Jumat, 20 November 2026
16:09 WIB
TERKINI
Bandar Lampung Jaksa Ungkap Dana Tantiem Mengalir ke Politisi di Kasus Korupsi Migas Lampung Pringsewu Anggota DPRD Pringsewu Pantau Ketat Perbaikan Jalan Raden Intan Wonodadi Pesawaran Pesawaran Prioritaskan Kesehatan Atlet di Porprov X Lampung 2026 dengan Tim Medis Khusus Tanggamus Polres Tanggamus Ungkap Pembobolan Rumah Rp45 Juta, Satu Pelaku Ditangkap di Wonosobo Nasional Era Baru Pemberantasan Korupsi: RUU Perampasan Aset Resmi Jadi Undang-Undang Lampung Timur Pendekatan Humanis Operasi Zebra Krakatau: Pelajar Lampung Timur Dididik Lewat Lagu Kebangsaan Bandar Lampung Bendungan Batutegi Kritis, BBWS Mesuji Sekampung Gelar Modifikasi Cuaca Jelang Musim Tanam Nasional Bareskrim Geledah Rumah Irjen Eko Terkait Dugaan Makar Eks Kapolri Listyo Sigit Ekonomi Dan Bisnis Harga Emas Antam 18 November 2026: Turun Tipis, Ini Rincian Lengkapnya Advertorial Layanan Publik Makin Dekat: Natar Kini Miliki Samsat Drive Thru dan MPP Mini Bandar Lampung Jaksa Ungkap Dana Tantiem Mengalir ke Politisi di Kasus Korupsi Migas Lampung Pringsewu Anggota DPRD Pringsewu Pantau Ketat Perbaikan Jalan Raden Intan Wonodadi Pesawaran Pesawaran Prioritaskan Kesehatan Atlet di Porprov X Lampung 2026 dengan Tim Medis Khusus Tanggamus Polres Tanggamus Ungkap Pembobolan Rumah Rp45 Juta, Satu Pelaku Ditangkap di Wonosobo Nasional Era Baru Pemberantasan Korupsi: RUU Perampasan Aset Resmi Jadi Undang-Undang Lampung Timur Pendekatan Humanis Operasi Zebra Krakatau: Pelajar Lampung Timur Dididik Lewat Lagu Kebangsaan Bandar Lampung Bendungan Batutegi Kritis, BBWS Mesuji Sekampung Gelar Modifikasi Cuaca Jelang Musim Tanam Nasional Bareskrim Geledah Rumah Irjen Eko Terkait Dugaan Makar Eks Kapolri Listyo Sigit Ekonomi Dan Bisnis Harga Emas Antam 18 November 2026: Turun Tipis, Ini Rincian Lengkapnya Advertorial Layanan Publik Makin Dekat: Natar Kini Miliki Samsat Drive Thru dan MPP Mini
Konstituante Republik Indonesia

Konstituante Republik Indonesia

Badan yang dipilih di Indonesia yang bertugas untuk merancang konstitusi permanen (1956-1959)

Bagikan:
Untuk daftar anggota yang duduk di dewan ini, lihat Daftar anggota Konstituante Republik Indonesia.
Konstituante Republik Indonesia

Constituent Assembly of the Republic of Indonesia
Coat of arms or logo
Jenis
Jenis
Sejarah
Dibentuk9 November 1956 (1956-11-09)
Dibubarkan5 Juli 1959 (1959-07-5)
Pimpinan
Ketua
Wakil Ketua
Wakil Ketua
Wakil Ketua
Wakil Ketua
Wakil Ketua
Pemilihan
Pemilihan terakhir
15 Desember 1955
Tempat bersidang
250px-AulaKonstituante.jpg?utm_source=id.wikipedia.org&utm_campaign=parser&utm_content=thumbnail
Gedung Majelis Konstituante, Bandung
L •B
Info templat
Bantuan penggunaan templat ini

Konstituante adalah badan yang dipilih pada tahun 1955 untuk menyusun konstitusi tetap bagi Republik Indonesia. Badan ini bersidang antara tanggal 10 November 1956 dan 2 Juli 1959. Konstituante dibubarkan oleh Presiden Soekarno melalui dekret yang dikeluarkan pada tanggal 5 Juli 1959 yang memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945.

Latar belakang

Kemerdekaan Republik Indonesia diproklamasikan pada 17 Agustus 1945. Pada tanggal 18 Agustus, rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) memilih Soekarno sebagai Presiden dan Mohammad Hatta sebagai Wakil Presiden. Rapat tersebut juga mengesahkan rancangan undang-undang dasar yang telah dipersiapkan oleh lembaga pendahulunya, Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) sebagai konstitusi bagi negara yang baru merdeka ini. Dalam pidatonya, Presiden Soekarno menyatakan bahwa UUD 1945 adalah "sebuah konstitusi sementara... sebuah konstitusi kilat" dan menegaskan sebuah Majelis Permusyawaratan Rakyat harus membentuk konstitusi baru yang "lebih lengkap dan lebih sempurna“ saat "telah bernegara di dalam suasana yang lebih tenteram".[1]

UUD 1945 berlaku sampai terbentuknya Republik Indonesia Serikat (RIS) pada 27 Desember 1949, sesuai kesepakatan Konferensi Meja Bundar di Den Haag. Konstitusi yang berlaku adalah Konstitusi Republik Indonesia Serikat (Konstitusi RIS) yang mengamanatkan sebuah republik federal bersistem parlementer. RIS dibubarkan pada tanggal 17 Agustus 1950 dengan meleburnya seluruh negara-negara bagiannya menjadi Republik Indonesia. Dari Agustus 1950 hingga Juli 1959, konstitusi yang berlaku di Indonesia adalah Undang-Undang Dasar Sementara 1950, yang batang tubuhnya lebih kurang sama dari Konstitusi RIS.[2]

Pembentukan

Dasar hukum pembentukan Konstituante adalah Pasal 134 UUD Sementara 1950, yang berbunyi "Konstituante (Sidang Pembuat Undang-undang Dasar) bersama-sama dengan Pemerintah selekaslekasnja menetapkan Undang-undang Dasar Republik Indonesia jang akan menggantikan Undang-undang Dasar Sementara ini."[3]

Pasal 135 selanjutnya mengatur bahwa Konstituante "terdiri dari sedjumlah Anggauta jang besarnja ditetapkan berdasar atas perhitungan setiap 150.000 djiwa penduduk warga negara Indonesia mempunjai seorang wakil,"[3] dan anggota-anggota tersebut "dipilih oleh warga-negara Indonesia dengan dasar umum dan dengan tjara bebas dan rahasia menurut aturan-aturan jang ditetapkan dengan undangundang." Dalam praktiknya, pemilihan untuk anggota Konstituante diselenggarakan secara bersama-sama dengan anggota Dewan Perwakilan Rakyat pada pemilihan umum legislatif 1955, dengan pemilihan umum DPR dilaksanakan terlebih dahulu pada bulan September 1955 dan disusul oleh pemilihan umum Konstituante pada bulan Desember 1955.[4]

Rumah tangga

Konstituante dipimpin oleh seorang Ketua dan beberapa orang Wakil Ketua.

Ketua Wakil Ketua Wakil Ketua Wakil Ketua Wakil Ketua Wakil Ketua
250px-Wilopo%2C_Indonesia_Memilih%2C_p223.jpg?utm_source=id.wikipedia.org&utm_campaign=parser&utm_content=thumbnail 250px-Prawoto_Mangkusasmito%2C_Indonesia_Memilih%2C_p223.jpg?utm_source=id.wikipedia.org&utm_campaign=parser&utm_content=thumbnail 250px-Johannes_Leimena%2C_Indonesia_Memilih%2C_p223.jpg?utm_source=id.wikipedia.org&utm_campaign=parser&utm_content=thumbnail 250px-Fathurrahman_Kafrawi%2C_Indonesia_Memilih%2C_p223.jpg?utm_source=id.wikipedia.org&utm_campaign=parser&utm_content=thumbnail 250px-Sakirman%2C_Indonesia_Memilih%2C_p223.jpg?utm_source=id.wikipedia.org&utm_campaign=parser&utm_content=thumbnail 250px-Ratu_Aminah_Hidayat%2C_Indonesia_Memilih%2C_p223.jpg?utm_source=id.wikipedia.org&utm_campaign=parser&utm_content=thumbnail
Wilopo
PNI
Prawoto Mangkusasmito
Masyumi
Johannes Leimena
Parkindo
Fathurrahman Kafrawi
NU
Sakirman
PKI
Ratu Aminah Hidayat
IPKI

Komposisi

Terdapat tiga blok utama dari partai-partai dan golongan yang memiliki perwakilan di Konstituante: Blok Pancasila (274 kursi/53,3%), Blok Islam (230 kursi/44,8%), dan Blok Sosio-Ekonomi (10 kursi/2%).[5]

FaksiKursi
Blok Pancasila (274 kursi, 53.3%)
Partai Nasional Indonesia (PNI) 119
Partai Komunis Indonesia (PKI) 60
Proklamasi Republik 20
Partai Kristen Indonesia (Parkindo) 16
Partai Katolik 10
Partai Sosialis Indonesia (PSI) 10
Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI) 8
Lainnya 31
Blok Islam (230 kursi, 44.8%)
Masyumi 112
Nahdatul Ulama 91
Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII) 16
Persatuan Tarbiyah Islamiyah (PERTI) 7
Angkatan Kemenangan Umat Islam (AKUI) 1
Partai Persatuan Tharikah Islam (PPTI) 1
Lainnya 2
Blok Sosial-Ekonomi (10 kursi, 2.0%)
Partai Buruh 5
Partai Musyawarah Rakyat Banyak 4
Partai Acoma 1
Jumlah Kursi 514

Pembubaran

Sampai tahun 1959, Konstituante belum berhasil membentuk UUD baru. Pada saat bersamaan, Presiden Soekarno menyampaikan konsepsinya tentang Demokrasi Terpimpin.

Sejak itu, diadakanlah pemungutan suara untuk menentukan Indonesia kembali ke UUD 1945. Dari ketiga pemungutan suara yang dilakukan, sebenarnya mayoritas anggota menginginkan kembali ke UUD 1945, tetapi terbentur dengan jumlah yang tidak mencapai 2/3 suara keseluruhan.

Setelah voting ketiga, serempak para fraksi memutuskan tidak akan lagi mengikuti sidang Konstituante setelah reses 3 Juli 1959. Keadaan gawat inilah yang menyebabkan Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959, yang mengakhiri riwayat lembaga ini.

Referensi

  1. ↑ Indrayana, Denny (2007). Amandemen UUD 1945: Antara Mitos dan Pembongkaran. Jakarta: Mizan. hlm. 48–49.{{cite book}}: Pemeliharaan CS1: Status URL (link)
  2. ↑ Feith 2007, hlm. 46-92
  3. 1 2 UNDANG-UNDANG DASAR SEMENTARA REPUBLIK INDONESIA (UU No. 7 Tahun 1950, LN 1950–56, d.u. 15 Agustus 1950.)
  4. ↑ Feith 2007, hlm. 414-450
  5. ↑ Nasution 1995, hlm. 32-33 & 49

Sumber

Pranala luar

Undang-Undang Dasar
Undang-Undang
Rancangan
Peraturan Pemerintah
Peraturan atau Keputusan Presiden
Peraturan Daerah
Peraturan lain
Penerbitan
Konten disalin dari Wikipedia Bahasa Indonesia (lisensi CC BY-SA) Lihat versi asli di Wikipedia

Rekomendasi Pilihan