Muhammad Hatta Ali

Artikel ini memiliki beberapa masalah. Tolong bantu memperbaikinya atau diskusikan masalah-masalah ini di halaman pembicaraannya. (Pelajari bagaimana dan kapan saat yang tepat untuk menghapus templat pesan ini)

Artikel biografi ini berkualitas rendah karena ditulis menyerupai resume atau daftar riwayat hidup (Curriculum Vitae). Tolong bantu perbaiki agar netral dan ensiklopedis. (Maret 2025)

Artikel ini membutuhkan lebih banyak rujukan. Mohon bantu kami mengembangkan artikel ini dengan cara menambahkan rujukan ke sumber tepercaya. Pernyataan tak bersumber bisa saja dipertentangkan dan dihapus.
Cari sumber: "Muhammad Hatta Ali" – berita · surat kabar · buku · cendekiawan · JSTOR (Maret 2025)

(Pelajari cara dan kapan saatnya untuk menghapus pesan templat ini)

Artikel ini perlu dikembangkan agar dapat memenuhi kriteria sebagai entri Wikipedia.
Bantulah untuk mengembangkan artikel ini. Jika tidak dikembangkan, artikel ini akan dihapus.

Hatta Ali


Ketua Mahkamah Agung Indonesiake-13
Masa jabatan 1 Maret 2012 –6 April 2020
Presiden	Susilo Bambang Yudhoyono Joko Widodo
Pendahulu	Harifin Andi Tumpa
Pengganti	Muhammad Syarifuddin
Hakim Agung Republik Indonesia
Masa jabatan 7 April 2010^[1] –6 April 2020

Informasi pribadi
Lahir	7 April 1950 (umur 76) Parepare, Sulawesi, Negara Republik Indonesia
Hubungan	La Nyalla Mattalitti (keponakan) ^[2]
Pekerjaan	Hakim Agung

Muhammad Hatta Ali (lahir 7 April 1950) adalah Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia periode 2012—2017 yang selanjutnya terpilih kembali pada periode 2017—2022. Mengawali karier sebagai hakim tingkat pertama di Pengadilan Negeri Sabang.

Riwayat Hidup

Pada periode 2012—2017 Hatta Ali terpilih menggantikan Harifin A. Tumpa, dengan mendapatkan suara mayoritas yaitu 28 suara dari 54 hakim agung. Urutan kedua, Ahmad Kamil 15 suara, Abdul Kadir Mappong 5 suara dan M. Saleh 3 suara dan Paulus Effendi Lotulung 1 suara sedangkan suara tidak sah ada 3 orang.^[3]^[4]

Sebelum menjabat sebagai Ketua Mahkamah Agung, ia menjadi Ketua Muda Pengawasan dan juga sebagai Juru Bicara (Jubir) MA. Selain itu ia juga menjabat sebagai Ketua Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI).^[5] Pada 31 Januari 2015, ia meraih gelar guru besar bidang hukum dari Universitas Airlangga, Surabaya.^[6]

Saat ini aktif menjadi penguji program doktor ilmu hukum pada sejumlah universitas di Indonesia. Atas kiprahnya di dunia hukum, pada tanggal 31 Januari 2015 beliau mendapatkan penghargaan sebagai guru besar dari Universitas Airlangga, Surabaya.^[7]

Karier

Sebelum menjabat sebagai Ketua Mahkamah Agung beberapa jabatan penting yang pernah dijabatnya antara lain pernah menjadi:

Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo, Ketua Pengadilan Negeri Bitung;
Ketua Pengadilan Negeri Manado;
Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Tangerang;
Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Denpasar;
Sekretaris Ketua Mahkamah Agung;
Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum
Ketua Kamar Pengawasan; dan
Juru Bicara Mahkamah Agung.^[7]

Organisasi

Adapun jabatan strategis pada organisasi yakni;

Wakil Koordinator Tim Pembaharuan Mahkamah Agung RI;
Ketua Umum Pengurus Pusat Persatuan Tenis Warga Pengadilan (PTWP);
Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI);
Pimpinan Umum Majalah Hukum Varia Peradilan;
Presiden ASEAN Law Association;
Ketua Umum Ikatan Alumni Universitas Airlangga
Ketua Majelis Wali Amanat (MWA) Universitas Airlangga untuk periode 2017—2022.^[7]

Pendidikan

Pendidikan Sarjana Hukum diperoleh dari Fakultas Hukum Universitas Airlangga;^[8]
Magister Ilmu Hukum pada Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM; dan
Doktor Ilmu Hukum pada Universitas Padjajaran.^[7]

Kontroversi

Semasa menjabat sebagai Ketua Mahkamah Agung RI, Hatta Ali pernah membuat suatu kontroversi dalam sistem pengorganisasian Advokat di Indonesia. Pada mulanya, sistem pengorganisasian Advokat di Indonesia menganut konsep Single-Bar (Satu Organisasi Advokat yang diakui dalam peradilan dan penegakan hukum di Indonesia). Namun, setelah Hatta Ali mengeluarkan semacam surat perintah, yaitu Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 73 Tahun 2015 perihal Penyumpahan Advokat pada tanggal 25 September 2015, konsep Single-Bar dalam sistem pengorganisasian Advokat di Indonesia, menjadi tidak diakui lagi.^[9]

Konsep Single-Bar telah diganti dengan Konsep Multi-Bar (Lebih dari satu organisasi Advokat yang diakui dalam peradilan dan penegakan hukum di Indonesia), sebagaimana isi dari Poin 6 dalam Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 73 Tahun 2015 ini: "6. Bahwa terhadap Advokat yang belum bersumpah atau berjanji, Ketua Pengadilan Tinggi berwenang melakukan penyumpahan terhadap Advokat yang memenuhi persyaratan dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 atas permohonan dari beberapa Organisasi Advokat yang mengatasnamakan Peradi dan pengurus Organisasi Advokat lainnya hingga terbentuknya Undang-Undang Advokat yang baru".