Republik

Untuk kegunaan lain, lihat Republik (disambiguasi).

Bentuk-bentuk dasar pemerintahan

Sumber kekuasaan

Demokrasi (pemerintahan oleh banyak orang)
Demarki Langsung Ekonomi Terpimpin Liberal Perwakilan Sosial Sosialis Lainnya
Oligarki (pemerintahan oleh segelintir orang)
Anokrasi Aristokrasi Broligarki Korporatokrasi Gerontokrasi Imagokrasi Kleptokrasi Kritarki Matriarki Meritokrasi Partikrasi Patriarki Plutokrasi Stratokrasi Teknokrasi Teokrasi
Autokrasi (pemerintahan oleh satu orang)
Legalisme autokratis Despotisme Kediktatoran militer Tirani
Anarki (pemerintahan oleh tidak seorang pun)
Anarkisme Asosiasi bebas Tanpa negara

Ideologi kekuasaan

Monarki Republik (ideologi sosial-politik)
Absolut Komunis Konstitusional Direktorial Legalis Presidensial Parlementer Semiparlementer Semipresidensial
Otoritarian Libertarian (ideologi sosial-ekonomi)
Anarkisme Kolonialisme Komunisme Despotisme Distributisme Fasisme Feodalisme Islamisme Sosialisme Totalitarianisme terbalik Tribalisme
Religius Sekuler
Agama negara Negara sekuler Pemisahan agama dan negara Ateisme negara
Global Lokal (ideologi geokultural)
Negara-kota Organisasi antarpemerintah Pemerintahan nasional Pemerintahan dunia Nasionalisme Internasionalisme Globalisme

Struktur kekuasaan

Unitarisme
Negara kesatuan Kekaisaran Kepangeranan
Cabang-cabang kekuasaan
Kekuasaan negara terpadu Peleburan kekuasaan Pemisahan kekuasaan
Negara klien
Negara terkait Wilayah dependen Dominion Protektorat Negara boneka Monarki boneka Negara satelit Koloni berpemerintahan sendiri Negara upeti Negara penyangga Negara vassal Vikariat
Federalisme
Konfederasi Devolusi Federasi Negara adidaya Uni supranasional
Hubungan internasional
Kekuatan kecil Kekuatan menengah Kekuatan regional Kekuatan baru muncul Kekuatan besar Adikuasa

Terkait

PortalPolitik

Dalam pengertian dasar, sebuah republik adalah sebuah negara di mana tampuk pemerintahan akhirnya bercabang dari rakyat, bukan dari prinsip keturunan bangsawan dan sering dipimpin oleh seorang presiden. Istilah ini berasal dari bahasa Latin res publica, atau "urusan awam", yang artinya kerajaan dimiliki serta dikawal oleh rakyat. Namun republik berbeda dengan konsep demokrasi. Terdapat kasus di mana negara republik diperintah secara totaliter. Misalnya, Afrika Selatan yang telah menjadi republik sejak 1961, tetapi disebabkan dasar apartheid sekitar 80% penduduk kulit hitamnya dilarang untuk mengikuti pemilu. Tentu saja terdapat juga negara republik yang melakukan perwakilan secara demokrasi.

Konsep republik telah digunakan sejak berabad lamanya dengan republik yang paling terkenal yaitu Republik Roma, yang bertahan dari 509 SM hingga 44 SM. Di dalam Republik tersebut, prinsip-prinsip seperti anualiti (memegang pemerintah selama satu tahun saja) dan "collegiality" (dua orang memegang jabatan ketua negara) telah dipraktikkan.

Dalam zaman modern ini, ketua negara suatu republik biasanya seorang saja, yaitu Presiden, tetapi ada juga beberapa pengecualian misalnya di Swiss, terdapat majelis tujuh pemimpin yang merangkap sebagai ketua negara, dipanggil Bundesrat, dan di San Marino, jabatan ketua negara dipegang oleh dua orang.

Republikanisme adalah pandangan bahwa sebuah republik merupakan bentuk pemerintahan terbaik. Republikanisme juga dapat mengarah pada ideologi dari banyak partai politik yang menamakan diri mereka Partai Republikan. Beberapa dari antaranya adalah, atau mempunyai akarnya dari anti-monarkisme. Untuk kebanyakan partai republikan hanyalah sebuah nama dan partai-partai ini, serta pihak yang berhubungan dengan mereka, mempunyai sedikit keserupaan selain dari nama mereka.

Republik dan konsep demokrasi

Banyak yang berpendapat negara republik adalah lebih demokratik dari negara monarki. Namun itu semuanya sebenarnya bergantung kepada siapa yang memegang kuasa eksekutif. Pada hampir setengah negara-negara monarki, raja hanyalah sekadar lambang kedaulatan negara, dan perdana menteri lebih berkuasa dari raja. Monarki biasanya bertakhta seumur hidup dan kuasanya akan diberi kepada saudara atau anak, atau dipilih mengikut peraturan yang ditetapkan. Banyak negara monarki adalah demokratik.

Dari segi mana yang lebih demokratik, memang tak ada perbedaan yang jelas antara republik dan monarki. Di negara monarki, sering Perdana Menteri mempunyai kuasa eksekutif lebih besar dibanding rajanya, yang berkuasa dari segi adat istiadat saja. Dan ada juga kasus di beberapa republik di mana Presidennya memerintah secara totaliter. Misalnya, negara di bawah pimpinan Bokassa di Republik Afrika Tengah. Walau begitu, biasanya republik sering disamakan dengan demokrasi. Amerika Serikat misalnya dianggap sebagai simbol demokrasi.