Rabu, 18 November 2026
12:12 WIB
TERKINI
Bandar Lampung Agenda Strategis Pemprov Lampung 6 November 2026: Revitalisasi Stadion Jadi Prioritas Bandar Lampung Harga Beras di Pasar Pasir Gintung Bandar Lampung Merangkak Naik, Stok Aman Bandar Lampung Disdag Bandar Lampung Jamin Pasokan Beras Aman hingga Akhir 2026 Insight Komitmen Pembangunan Negeri, PTBA Sabet Penghargaan Kepatuhan PNBP ESDM 2026 Pemprov Lampung Gubernur Mirza Canangkan Mulang Maya Jadi Magnet Wisata Budaya Unggulan Lampung Tuba Barat Mewujudkan Haji: Pemkab Tubaba dan BSI Ajak Masyarakat Menabung Sejak Dini Lampung Timur Bupati Ela Dekatkan Diri dengan Siswa, Pastikan Kualitas Pendidikan dan Gizi di Lampung Timur Tuba Barat Kemitraan Strategis Pemkab Tubaba dan Kejari: Wujudkan Tata Kelola Pemerintahan Akuntabel Bandar Lampung Mantan Ketua DPRD Lampung Bersaksi dalam Sidang Arinal Djunaidi Bandar Lampung Senator Bustami Zainudin dan Staf DPD Lampung Ikuti Program Cek Kesehatan Gratis Bandar Lampung Agenda Strategis Pemprov Lampung 6 November 2026: Revitalisasi Stadion Jadi Prioritas Bandar Lampung Harga Beras di Pasar Pasir Gintung Bandar Lampung Merangkak Naik, Stok Aman Bandar Lampung Disdag Bandar Lampung Jamin Pasokan Beras Aman hingga Akhir 2026 Insight Komitmen Pembangunan Negeri, PTBA Sabet Penghargaan Kepatuhan PNBP ESDM 2026 Pemprov Lampung Gubernur Mirza Canangkan Mulang Maya Jadi Magnet Wisata Budaya Unggulan Lampung Tuba Barat Mewujudkan Haji: Pemkab Tubaba dan BSI Ajak Masyarakat Menabung Sejak Dini Lampung Timur Bupati Ela Dekatkan Diri dengan Siswa, Pastikan Kualitas Pendidikan dan Gizi di Lampung Timur Tuba Barat Kemitraan Strategis Pemkab Tubaba dan Kejari: Wujudkan Tata Kelola Pemerintahan Akuntabel Bandar Lampung Mantan Ketua DPRD Lampung Bersaksi dalam Sidang Arinal Djunaidi Bandar Lampung Senator Bustami Zainudin dan Staf DPD Lampung Ikuti Program Cek Kesehatan Gratis

Relaas

Bagikan:

Relaas adalah surat panggilan yang disampaikan juru sita atau juru sita pengganti kepada pihak yang berperkara di pengadilan, yang disebut juga exploit. Tujuannya agar para pihak mengetahui jadwal sidang di pengadilan.[1]: 71  Juru sita menuangkan pelaksanaan panggilan dalam berita acara relaas panggilan, dan relaas itu menjadi pegangan majelis hakim di persidangan.[2] Dalam hukum acara perdata, relaas panggilan digolongkan sebagai akta autentik.[3]

Panggilan

Menurut Herzien Inlandsch Reglement (HIR), juru sita, suruhan pengadilan, dan pegawai umum pemerintah berhak dan wajib menjalankan panggilan, pemberitahuan, dan surat juru sita lainnya. Apabila orang demikian tidak ada, ketua pengadilan menunjuk orang yang cakap dan dapat dipercaya untuk mengerjakannya.[4]: Pasal 388  Padanan ketentuan ini dalam Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg) ialah Pasal 716 ayat (1), sedangkan tata cara penyampaian surat juru sita diatur dalam Pasal 390 ayat (1) HIR dan Pasal 718 ayat (1) RBg.[5]

Setelah gugatan dicatat, ketua pengadilan negeri menentukan hari sidang dan memerintahkan pemanggilan kedua belah pihak. Ketika dipanggil, tergugat juga menerima salinan surat gugatan.[4]: Pasal 121 ayat (1) dan (2) [6]: Pasal 145 ayat (1) dan (2)  Dalam menentukan hari sidang, ketua menimbang jarak antara tempat tinggal para pihak dan tempat pengadilan bersidang.[4]: Pasal 122 [6]: Pasal 146  Kecuali perkara perlu segera diperiksa, tenggang antara hari pemanggilan dan hari sidang tidak boleh kurang dari tiga hari kerja.[4]: Pasal 122 

Surat juru sita disampaikan kepada orang yang bersangkutan sendiri di tempat diam atau tempat tinggalnya. Apabila orang itu tidak dijumpai di sana, surat diserahkan kepada kepala desa, yang wajib segera memberitahukannya kepada orang itu.[4]: Pasal 390 ayat (1)  Apabila orang itu sudah meninggal dunia, surat disampaikan kepada ahli warisnya. Apabila ahli warisnya tidak dikenal, surat disampaikan kepada kepala desa di tempat tinggal terakhir orang yang meninggal itu.[4]: Pasal 390 ayat (2)  Untuk orang yang tempat diam atau tempat tinggalnya tidak diketahui, atau yang tidak dikenal, surat juru sita diserahkan kepada bupati di daerah tempat tinggal penggugat. Bupati lalu mengumumkannya dengan cara menempelkan surat itu pada pintu umum ruang sidang pengadilan yang berwenang.[4]: Pasal 390 ayat (3) 

Penggugat yang tidak hadir pada hari sidang meskipun telah dipanggil dengan patut, dan tidak diwakili, gugatannya dianggap gugur. Tergugat yang tidak hadir dan tidak diwakili meskipun telah dipanggil dengan patut dapat dikalahkan dengan putusan verstek, kecuali gugatan itu melawan hak atau tidak beralasan.[4]: Pasal 124 dan 125  Sebelum menjatuhkan putusan, pengadilan dapat memerintahkan agar pihak yang tidak datang dipanggil sekali lagi.[4]: Pasal 126 

Pemberitahuan

Apabila salah satu pihak tidak hadir ketika putusan diumumkan, isi putusan itu atas perintah ketua diberitahukan kepadanya oleh pegawai yang diwajibkan untuk itu.[4]: Pasal 179 ayat (2) [6]: Pasal 190 ayat (2)  Putusan verstek diberitahukan kepada pihak yang dikalahkan, disertai keterangan bahwa ia berhak mengajukan perlawanan (verzet). Jika putusan diberitahukan kepada orang itu sendiri, perlawanan dapat diterima dalam 14 hari sesudah pemberitahuan.[4]: Pasal 125 ayat (3) dan Pasal 129 ayat (2) 

Menurut RBg, permohonan banding diajukan dalam 14 hari sejak putusan diucapkan, atau 14 hari setelah putusan diberitahukan apabila pemohon tidak hadir pada waktu putusan diucapkan.[6]: Pasal 199 ayat (1)  Dalam persidangan elektronik, putusan verstek diberitahukan kepada tergugat melalui surat tercatat.[7]: Pasal I angka 10 (Pasal 20 ayat (8)) 

Surat Panitera Mahkamah Agung tanggal 27 Mei 2024 menyebut dokumen pemberitahuan putusan sebagai relaas pemberitahuan putusan. Dalam pengajuan kasasi atau peninjauan kembali secara elektronik, pengadilan pengaju mengunggah relaas itu bersama akta pernyataan kasasi atau peninjauan kembali. Bila putusan diberitahukan melalui surat tercatat menurut Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2023, dokumen yang diunggah harus memuat hasil pelacakan penyampaiannya kepada para pihak.[8]: angka 1–3 

Panggilan umum

SEMA Nomor 1 Tahun 2023 mengenal mekanisme panggilan umum. Jika panggilan atau pemberitahuan melalui surat tercatat dikembalikan ke pengadilan karena alamat tidak ditemukan, atau karena pihak tidak tinggal di alamat itu dan keberadaannya tidak diketahui lagi di dalam maupun di luar wilayah Indonesia, panggilan atau pemberitahuan berikutnya dilakukan melalui panggilan umum.[9]: angka 9  Keadaan tersebut hanya dapat dinyatakan dengan keterangan lurah atau kepala desa setempat.[9]: angka 10 

Panggilan melalui surat tercatat

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 mendefinisikan surat tercatat sebagai surat yang dialamatkan kepada penerima dan dapat dibuktikan dengan tanda terima dari penerima yang menyebutkan tanggal penerimaan.[7]: Pasal I angka 1 (Pasal 1 angka 13)  Panggilan dan pemberitahuan kepada tergugat yang tidak memiliki domisili elektronik disampaikan melalui surat tercatat. Tergugat yang dipanggil secara elektronik ke domisili elektronik yang dicantumkan dalam gugatan, tetapi tidak hadir, dipanggil selanjutnya melalui surat tercatat.[7]: Pasal I angka 8 (Pasal 15 ayat (2)) dan angka 9 (Pasal 17 ayat (2)) 

Tata caranya diatur dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2023 tanggal 5 Juli 2023. Surat tercatat dikirim pengadilan melalui jasa penyedia layanan pengiriman yang ditentukan Mahkamah Agung, dan harus diserahkan langsung kepada para pihak. Bila tidak dapat diserahkan langsung, surat diberikan kepada orang dewasa yang tinggal serumah. Bagi pihak yang tinggal di apartemen atau rumah susun, surat dapat diberikan kepada resepsionis atau petugas keamanan.[9]: angka 2, 3, dan 5  Penerima pengganti itu bukan pihak lawan dan harus bersedia difoto bersama kartu identitasnya. Jika mereka tidak bersedia difoto bersama kartu identitasnya, surat disampaikan melalui lurah atau kepala desa setempat.[9]: angka 6 dan 7 

Apabila rumah para pihak tidak berpenghuni, foto rumah itu harus disertakan, dan surat baru disampaikan melalui lurah atau kepala desa setelah diantar dua kali ke alamat tersebut.[9]: angka 8  Panggilan dikirim paling lambat 6 hari kalender sebelum sidang dan harus diterima secara patut paling lambat 3 hari kerja sebelum sidang, kecuali peraturan perundang-undangan menentukan lain.[9]: angka 11  Bukti penerimaan dapat diakses secara elektronik dan memuat tanggal terima, identitas penerima, foto atau tanda terima sesuai keadaannya, serta titik koordinat penerimaan.[9]: angka 13 

Panggilan elektronik

PERMA Nomor 1 Tahun 2019, sebagaimana diubah dengan PERMA Nomor 7 Tahun 2022, mengatur panggilan dan pemberitahuan secara elektronik. Domisili elektronik adalah alamat elektronik dan/atau layanan pesan (messaging services) milik para pihak yang telah terverifikasi.[7]: Pasal I angka 1 (Pasal 1 angka 3)  Panggilan atau pemberitahuan elektronik disampaikan kepada penggugat, tergugat yang domisili elektroniknya dicantumkan dalam gugatan, tergugat yang menyatakan persetujuannya, atau para pihak yang proses perkaranya telah dilakukan secara elektronik.[7]: Pasal I angka 8 (Pasal 15 ayat (1)) 

Juru sita atau juru sita pengganti mengirimkan surat panggilan sidang atau pemberitahuan melalui domisili elektronik pada sistem informasi pengadilan. Pihak yang tinggal di luar negeri dan domisili elektroniknya telah diketahui juga dipanggil secara elektronik. Kalau domisili elektronik pihak di luar negeri itu tidak diketahui atau tidak terverifikasi, pemanggilan dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku.[7]: Pasal I angka 9 (Pasal 17 ayat (1), (3), dan (4))  Panggilan atau pemberitahuan elektronik sah dan patut sepanjang terkirim ke domisili elektronik dalam tenggang waktu yang ditentukan undang-undang.[10]: Pasal 18 

Lihat pula

Referensi

  1. ↑ Aini, Alya Septira Nur; Mardiananingrum T.V.M., Sri Maharani; Wahyudi, Eko (2024). "Implikasi dan Perlindungan Hukum Mengenai Relaas Panggilan Melalui Surat Tercatat". Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir. 4 (1): 69–84. doi:10.51825/yta.v4i1.24475. Diakses tanggal 2026-11-04.
  2. ↑ Ibrahim, Cece Rukmana. "Dilema Juru Sita Pengganti dalam Penyampaian Relaas Panggilan". JDIH Mahkamah Agung. Diakses tanggal 2026-11-04.
  3. ↑ Bukido, Rosdalina; Lundeto, Fitriani; Yasin, Yasin (2021). "The Effectiveness of the Relaas Call in Settlement of Divorce Cases in the Religious Courts". Al-'Adl (dalam bahasa Inggris). 14 (1): 44–56. doi:10.31332/aladl.v14i1.2167. Diakses tanggal 2026-11-04.
  4. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Herzien Inlandsch Reglement (HIR), Staatsblad 1941 Nomor 44.
  5. ↑ Haholongan, Johannes Edison (2021-02-08). "Menilik Andil Juru Sita Pengadilan dalam Persidangan Perdata". Hukumonline. Diakses tanggal 2026-11-04.
  6. 1 2 3 4 Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg), Staatsblad 1927 Nomor 227. 1927.
  7. 1 2 3 4 5 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1039. Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2022.
  8. ↑ "Surat Panitera Mahkamah Agung Nomor 913/PAN/HK1.2.3/V/2024 tentang Petunjuk Pengunggahan Relaas Pemberitahuan Isi Putusan dan Tanda Terima Memori Kasasi/Peninjauan Kembali dalam Pengajuan Upaya Hukum Kasasi dan Peninjauan Kembali Secara Elektronik" (PDF). Kepaniteraan Mahkamah Agung. Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2024-05-27. Diakses tanggal 2026-11-04.
  9. 1 2 3 4 5 6 7 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan melalui Surat Tercatat. Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2023-07-05.
  10. ↑ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 894. Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2019.
Konten disalin dari Wikipedia Bahasa Indonesia (lisensi CC BY-SA) Lihat versi asli di Wikipedia

Rekomendasi Pilihan