Syariat Islam

Bagian dari seri tentang
Islam
Keimanan Keesaan Tuhan Malaikat Kitab suci Nabi Hari Kiamat Barzakh Takdir Kebangkitan Surga Neraka
Praktik Pernyataan keimanan Salat Zakat Puasa Haji
Teks Landasan Al-Qur'an Sunnah Hadis Hadis qudsi Sirah Tafsir (tafsir) Ijtihad Aqidah (akidah) Qisas al-Anbiya (Kisah para nabi) Masnawi (puisi) Fikih (yurisprudensi) Syariah (hukum)
Sejarah Linimasa Jahiliyah Muhammad Ahlulbait Muslim awal Salaf Sahabat Generasi kedua Generasi ketiga Suksesi Muhammad Rasyidin Kekhalifahan Imamah Penyebaran Islam Hubungan Syiah–Sunni
Budaya dan masyarakat Akademik Hewan Seni Sepak bola Kalender Kucing Penyensoran Anak-anak Khitan Demokrasi Demografi Diaspora Denominasi Sunni Syiah Ibadi Ekonomi Pendidikan Etika Eksorsisme Feminisme Keuangan Salat Jumat Halal Hari raya Liberalisme Madrasah Ajaran moral Masjid Multikulturalisme Musik Mistisisme Filsafat Puisi Politik Penyebaran agama Ilmu pengetahuan Seksualitas LGBTQ Perbudakan Pergundikan Kesejahteraan sosial Perempuan
Topik terkait Bahasa Arab Kemurtadan Kritik Muhammad Al-Qur'an Hadis Zaman Keemasan Agama lain Islamisme Islamofobia Jihad Jihadisme Jihadisme Salafi Jihadisme Deobandi Hukum militer Perdamaian Pasifisme Simbol
Muslim Glosarium Indeks Garis besar  Portal Islam
l b s

Syariat (/ʃəˈriːə/; Arab: ‏شَرِيعَة‎, alih aksara: šarīʿa, har. 'jalan menuju sumber air', IPA:[ʃaˈriːʕa]), juga ditransliterasikan sebagai syari'ah, syariah, atau syariat, yang sering disebut di dunia Barat sebagai "hukum syariah", merupakan seperangkat hukum agama yang membentuk tradisi Islam.^[1][2][3] Syariat didasarkan pada kitab suci Islam, khususnya Al-Qur'an^[4] dan hadis.^[1]

Dalam terminologi Islam, syarīʿah mengacu pada hukum ilahi yang bersifat tetap dan tidak berwujud, berbeda dengan fikih (yurisprudensi Islam), yang mengacu pada penafsiran hukum tersebut oleh para ulama.^[5][6][7] Syariat, atau fikih sebagaimana dikenal secara tradisional,^{[butuh klarifikasi]} sejak awal sejarah Islam selalu diterapkan berdampingan dengan hukum adat.^[8][9] Syariat kemudian dijabarkan dan dikembangkan selama berabad-abad melalui pendapat hukum yang dikeluarkan oleh para ahli hukum Islam yang berkualifikasi, yang mencerminkan kecenderungan berbagai mazhab, serta diintegrasikan dengan berbagai hukum ekonomi, pidana, dan administrasi yang dikeluarkan oleh para penguasa Muslim. Hukum tersebut juga diterapkan selama berabad-abad oleh para hakim di pengadilan^[5][7] hingga masa modern, ketika sekularisme mulai diadopsi secara luas di masyarakat Islam.

Teori tradisional ushul fikih mengakui empat sumber syariat: Al-Qur'an, sunah (atau hadis-hadis sahih), ijmak (secara harfiah berarti konsensus) (dapat dipahami sebagai ijma al-ummah (Arab: إجماع الأمة), yaitu konsensus seluruh umat Islam, atau ijma al-aimmah (Arab: إجماع الائـمـة), yaitu konsensus para otoritas keagamaan),^[10] dan penalaran analogis.^{[note 1][13]}

Syariat membedakan dua cabang utama hukum, yaitu ibadah (ibadah) dan hubungan sosial (muamalah). Cabang-cabang tersebut mencakup hukum keluarga Islam, hubungan sosial (perdagangan, politik dan administrasi), serta hukum pidana Islam, yang mencakup berbagai macam persoalan.^[5][7] Syariat mengelompokkan tindakan ke dalam kategori-kategori hukum (ahkam), yang dapat berbeda menurut penafsiran, terutama sebagai berikut: wajib, dianjurkan, netral atau diperbolehkan, dibenci atau tidak dianjurkan, dan dilarang.^[5][6][7] Selain norma hukum, syariat juga mencakup berbagai bidang yang saat ini dianggap sebagai praktik pribadi, seperti keimanan, ibadah, etika,^[14][15] pakaian, dan gaya hidup. Syariat juga memberikan kepada pihak yang berwenang kewajiban untuk mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran, termasuk mengatur berbagai hal tersebut.

Seiring berjalannya waktu dan munculnya kebutuhan akibat perubahan sosiologis, berbagai mazhab hukum berkembang berdasarkan kajian interpretatif. Mazhab-mazhab tersebut mencerminkan pilihan masyarakat dan pemerintahan tertentu, serta pandangan para ulama atau imam mengenai penerapan hukum dan peraturan secara teoretis maupun praktis. Mazhab hukum Islam Sunni, seperti Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali, dan lainnya, mengembangkan metodologi untuk menetapkan hukum berdasarkan sumber-sumber tekstual melalui proses yang dikenal sebagai ijtihad.^[5][6] Konsep ini kemudian diadopsi oleh Syiah pada periode yang jauh lebih kemudian dan dimaknai sebagai upaya pengerahan kemampuan intelektual.^[16]

Meskipun pemahaman Islamis kontemporer menampilkan syariat, selain berbagai aspeknya yang lain, sebagai suatu bentuk pemerintahan,^[17] beberapa peneliti dari mazhab revisionis memandang narasi tradisional sirah dengan skeptisisme. Mereka melihat sejarah awal Islam bukan sebagai masa ketika syariat telah mendominasi, melainkan sebagai semacam "ekspansi Arab yang bersifat sekuler", serta menempatkan pembentukan identitas Islam pada periode yang jauh lebih kemudian.^[18][19]

Pendekatan terhadap syariat pada abad ke-21 sangat beragam. Peran dan sifat dapat berubahnya syariat^[20] dalam dunia yang terus berubah telah menjadi topik perdebatan yang semakin meningkat dalam Islam.^[6] Selain perbedaan antarmazhab, para fundamentalis Islam mengadvokasi penerapan syariat secara menyeluruh dan tanpa kompromi, yakni "syariat yang tepat atau murni", tanpa perubahan apa pun.^[2][21] Sebaliknya, para pendukung Modernisme Islam berpendapat bahwa syariat dapat atau harus diselaraskan dengan hak asasi manusia dan berbagai persoalan kontemporer lainnya, seperti demokrasi, hak minoritas, kebebasan berpikir, hak perempuan, dan perbankan, melalui pengembangan yurisprudensi baru.^{[22][23][24][25]} Sejumlah praktik dalam syariat dinilai tidak sesuai dengan hak asasi manusia, kesetaraan gender, serta kebebasan berbicara dan berekspresi.^{[22][26][27][28][29][30]}

Di negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim, hukum tradisional telah banyak digunakan bersama dengan model hukum Eropa atau diubah mengikuti model tersebut.^[6][31] Prosedur peradilan dan pendidikan hukum juga disesuaikan dengan praktik Eropa.^[6] Meskipun konstitusi sebagian besar negara mayoritas Muslim memuat rujukan terhadap syariat, ketentuan-ketentuannya pada umumnya hanya dipertahankan dalam bidang hukum keluarga^[6] dan hukuman pidana Islam di beberapa negara. Kebangkitan Islam pada akhir abad ke-20 memunculkan seruan dari berbagai gerakan Islam untuk menerapkan syariat secara menyeluruh, termasuk hukuman fisik hudud, seperti rajam.^[6][32]

Definisi

Secara etimologi bahasa, kata syari'ah berarti jalan yang berbekas menuju air, karena sudah sering dilalui.^[33] Kemudian maknanya berkembang menjadi sumber air yang selalu diambil orang untuk keperluan hidup. Secara istilah, syari'ah adalah apa yang digariskan dan ditentukan oleh Allah dalam agama sebagai aturan kehidupan para hamba-Nya. Syariah diartikan sebagai segala peraturan yang datang dari Allah, baik berupa hukum-hukum Akidah, hukum yang bersifat praktik, maupun hukum akhlak.

Jinayah

Jinayah adalah sebuah kajian ilmu hukum Islam yang berbicara tentang kejahatan.^[34] Dalam istilah yang lebih populer, hukum jinayah disebut juga dengan hukum pidana Islam.^[34] Adapun ruang lingkup kajian hukum pidana Islam ini meliputi tindak pidana qisas, hudud, dan takzir.^[34]

Qisas

Dasar dari praktik ini adalah bahwa seorang anggota suku tempat si pembunuh diserahkan kepada keluarga korban untuk dieksekusi, setara dengan status sosial orang yang dibunuh.^[35]

Kondisi kesetaraan sosial berarti eksekusi terhadap anggota suku pembunuh yang setara dengan yang dibunuh, dalam arti orang yang dibunuh adalah laki-laki atau perempuan, budak atau orang merdeka, elit atau rakyat jelata. Misalnya, hanya satu budak yang bisa dibunuh untuk seorang budak, dan seorang wanita untuk seorang wanita. Pada pemahaman pra-Islam ini ditambahkan perdebatan tentang apakah seorang Muslim dapat dieksekusi untuk non-Muslim selama periode Islam.

Ayat utama untuk implementasi dalam Islam adalah Al-Baqarah ayat 178::

"Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu (melaksanakan) qisas berkenaan dengan orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Namun, barang siapa memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik, dan membayar diat (tebusan) kepadanya dengan baik (pula). Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Barang siapa melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih."

Qisas adalah penjatuhan coba sanksi yang sama dengan yang telah pelaku lakukan terhadap korbannya, misalnya pelaku menghilangkan nyawa korbannya, maka ia wajib dibunuh.^[34] Kecuali, keluarga korban memaafkan si pelaku, maka pelaku hanya akan dikenakan denda yang dinamakan dengan diat atau denda sebagai pengganti dari hukuman.^[36]

Hudud

Hudud adalah penjatuhan sanksi yang berat atas sesorang yang telah ditentukan oleh Al-Qur'an dan hadis, seperti zina, mabuk dan keluar dari agama Islam atau murtad.^[34]

Takzir

Takzir adalah hukum yang selain hukum hudud, yang berfungsi mencegah pelaku tindak pidana dari melakukan kejahatan dan menghalanginya dari melakukan maksiat.^[34]

Sumber hukum Islam

Al-Qur'an

Menurut kepercayaan Islam, Al-Qur'an sebagai kitab suci umat Islam adalah firman Allah yang diturunkan kepada Muhammad untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia hingga akhir zaman.^[38] Selain sebagai sumber ajaran Islam, Al-Qur'an disebut juga sebagai sumber pertama atau asas pertama syara'.

Umat Islam meyakini bahwa Quran merupakan kitab suci terakhir yang turun dari serangkaian kitab suci lainnya yang pernah diturunkan ke dunia. Dalam upaya memahami isi Al-Qur'an dari waktu ke waktu telah berkembang tafsiran tentang isi-isi Quran.

Hadis

Hadis terbagi dalam beberapa derajat keasliannya, di antaranya adalah:

• Sahih
• Hasan
• Daif (lemah)
• Maudu' (palsu)
• Matruk' (ditinggalkan)
• Mungkar

Hadis yang dijadikan acuan hukum hanya hadis dengan derajat sahih dan hasan, kemudian hadis daif menurut kesepakatan ulama salaf (generasi terdahulu) selama digunakan untuk memacu gairah beramal (fadilah amal) masih diperbolehkan untuk digunakan oleh umat Islam. Adapun hadis dengan derajat maudu dan derajat hadis yang di bawahnya wajib ditinggalkan, tetapi tetap perlu dipelajari dalam ranah ilmu pengetahuan.

Perbedaan Al-Qur'an dan hadis adalah Al-Qur'an, merupakan kitab suci yang berisikan kebenaran, hukum- hukum dan firman Allah, yang kemudian dibukukan menjadi satu, untuk seluruh umat manusia. Sedangkan hadis merupakan kumpulan yang khusus memuat sumber hukum Islam setelah Quran berisikan aturan pelaksanaan, tata cara ibadah, akhlak, ucapan yang dinisbatkan kepada Muhammad. Walaupun ada beberapa perbedaan ulama ahli fikih dan ahli hadis dalam memahami makna di dalam kedua sumber hukum tersebut tetapi semua merupakan upaya dalam mencari kebenaran demi kemaslahatan umat, tetapi hanya para ulama mazhab (ahli fiqih) dengan derajat keilmuan tinggi dan dipercaya ummat yang bisa memahaminya dan semua ini atas kehendak Allah.

Ijtihad

Ijtihad adalah sebuah usaha para ulama, untuk menetapkan sesuatu putusan hukum Islam, berdasarkan Al-Qur'an dan hadis. Ijtihad dilakukan setelah Muhammad wafat sehingga tidak bisa langsung menanyakan pada beliau tentang sesuatu hukum maupun perihal peribadatan. Namun, ada pula hal-hal ibadah tidak bisa di ijtihadkan. Beberapa macam ijtihad, antara lain :

• Ijma', kesepakatan para ulama
• Qiyas, diumpamakan dengan suatu hal yang mirip dan sudah jelas hukumnya
• Maslahah mursalah, untuk kemaslahatan umat
• 'Urf, kebiasaan

Terkait dengan susunan tertib syariat, Quran dalam Surah Al-Ahzab ayat 36 mengajarkan bahwa sekiranya Allah dan rasul-Nya sudah memutuskan suatu perkara, maka umat Islam tidak diperkenankan mengambil ketentuan lain. Oleh sebab itu, secara implisit dapat dipahami bahwa jika terdapat suatu perkara yang Allah dan Rasul- Nya belum menetapkan ketentuannya, maka umat Islam dapat menentukan sendiri ketetapannya itu. Pemahaman makna ini didukung oleh ayat Quran dalam Surah Al-Mai'dah^[39] yang menyatakan bahwa hal-hal yang tidak dijelaskan ketentuannya sudah dimaafkan Allah.

Dengan demikian, perkara yang dihadapi umat Islam dalam menjalani hidup beribadahnya kepada Allah itu dapat disederhanakan dalam dua kategori, yaitu apa yang disebut sebagai perkara yang termasuk dalam kategori asas syara'(ibadah mahdah) dan perkara yang masuk dalam kategori furuksyara' (gairu mahdah).

Asas syara' (mahdah)

Asas syara' (uṣūl al-fiqh) adalah perkara yang sudah ada dan jelas ketentuannya dalam Al-Qur'an atau Al-Hadits. Kedudukannya sebagai pokok syari'at Islam di mana Al-Qur'an itu asas pertama syara' dan Al-Hadits itu asas kedua syara'. Sifatnya, pada dasarnya mengikat umat Islam seluruh dunia di manapun berada, sejak kerasulan Muhammad hingga akhir zaman, kecuali dalam keadaan darurat.

Keadaan darurat dalam istilah agama Islam diartikan sebagai suatu keadaan yang memungkinkan umat Islam tidak menaati syariat Islam, ialah keadaan yang terpaksa atau dalam keadaan yang membahayakan diri secara lahir dan batin, dan keadaan tersebut tidak diduga sebelumnya atau tidak diinginkan sebelumnya, demikian pula dalam memanfaatkan keadaan tersebut tidak berlebihan. Jika keadaan darurat itu berakhir maka segera kembali kepada ketentuan syariat yang berlaku.

Furu' syara' (ghoir mahdhoh)

Furu' syara' (furūʿ al-fiqh) yaitu perkara yang tidak ada atau tidak jelas ketentuannya dalam Al-Qur'an dan Al-Hadist. Kedudukannya sebagai cabang syari'at Islam. Sifatnya pada dasarnya tidak mengikat seluruh umat Islam di dunia kecuali diterima Ulil Amri setempat sebagai peraturan/perundangan yang berlaku dalam wilayah kekuasaannya. Perkara atau masalah yang masuk dalam furu' syara' ini juga disebut sebagai perkara ijtihadiyah.

Menurut Tahir Azhary, ada tiga sifat hukum islam :

• bidimensional, artinya mengandung segi kemanusiaan dan segi ketuhanan (ilahi)
• adil, artinya salam hukum islam keadilan bukan saja merupakan tujuan, tetapi sifat yang melekat sejak kaidah-kaidah salam syariah di tetapkan.
• individualistik dan kemasyarakatan yang di ikat dengan nilai-nilai transendental yaitu wahyu Allah yang disampaikan kepada Muhammad.

Hukum islam mempunyai 2 sifat:

1. Al-Tsabah (stabil)
2. Al-Tathawwur

Konteks sosial-kemasyarakatan

Syariat Islam mengatur persoalan yang berkaitan dengan konteks sosial-kemasyarakatan, khususnya yang berkaitan dengan norma sosial. Ruang lingkupnya dimulai dari tindak kejahatan, minuman keras, perzinaan, hingga pembunuhan. Syariat Islam juga membahas konteks sosial-kemasyarakatan yang lebih luas, yaitu negara. Ruang lingkupnya meliputi hubungan pemerintahan antara pemerintah dengan rakyat yang diperintah.^[40] Dalam praktik keuangan, syariah juga diterapkan dalam bisnis syariah, seperti bermuamalah.

Lihat pula

• Dīn
• Daftar topik agama Islam
• Walayah Fikih
• Arbain Nawawi – kumpulan singkat 40 hadis oleh pendiri mazhab Shāfiʿī – masing-masing digunakan untuk mengilustrasikan dasar-dasar syariah
• Literatur nasihat Islam
• Republik Islam
• Dewan Syariah Islam – sebuah pengadilan di Inggris Raya tanpa otoritas legal
• Ma'ruf
• Prinsip legalitas dalam hukum pidana Prancis
• Sumber hukum Islam
• Halakha
• Teonomi

Rujukan

1. ↑ Yurisprudensi Syiah Dua Belas Imam tidak mengakui penggunaan qiyas, tetapi menggunakan akal (ʿaql) sebagai gantinya.^[11][12]