Kasasi

Kasasi adalah upaya hukum kepada pengadilan tertinggi untuk menguji apakah putusan pengadilan di bawahnya telah menerapkan hukum dengan benar. Pada umumnya, pengadilan kasasi tidak memutus pokok perkara dan tidak menilai kembali fakta yang telah ditetapkan pengadilan di bawahnya.^[1] Upaya hukum ini dikenal antara lain di Prancis, Belanda, dan Indonesia.^[1]^[2]^[3]^{: Pasal 29}

Asal-usul dan ciri umum

Lihat pula: Pengadilan kasasi

Kasasi berakar pada sistem peradilan Prancis. Tribunal de cassation (pengadilan kasasi) dibentuk dengan undang-undang tanggal 27 November 1790, lalu menjadi Cour de cassation berdasarkan senatus consultum tanggal 28 Floréal tahun XII. Menurut Cour de cassation, asal-usulnya dapat ditelusuri lebih jauh ke masa Ancien Régime, ketika putusan parlement (pengadilan banding) dapat dimintakan peninjauan kepada Dewan Raja. Revolusi Prancis mempertahankan lembaga tersebut dan mengalihkan kewenangan kepala negara itu kepada pengadilan.^[1]

Cour de cassation adalah pengadilan tertinggi dalam sistem peradilan Prancis untuk perkara perdata, dagang, ketenagakerjaan, dan pidana. Hanya ada satu Cour de cassation untuk seluruh Republik, dan kedudukan tunggal itu memungkinkannya menyeragamkan yurisprudensi serta penafsiran undang-undang di seluruh wilayah.^[1]

Dalam sistem Prancis, putusan pengadilan tingkat pertama dapat dimintakan banding ke pengadilan banding, yang memeriksa kembali perkara dari segi fakta dan hukum. Putusan akhir pengadilan tingkat pertama dan putusan pengadilan banding dapat dimintakan kasasi ke Cour de cassation. Cour de cassation bukan tingkat peradilan ketiga. Pada umumnya ia tidak memutus pokok perkara, tetapi menilai apakah aturan hukum telah diterapkan dengan benar berdasarkan fakta yang ditetapkan dalam putusan yang dimohonkan kasasi. Dengan demikian, yang diadili adalah putusannya, bukan sengketa yang melahirkan putusan itu.^[1]

Di Belanda, Hoge Raad (Mahkamah Agung Belanda) adalah pengadilan tertinggi di bidang hukum perdata, pidana, dan pajak, dan bertugas memeriksa permohonan kasasi.^[2]

Penerapan

Indonesia

Di Indonesia, kasasi adalah upaya hukum kepada Mahkamah Agung terhadap putusan pengadilan tingkat banding atau tingkat terakhir dari semua lingkungan peradilan.^[3]^{: Pasal 29} Putusan pengadilan dalam tingkat banding dapat dimintakan kasasi kepada Mahkamah Agung oleh pihak-pihak yang bersangkutan, kecuali undang-undang menentukan lain.^[4]^{: Pasal 20 ayat (2) huruf a dan Pasal 23} Kasasi berbeda dengan peninjauan kembali, yang diajukan terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.^[4]^{: Pasal 24 ayat (1)} Dalam perkara perdata, peninjauan kembali hanya dapat diajukan 1 kali dan hanya berdasarkan alasan tertentu, antara lain ditemukannya surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan. Permohonan peninjauan kembali tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan.^[3]^{: Pasal 66 ayat (1)–(2) dan Pasal 67 huruf b}

Dasar hukum

Ketentuan pokok mengenai kasasi terdapat dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 (ketiganya selanjutnya disebut UU MA).^[5]^[6] Mahkamah Agung bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus permohonan kasasi, sengketa tentang kewenangan mengadili, dan permohonan peninjauan kembali.^[3]^{: Pasal 28 ayat (1)}

Pemeriksaan kasasi untuk perkara yang diputus oleh pengadilan di lingkungan peradilan agama dan peradilan tata usaha negara dilakukan menurut UU MA, sedangkan untuk perkara di lingkungan peradilan militer digunakan hukum acara yang berlaku di lingkungan peradilan militer.^[3]^{: Pasal 55} Dalam perkara pidana, pemeriksaan kasasi menggunakan hukum acara yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).^[3]^{: Pasal 54} Sejak tanggal 2 Januari 2026, berlaku KUHAP baru berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025.^[7] Apabila pemohon kasasi adalah terdakwa yang kurang memahami hukum, panitera pada waktu menerima permohonan kasasi wajib menanyakan alasan permohonan itu dan membuatkan memori kasasinya.^[8]^{: Pasal 303 ayat (2)} Ketentuan yang sama terdapat dalam KUHAP sebelumnya.^[9]^{: Pasal 248 ayat (2)}

Alasan kasasi

Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena salah satu alasan berikut.^[5]^{: Pasal I angka 19 (Pasal 30 ayat (1))}

Alasan kasasi menurut Pasal 30 ayat (1) UU MA
Huruf	Alasan	Tindak lanjut bila permohonan dikabulkan
a	Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenang	Mahkamah Agung menyerahkan perkara kepada pengadilan lain yang berwenang memeriksa dan memutusnya
b	Pengadilan salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku	Mahkamah Agung memutus sendiri perkara itu
c	Pengadilan lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan	Mahkamah Agung memutus sendiri perkara itu

Tindak lanjut dalam tabel di atas diatur dalam Pasal 51 UU MA.^[3]^{: Pasal 51} Apabila Mahkamah Agung membatalkan putusan dan mengadili sendiri perkaranya, digunakan hukum pembuktian yang berlaku bagi pengadilan tingkat pertama.^[3]^{: Pasal 50 ayat (2)} Dalam mengambil putusan, Mahkamah Agung tidak terikat pada alasan-alasan yang diajukan pemohon kasasi dan dapat memakai alasan hukum lain.^[3]^{: Pasal 52}

Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim agung wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang diperiksa, dan pertimbangan itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan. Apabila mufakat bulat tidak tercapai, pendapat hakim agung yang berbeda wajib dimuat dalam putusan.^[5]^{: Pasal I angka 19 (Pasal 30 ayat (2)–(3))}

Syarat dan pembatasan

Permohonan kasasi hanya dapat diajukan apabila pemohon telah menggunakan upaya hukum banding, kecuali undang-undang menentukan lain, dan hanya dapat diajukan 1 kali.^[3]^{: Pasal 43} Dalam perkara perdata dan tata usaha negara, permohonan kasasi diajukan oleh pihak yang berperkara atau wakilnya yang secara khusus dikuasakan untuk itu. Dalam perkara pidana, permohonan diajukan oleh terdakwa atau wakilnya, penuntut umum, atau oditur.^[3]^{: Pasal 44 ayat (1)}

Jaksa Agung karena jabatannya dapat mengajukan kasasi demi kepentingan hukum dalam perkara perdata atau tata usaha negara, hanya 1 kali. Putusan kasasi demi kepentingan hukum tidak boleh merugikan pihak yang berperkara.^[3]^{: Pasal 45}

UU 5/2004 membatasi perkara yang dapat diajukan kasasi.^[5]^{: Pasal I angka 23 (Pasal 45A)}

Perkara yang dikecualikan dari kasasi menurut Pasal 45A ayat (2) UU MA
Huruf	Perkara
a	Putusan tentang praperadilan
b	Perkara pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan/atau diancam pidana denda
c	Perkara tata usaha negara yang objek gugatannya berupa keputusan pejabat daerah yang jangkauan keputusannya berlaku di wilayah daerah yang bersangkutan

Menurut penjelasannya, pengecualian huruf c tidak mencakup keputusan pejabat tata usaha negara yang berasal dari kewenangan yang tidak diberikan kepada daerah. Permohonan kasasi atas perkara yang dikecualikan, atau yang tidak memenuhi syarat formal, dinyatakan tidak dapat diterima dengan penetapan ketua pengadilan tingkat pertama, dan berkas perkaranya tidak dikirimkan ke Mahkamah Agung. Terhadap penetapan itu tidak dapat diajukan upaya hukum.^[5]^{: Pasal I angka 23 (Pasal 45A ayat (2)–(4)) dan penjelasannya}

Kasasi atas penetapan

Lihat pula: Permohonan (hukum) § Pembatalan penetapan melalui kasasi

Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi dapat membatalkan putusan maupun penetapan pengadilan.^[5]^{: Pasal I angka 19 (Pasal 30 ayat (1))} Menurut Buku II Mahkamah Agung, perkara yang menyangkut kepentingan orang lain tidak dapat diperiksa secara sepihak (ex parte). Pihak yang berkepentingan harus ditarik sebagai termohon, dan penetapannya dapat diajukan kasasi.^[10]^: 44 Penetapan yang berasal dari permohonan sepihak dapat dimintakan pembatalan dengan mengajukan gugatan, perlawanan, atau kasasi. Kasasi yang diajukan oleh pihak lain yang berkepentingan dapat diterima paling lambat 14 hari sejak penetapan tersebut diketahuinya.^[11]^{: Lampiran, Rumusan Kamar Perdata}

Undang-undang dapat pula menentukan kasasi sebagai satu-satunya upaya hukum terhadap suatu penetapan. Terhadap penetapan ketua pengadilan negeri yang menolak permohonan izin melakukan sendiri pemanggilan rapat umum pemegang saham, misalnya, hanya dapat diajukan kasasi.^[12]^{: Pasal 80 ayat (7)}

Tata cara dalam perkara perdata

Permohonan kasasi disampaikan secara tertulis atau lisan melalui panitera pengadilan tingkat pertama yang memutus perkara, dalam tenggang waktu 14 hari sesudah putusan atau penetapan yang dimohonkan kasasi diberitahukan kepada pemohon. Setelah pemohon membayar biaya perkara, panitera mencatat permohonan dalam buku daftar dan pada hari itu juga membuat akta permohonan kasasi. Paling lambat 7 hari setelah permohonan terdaftar, panitera memberitahukan permohonan itu secara tertulis kepada pihak lawan. Apabila tenggang waktu 14 hari lewat tanpa permohonan kasasi, pihak yang berperkara dianggap telah menerima putusan.^[3]^{: Pasal 46}

Permohonan kasasi dapat dicabut sebelum diputus, dan setelah dicabut pemohon tidak dapat lagi mengajukan kasasi dalam perkara itu meskipun tenggang waktunya belum lewat.^[3]^{: Pasal 49 ayat (1)} Pemeriksaan kasasi dilakukan berdasarkan surat-surat, dan hanya apabila dipandang perlu Mahkamah Agung mendengar sendiri para pihak atau saksi, atau memerintahkan pengadilan di bawahnya untuk mendengar mereka.^[3]^{: Pasal 50 ayat (1)} Mahkamah Agung memeriksa dan memutus dengan paling sedikit 3 orang hakim, dan putusannya diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.^[3]^{: Pasal 40} Putusan kasasi diberitahukan kepada para pihak oleh pengadilan tingkat pertama paling lambat 30 hari setelah putusan dan berkas perkara diterimanya.^[3]^{: Pasal 53}

Memori dan kontra memori kasasi

Pemohon wajib menyampaikan memori kasasi yang memuat alasan-alasannya dalam tenggang waktu 14 hari setelah permohonan dicatat. Panitera menyampaikan salinan memori kasasi kepada pihak lawan paling lambat 30 hari, dan pihak lawan berhak mengajukan jawaban atas memori kasasi (kontra memori kasasi) dalam tenggang waktu 14 hari sejak menerima salinan itu.^[3]^{: Pasal 47} Berkas perkara beserta memori dan jawabannya dikirimkan kepada Mahkamah Agung paling lambat 30 hari.^[3]^{: Pasal 48 ayat (1)} Buku II Mahkamah Agung menghitung tenggang waktu memori kasasi sejak keesokan hari setelah pernyataan kasasi, dan menentukan bahwa kontra memori kasasi harus diterima di kepaniteraan pengadilan negeri paling lambat 14 hari sesudah memori kasasi disampaikan. Sebelum berkas dikirim, kedua belah pihak diberi kesempatan memeriksa kelengkapan berkas (inzage), dan berkas kasasi harus dikirim ke Mahkamah Agung dalam 65 hari sejak permohonan kasasi diajukan.^[10]^: 9

Untuk kasasi yang didaftarkan secara elektronik, memori kasasi harus dikirim melalui sistem informasi pengadilan paling lambat sebelum berakhirnya jam kerja pada hari terakhir tenggang waktu. Apabila tidak dikirim secara elektronik atau melewati tenggang waktu, permohonan kasasi tidak diteruskan ke Mahkamah Agung.^[13]^{: Pasal 11} Memori kasasi dikirimkan kepada termohon melalui sistem itu, dan termohon dapat mengirimkan kontra memori kasasi secara elektronik.^[13]^{: Pasal 12–13} Petunjuk teknisnya menentukan bahwa apabila pemohon tidak mengajukan memori kasasi, permohonan dinyatakan tidak dapat diterima dengan penetapan ketua pengadilan pengaju. Termohon dapat mengajukan kontra memori kasasi paling lambat 14 hari setelah pemberitahuan memori kasasi diterima.^[14]^: 8–9

Tambahan memori dan tambahan kontra memori

Panitera Mahkamah Agung mengatur pula penyampaian tambahan memori dan tambahan kontra memori. Menurut Panitera Mahkamah Agung, permohonan kasasi dan peninjauan kembali, beserta memori dan kontra memorinya, harus disampaikan melalui pengadilan tingkat pertama yang memutus perkara dalam tenggang waktu yang ditentukan undang-undang. Ketentuan itu berlaku pula secara analogis bagi tambahan memori dan tambahan kontra memori. Dokumen tambahan yang dikirim langsung ke Mahkamah Agung akan dikembalikan ke pengadilan tingkat pertama. Tambahan memori kasasi yang disampaikan melewati tenggang waktu hanya diperlakukan sebagai informasi (ad informandum) dan tidak dipertimbangkan oleh majelis hakim.^[15]

Lihat pula

Referensi

1 2 3 4 5 "About the Court". Cour de cassation (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2026-10-25.
1 2 "About the Supreme Court". Hoge Raad der Nederlanden (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2026-10-25.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73. 1985.
1 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157. 2009.
1 2 3 4 5 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9. 2004.
↑ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3. 2009.
↑ "KUHP dan KUHAP Baru Resmi Berlaku, Penegakan Hukum di Indonesia Masuki Era Baru". Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. 2026-01-05. Diakses tanggal 2026-10-25.
↑ "Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana" (PDF). peraturan.go.id. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 188. Kementerian Hukum Republik Indonesia. 2025-12-17. Diakses tanggal 2026-10-28.
↑ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209. 1981-12-31.
1 2 Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Buku II, Edisi 2007. Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2008.
↑ Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan. Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2018-11-16.
↑ "Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas". JDIH BPK RI. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Diakses tanggal 2026-10-24.
1 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2022 tentang Administrasi Pengajuan Upaya Hukum dan Persidangan Kasasi dan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung secara Elektronik. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 995. Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2022.
↑ Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 207/KMA/SK.HK2/X/2023 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Pengajuan Upaya Hukum dan Persidangan Kasasi dan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung secara Elektronik. Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2023-10-12.
↑ "Surat Panitera Mahkamah Agung Nomor 410/PAN/HK.00/2/2018 perihal Prosedur Penyampaian Dokumen yang Terkait Upaya Hukum di Mahkamah Agung" (PDF). Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2018-02-09. Diakses tanggal 2026-10-25.

Basis data pengawasan otoritas
Internasional	GND
Nasional	Republik Ceko
Lain-lain	Yale LUX

Asal-usul dan ciri umum