Yurisprudensi

Yurisprudensi (bahasa Belanda:jurisprudentie) adalah keseluruhan putusan hakim, yang menjadi pedoman bagi peradilan dalam perkara serupa di kemudian hari.^[1] Dalam bahasa Prancis, istilah jurisprudence juga dipakai untuk penyelesaian yang berwibawa, yang diberikan seorang hakim atau suatu pengadilan atas suatu masalah hukum.^[2] Dalam tradisi common law, pengadilan berpegang pada preseden menurut doktrin stare decisis.^[3] Di sejumlah negara dengan tradisi hukum sipil, seperti Jerman, pada prinsipnya tidak ada keterikatan pada putusan pengadilan yang lebih tinggi,^[4] tetapi pengadilan tertinggi bertugas menjaga kesatuan penerapan hukum.^[5][6]

Dalam bahasa Inggris, kata jurisprudence berasal dari bahasa Latin juris prudentia, yang berarti "kajian, pengetahuan, atau ilmu tentang hukum". Di Amerika Serikat, kata itu umumnya berarti filsafat hukum.^[7] Kumpulan putusan pengadilan dalam bahasa Inggris disebut case law, yaitu hukum yang didasarkan pada putusan pengadilan, bukan pada konstitusi, undang-undang, atau peraturan.^[8]

Istilah

Badan peradilan Belanda mendefinisikan jurisprudentie sebagai keseluruhan putusan hakim yang membentuk pedoman (richtlijn) bagi peradilan dalam perkara serupa di kemudian hari.^[1] Cour de cassation Prancis mendefinisikan jurisprudence sebagai keseluruhan putusan pengadilan yang menerapkan, menafsirkan, dan memperjelas makna teks hukum.^[2] Kamus hukum Das Rechtslexikon mendefinisikan Rechtsprechung sebagai cabang kekuasaan negara yang ketiga, yaitu kekuasaan kehakiman yang dijalankan pengadilan yang independen.^[9] Putusan yang menjadi petunjuk arah disebut Präjudiz.^[4]

Kedudukan dalam sistem hukum

Common law

Dalam sistem common law, stare decisis adalah doktrin bahwa pengadilan berpegang pada preseden dalam membuat putusannya.^[3] Preseden yang mengikat (binding precedent) adalah kaidah atau prinsip hukum yang dirumuskan pengadilan banding dan wajib diikuti pengadilan yang lebih rendah dalam wilayah hukumnya.^[10]

Tradisi hukum sipil

Di Prancis dan Belanda, hakim tidak boleh memutus perkara yang diajukan kepadanya dengan cara menetapkan ketentuan yang bersifat umum dan mengatur. Larangan itu tercantum dalam Code civil Prancis dan Wet algemene bepalingen Belanda.^{[11][12]: Pasal 12} Hakim yang menolak mengadili dengan dalih undang-undang tidak mengatur, tidak jelas, atau tidak lengkap dapat dituntut karena penolakan mengadili (déni de justice; rechtsweigering).^{[13][12]: Pasal 13}

Di Jerman, pada prinsipnya tidak ada keterikatan pada putusan pengadilan yang lebih tinggi seperti dalam hukum Anglo-Amerika.^[4] Portal pemerintah Austria menyatakan bahwa hukum buatan hakim (Richterrecht) bukan sumber hukum formal di Austria.^[14] Sebaliknya, Código Civil Spanyol menentukan bahwa yurisprudensi melengkapi tatanan hukum dengan doktrin yang secara berulang ditetapkan Tribunal Supremo ketika menafsirkan dan menerapkan undang-undang, kebiasaan, dan asas-asas umum hukum.^{[15]: Pasal 1 ayat (6)} Menurut Code civil Swiss versi bahasa Prancis, hakim yang mengisi kekosongan hukum mengambil inspirasi dari penyelesaian yang telah mapan dalam doktrin dan yurisprudensi.^{[16]: Pasal 1 ayat (3)}

Pengaturan di beberapa negara

Jerman

Putusan Mahkamah Konstitusi Federal (Bundesverfassungsgericht) mengikat lembaga konstitusional federal dan negara bagian serta semua pengadilan dan otoritas. Dalam perkara tertentu, termasuk pengujian undang-undang, putusannya mempunyai kekuatan undang-undang (Gesetzeskraft).^{[17]: § 31 ayat (1)–(2)} Di Bundesgerichtshof, senat yang hendak menyimpang dari putusan senat lain atas suatu persoalan hukum harus menyerahkan persoalan itu kepada Senat Besar (Großer Senat). Senat yang memeriksa perkara juga dapat menyerahkan persoalan yang bersifat mendasar kepada Senat Besar apabila diperlukan untuk pengembangan hukum atau untuk menjamin kesatuan yurisprudensi.^{[18]: § 132 ayat (2) dan (4)}

Dalam perkara perdata, kasasi (Revision) wajib diizinkan apabila perkaranya mempunyai arti penting yang mendasar, atau apabila pengembangan hukum atau jaminan kesatuan yurisprudensi memerlukan putusan pengadilan kasasi.^{[19]: § 543 ayat (2)} Apabila putusan dibatalkan dan perkara dikembalikan, pengadilan banding wajib mendasarkan putusan barunya pada penilaian hukum yang menjadi dasar pembatalan itu.^{[20]: § 563 ayat (2)}

Belanda

Hoge Raad membatalkan putusan, antara lain, karena pelanggaran hukum, kecuali hukum negara asing.^{[21]: Pasal 79 ayat (1) huruf b} Hoge Raad dapat membatasi alasan putusannya apabila keberatan kasasi tidak dapat menghasilkan pembatalan dan tidak memerlukan jawaban atas persoalan hukum demi kesatuan hukum (rechtseenheid) atau pengembangan hukum (rechtsontwikkeling).^{[21]: Pasal 81 ayat (1)} Menurut Hoge Raad sendiri, tugas pokoknya adalah perlindungan hukum, kesatuan hukum, dan pengembangan hukum.^[5]

Hakim perdata dapat mengajukan pertanyaan hukum kepada Hoge Raad untuk dijawab dengan putusan prayudisial (prejudiciële beslissing), apabila jawaban itu diperlukan untuk memutus perkara dan berkepentingan langsung bagi banyak tuntutan atau sengketa lain yang timbul dari fakta serupa.^{[22]: Pasal 392 ayat (1)} Hakim yang mengajukan pertanyaan itu kemudian memutus perkara dengan memperhatikan jawaban Hoge Raad.^{[22]: Pasal 394 ayat (1)}

Prancis

Untuk seluruh Republik Prancis hanya ada satu Cour de cassation, yang memutus permohonan kasasi terhadap putusan tingkat terakhir dari pengadilan dalam lingkungan peradilan umum (ordre judiciaire) dan pada prinsipnya tidak memeriksa pokok perkara.^[23][24] Menurut Cour de cassation, keberadaan satu pengadilan kasasi itu dimaksudkan agar penafsiran undang-undang seragam di seluruh wilayah Prancis.^[6] Sebelum memutus persoalan hukum baru yang sulit dan muncul dalam banyak sengketa, pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dapat meminta pendapat (avis) Cour de cassation.^[25] Pendapat itu tidak mengikat pengadilan yang memintanya.^[26]

Uni Eropa dan Dewan Eropa

Mahkamah Kehakiman Uni Eropa berwenang memberikan putusan pendahuluan (preliminary ruling) tentang penafsiran perjanjian-perjanjian Uni Eropa serta keabsahan dan penafsiran tindakan lembaga Uni Eropa. Pengadilan nasional yang putusannya tidak dapat dilawan dengan upaya hukum menurut hukum nasional wajib mengajukan persoalan semacam itu kepada Mahkamah.^[27] Dalam perkara CILFIT tahun 1982, Mahkamah menyatakan kewajiban itu tidak berlaku apabila persoalannya tidak relevan, ketentuan yang bersangkutan telah ditafsirkan oleh Mahkamah, atau penerapan hukum yang benar sudah sedemikian jelas sehingga tidak menyisakan keraguan yang wajar.^{[28]: paragraf 21}

Negara pihak Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia berjanji mematuhi putusan akhir Mahkamah Hak Asasi Manusia Eropa dalam perkara yang melibatkan mereka sebagai pihak.^{[29]: Pasal 46 ayat (1)}

Hukum internasional

Statuta Mahkamah Internasional menempatkan putusan pengadilan dan ajaran para ahli hukum terkemuka sebagai sarana tambahan untuk menentukan kaidah hukum. Kedudukan itu tunduk pada ketentuan bahwa putusan Mahkamah tidak mempunyai kekuatan mengikat kecuali bagi para pihak dan dalam perkara yang bersangkutan.^{[30]: Pasal 38 ayat (1) huruf d dan Pasal 59}

Indonesia

Di Indonesia, Mahkamah Agung (MA) mendefinisikan yurisprudensi sebagai putusan yang mengandung kaidah hukum baru dan diikuti serta dipedomani secara konsisten oleh putusan-putusan berikutnya.^[31]: vii MA menyebut yurisprudensi sebagai salah satu sumber hukum formal, di samping undang-undang, kebiasaan, traktat, dan doktrin. Menurut MA, sistem hukum Indonesia tidak menganut doktrin stare decisis, tetapi perbedaan putusan dalam perkara yang mirip atau serupa tidak dapat dibenarkan.^{[32]: ii dan iv} Sejak tahun 2020, seluruh hakim diperintahkan berpedoman pada Himpunan Yurisprudensi MA.^[32]: viii

Lihat pula

• Preseden
• Jurisprudence constante
• Ratio decidendi
• Obiter dictum
• Penemuan hukum
• Sumber hukum
• Putusan pengadilan

Referensi

Basis data pengawasan otoritas
Internasional	GND FAST
Nasional	Amerika Serikat Jepang Spanyol Korea Israel
Lain-lain	Yale LUX