga dapat dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum. Dalam Putusan Nomor 1051 K/Pdt/2014 tanggal 12 November 2014, MA menilai pembatalan perjanjian secara sepihak sebagai perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan Pasal 1338 KUHPerdata, yang melarang perjanjian ditarik kembali tanpa kesepakatan kedua belah pihak.[27]: 17 Putusan itu dimuat sebagai yurisprudensi dengan kaidah "pemutusan perjanjian secara sepihak termasuk dalam perbuatan melawan hukum".[28]: 12
Perbuatan melawan hukum oleh penguasa
Perbuatan melawan hukum oleh badan atau pejabat pemerintahan disebut onrechtmatige overheidsdaad. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mendefinisikan tindakan administrasi pemerintahan sebagai perbuatan pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan (Pasal 1 angka 8). Undang-undang itu juga memaknai keputusan tata usaha negara sebagai mencakup tindakan faktual (Pasal 87 huruf a).[29] Rumusan Kamar Tata Usaha Negara dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2016 kemudian menyatakan bahwa peradilan tata usaha negara berwenang mengadili onrechtmatige overheidsdaad.[30]: 12
Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2019, yang ditetapkan pada tanggal 9 Agustus 2019 dan diundangkan pada tanggal 20 Agustus 2019, menetapkan perkara tersebut sebagai kewenangan peradilan tata usaha negara (Pasal 2 ayat (1)). Gugatan diajukan paling lama sembilan puluh hari kerja sejak tindakan pemerintahan dilakukan (Pasal 1 angka 10 dan Pasal 4 ayat (1)), dan kewajiban yang dibebankan kepada pejabat dalam putusan yang mengabulkan gugatan dapat disertai pembebanan rehabilitasi dan/atau ganti rugi (Pasal 5 ayat (2) dan (3)). Perkara yang telah diajukan ke pengadilan negeri tetapi belum diperiksa dilimpahkan ke pengadilan tata usaha negara, sedangkan untuk perkara yang sedang diperiksa, pengadilan negeri harus menyatakan diri tidak berwenang (Pasal 10 dan Pasal 11).[3]
Rumusan Kamar Perdata dalam SEMA Nomor 2 Tahun 2019 menegaskan bahwa sengketa yang bersifat keperdataan atau bersumber dari wanprestasi oleh penguasa tetap menjadi kewenangan peradilan umum.[31]: 3 Rumusan Kamar Tata Usaha Negara dalam SEMA yang sama menyatakan bahwa ganti rugi dalam sengketa tersebut tidak dibatasi Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1991, tetapi harus didasarkan pada kerugian nyata yang dirumuskan secara terperinci dalam posita dan petitum.[31]: 11–12
Menurut Rumusan Kamar Tata Usaha Negara dalam SEMA Nomor 5 Tahun 2021, gugatan atas perbuatan pejabat yang berupa tidak bertindak (omission) tidak memerlukan upaya administratif, dan tenggang waktunya dihitung sembilan puluh hari kerja setelah lewat tenggang waktu lima hari kerja, kecuali diatur secara khusus dalam peraturan dasarnya.[32]: 10 Rumusan Kamar Perdata dalam SEMA Nomor 10 Tahun 2020 menyatakan bahwa penguasaan tanah yang belum bersertifikat oleh pemerintah dengan iktikad baik, terus-menerus, dan untuk kepentingan umum, atas tanah yang telah tercatat sebagai barang milik negara, bukan merupakan perbuatan melawan hukum.[33]: 5
Tanggung jawab mutlak
Undang-undang dapat menghapus syarat pembuktian kesalahan. Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup semula menetapkan tanggung jawab mutlak atas kerugian dari kegiatan yang menggunakan bahan berbahaya dan beracun (B3), menghasilkan atau mengelola limbah B3, atau menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup, "tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan".[34]: 29 Setelah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, frasa itu dihapus dari batang tubuh pasal. Penjelasannya kini menyatakan bahwa unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan penggugat, dan bahwa pasal itu merupakan "ketentuan khusus (lex specialis) dalam gugatan mengenai perbuatan melawan hukum pada umumnya".[35]
Daluwarsa
Pasal 1967 KUHPerdata menetapkan bahwa semua tuntutan hukum, baik yang bersifat kebendaan maupun perorangan, hapus karena lewat waktu tiga puluh tahun.[1] Untuk penghinaan, Pasal 1380 menetapkan jangka yang lebih pendek, yaitu satu tahun sejak hari perbuatan dilakukan tergugat dan diketahui penggugat.[1]
Pemulihan susunan pengurus perseroan
Dalam suatu perkara di Surabaya, seorang pemegang saham perseroan terbatas memperoleh penetapan pengadilan negeri yang memberinya izin menyelenggarakan rapat umum pemegang saham (RUPS). RUPS itu menyetujui susunan pengurus baru, yang dituangkan dalam akta pernyataan keputusan rapat.[36]: 61, 64 Penetapan itu kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Agung dalam putusan kasasi tersendiri karena hakim tidak memanggil dan mendengar direksi dan/atau dewan komisaris sebelum mengeluarkan penetapan, sehingga melanggar Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.[37]: 13 Direktur yang digantikan lalu menggugat pemegang saham itu dan perseroan atas dasar perbuatan melawan hukum.
Pengadilan Negeri Surabaya menolak eksepsi nebis in idem dengan merujuk Putusan MA Nomor 144 K/Sip/1971, yang menyatakan bahwa perkara permohonan dan perkara gugatan atas subjek dan objek yang sama tidak menimbulkan nebis in idem. Atas pertimbangannya sendiri, pengadilan kemudian menilai bahwa pembatalan penetapan tidak serta merta membuat akta pernyataan keputusan rapat, sebagai akta otentik, menjadi tidak sah. Karena penggugat tidak menuntut pembatalan akta itu, gugatannya dinilai kabur dan dinyatakan tidak dapat diterima dalam Putusan Nomor 360/Pdt.G/2023/PN Sby tanggal 14 November 2023.[36]: 61–66
Pengadilan Tinggi Surabaya membatalkan putusan itu dan menolak gugatan dalam Putusan Nomor 4/PDT/2024/PT SBY tanggal 24 Januari 2024. Dengan mengikuti keterangan ahli, pengadilan tinggi menilai bahwa direktur yang telah demisioner tidak perlu terlebih dahulu dimintai penyelenggaraan RUPS menurut Pasal 79 ayat (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas, sehingga perbuatan para tergugat tidak dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum.[38]: 6–7
Mahkamah Agung mengabulkan kasasi penggugat dalam Putusan Nomor 4015 K/Pdt/2024 tanggal 14 November 2024, karena judex facti salah menerapkan hukum atau kurang mempertimbangkan hukumnya (onvoldoende gemotiveerd). Menurut MA, akta pernyataan keputusan rapat yang terbit berdasarkan penetapan yang telah dibatalkan itu beralasan untuk dinyatakan tidak berlaku lagi, sehingga pemegang saham tersebut terbukti melakukan perbuatan melawan hukum. MA menyatakan bahwa pertimbangan pengadilan negeri dan pengadilan tinggi tidak dapat dipertahankan.[37]: 13–14 Dalam amarnya, MA menyatakan para tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, menyatakan penggugat berhak menghadap notaris untuk mengembalikan susunan pengurus dan pemegang saham berdasarkan akta pernyataan keputusan rapat tahun 2008, memerintahkannya menghadap notaris untuk menerbitkan akta perubahan, dan menolak gugatan selebihnya.[37]: 15
Uraian tentang pembatalan penetapan tersebut terdapat dalam Permohonan (hukum).
Lihat pula
Referensi
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek voor Indonesië), Staatsblad 1847 Nomor 23 (terjemahan tidak resmi).
- 1 2 "Tort". Merriam-Webster.com Dictionary (dalam bahasa Inggris). Merriam-Webster. Diakses tanggal 2026-10-28.
- 1 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad). Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 940. Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2019.
- ↑ "Digesta Iustiniani, Liber 1". Droit romain (dalam bahasa Latin). Université Grenoble Alpes. Diakses tanggal 2026-10-28.
- ↑ Borghetti, Jean-Sébastien (2021). "Retour sur l'article 1382 du code Napoléon" (PDF). Annali della Facoltà Giuridica dell'Università di Camerino – Studi (dalam bahasa Prancis) (10).
- ↑ "Cour de cassation, chambre commerciale, 10 juin 2026, pourvoi n° 24-19.348". Cour de cassation (dalam bahasa Prancis). Diakses tanggal 2026-10-28.
- ↑ "Code civil, Article 1240". Légifrance (dalam bahasa Prancis). Gouvernement de la République française. Diakses tanggal 2026-10-28.
- ↑ "Code civil, Article 1241". Légifrance (dalam bahasa Prancis). Gouvernement de la République française. Diakses tanggal 2026-10-28.
- ↑ "Code civil, Article 1242". Légifrance (dalam bahasa Prancis). Gouvernement de la République française. Diakses tanggal 2026-10-28.
- ↑ "Hoge Raad, 31 januari 1919, ECLI:NL:HR:1919:AG1776 (Lindenbaum/Cohen)". Rechtspraak.nl (dalam bahasa Belanda). Raad voor de Rechtspraak. Diakses tanggal 2026-10-28.
- ↑ "Het belang van het arrest Lindenbaum/Cohen (1919)". Law Blogs Maastricht (dalam bahasa Belanda). Maastricht University. 2020-09-21. Diakses tanggal 2026-10-28.
- 1 2 "Burgerlijk Wetboek Boek 6, Titel 3 Onrechtmatige daad". wetten.overheid.nl (dalam bahasa Belanda). Overheid.nl. Diakses tanggal 2026-10-28.
- 1 2 "Bürgerliches Gesetzbuch, § 823 Schadensersatzpflicht". Gesetze im Internet (dalam bahasa Jerman). Bundesministerium der Justiz. Diakses tanggal 2026-10-28.
- ↑ "Bürgerliches Gesetzbuch, § 826 Sittenwidrige vorsätzliche Schädigung". Gesetze im Internet (dalam bahasa Jerman). Bundesministerium der Justiz. Diakses tanggal 2026-10-28.
- ↑ "Bürgerliches Gesetzbuch, § 831 Haftung für den Verrichtungsgehilfen". Gesetze im Internet (dalam bahasa Jerman). Bundesministerium der Justiz. Diakses tanggal 2026-10-28.
- ↑ "Bürgerliches Gesetzbuch, § 253 Immaterieller Schaden". Gesetze im Internet (dalam bahasa Jerman). Bundesministerium der Justiz. Diakses tanggal 2026-10-28.
- ↑ "Bürgerliches Gesetzbuch, § 195 Regelmäßige Verjährungsfrist". Gesetze im Internet (dalam bahasa Jerman). Bundesministerium der Justiz. Diakses tanggal 2026-10-28.
- ↑ "Bürgerliches Gesetzbuch, § 199 Beginn der regelmäßigen Verjährungsfrist und Verjährungshöchstfristen". Gesetze im Internet (dalam bahasa Jerman). Bundesministerium der Justiz. Diakses tanggal 2026-10-28.
- ↑ "Civil Code (Act No. 89 of 1896)". Japanese Law Translation (dalam bahasa Inggris). Ministry of Justice, Japan. Diakses tanggal 2026-10-28.
- ↑ "Tort". Wex (dalam bahasa Inggris). Legal Information Institute, Cornell Law School. Diakses tanggal 2026-10-28.
- ↑ "Scottish courts and the law, Week 7, 3 Reading case reports". OpenLearn (dalam bahasa Inggris). The Open University. Diakses tanggal 2026-10-28.
- ↑ "Law and change: Scottish legal heroes, Week 5, 6 Use of legal sources in the judgments". OpenLearn (dalam bahasa Inggris). The Open University. Diakses tanggal 2026-10-28.
- 1 2 Auli, Renata Christha (2023-07-07). "Perbedaan Perbuatan Melawan Hukum dalam Hukum Perdata dan Pidana". Hukumonline. Diakses tanggal 2026-10-28.
- 1 2 3 4 5 Mantili, Rai (2019). "Ganti Kerugian Immateriil terhadap Perbuatan Melawan Hukum dalam Praktik: Perbandingan Indonesia dan Belanda". Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure: Kajian Ilmiah Hukum. 4 (2): 298–321. doi:10.35706/dejure.v4i2.6460.
- ↑ Isman (2021). "Kumulasi Gugatan antara Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi: Kajian Putusan Nomor 886 K/Pdt/2007". Jurnal Yudisial. 14 (1): 57–78. doi:10.29123/jy.v14i1.370.
- ↑ Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan. Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2022-12-15.
- ↑ Putusan Mahkamah Agung Nomor 1051 K/Pdt/2014, (Mahkamah Agung Republik Indonesia12 November 2014).
- ↑ Himpunan Yurisprudensi Mahkamah Agung sampai dengan Tahun 2018, Edisi Pertama. Jakarta: Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat, Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2020.
- ↑ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292. 2014.
- ↑ Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan. Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2016-12-09.
- 1 2 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan. Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2019-11-27.
- ↑ Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan. Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2021-12-28.
- ↑ Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan. Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2020-12-18.
- ↑ Rhiti, Hyronimus (2015). "Tanggung Jawab Mutlak dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup". Justitia et Pax. 31 (2).
- ↑ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41. 2023.
- 1 2 Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 360/Pdt.G/2023/PN Sby, (Pengadilan Negeri Surabaya14 November 2023).
- 1 2 3 Putusan Mahkamah Agung Nomor 4015 K/Pdt/2024, (Mahkamah Agung Republik Indonesia14 November 2024).
- ↑ Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 4/PDT/2024/PT SBY, (Pengadilan Tinggi Surabaya24 Januari 2024).
Bacaan lanjut
- Deakin, Simon; Johnston, Angus; Markesinis, Basil (2008). Markesinis & Deakin's Tort Law (dalam bahasa Inggris) (Edisi 6). Oxford: Oxford University Press. ISBN 978-0-19-928246-3.
- Lunney, Mark; Oliphant, Ken (2003). Tort Law: Text and Materials (dalam bahasa Inggris) (Edisi 2). Oxford: Oxford University Press. ISBN 0-19-926055-9.
- van Gerven, Walter; Lever, Jeremy; Larouche, Pierre (2001). Cases, Materials and Text on National, Supranational and International Tort Law (dalam bahasa Inggris). Oxford: Hart Publishing. ISBN 1-84113-139-3.
- Agustina, Rosa (2003). Perbuatan Melawan Hukum. Depok: Penerbit Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Djojodirdjo, M.A. Moegni (1982). Perbuatan Melawan Hukum (Edisi 2). Jakarta: Pradnya Paramita.
- Fuady, Munir (2013). Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer (Edisi 4). Bandung: Citra Aditya Bakti. ISBN 978-979-491-045-0.
| Internasional | |
|---|---|
| Nasional | |
| Lain-lain | |