Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (disingkat KUHPerdata; bahasa Belanda:Burgerlijk Wetboek voor Indonesië, disingkat BW) adalah kodifikasi hukum perdata yang berlaku di Indonesia sejak masa Hindia Belanda. KUHPerdata diumumkan pada tanggal 30 April 1847 melalui Staatsblad 1847 Nomor 23.^{[1]: paragraf [3.9.1]} Setelah kemerdekaan, KUHPerdata tetap berlaku berdasarkan Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), kecuali bagian-bagian yang telah dicabut atau diatur tersendiri oleh undang-undang lain.^{[2]: Aturan Peralihan Pasal II [3]: Memutuskan, angka 5}

Sejarah

Masa Hindia Belanda

Menurut Mahkamah Konstitusi, kodifikasi KUHPerdata yang diumumkan pada tanggal 30 April 1847 mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1848, dan berdasarkan asas konkordansi KUHPerdata Belanda menjadi rujukannya.^{[1]: paragraf [3.9.1]} KUHPerdata Belanda yang menjadi rujukan itu, Burgerlijk Wetboek yang mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 1838, menurut Liane Schmiedel dalam Max Planck Encyclopedia of European Private Law sebagian besar merupakan terjemahan Code civil Prancis, yang dikenal juga sebagai Undang-undang Napoleon.^[4] Inventaris Arsip Nasional Belanda (Nationaal Archief) tentang perundang-undangan Hindia Belanda mencatat bahwa perundang-undangan baru Hindia Belanda, yang dirujuknya ke Staatsblad 1847 Nomor 23, semula harus diberlakukan paling lambat tanggal 1 Januari 1848, tetapi kemudian diberikan kuasa untuk memberlakukannya pada tanggal 1 Mei 1848.^[5]: 14

Pasal 163 Indische Staatsregeling membagi penduduk Hindia Belanda ke dalam tiga golongan, yaitu golongan Eropa, golongan Timur Asing (antara lain Tionghoa, India, dan Arab), dan golongan bumiputra.^{[1]: paragraf [3.9.1]} Berlakunya KUHPerdata mengikuti penggolongan itu, yaitu ada golongan yang tunduk pada KUHPerdata secara penuh dan ada yang hanya pada bagian tertentu.^{[1]: paragraf [3.9.1]} Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Undang-Undang Perkawinan) mencatat, misalnya, bahwa dalam hukum perkawinan KUHPerdata berlaku bagi orang Eropa dan warga negara Indonesia keturunan Eropa, berlaku dengan sedikit perubahan bagi orang Timur Asing Tionghoa dan warga negara Indonesia keturunan Tionghoa, sedangkan orang Indonesia asli tunduk pada hukum agama, hukum adat, atau ordonansi perkawinan Kristen.^{[6]: Penjelasan Umum angka 2}

Setelah kemerdekaan

Aturan Peralihan Pasal II UUD 1945 menyatakan bahwa segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut undang-undang dasar.^{[2]: Aturan Peralihan Pasal II} Pada tanggal 10 Oktober 1945, Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1945, yang menyatakan bahwa segala badan negara dan peraturan yang ada sampai berdirinya Negara Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar, masih berlaku asal tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar tersebut. Peraturan ini dinyatakan mulai berlaku pada tanggal 17 Agustus 1945.^{[7]: Pasal 1–2} Setelah perubahan keempat pada tanggal 10 Agustus 2002, ketentuan serupa dimuat dalam Aturan Peralihan Pasal I, yang menyatakan bahwa segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut undang-undang dasar.^{[8]: Aturan Peralihan Pasal I dan kalimat penutup}

Pada tahun 1963, Mahkamah Agung menerbitkan surat edaran tentang gagasan untuk tidak lagi menganggap KUHPerdata sebagai undang-undang. Gagasan itu diajukan oleh Menteri Kehakiman Saharjo pada bulan Mei 1962. Sebagai konsekuensinya, Mahkamah Agung menganggap tidak berlaku lagi antara lain Pasal 108 dan 110 tentang wewenang istri untuk melakukan perbuatan hukum dan menghadap di muka pengadilan tanpa izin suami, Pasal 1238 tentang penagihan tertulis sebelum gugatan, Pasal 1460 tentang risiko pembeli, Pasal 1579 tentang larangan bagi pemilik untuk menghentikan sewa dengan alasan akan memakai sendiri barangnya, dan Pasal 1682 tentang kewajiban akta notaris untuk penghibahan.^[9]

Susunan

KUHPerdata terdiri atas empat buku.

Isi tabel di atas mengikuti teks KUHPerdata.^{[10][11][12][13]}

Bagian yang dicabut atau diatur tersendiri

Sejumlah undang-undang mencabut atau menyatakan tidak berlaku bagian tertentu KUHPerdata.

Pada tanggal 31 Juli 2023, Mahkamah Konstitusi menyatakan kata "dungu, sakit otak atau mata gelap" dan kata "harus" dalam Pasal 433 tentang pengampuan inkonstitusional bersyarat, lalu menetapkan bunyi barunya. Menurut bunyi itu, orang dewasa yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak, atau mata gelap, yang merupakan bagian dari penyandang disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual, dapat, bukan harus, ditaruh di bawah pengampuan.^{[1]: amar angka 2} Uraiannya dimuat dalam artikel Pengampuan.

Lihat pula

• Hukum perdata
• Hukum acara perdata Indonesia
• Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia

Referensi

Pranala luar

Wikisumber memiliki naskah asli yang berkaitan dengan artikel ini:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata