Kabinet Djuanda

Kabinet Djuanda
Kabinet Pemerintahan Indonesia ke-18
1957–1959
Dibentuk	9 April 1957
Diselesaikan	6 Juli 1959
Struktur pemerintahan
Presiden	Soekarno
Perdana Menteri	Djuanda Kartawidjaja
Wakil Perdana Menteri	Hardi Idham Chalid Johannes Leimena
Total jumlah menteri	28
Partai anggota	PNI   NU   Masyumi   PSII   IPKI   Parkindo   SKI   Independen
Sejarah
Pemilihan umum sebelumnya	Pemilihan umum legislatif 1955 Pemilihan umum Konstituante 1955
Periode	DPR 1956–1959
Nasihat dan persetujuan	Dewan Perwakilan Rakyat Konstituante
Pendahulu	Kabinet Ali Sastroamidjojo II
Pengganti	Kabinet Kerja I

Artikel ini adalah bagian dari seri
Politik dan Ketatanegaraan Republik Indonesia (Negara Kesatuan Republik Indonesia)
Hukum
Ideologi Pancasila
Konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Peraturan Perundang-Undangan Ketetapan MPR (Tap MPR) Undang-Undang (UU) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Peraturan Pemerintah (PP) Peraturan Presiden (Perpres) Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kabupaten/Kota
Hirarki Lembaga Negara Organ Lapis Pertama Organ Lapis Kedua Organ Lapis Ketiga
Pemerintahan Pusat
Legislatif Majelis Permusyawaratan Rakyat Ketua: Ahmad Muzani (Gerindra) Dewan Perwakilan Rakyat Ketua: Puan Maharani (PDI-P) Dewan Perwakilan Daerah Ketua: Sultan Bachtiar Najamudin (Independen)
Eksekutif Presiden Indonesia Prabowo Subianto Djojohadikusumo (Gerindra) Riwayat Wakil Presiden Indonesia Gibran Rakabuming Raka (Independen) Riwayat Kabinet Petahana: Merah Putih Menteri Pejabat setingkat menteri
Yudikatif Mahkamah Agung Ketua: Sunarto Mahkamah Konstitusi Ketua: Suhartoyo Komisi Yudisial Ketua: Amzulian Rifai Badan peradilan (di bawah Mahkamah Agung) Peradilan umum Peradilan agama Peradilan tata usaha negara Peradilan militer Khusus: Pengadilan khusus
Lembaga Lain Badan Pemeriksa Keuangan Ketua: Isma Yatun Lembaga menurut UUD secara implisit Dewan Pertimbangan Presiden Komisi Pemilihan Umum Bank Indonesia Alat Negara Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Angkatan Laut Angkatan Udara Kepolisian Negara Republik Indonesia
Pemerintahan Daerah
Pembagian Administratif Provinsi Khusus: Daerah Khusus Daerah Istimewa Daftar: Umum Ibu Kota Lambang IPM PDRB Titik Tertinggi Kabupaten Kota Khusus: Kabupaten administrasi Kota administrasi Daftar: Umum Provinsi Lambang Hanya Kabupaten Waktu Pembentukan Hanya Kota Provinsi Luas Wilayah Jumlah Penduduk Kepadatan Penduduk Hari Jadi Wilayah Metropolitan Kecamatan Desa/kelurahan Daftar Istilah Khusus
Kepala Daerah Gubernur Daftar: Petahana Riwayat Wakil gubernur Riwayat Bupati Daftar: Riwayat Wakil bupati Riwayat Wali Kota Daftar: Riwayat Wakil wali kota Riwayat
Legislatif Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daftar Kabupaten/Kota Daftar
Politik Praktis
Pemilihan Umum Pemilihan Legislatif 2029 2024 2019 2014 2009 2004 1999 1997 1992 1987 1982 1977 1971 1955 Pemilihan Presiden 2029 2024 2019 2014 2009 2004 Tak langsung: 1999 1998 1993 1988 1983 1978 1973 1968 1963 1945
Pemilihan Lokal Pemilihan Legislatif Daerah 1957–1958 Pemilihan Kepala Daerah 2029 2024 2020 2018 2017 2015 2013 2012 2011 2010 2008 2007 2006 2005 Undang-Undang Daerah Pemilihan
Partai Politik Daftar partai Pemimpin partai Tokoh Partai Komposisi dalam DPR Koalisi Sayap Pemuda Partai yang Bubar
Kebijakan luar negeri
Hubungan internasional Bilateral (negara individu) Multilateral Keanggotaan: ASEAN PBB APEC G20 Nonblok WTO BRICS Kerja sama: Uni Eropa
Perwakilan Diplomatik Dari Indonesia Lengkap Kedutaan Besar Konsulat Jenderal Konsulat Untuk Indonesia Lengkap Kedutaan Besar Konsuler di Surabaya
PortalIndonesia  PortalPolitik Negara lainnya Atlas
l b s

Artikel ini bagian dari seri tentang Soekarno
Presiden pertama Indonesia Prakemerdekaan PNI Partindo PETA BPUPK Pancasila PPKI Revolusi Nasional Indonesia Proklamasi Kemerdekaan Kebijakan dalam negeri APRA Ambon Permesta DI/TII Peristiwa Tiga Selatan Marhaenisme Politik Mercusuar Demokrasi Terpimpin Dekret 5 Juli Monas G30S Supersemar Kejatuhan De-Soekarnoisasi Kebijakan luar negeri Gerakan Non-Blok Konferensi Asia–Afrika Pesta Olahraga Asia 1962 CONEFO GANEFO gedung Irian Barat Trikora Pepera Konfrontasi Krisis Selat Sunda Pidato Indonesia Menggugat Tahun Vivere Pericoloso Keluarga Istri Fatmawati Dewi Anak Rukmini Megawati Rachmawati Sukmawati Guruh Media dan warisan Makam Soekarno Rumah pengasingan Bandar Udara Internasional Soekarno–Hatta Stadion Gelora Bung Karno Lainnya (eponim) Galeri: Gambar, Suara, Video
l b s

Kabinet Djuanda disebut juga Kabinet Karya adalah kabinet pemerintahan Indonesia pimpinan Presiden Soekarno.^[a] Kabinet ini diumumkan pada 8 April 1957 dan bertugas sejak 9 April 1957 hingga 6 Juli 1959.^[b] Kabinet ini merupakan salah satu kabinet zakken.

Latar belakang

Pada 14 Maret 1957, Kabinet Ali Sastroamidjojo Kedua runtuh akibat tekanan pemberontakan daerah, perpecahan antar partai, dan serangan terhadap sistem politik yang berujung pada pengunduran diri anggotanya. Presiden Soekarno sempat mengutarakan keinginannya untuk membentuk kabinet gotong royong, di mana empat partai besar, termasuk Partai Komunis Indonesia (PKI), akan bekerja sama demi kepentingan nasional. Namun, setelah mendapat tentangan keras dari partai lain dan Angkatan Darat, Soekarno terpaksa mengurungkan niat tersebut. Pada 15 Maret, ia meminta ketua Partai Nasional Indonesia (PNI) Suwirjo untuk membentuk kabinet, tetapi ia tidak mampu melaksanakan tugas tersebut, sehingga Soekarno sendiri mengadakan pertemuan pada 14 April dengan para pemimpin partai dan perwira militer, di mana mereka semua ditanya apakah mereka siap untuk bergabung dengan kabinet. Partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi), yang sebagian besar anggotanya menolak masuk kabinet, menuduh Soekarno bertindak melawan hukum, tetapi sia-sia. Partai tersebut kemudian memecat dua anggotanya yang masuk kabinet. Soekarno menunjuk veteran kabinet Djuanda Kartawidjaja untuk memimpin kabinet yang terdiri dari orang-orang yang memenuhi syarat dan tidak mewakili partai mana pun. Kabinet diumumkan pada 8 April dan dilantik oleh Soekarno keesokan harinya di Istana Merdeka.^[1][2][3]

Pimpinan

No.	Jabatan	Foto	Pejabat	Mulai menjabat	Selesai menjabat	Partai
Perdana dan Wakil Perdana Menteri
1	Perdana Menteri		Djuanda Kartawidjaja	9 April 1957	6 Juli 1959		Nonpartai
2	Wakil Perdana Menteri I		Hardi	9 April 1957	6 Juli 1959		PNI
	Wakil Perdana Menteri II		Idham Chalid	9 April 1957	6 Juli 1959		NU
	Wakil Perdana Menteri III		Johannes Leimena[c]	29 April 1957	6 Juli 1959		Parkindo

Anggota

No.	Jabatan	Foto	Pejabat	Mulai menjabat	Selesai menjabat	Partai
3	Menteri Luar Negeri		Subandrio	9 April 1957	6 Juli 1959		Nonpartai
4	Menteri Dalam Negeri		Sanusi Hardjadinata	9 April 1957	6 Juli 1959		PNI
5	Menteri Pertahanan		Djuanda Kartawidjaja	9 April 1957	6 Juli 1959		Nonpartai
6	Menteri Kehakiman		Gustaaf Adolf Maengkom	9 April 1957	6 Juli 1959		PNI
7	Menteri Penerangan		Soedibjo	9 April 1957	6 Juli 1959		PSII
8	Menteri Keuangan		Soetikno Slamet	9 April 1957	6 Juli 1959		PNI
9	Menteri Pertanian		Sadjarwo Djarwonagoro	9 April 1957	6 Juli 1959		PNI
10	Menteri Perdagangan		Soenardjo[d]	9 April 1957	25 Juni 1958		NU
			Rachmat Muljomiseno	25 Juni 1958	6 Juli 1959		NU
11	Menteri Perindustrian		F.J. Inkiriwang	9 April 1957	6 Juli 1959		Nonpartai
12	Menteri Perhubungan		Soekardan	9 April 1957	6 Juli 1959		Nonpartai
13	Menteri Pelayaran		Mohammad Nazir	9 April 1957	6 Juli 1959		Nonpartai
14	Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga		Pangeran Mohammad Nur	9 April 1957	6 Juli 1959		Masyumi
15	Menteri Perburuhan		Mr. Samjono	9 April 1957	6 Juli 1959		Nonpartai
16	Menteri Sosial		Johannes Leimena[e]	9 April 1957	24 Mei 1957		Parkindo
			Muljadi Djojomartono	25 Mei 1957	6 Juli 1959		Masyumi
17	Menteri Pendidikan dan Kebudayaan		Prijono	9 April 1957	6 Juli 1959		Nonpartai
18	Menteri Agama		Muhammad Ilyas	9 April 1957	6 Juli 1959		NU
19	Menteri Kesehatan		Azis Saleh	9 April 1957	6 Juli 1959		IPKI
20	Menteri Agraria		R. Sunarjo	9 April 1957	6 Juli 1959		NU
21	Menteri Urusan Pengerahan Tenaga Rakyat untuk Pembangunan[f] (dihapuskan sejak 25 Juni 1958)		A.M. Hanafi[g]	9 April 1957	25 Juni 1958		Nonpartai
22	Menteri Negara Urusan Veteran		Chaerul Saleh	9 April 1957	6 Juli 1959		Nonpartai
23	Menteri Negara Urusan Hubungan Antar Daerah[f] (dihapuskan sejak 25 Juni 1958)		Ferdinand Lumban Tobing[h]	9 April 1957	25 Juni 1958		SKI
24	Menteri Negara[i]		Dadang Suprajogi (Urusan Stabilitasi Ekonomi)	25 Juni 1958	6 Juli 1959		Nonpartai
			Muhammad Wahib Wahab (Urusan Kerjasama Sipil-Militer)	25 Juni 1958	6 Juli 1959		NU
			Ferdinand Lumban Tobing (Urusan Transmigrasi)	25 Juni 1958	6 Juli 1959		SKI
			A.M. Hanafi	25 Juni 1958	6 Juli 1959		Nonpartai
			Mohammad Yamin	25 Juni 1958	6 Juli 1959		Nonpartai

Program kerja

Program kerja Kabinet Djuanda disebut Soekarno dengan sebutan 'pancakarya', yang terdiri dari kata 'panca' (dari Bahasa Sanskerta 'lima') dan 'karya' (kerja).^[4] Kelima 'karya' atau tujuan program kerja kabinet di antaranya:

1. Pembentukan 'Dewan Nasional', berdasarkan Konsepsi Presiden;
2. Menormalisasikan keadaan internal republik;
3. Implementasi penarikan perjanjian dalam Konferensi Meja Bundar tahun 1949;
4. Memperjuangkan Irian Barat; dan
5. Mempercepat proses pembangunan.

Perkembangan

Kabinet Djuanda sejak awal telah dikritik oleh anti-komunis. Walaupun Partai Komunis Indonesia (PKI) secara resmi tidak masuk ke dalam kabinet, beberapa menteri dicurigai merupakan komunis atau berhubungan erat dengan PKI. Partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi) juga terus berargumen bahwa kabinet dibentuk secara inkonstitusional karena tidak dilantik oleh parlemen. Namun, Perdana Menteri Djuanda terus melaporkan kegiatan kabinet kepada parlemen dan ia berargumen bahwa secara praktis hanya Masyumi, Partai Katolik, dan partai kecil besutan Sutomo, Partai Rakjat Indonesia (PRI) yang menjadi opsosisi. Secara praktis, peran parlemen hampir berakhir, dan para menteri juga memiliki kekuasaan yang lebih kecil dibanding kabinet sebelumnya. Masa darurat tetap berjalan, dan sejarawan Amerika Serikat George Kahin menulis: "Pelantikan kabinet telah melemahkan peran kedua parlemen dan partai politik secara setara untuk memperluas peran presiden dan militer."^[5]

Soekarno mencoba untuk mewujudkan konsep demokrasi terpimpinnya. Pada Mei 1957, Soekarno menggunakan peraturan darurat untuk membentuk Dewan Nasional. Dewan Nasional adalah badan yang setara dengan kabinet, terdiri dari refleksi masyarakat berdasarkan 'golongan pekerja' (seperti petani, buruh, pemuda, pebisnis, dan perempuan) dibandingkan berdasarkan partai politik. Dewan Nasional juga meliputi perwakilan dari beragam wilayah dan kepulauan.^[1]

Setelah percobaan di Perserikatan Bangsa-Bangsa agar Irian Barat bergabung dengan Indonesia gagal pada November 1957, pemerintahan Soekarno mengambil alih kegiatan dari perusahaan-perusahaan Belanda. Pada 5 Desember, seluruh 46,000 orang Belanda yang masih tinggal di Indonesia dipaksa untuk meninggalkan Indonesia.^[1] Terdapat beberapa penolakan dalam kabinet terhadap keputusan tersebut, termasuk dari Wakil Presiden Mohammad Hatta. Partai oposisi Masyumi mengutarakan kritiknya, dan para pimpinan partai Mohammad Natsir, Syafruddin Prawiranegara dan Burhanuddin Harahap bergabung dengan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) di Sumatra. Gerakan Permesta juga ikut berkembang. Kedua pergerakan separatis tersebut merupakan alasan penting mengapa Soekarno dapat mempertahankan keadaan darurat dan dapat mengembangkan demokrasi terpimpinnya lebih luas.

Sejak awal 1958, pemilihan umum selanjutnya mulai direncanakan. Setelah pemilihan umum legislatif 1955, pemilihan selanjutnya dijadwalkan dilaksanakan pada September 1959. Namun, partai-partai politik yang kini lemah tidak mau menghadapi pemilihan umum karena kekhawatiran bahwa komunis PKI akan menang besar, dan juga beberapa kelompok lain seperti Angkatan Darat (yang diperkuat oleh keadaan darurat) tidak menginginkan adanya pemilihan umum. Selain PKI, seluruh partai politik besar sepakat untuk menunda pemilihan umum, dan pada 22 September 1958 Perdana Menteri Djuanda mengumumkan bahwa pemilihan umum akan ditunda selama maksimal 1 tahun, alasan resmi penundaan tersebut adalah keamanan yang tidak dapat dijamin oleh adanya pemberontakan.^[1]

Pembubaran kabinet

Konstituante, yang telah dibentuk setelah adanya Pemilihan umum Konstituante 1955 mengerjakan rancangan konstitusi baru sejak tahun 1956, tetapi tidak berhasil. Kepala Staf Angkatan Darat Abdul Haris Nasution mengajukan untuk kembali ke Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Rencana tersebut mendapatkan dukungan luas, dan pada 5 Juli 1959, Soekarno mengeluarkan dekrit yang mengembalikan UUD 1945, membubarkan Konstituante dan mengembalikan Dewan Perwakilan Rakyat terpilih berubah menjadi parlemen yang ditunjuk. Dekrit tersebut juga menandakan akhir dari Kabinet Djuanda, dan Soekarno mengambil alih kekuasaan pemerintahan dengan menjabat sebagai presiden dan perdana menteri dalam Kabinet Kerja I.

Galeri

• Pengumuman
• 
  Pengumuman Kabinet Djuanda oleh Pemerintah.

Catatan

Referensi

Karya dikutip

• Feith, Herbert (2009) [1962], The Decline of Constitutional Democracy in Indonesian, Equinox Publishing (Asia) Pte Ltd, hlm. 469–470, ISBN 979-3780-45-2
• Lev, Daniel S (2009) [1966], The Transition to Guided Democracy: Indonesian Politics 1957-1959, Equinox Publishing (Asia) Pte Ltd, hlm. 34, 136, ISBN 978-602-8397-40-7
• Simanjuntak, P. N. H. (2003) (in Indonesian), Kabinet-Kabinet Republik Indonesia: Dari Awal Kemerdekaan Sampai Reformasi, Jakarta: Djambatan, pp. 181–187, ISBN 979-428-499-8.

Pranala luar

• (Indonesia) Profil Kabinet Djuanda pada situs web Sekretariat Kabinet Republik Indonesia
• Marsono. 1987. Almanak Negara Republik Indonesia 1987. Jakarta: B.P. Alda

Kabinet Pemerintahan Indonesia
Didahului oleh: Kabinet Ali Sastroamidjojo II	Kabinet Djuanda 1957–1959	Diteruskan oleh: Kabinet Kerja I

l b s Kabinet pemerintahan Indonesia
Era perjuangan kemerdekaan	Presidensial Sjahrir I Sjahrir II Sjahrir III Amir Sjarifuddin I Amir Sjarifuddin II Hatta I Darurat Hatta II
Era demokrasi parlementer	RIS (RI: Susanto · Halim) Natsir Sukiman-Suwirjo Wilopo Ali Sastroamidjojo I Burhanuddin Harahap Ali Sastroamidjojo II Djuanda
Era demokrasi terpimpin	Kerja I Kerja II Kerja III Kerja IV Dwikora I Dwikora II Dwikora III Ampera I Ampera II
Era Orde Baru	Pembangunan I Pembangunan II Pembangunan III Pembangunan IV Pembangunan V Pembangunan VI Pembangunan VII
Era reformasi	Reformasi Pembangunan Persatuan Nasional Gotong Royong Indonesia Bersatu I Indonesia Bersatu II Kerja Indonesia Maju Merah Putih
Lihat pula: Kementerian Indonesia