| Perdana Menteri Republik Indonesia | |
|---|---|
 | |
 | |
| Gelar | Yang Mulia |
| Anggota | |
| Kediaman | Gedung Pancasila |
| Kantor | Jakarta |
| Ditunjuk oleh | Presiden |
| Dasar hukum |
|
| Pejabat perdana | Sutan Sjahrir |
| Dibentuk | 14 November 1945 |
| Pejabat terakhir |
|
| Jabatan dihapus |
|
| Wakil | Wakil Perdana Menteri Indonesia |
,_p160.jpg)
Perdana Menteri Republik Indonesia adalah jabatan politik di Indonesia yang ada dari tahun 1945 hingga 1966. Selama periode ini, perdana memimpin kabinet Indonesia, salah satu dari tiga cabang pemerintahan bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden. Setelah mengeluarkan dekrit pada tahun 1959, Presiden Soekarno mengambil alih peran dan wewenang perdana menteri hingga ia dikudeta merangkak oleh Soeharto pada tahun 1965-1966.
Sejarah
Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Indonesia menggunakan sistem presidensial dalam menjalankan roda pemerintahan. Dengan demikian, tidak ada ketentuan secara konstitusional bahwa pemerintahan dipimpin oleh Perdana Menteri, melainkan dipegang oleh Presiden yang juga kepala negara. Pada awal kemerdekaan, posisi Perdana Menteri justru diadakan untuk memimpin kabinet dan jalannya pemerintahan. Kemudian, jabatan Perdana Menteri dijamin oleh Pasal 52 UUD Sementara 1950. Perdana Menteri ditunjuk atas kewenangan Presiden dan ditugaskan untuk menangani anggaran belanja pemerintah dan bertanggung jawab atas kabinet, serta bertanggung jawab kepada Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.
Dalam praktik pemerintahannya, Perdana Menteri bertanggung jawab kepada Badan Pekerja-Komite Nasional Indonesia Pusat (BP-KNIP) atau Dewan Perwakilan Rakyat Sementara (DPRS) dan perlu bermusyawarah dengan Presiden sebelum membuat kebijakan baru ataupun keputusan besar. Namun, apabila Perdana Menteri bersitegang dengan BP-KNIP atau Presiden, maka lembaga lain dapat dipilih sebagai alternatif.
Pada 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan Keputusan Presiden yang menyatakan bahwa, karena ketidakmampuan Konstituante untuk mencapai mayoritas dua pertiga, UUD 1945 akan diberlakukan kembali, ini dihapus landasan konstitusional bagi kantor Perdana Menteri. Namun, pada tanggal 9 Juli pada tahun yang sama, Sukarno mengambil jabatan Perdana Menteri selain Kepresidenan, kemudian menggunakan kalimat "Saya Menteri Presiden dan Perdana" sebagai pesan yang dominan dalam pidato-pidatonya setelah kudeta yang gagal terhadap pemerintah pada tahun 1965 dan pelepasan dokumen mentransfer semua kekuatan politik untuk Soeharto, Soekarno kehilangan gelar Perdana Menteri bersama-sama dengan Presiden tersebut.
Wacana Sistem Semi Presidensial
Isu dan wacana muncul seiring dengan dorongan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) untuk mengamendemen kelima UUD 1945. Salah satunya adalah wacana sistem semi-presidensil. Adnan Buyung Nasution, pengamat politik dan aktivis Indonesia mengusulkan sistem semi presidensial hubungan perdana menteri dan presiden adalah simbiosis mutualisme. Sistem semi-presidensil menjadi solusi dari lemahnya kekuasaan presiden dan begitu kuatnya kekuasaan DPR dari hasil amendemen konstitusi empat kali sehingga DPR sering 'menyandera' kebijakan presiden.[1]
Daftar
_in_het_kabinet_Sjahrir_%E2%80%A6,_Bestanddeelnr_11864.jpg)
Catatan
- ↑ Perdana Menteri petahana Republik Indonesia Mohammad Hatta ditangkap dan diasingkan oleh pihak sekutu Belanda pada tanggal 19 Desember 1948. kemudian pemerintahan dilanjutkan oleh Kabinet Darurat yang dipimpin oleh Syafruddin Prawiranegara
Jabatan lain yang terkait
| Pejabat (lahir–wafat) |
Potret | Mulai menjabat | Akhir menjabat | Partai | |
|---|---|---|---|---|---|
| Djuanda Kartawidjaja (Menteri Pertama) (1911–1963) |
 |
9 Juli 1959 | 13 November 1963 | Nonpartisan | |
| Soekarno
(Pemimpin Kabinet) (1901-1970) |
 |
9 Juli 1959 | 25 Juli 1966 | Nonpartisan | |
| Soeharto (Ketua Presidium Kabinet) (1921–2008) |
 |
25 Juli 1966 | 17 Oktober 1967 | ABRI (Sekber Golkar) | |
Catatan
Lihat pula
| Artikel ini adalah bagian dari seri |
| Politik dan Ketatanegaraan Republik Indonesia (Negara Kesatuan Republik Indonesia) |
|---|
|
| Hukum |
| Pemerintahan Pusat |
|
|
|
|
| Pemerintahan Daerah |
|
| Politik Praktis |
| Kebijakan luar negeri |
|
- Indonesia
- Sejarah Indonesia
- Politik Indonesia
- Daftar tokoh Indonesia
- Daftar Wakil Presiden Indonesia
- Daftar Presiden Indonesia
- Daftar Wakil Perdana Menteri Indonesia
- Daftar kabinet Indonesia
- Sejarah Lembaga Kepresidenan Indonesia
- Daftar ibu dan bapak negara Indonesia
Referensi
- ↑ "Buyung Wacanakan Sistem Semi-Presidensil dengan Perdana Menteri". detiknews. Diakses tanggal 2024-07-08.
- ↑ Feith, Herbert. The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia. hal 168
- ↑ Mimbar Penerangan. Departemen Penerangan Republik Indonesia. 27 Agustus 1957. hlm. 208.
- Bibliografi
- Abdullah, Taufik (2009). Indonesia: Towards Democracy. Singapore: Institute of South-East Asian Studies. ISBN 978-981-230-365-3. OCLC 646982290. Diakses tanggal 13 Juli 2011.
{{cite book}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link) - Kahin, George McTurnan (1952). Nationalism and Revolution in Indonesia. Ithaca, New York: Cornell University Press. ISBN 0-8014-9108-8.
{{cite book}}: Ketidakcocokan ISBN / tanggal - Cribb, Robert; Kahin, Audrey (2004). Historical Dictionary of Indonesia. Scarecrow Press Inc. ISBN 978-0-8108-4935-8.
- Pringgodigdo, Abdul Karim (1957). The office of President in Indonesia as defined in the three constitutions, in theory and practice. Ithaca, New York: Cornell University.
- Ricklefs, M.C. (2008) [1981]. A History of Modern Indonesia Since c.1300 (Edisi 4th). London: MacMillan. ISBN 978-0-230-54685-1.
- Simanjuntak, P. N. H. (2003), Kabinet-Kabinet Republik Indonesia: Dari Awal Kemerdekaan Sampai Reformasi [Cabinets of the Republic of Indonesia: From the Beginning of Independence to the Reform Era], Jakarta: Djambatan, ISBN 979-428-499-8
- Mrázek, Rudolf (1996). Sjahrir: politik dan pengasingan di Indonesia. Yayasan Obor Indonesia. ISBN 978-979-461-231-6.
Pranala luar
- (Inggris) World Statesmen