| Bagian dari seri tentang |
| Politik |
|---|
|
Disiplin akademik |
|
Badan pemerintahan |
| Portal politik |

Kehakiman, lembaga yudikatif, atau yudikatif adalah cabang kekuasaan negara yang memutus sengketa dan perkara tentang penerapan hukum dalam keadaan konkret. Kekuasaan ini dijalankan oleh pengadilan dan hakim.[1]
Untuk Indonesia, uraiannya ada di artikel Kekuasaan kehakiman di Indonesia.
Fungsi
Pengadilan memeriksa tiga jenis perkara utama. Perkara perdata menyangkut kerugian akibat pelanggaran hukum atau perjanjian, dan biasanya berakhir dengan ganti rugi. Perkara pidana diajukan negara terhadap terdakwa dan berakhir dengan putusan bersalah atau tidak bersalah. Perkara administrasi menyangkut sengketa antara warga dan badan pemerintahan.[1]
Hakim tidak sekadar menerapkan aturan. Karena harus menafsirkan dan memakai diskresi, putusan pengadilan ikut membentuk hukum dan kebijakan. Peran itu paling terlihat bila pengadilan tertinggi atau pengadilan konstitusi melakukan pengujian undang-undang dan menyatakan undang-undang atau tindakan pemerintah bertentangan dengan konstitusi, seperti di Amerika Serikat, Jerman, dan India.[1]
Yudikatif tidak memegang anggaran ataupun alat paksa. Putusannya dilaksanakan oleh cabang eksekutif, sehingga wibawa pengadilan bergantung pada kesediaan lembaga lain menerima putusan itu.[1]
Kemandirian
Kemandirian kehakiman menjadi standar internasional. Pada tahun 1985, Kongres Ketujuh Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pencegahan Kejahatan dan Perlakuan terhadap Pelanggar di Milan menyetujui Basic Principles on the Independence of the Judiciary (Prinsip-Prinsip Dasar tentang Kemandirian Kehakiman). Majelis Umum PBB mendukungnya melalui Resolusi 40/32 tanggal 29 November 1985 dan Resolusi 40/146 tanggal 13 Desember 1985. Prinsip pertamanya mewajibkan negara menjamin kemandirian kehakiman dalam konstitusi atau undang-undangnya.[2]
Indonesia
Di Indonesia, cabang ini disebut kekuasaan kehakiman, yaitu kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.[3]: Pasal 1 angka 1 Kekuasaan itu dilakukan oleh Mahkamah Agung beserta badan peradilan di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, agama, militer, dan tata usaha negara, serta oleh Mahkamah Konstitusi.[4]: Pasal 24 ayat (2) Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal yang disebut dalam UUD 1945.[3]: Pasal 3 ayat (2)
Lihat pula
Referensi
- 1 2 3 4 "Judiciary". Encyclopaedia Britannica (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2026-11-12.
- ↑ "Basic Principles on the Independence of the Judiciary" (dalam bahasa Inggris). Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights. Diakses tanggal 2026-11-12.
- 1 2 "Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman" (PDF). peraturan.go.id. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157. Kementerian Hukum Republik Indonesia. Diakses tanggal 2026-11-12.
- ↑ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Satu Naskah. Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.
Bacaan lebih lanjut
- Cardozo, Benjamin N. (1998). The Nature of the Judicial Process. New Haven: Yale University Press.
- Feinberg, Kenneth, Jack Kress, Gary McDowell, and Warren E. Burger (1986). The High Cost and Effect of Litigation, 3 vols.
- Frank, Jerome (1985). Law and the Modern Mind. Birmingham, AL: Legal Classics Library.
- Levi, Edward H. (1949) An Introduction to Legal Reasoning. Chicago: University of Chicago Press.