Rule of law

Bagian dari seri tentang
Politik
Topik utama Daftar artikel politik Politik berdasarkan negara Ekonomi politik Sejarah politik Sejarah politik dunia
Sistem politik Anarkisme Demokrasi Direksional Federasi Feodalisme Kediktatoran Meritokrasi Monarki Negara-kota Rezim hibrida Parlementer Presidensial Republik Semiparlementer Semipresidensial Teokrasi Spektrum politik kiri dan kanan
Disiplin akademik Ilmu politik (ilmuwan politik) Hubungan internasional (teori) Politik komparatif Filsafat politik
Administrasi publik Birokrasi (tingkat rendah) Teknokrasi Adhokrasi
Kebijakan Kebijakan publik (doktrin) Domestik dan Luar negeri Masyarakat madani Kepentingan publik
Badan pemerintahan Pemisahan kekuasaan Pembagian kekuasaan Legislatif Eksekutif Yudikatif Komisi pemilihan umum
Topik terkait Kedaulatan Teori perilaku politik Psikologi politik Orientasi biologi dan politik Organisasi politik Intervensi asing dalam pemilu
Subseri Sistem pemilihan Pemilihan umum Pemungutan suara Federalisme Bentuk pemerintahan Ideologi Kampanye politik Partai politik
Portal politik
l b s

Rule of law adalah prinsip hukum yang menyatakan bahwa negara harus diperintah oleh hukum dan bukan sekadar keputusan pejabat-pejabat secara individual. Prinsip tersebut biasanya merujuk kepada pengaruh dan wewenang hukum dalam masyarakat, terutama sebagai pengatur perilaku, termasuk perilaku para pejabat pemerintah.^[1] Istilah ini berasal dari Inggris pada abad ke-16, dan pada abad berikutnya, teolog Skotlandia Samuel Rutherford menggunakan istilah tersebut dalam argumennya untuk menentang hak ilahi raja.^[2]

Albert Venn Dicey dalam Introduction to the Law of the Constitution mengatakan bahwa rule of law memiliki tiga unsur dasar:^[3]

1. Supremasi aturan hukum: seseorang hanya boleh dihukum kalau melanggar hukum
2. Kedudukan yang sama di mata hukum: baik itu pejabat maupun rakyat jelata
3. Terjaminnya hak asasi manusia melalui undang-undang dan putusan pengadilan

Andrew Heywood menyebut supremasi hukum sebagai prinsip inti demokrasi liberal yang mewujudkan gagasan seperti konstitusionalisme dan pemerintahan dengan kekuasaan terbatas.^[4] Menurut uraian Heywood atas buku Dicey, Introduction to the Study of the Law of the Constitution, supremasi hukum mencakup empat hal:^[4]

1. Siapa pun tidak boleh dihukum jika dia tidak melanggar hukum.
2. Supremasi hukum mensyaratkan ‘ketaatan yang sama’ terhadap hukum. Hal tersebut umum dipahami sebagai kesamaan dan kesetaraan di hadapan hukum.
3. Harus ada kepastian hukuman jika terjadi pelanggaran hukum.
4. Supremasi hukum mensyaratkan bahwa hak-hak dan kebebasan-kebebasan individu diwujudkan dalam ‘hukum umum’ negara yang bersangkutan.

Dalam suatu negara, penegakan supremasi hukum dapat berjalan dengan dua prinsip, yaitu prinsip negara hukum dan prinsip konstitusi.^[5]

Perbedaan dengan Rechtsstaat

Daniel S. Lev mencatat perbedaan utama konsep Rechtsstaat dengan rule of law adalah terletak pada akar perkembangannya sendiri. Rule of law berkembang dari tradisi hukum Inggris yang didukung oleh struktur kelas menengah yang kuat dan mengendalikan proses demokrasi di Parlemen sebagai penyeimbang dari institusi diraja yang lebih lemah. Di sisi lain, tradisi Rechtsstaat berasal dari negara-negara Eropa (seperti Jerman dan Perancis) yang memiliki tradisi birokrasi yang kuat dan tidak selalu dapat dikendalikan oleh elit politik.^[6]

Lihat pula

• Rechtsstaat

Catatan dan referensi

Daftar pustaka

• Oakeshott, Michael (2006). "Chapters 31 and 32". Dalam Terry Nardin and Luke O'Sullivan (ed.). Lectures in the History of Political Thought. Exeter, UK: Imprint Academic. hlm. 515. ISBN 978-1845400934. OCLC 63185299.
• Amity Shlaes,The Forgotten Man: A New History of the Great Depression, "The Rules of the Game and Economic Recovery".
• Alessandro Torre, United Kingdom, Il Mulino, Bologna, 2005.

Pranala luar

• Hague Journal on the Rule of Law, includes academic articles, practitioner reports, commentary, and book reviews.
• International Network to Promote the Rule of Law, United States Institute of Peace.
• Rule of Law Resource Center, LexisNexis
• "The Rule of Law Inventory Report" Diarsipkan 2008-12-18 di Wayback Machine, Hague Institute for the Internationalisation of Law (HiiL), Hague Academic Coalition (2007-04-20).
• The World Justice Project A multinational, multidisciplinary initiative to strengthen the rule of law worldwide.
• World Justice Map Diarsipkan 2018-10-12 di Wayback Machine Map-based information exchange platform facilitating networking among Rule of Law promoters globally.
• "Understandings of the Rule of Law in various Legal Orders of the World", Wiki-Project of Freie Universitaet Berlin.
• Eau Claire County Bar Association rule of law talk Diarsipkan 2016-04-30 di Wayback Machine
• Frithjof Ehm "The Rule of Law: Concept, Guiding Principle and Framework"
• Mańko, Rafał. "Using 'scoreboards' to assess justice systems" (PDF). Library Briefing. Library of the European Parliament. Diakses tanggal 23 Juli 2013.{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link)
• The World Engagement Institute (WEInstitute)
• The International Development Law Organization Diarsipkan 2013-09-19 di Wayback Machine (IDLO)

Basis data pengawasan otoritas: Nasional	Amerika Serikat Jepang Latvia