Selasa, 17 November 2026
11:16 WIB
TERKINI
Bandar Lampung Agenda Strategis Pemprov Lampung 6 November 2026: Revitalisasi Stadion Jadi Prioritas Bandar Lampung Harga Beras di Pasar Pasir Gintung Bandar Lampung Merangkak Naik, Stok Aman Bandar Lampung Disdag Bandar Lampung Jamin Pasokan Beras Aman hingga Akhir 2026 Insight Komitmen Pembangunan Negeri, PTBA Sabet Penghargaan Kepatuhan PNBP ESDM 2026 Pemprov Lampung Gubernur Mirza Canangkan Mulang Maya Jadi Magnet Wisata Budaya Unggulan Lampung Tuba Barat Mewujudkan Haji: Pemkab Tubaba dan BSI Ajak Masyarakat Menabung Sejak Dini Lampung Timur Bupati Ela Dekatkan Diri dengan Siswa, Pastikan Kualitas Pendidikan dan Gizi di Lampung Timur Tuba Barat Kemitraan Strategis Pemkab Tubaba dan Kejari: Wujudkan Tata Kelola Pemerintahan Akuntabel Bandar Lampung Mantan Ketua DPRD Lampung Bersaksi dalam Sidang Arinal Djunaidi Bandar Lampung Senator Bustami Zainudin dan Staf DPD Lampung Ikuti Program Cek Kesehatan Gratis Bandar Lampung Agenda Strategis Pemprov Lampung 6 November 2026: Revitalisasi Stadion Jadi Prioritas Bandar Lampung Harga Beras di Pasar Pasir Gintung Bandar Lampung Merangkak Naik, Stok Aman Bandar Lampung Disdag Bandar Lampung Jamin Pasokan Beras Aman hingga Akhir 2026 Insight Komitmen Pembangunan Negeri, PTBA Sabet Penghargaan Kepatuhan PNBP ESDM 2026 Pemprov Lampung Gubernur Mirza Canangkan Mulang Maya Jadi Magnet Wisata Budaya Unggulan Lampung Tuba Barat Mewujudkan Haji: Pemkab Tubaba dan BSI Ajak Masyarakat Menabung Sejak Dini Lampung Timur Bupati Ela Dekatkan Diri dengan Siswa, Pastikan Kualitas Pendidikan dan Gizi di Lampung Timur Tuba Barat Kemitraan Strategis Pemkab Tubaba dan Kejari: Wujudkan Tata Kelola Pemerintahan Akuntabel Bandar Lampung Mantan Ketua DPRD Lampung Bersaksi dalam Sidang Arinal Djunaidi Bandar Lampung Senator Bustami Zainudin dan Staf DPD Lampung Ikuti Program Cek Kesehatan Gratis

E-Court

Bagikan:

E-Court adalah layanan pengadilan bagi masyarakat untuk pendaftaran perkara secara daring, pembayaran panjar biaya perkara secara daring, pemanggilan secara daring, dan persidangan secara daring, termasuk pengiriman dokumen persidangan (jawaban, replik, duplik, dan kesimpulan).[1] Petunjuk teknis Mahkamah Agung mendefinisikan aplikasi e-Court sebagai aplikasi untuk pemrosesan administratif, pelayanan perkara, dan persidangan secara elektronik yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Pengadilan (SIP).[2]: Lampiran bab I angka 3  Aplikasi ini diluncurkan pada tahun 2018. Sejak tahun 2019, dasar hukumnya adalah Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2019, yang kemudian diubah dengan PERMA Nomor 7 Tahun 2022.

Sejarah

Mahkamah Agung meluncurkan e-Court pada tanggal 13 Juli 2018 di Balikpapan untuk melaksanakan PERMA Nomor 3 Tahun 2018. Pada tahap uji coba, aplikasi ini diterapkan di 32 pengadilan tingkat pertama yang ditunjuk dari lingkungan peradilan umum, peradilan agama, dan peradilan tata usaha negara. Fasilitas yang tersedia saat itu adalah pendaftaran perkara secara daring (e-Filing), pembayaran biaya perkara secara elektronik (e-Payment), dan pemanggilan elektronik (e-Summons).[3] Pemanggilan elektronik hanya dapat dilakukan terhadap pihak yang menyetujuinya.[4]

PERMA Nomor 3 Tahun 2018 dicabut oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2019, yang mulai berlaku pada tanggal 19 Agustus 2019.[5]: Pasal 38 dan 39  Menurut konsiderans PERMA tersebut, aturan tahun 2018 perlu disempurnakan, terutama mengenai tata cara persidangan secara elektronik.[5]: konsiderans huruf c  Pada tanggal yang sama, bertepatan dengan hari ulang tahun ke-74 Mahkamah Agung, Ketua Mahkamah Agung Muhammad Hatta Ali meluncurkan persidangan elektronik (e-Litigation). Pada tahap awal, persidangan elektronik diberlakukan di 13 pengadilan.[6]

PERMA Nomor 1 Tahun 2019 diubah dengan PERMA Nomor 7 Tahun 2022, yang ditetapkan pada tanggal 10 Oktober 2022 dan berlaku sejak diundangkan pada tanggal 11 Oktober 2022.[7]: Pasal II  Sejak perubahan itu, administrasi perkara dan persidangan elektronik berlaku pada pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding untuk perkara perdata, perdata khusus, perdata agama, tata usaha militer, dan tata usaha negara. Pengurusan dan pemberesan harta pailit juga dapat dilakukan secara elektronik.[7]: Pasal I angka 2 dan 3 (Pasal 3 dan 3A)  Layanan administrasi sengketa pajak dan persidangan elektronik di Pengadilan Pajak dikecualikan dari ketentuan pelaksanaan bertahap dalam Pasal 36 dan diatur lebih lanjut oleh Ketua Pengadilan Pajak.[7]: Pasal I angka 16 (Pasal 36A) 

Dasar Hukum

  1. PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, sebagaimana diubah dengan PERMA Nomor 7 Tahun 2022.[5][7]
  2. PERMA Nomor 6 Tahun 2022 tentang Administrasi Pengajuan Upaya Hukum dan Persidangan Kasasi dan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung secara Elektronik.[8]
  3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022, yang mencabut Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019.[2]: diktum Ketiga 
  4. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik, yang telah dicabut.[9][5]: Pasal 38 

Pengguna

Layanan administrasi perkara secara elektronik digunakan oleh Pengguna Terdaftar dan Pengguna Lain.[7]: Pasal I angka 5 (Pasal 5 ayat (1))  Pengguna Terdaftar ialah advokat, kurator, atau pengurus yang memenuhi syarat sebagai pengguna SIP. Pengguna Lain ialah subjek hukum lain yang memenuhi syarat, misalnya wakil kementerian, lembaga, atau badan usaha yang membawa surat kuasa atau surat tugas, serta perseorangan, termasuk kuasa insidentil yang mendapat penetapan Ketua Pengadilan.[7]: Pasal I angka 1 (Pasal 1 angka 4 dan 5) dan angka 5 (Pasal 5 ayat (4))  Juru sita mengirim panggilan dan pemberitahuan melalui domisili elektronik, yaitu alamat elektronik atau layanan pesan milik para pihak yang telah diverifikasi. Tergugat yang tidak memiliki domisili elektronik dipanggil melalui surat tercatat.[7]: Pasal I angka 1 (Pasal 1 angka 3) dan angka 9 (Pasal 17 ayat (1) dan (2))  Pengadilan menyediakan Meja e-Court sebagai bagian dari pelayanan terpadu satu pintu (PTSP).[7]: Pasal I angka 1 (Pasal 1 angka 18) 

Layanan E-Court

E-Filing, E-payment, E-Summon, E-Litigation, E-Sign, E-Salinan.[10]

Situs web e-Court menjelaskan e-Filing sebagai pendaftaran perkara secara daring, e-Payment sebagai pembayaran panjar biaya perkara secara daring, e-Summons sebagai pemanggilan para pihak secara daring, dan e-Litigation sebagai persidangan secara daring.[3] Panjar biaya perkara dibayar secara elektronik sesuai dengan taksiran. Pengguna yang tidak mampu secara ekonomi dapat memohon pembebasan biaya perkara dengan mengunggah surat permohonan dan dokumen ketidakmampuan.[7]: Pasal I angka 6 (Pasal 12) 

Persidangan elektronik

Perkara yang didaftarkan secara elektronik juga disidangkan secara elektronik. Persidangan elektronik dimulai setelah mediasi dinyatakan gagal, kecuali dalam perkara yang tidak memerlukan mediasi. Tergugat yang tidak setuju bersidang secara elektronik menyerahkan jawaban, duplik, dan kesimpulan dalam bentuk cetak dan salinan lunak melalui PTSP untuk diunggah ke SIP. Apabila tergugat diwakili Pengguna Terdaftar, persidangan tetap dilaksanakan secara elektronik. Persetujuan tergugat tidak diperlukan dalam perkara tata usaha negara dan perkara keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha.[7]: Pasal I angka 10 (Pasal 20 ayat (1) sampai (5)) 

Dokumen elektronik disampaikan paling lambat pada hari dan jam sidang sesuai jadwal, lalu hakim meneruskannya kepada para pihak. Jawaban tergugat disertai bukti surat yang sudah bermeterai. Pihak yang tidak menyampaikan dokumen sesuai jadwal tanpa alasan yang sah dianggap tidak menggunakan haknya.[7]: Pasal I angka 11 (Pasal 22)  Sebelum sidang pembuktian, para pihak mengunggah bukti surat bermeterai ke SIP. Pemeriksaan saksi atau ahli dapat dilakukan dari jarak jauh melalui media audiovisual dengan prasarana pengadilan. Biayanya ditanggung pihak yang mengajukan saksi atau ahli tersebut.[7]: Pasal I angka 13 (Pasal 24) 

Hakim mengucapkan putusan atau penetapan secara elektronik. Secara hukum, pengucapan itu dilakukan dengan mengunggah salinan putusan ke SIP, dan pengunggahan tersebut telah memenuhi asas sidang terbuka untuk umum. Pada hari yang sama, pengadilan mempublikasikan putusan itu untuk umum.[7]: Pasal I angka 14 (Pasal 26)  Persidangan melalui SIP pada jaringan internet publik dianggap telah memenuhi asas persidangan terbuka untuk umum.[5]: Pasal 27 

Upaya hukum

Upaya hukum dilakukan secara elektronik melalui SIP. Pemberitahuan permohonan banding, penyerahan memori dan kontra memori banding, serta pemeriksaan berkas (inzage) dilakukan di SIP.[7]: Pasal I angka 15 (Pasal 28A dan 28C)  Berkas perkara dikirim secara elektronik ke pengadilan tingkat banding paling lambat 30 hari sejak permohonan banding diajukan. Panitera menandatangani salinan putusan banding dengan tanda tangan elektronik.[7]: Pasal I angka 15 (Pasal 28D dan 28G)  Pengajuan dan persidangan kasasi serta peninjauan kembali secara elektronik diatur dalam PERMA Nomor 6 Tahun 2022, yang diundangkan pada tanggal 28 September 2022.[8]: Pasal 2 dan bagian penutup 

Lihat pula

Referensi

  1. ↑ "e Court Mahkamah Agung RI | Electronics Justice System". ecourt.mahkamahagung.go.id. Diakses tanggal 2022-07-17.
  2. 1 2 "Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan secara Elektronik" (PDF). Pengadilan Agama Amurang. Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2022-12-20. Diakses tanggal 2026-11-05.
  3. 1 2 "e-Court Mahkamah Agung Republik Indonesia". ecourt.mahkamahagung.go.id. Mahkamah Agung Republik Indonesia. Diakses tanggal 2026-11-05.
  4. ↑ Mardatillah, Aida (2018-07-17). "Aplikasi E-Court Demi Peradilan Cepat dan Biaya Ringan". Hukumonline. Diakses tanggal 2026-11-05.
  5. 1 2 3 4 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 894. Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2019.
  6. ↑ Mardatillah, Aida (2019-08-20). "Mulai 2020 Sidang E-Litigasi Berlaku Seluruh Indonesia". Hukumonline. Diakses tanggal 2026-11-05.
  7. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1039. Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2022.
  8. 1 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2022 tentang Administrasi Pengajuan Upaya Hukum dan Persidangan Kasasi dan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung secara Elektronik. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 995. Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2022.
  9. ↑ "Dasar Hukum E-Court". pa-barabai.go.id. Diakses tanggal 2022-07-17.
  10. ↑ "e Court Mahkamah Agung RI | Electronics Justice System". ecourt.mahkamahagung.go.id. Diakses tanggal 2022-07-17.
Sistem hukum
Kajian dasar
Sumber hukum
Bidang hukum
Perihal hukum
Teori hukum
Pembuatan hukum
Penyelenggaraan hukum
Konten disalin dari Wikipedia Bahasa Indonesia (lisensi CC BY-SA) Lihat versi asli di Wikipedia

Rekomendasi Pilihan