Nahdlatul Ulama

Nahdlatul Ulama

نهضة العلماء
Lambang resmi Nahdlatul Ulama hasil Muktamar ke-33 tahun 2015
Singkatan	NU
Tanggal pendirian	Januari 31, 1926;100 tahun lalu (1926-01-31) (16 Rajab 1344 H)
Pendiri	Muhammad Hasyim Asy'ari
Didirikan di	Surabaya, Hindia Belanda
Jenis	Organisasi keagamaan
Kantor pusat	Jl. Kramat Raya No. 164, Jakarta Pusat, Indonesia
Wilayah layanan	Indonesia
Jumlah anggota	159 juta (2024)
Rais 'Aam	Miftachul Akhyar
Katib 'Aam	belum ditentukan
Ketua Umum	Abdul Hakim Mahfudz
Sekretaris Jenderal	belum ditentukan
Afiliasi	Sunni (Islam tradisionalis)[1]
Situs web	www.nu.or.id

Nahdlatul Ulama (NU; bahasa Arab:نهضة العلماء, har. 'Kebangkitan Ulama', pelafalan dalam bahasa Indonesia:[nahˈdatʊlʊˈlama]) adalah organisasi Islam di Indonesia. Jumlah anggotanya melebihi 108 juta pada tahun 2019,^[2] menjadikannya organisasi Islam terbesar di dunia.^[3] NU juga merupakan badan amal yang mendanai sekolah dan rumah sakit serta mengorganisir komunitas untuk membantu mengurangi kemiskinan.

NU didirikan pada tahun 1926 oleh para ulama dan pedagang muslim untuk mempertahankan praktik-praktik Islam tradisional (sesuai dengan mazhab Syafi'i) serta kepentingan ekonomi anggotanya.^[4] Pandangan agama NU dianggap "tradisionalis" karena menerima tradisi budaya lokal yang tidak bertentangan dengan hukum Islam (berbeda dengan kelompok fundamentalis Islam).^[5] Di sisi lain, organisasi Islam terbesar kedua di Indonesia, Muhammadiyah, dianggap “reformis” karena mengambil tafsir yang lebih literal terhadap Al-Qur'an dan Sunnah.^[5]

Banyak pemimpin Nahdlatul Ulama merupakan pendukung setia Islam Nusantara, sebuah varian Islam yang unik yang telah mengalami interaksi, kontekstualisasi, indigenisasi, interpretasi, dan vernakularisasi sesuai dengan kondisi sosial budaya di Indonesia.^[6] Islam Nusantara mengedepankan moderasi, anti-fundamentalisme, pluralisme, dan sejauh tertentu sinkretisme.^[7] Namun, beberapa ulama, pemimpin, dan cendekiawan agama NU telah menolak Islam Nusantara dan lebih memilih pendekatan yang lebih konservatif.^[8]

Mazhab

Nahdlatul Ulama mengikuti mazhab Asy'ariyah,^[9] mengambil jalan tengah antara kecenderungan aqli (rasionalis) dan naqli (skripturalis). Organisasi tersebut mengidentifikasi Al-Qur'an, Sunnah, dan kemampuan akal ditambah dengan realitas empiris sebagai sumber pemikirannya. NU mengaitkan pendekatan ini dengan para pemikir sebelumnya, seperti Abu al-Hasan al-Asy'ari^[10] dan Abu Mansur Al-Maturidi^[11] di bidang teologi.^[12]

Di bidang fikih, NU mengakui empat mazhab yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali (berbeda dengan PERTI yang hanya bermazhab Syafi'i) tetapi dalam praktiknya jama'ah NU mayoritas dan cenderung bermazhab Syafi'i. Dalam hal tasawuf,^[13] NU mengikuti jalan Al-Ghazali dan Junaid al-Baghdadi.^[12][14] NU telah digambarkan oleh media barat sebagai gerakan Islam yang progresif, liberal dan pluralistik,^[15][16] tetapi merupakan organisasi yang beragam dengan faksi konservatif yang besar juga.^[17]

Nahdlatul Ulama telah menyatakan bahwa mereka tidak terikat pada organisasi politik manapun.^[18]

Sejarah

Artikel ini masih dalam proses penerjemahan dari artikel Nahdlatul Ulama#History dalam Wikipedia Bahasa Inggris. Untuk mengurangi konflik penyuntingan, dimohon untuk tidak menyunting halaman ini sampai penerjemahan dianggap selesai. Artikel ini terakhir disunting oleh Leon546 (bicara | kontrib) 27 jam lalu. (Perbarui pewaktu)

Asal-usul

NU didirikan pada tahun 1926 sebagai organisasi ulama Muslim Asy'ari ortodoks,^[19] yang bertentangan dengan kebijakan modernis Muhammadiyah dan Persatuan Islam (Persis), dan munculnya gerakan Salafi dari organisasi Al-Irsyad Al-Islamiyyah^[20] di Indonesia yang sama sekali menolak adat istiadat setempat yang dipengaruhi oleh tradisi Hindu dan Buddha Jawa pra-Islam. Organisasi ini didirikan setelah Komite Hijaz telah memenuhi tugasnya dan akan dibubarkan. Organisasi ini didirikan oleh Hasyim Asy'ari,^[21] kepala pesantren di Jawa Timur. Organisasi NU berkembang, tetapi basis dukungannya tetap di Jawa Timur. Pada tahun 1928, NU menggunakan bahasa Jawa dalam khotbahnya, di samping bahasa Arab.^{[22]: 169 [23]: 168 [24]: 233–236}

Pada tahun 1937, meskipun hubungan NU dengan organisasi-organisasi Islam Sunni lainnya di Indonesia buruk, organisasi-organisasi tersebut membentuk Majelis Islam A'la Indonesia (MIAI) sebagai forum diskusi. Mereka bergabung dengan sebagian besar organisasi Islam lainnya yang ada pada saat itu. Pada tahun 1942, Jepang menduduki Indonesia dan pada bulan September diadakan konferensi para pemimpin Islam di Jakarta.^{[22]: 191, 194 [24]: 233–236}

Jepang ingin menggantikan MIAI, tetapi konferensi tidak hanya memutuskan untuk mempertahankan organisasi, tetapi juga memilih tokoh-tokoh politik yang tergabung dalam Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII) untuk kepemimpinan, daripada anggota non-politik NU atau Muhammadiyah seperti yang diinginkan penjajah. Lebih dari setahun kemudian, MIAI dibubarkan dan digantikan oleh Masyumi (Majelis Syuro Muslimin Indonesia) yang disponsori Jepang. Hasjim Asy'ari adalah ketua nasional, tetapi dalam praktiknya organisasi baru itu dipimpin oleh putranya, Wahid Hasyim.^[25] Tokoh NU dan Muhammadiyah lainnya memegang posisi kepemimpinan.^{[22]: 191, 194 [24]: 233–236}

Pada tahun 1945, Soekarno dan Hatta mendeklarasikan kemerdekaan Indonesia. Selama perang kemerdekaan Indonesia, NU menyatakan bahwa perang melawan pasukan kolonial Belanda adalah jihad/perang suci, wajib bagi semua umat Islam. Di antara kelompok gerilya yang memperjuangkan kemerdekaan adalah Hizbullah dan Sabililah yang dipimpin oleh NU. Pada 22 Oktober tahun yang sama NU menulis Resolusi Jihad yang isinya sebagai berikut:^{[24]: 233–236 [26]}

RESOLUSI JIHAD
Seluruh Jawa dan Madura

Bismillahirrahmanirrahim

Resolusi

Rapat besar wakil-wakil daerah (Konsul-konsul) Perhimpunan Nahdlatul Ulama seluruh Jawa-Madura pada tanggal 21-22 Oktober 1945 di Surabaya.

Mendengar:

Bahwa di tiap-tiap daerah di seluruh Jawa-Madura ternyata betapa besarnya hasrat ummat Islam dan Alim ulama di tempatnya masing-masing untuk mempertahankan dan menegakkan AGAMA, KEDAULATAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA MERDEKA.

Menimbang:

a. Bahwa untuk mempertahankan dan menegakkan Negara Republik Indonesia menurut hukum AGAMA ISLAM, termasuk sebagai suatu kewajiban bagi tiap-tiap orang Islam

b. Bahwa di Indonesia ini warga Negaranya adalah sebagian besar terdiri dari ummat Islam.

Mengingat:

a. Bahwa oleh pihak Belanda (NICA) dan Jepang yang datang dan berada di sini telah banyak sekali dijalankan banyak kejahatan dan kekejaman yang mengganggu ketenteraman umum.

b. Bahwa semua yang dilakukan oleh semua mereka itu dengan maksud melanggar Kedaulatan Republik Indonesia dan Agama, dan ingin kembali menjajah di sini, maka di beberapa tempat telah terjadi pertempuran yang mengorbankan beberapa banyak jiwa manusia.

c. Bahwa pertempuran-pertempuran itu sebagian besar telah dilakukan ummat Islam yang merasa wajib menurut hukum agamanya untuk mempertahankan Kemerdekaan Negara dan Agamanya.

d. Bahwa di dalam menghadapi sekalian kejadian-kejadian itu belum mendapat perintah dan tuntutan yang nyata dari Pemerintah Republik Indonesia yang sesuai dengan kejadian-kejadian tersebut.

Memutuskan:

1. Memohon dengan sangat kepada Pemerintah Republik Indonesia supaya menentukan suatu sikap dan tindakan yang nyata serta sepadan terhadap usaha-usaha yang akan membahayakan kemerdekaan Agama dan Negara Indonesia, terutama terhadap pihak Belanda dan kaki tangan.

2. Supaya memerintahkan melanjutkan perjuangan bersifat "sabilillah" untuk tegaknya Negara Republik Indonesia Merdeka dan Agama Islam.

Surabaya, 22 Oktober 1945

NAHDLATUL ULAMA

Paham keagamaan

Nahdlatul Ulama menganut paham Ahlussunah wal Jama'ah,^[27] yaitu sebuah pola pikir yang mengambil jalan tengah antara Nash (Al Qur'an dan Hadits) dengan Akal (Ijma' dan Qiyas). Oleh sebab itu sumber hukum Islam bagi warga NU tidak hanya Al Qur'an, dan As Sunnah saja, melainkan juga menggunakan kemampuan akal ditambah dengan realitas empiris.^{[butuh rujukan]}

Maka, di dalam persoalan aqidah, NU merujuk kepada Imam Abul Hasan Al Asy'ari, sedangkan dalam persoalan fiqih, NU merujuk kepada Imam Syafi'i,^[28] dan dalam bidang tashawwuf, NU merujuk kepada Imam Al Ghazali. Namun NU tetap mengakui dan bersikap tasamuh kepada para mujtahid lainnya, seperti dalam bidang aqidah dikenal seorang mujtahid bernama Abu Mansur Al Maturidi, kemudian dalam bidang fiqih terdapat tiga mujtahid besar selain Imam Syafi'i, yakni Imam Abu Hanifah,^[29] Imam Malik, dan Imam Hanbali, serta dalam bidang tashawwuf dikenal pula Imam Junaid al-Baghdadi.^{[butuh rujukan]}

Adapun gagasan "Kembali ke Khittah NU" pada tahun 1984 merupakan momentum penting untuk menafsirkan kembali ajaran Ahlussunnah wal Jamaah, serta merumuskan kembali metode berpikir, baik dalam bidang fiqih maupun sosial, serta merumuskan kembali hubungan NU dengan Negara. Gerakan tersebut berhasil kembali membangkitkan gairah pemikiran dan dinamika sosial dalam NU.^[30]

Muktamar

Organisasi

Struktur kepengurusan Nahdlatul Ulama terdiri dari tujuh pengurus dari tingkat pusat hingga daerah.

1. Pengurus Besar (PBNU), untuk kepengurusan pusat tingkat nasional di Jakarta.
2. Pengurus Wilayah (PWNU), untuk kepengurusan di tingkat provinsi.
3. Pengurus Cabang (PCNU), untuk kepengurusan di tingkat kabupaten/kota.
4. Majelis Wakil Cabang (MWCNU), untuk kepengurusan di tingkat kecamatan.
5. Pengurus Ranting (PRNU), untuk kepengurusan di tingkat desa/kelurahan.
6. Pengurus Anak Ranting (PARNU), untuk kepengurusan di tingkat dusun/masjid/kelompok.
7. Pengurus Cabang Istimewa (PCINU), untuk kepengurusan di luar Indonesia; berkedudukan setara dengan PCNU.

Lembaga

Lembaga adalah perangkat organisasi Nahdlatul Ulama yang berfungsi sebagai pelaksana kebijakan Nahdlatul Ulama sesuai dan berkaitan dengan kelompok masyarakat tertentu dan yang memerlukan penanganan khusus.^[32] Lembaga Nahdlatul Ulama meliputi:

1. Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama (LDNU)
2. Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama (LBMNU)
3. Lembaga Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama (LPMNU)
4. Rabithah Ma'ahid Islamiyah Nahdlatul Ulama (RMINU)
5. Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama (LPNU)
6. Lembaga Pengembangan Pertanian Nahdlatul Ulama (LPPNU)
7. Lembaga Pelayanan Kesehatan Nahdlatul Ulama (LPKNU)
8. Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (LKKNU)
9. Lembaga Kajian & Pengembangan SDM Nahdlatul Ulama (LAKPESDAM-NU)
10. Lembaga Penyuluhan & Bantuan Hukum Nahdlatul Ulama (LPBHNU)
11. Lembaga Seni Budaya Muslimin Indonesia Nahdlatul Ulama (LESBUMI)
12. Lembaga Zakat, Infaq, & Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU)
13. Lembaga Waqaf & Pertanahan Nahdlatul Ulama (LWPNU)
14. Lembaga Takmir Masjid Nahdlatul Ulama (LTMNU)
15. Lembaga Kesehatan Nahdlatul Ulama (LKNU)
16. Lembaga Falakiyah Nahdlatul Ulama (LFNU)
17. Lembaga Penanggulangan Bencana & Perubahan Iklim Nahdlatul Ulama (LPBPINU)
18. Lembaga Ta'lif wan Nasyr Nahdlatul Ulama (LTNNU)
19. Lembaga Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama (LPTNU)

Badan otonom

Badan Otonom NU adalah perangkat organisasi Nahdlatul Ulama yang berfungsi melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama yang berkaitan dengan kelompok masyarakat tertentu dan beranggotakan perorangan. Badan Otonom dikelompokkan dalam katagori Badan Otonom berbasis usia dan kelompok masyarakat tertentu, dan Badan Otonom berbasis profesi dan kekhususan lainnya.^[33] Jenis badan otonom berbasis usia dan kelompok masyarakat tertentu adalah :

1. Gerakan Pemuda Ansor
2. Muslimat
3. Fatayat
4. Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU)
5. Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU)
6. Jam'iyatul Qurra' wal Huffazh (JQH)
7. Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (Pergunu)
8. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII)
9. Pencak Silat Pagar Nusa
10. Jam'iyah Ahlit Thariqah Al Mu'tabarah an Nahdliyah (Jatman)
11. Ikatan Seni Hadrah Indonesia Nahdlatul Ulama (Ishari)
12. Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU)
13. Serikat Buruh Muslimin Indonesia (Sarbumusi)
14. Serikat Nelayan Nahdlatul Ulama (SNNU)

NU dan politik

Nahdlatul Ulama
Singkatan	NU
Ketua umum	Wahid Hasyim (pertama) Idham Chalid (terakhir)
Dibentuk	1952
Dibubarkan	5 Januari 1973
Dipisah dari	Masyumi
Digabungkan dengan	Partai Persatuan Pembangunan
Kantor pusat	Jakarta, Indonesia
Surat kabar	Duta Masyarakat
Sayap pemuda	GP Ansor
Ideologi	Sunni (Islam tradisionalis) Konservatif
Posisi politik	Tengah kiri to sayap kiri
Afiliasi nasional	Liga Muslimin Indonesia
Bendera
Politik Indonesia Partai politik Pemilihan umum

Setelah kemerdekaan Indonesia diakui, sebuah partai baru bernama Masyumi didirikan dengan NU sebagai salah satu komponennya. Kepemimpinan NU pada saat itu tidak memiliki keterampilan politik, dan hanya mendapatkan sedikit posisi kabinet yang berpengaruh, kecuali ketua Wahid Hasyim , yang diangkat menjadi menteri agama. NU tidak senang dengan kurangnya pengaruhnya di dalam Masyumi, terutama setelah keputusan pada konferensi partai tahun 1949 mengubah dewan agama partai, di mana NU memegang beberapa posisi.^{[24]: 233–236}

Dua tahun kemudian, perselisihan mengenai penyelenggaraan ibadah haji menyebabkan Perdana Menteri Natsir menentang pengangkatan kembali Hasyim sebagai menteri agama di kabinet berikutnya. Dalam krisis kabinet yang terjadi, NU mengajukan serangkaian tuntutan, termasuk mempertahankan Hasyim, dan mengancam untuk meninggalkan Masyumi. Pada tanggal 5 April 1952, beberapa hari setelah pengumuman kabinet baru tanpa Hasyim, NU pada prinsipnya memutuskan untuk meninggalkan Masyumi. Tiga bulan kemudian, NU menarik semua anggotanya dari dewan Masyumi, dan pada tanggal 30 Agustus mendirikan Liga Muslimin Indonesia, yang terdiri dari NU, PSSI dan sejumlah organisasi kecil. Liga ini diketuai oleh Hasyim.^[34]

Pertama kali NU terjun pada politik praktis pada saat menyatakan memisahkan diri dengan Masyumi pada tahun 1952 dan kemudian mengikuti pemilu 1955. NU cukup berhasil dengan meraih 45 kursi DPR dan 91 kursi Konstituante. Pada masa Demokrasi Terpimpin NU dikenal sebagai partai yang mendukung Soekarno, dan bergabung dalam NASAKOM (Nasionalis, Agama, Komunis). Nasionalis diwakili Partai Nasional Indonesia (PNI), Murba (Musyawarah Rakyat Banyak), dll. Agama diwakili Partai Nahdhatul Ulama, Masyumi, Partai Katolik, Parkindo (Partai Kristen Indonesia), dll. Dan Komunis diwakili oleh Partai Komunis Indonesia (PKI).^[35]

Pada tanggal 29 September 1955, Indonesia mengadakan pemilihan legislatif pertama. NU berada di urutan ketiga, dengan hampir 7 juta suara, 18,4% dari total suara, di belakang Partai Nasional Indonesia dan Masyumi. NU memperoleh 45 kursi di Dewan Perwakilan Rakyat, naik dari hanya delapan kursi sebelum pemilihan. NU adalah partai terbesar di Jawa Timur, dan 85,6% suaranya berasal dari Jawa. Terdapat perbedaan yang jelas antara Masyumi, yang mewakili pemilih perkotaan di pulau-pulau terpencil, dan NU, yang mewakili konstituen pedesaan Jawa. Tiga bulan kemudian, pemilihan diadakan untuk Majelis Konstitusi, yang bertugas menyusun konstitusi permanen. Hasilnya sangat mirip, dengan NU memenangkan 91 dari 514 kursi.^{[22]: 238–239 [36]: 51}

NU kemudian menggabungkan diri dengan Partai Persatuan Pembangunan pada tanggal 5 Januari 1973 atas desakan penguasa orde baru. Mengikuti pemilu 1977 dan 1982 bersama PPP. Pada muktamar NU di Situbondo, NU menyatakan diri untuk 'Kembali ke Khittah 1926' yaitu untuk tidak berpolitik praktis lagi.

Namun setelah reformasi 1998, muncul partai-partai yang mengatasnamakan NU. Yang terpenting adalah Partai Kebangkitan Bangsa yang dideklarasikan oleh Abdurrahman Wahid. Pada pemilu 1999 PKB memperoleh 51 kursi DPR dan bahkan bisa mengantarkan Abdurrahman Wahid sebagai Presiden RI. Pada pemilu 2004, PKB memperoleh 52 kursi DPR.

Pemilu	Total kursi	Total pemilihan	%	Hasil
1955	45 / 257	6.955.141	18,41%	Partai baru
1971	58 / 360	10.213.650	18,68%	13 kursi

Partai penerus

• Partai Kebangkitan Bangsa
• Partai Persatuan Pembangunan
• Partai Kebangkitan Nasional Ulama
• Partai Solidaritas Uni Nasional Indonesia
• Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia

Lihat pula

• Persatuan Islam Tionghoa Indonesia
• Majelis Ulama Indonesia
• Islam di Indonesia
• Indonesia
• Pesantren

Referensi

1. ↑ http://pps.uin-suka.ac.id/id/berita/213-teliti-teologi-muhammadiyah-dan-nu-zuriatul-khairi-raih-doktor.html#:~:text=Drs.%20H.%20Zuriatul%20Khairi%2C,pandangan%20umat%20Islam%20di%20Indonesia.&text=Keduanya%20adalah%20penganut%20Islam%20ortodoks. Diarsipkan 2021-08-06 di Wayback Machine.
2. ↑ "Survei SMRC: 40 Juta Anggota NU Jadi Pemilih di Pilpres 2024". NU Online. Diakses tanggal 2024-11-07.
3. ↑ Esposito, John (2013). Oxford Handbook of Islam and Politics. OUP USA. hlm. 570. ISBN 9780195395891. Diarsipkan dari versi aslinya tanggal 9 April 2022. Diakses tanggal 17 November 2015.{{cite book}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link)
4. ↑ Esposito, John (2013). Oxford Handbook of Islam and Politics. OUP USA. hlm. 570. ISBN 9780195395891. Diakses tanggal 17 November 2015.{{cite book}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link)
5. 1 2 Pieternella, Doron-Harder (2006). Women Shaping Islam. University of Illinois Press. hlm. 198. ISBN 9780252030772. Diarsipkan dari versi aslinya tanggal 8 April 2022. Diakses tanggal 17 November 2015.{{cite book}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link)
6. ↑ "Apa yang Dimaksud dengan Islam Nusantara?". Nahdlatul Ulama. 22 April 2015. Diarsipkan dari versi aslinya tanggal 16 September 2019. Diakses tanggal 11 Agustus 2017.{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link)
7. ↑ F Muqoddam (2019). "Syncretism of Slametan Tradition As a Pillar of Islam Nusantara'". E Journal IAIN Madura. Diarsipkan dari versi aslinya tanggal 2022-04-07. Diakses tanggal 2021-02-15.
8. ↑ Arifianto, Alexander R. (23 Januari 2017). "Islam Nusantara & Its Critics: The Rise of NU's Young Clerics" (PDF). RSIS Commentary. 18. Diarsipkan (PDF) dari versi aslinya tanggal 31 Januari 2022. Diakses tanggal 21 Maret 2018.{{cite journal}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link)
9. ↑ "Madzhab Asy'ariyah, Pelanjut Madzhab Salaf dan Sahabat". NU Online. Diakses tanggal 2026-03-12.
10. ↑ "Biografi Imam Abu al-Hasan al-Asy'ari, Sang Penyelamat Umat". NU Online. Diakses tanggal 2026-03-12.
11. ↑ "Abu Manshur al-Maturidi, Imam Aqidah Ahlusunnah wal Jama'ah". NU Online. Diakses tanggal 2026-03-12.
12. 1 2 "NU Online - Beranda Islam Indonesia". NU Online. Diakses tanggal 2026-09-19.
13. ↑ Manab, Abd; Rahman, Taufikur (2022-08-05). "ANALISA YURIDIS TERHADAP EKSEKUSI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP ATAS OBJEK SENGKETA YANG SAMA DENGAN PUTUSAN YANG BERBEDA". ASA. 4 (2): 1–18. doi:10.58293/asa.v4i2.43. ISSN 2722-9882.
14. ↑ "Syekh Junaid Al-Baghdadi, Imam Tasawuf Panutan NU". NU Online. Diakses tanggal 2026-03-12.
15. ↑ "From Indonesia, a challenge to the ideology of the Islamic State". The New York Times. Jakarta. 4 Desember 2015. Diakses tanggal 4 Desember 2015.{{cite news}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link)
16. ↑ Varagur, Krithika (2 Desember 2015). "World's Largest Islamic Organization Tells ISIS To Get Lost". The Huffington Post. Diakses tanggal 4 Desember 2015.{{cite news}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link)
17. ↑ Arifianto, Alexander R. (23 Januari 2017). "Islam Nusantara & Its Critics: The Rise of NU's Young Clerics" (PDF). RSIS Commentary. 18.{{cite journal}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link)
18. ↑ Robin Bush, Robin Bush Rickard. Nahdlatul Ulama and the Struggle for Power Within Islam and Politics in Indonesia. Institute of Southeast Asian Studies. hlm. 78.
19. ↑ University of Cumbria, Division of Religion and Philosophy. "Nahdatul Ulama". www.philtar.ac.uk. Diarsipkan dari versi aslinya tanggal 2021-03-03. Diakses tanggal 2021-03-09.
20. ↑ "Tentang Al-Irsyad". Alirsyad Alislamiyyah. Diakses tanggal 2026-03-12.
21. ↑ "Menilik Profil KH M Hasyim Asy'ari Sang Pendiri Nahdlatul Ulama". NU Online. Diakses tanggal 2026-03-12.
22. 1 2 3 4 Ricklefs, M.C. (1991). A History of Modern Indonesia Since c.1200. Stanford: Stanford University Press. ISBN 0-8047-4480-7.
23. ↑ Schwartz, Adam (1994). A Nation in Waiting: Indonesia in the 1990s. Allen & Unwin. ISBN 1-86373-635-2.
24. 1 2 3 4 5 Feith, Herbert (2007). The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia. Equinox Publishing (Asia) Pte Ltd. ISBN 978-9-79378-045-0.
25. ↑ "Profil Singkat Tokoh NU KH Wahid Hasyim". NU Online. Diakses tanggal 2026-03-12.
26. ↑ "Teks Resolusi Jihad NU, Cikal Bakal Hari Santri Nasional".
27. ↑ "Ahlussunnah wal Jama'ah menurut NU". NU Online. Diakses tanggal 2026-03-12.
28. ↑ Rosyidin, Muhammad Abror (2018-10-11). "Imam Syafi'i: Perjalanan Hidup dan Keilmuan". Tebuireng Online. Diakses tanggal 2026-03-12.
29. ↑ "Biografi Imam Abu Hanifah | Almanhaj" (dalam bahasa American English). 2016-03-26. Diakses tanggal 2026-03-12.
30. ↑ tim. "Sejarah Berdirinya NU Sejak Masa Penjajahan". nasional. Diakses tanggal 2021-12-03.
31. ↑ Muhlasin (2016-12-22). "Biografi Abdul Wahab Hasbullah - Pendiri Nahdatul Ulama". PCNU Tulungagung. Diakses tanggal 2026-03-12.
32. ↑ "Daftar Lembaga-lembaga di Bawah Naungan NU". nu.or.id. Diakses tanggal 2022-01-30.
33. ↑ "Badan-badan Otonom (Banom) di Bawah Naungan NU". nu.or.id. Diakses tanggal 2022-01-30.
34. ↑ "Kebangkitan Nasional dan Awal Berdirinya Nahdlatul Ulama". mediaipnu.or.id (dalam bahasa Inggris (Britania)). 20 Agustus 2022. Diakses tanggal 2022-08-20.{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link)
35. ↑ Group, CFJ Rasindo (2022-06-06). "PERKEMBANGAN POLITIK PARTAI KOMUNIS INDONESIA (1948-1965)". Diakses tanggal 2026-09-19.{{cite web}}: |last1= memiliki nama generik
36. ↑ Friend, Theodore (2003). Indonesian Destinies. The Belknap Press of Harvard University Press. ISBN 0-674-01834-6.

Pranala luar

• (Indonesia) Situs Resmi Nahdlatul Ulama

Bagian ini kemungkinan memuat masalah hak cipta. Teks yang dicurigai saat ini telah disembunyikan dari publik, tetapi masih dapat diakses melalui riwayat halaman. Jangan menghapus peringatan ini atau mengembalikan konten yang dikosongkan sampai masalah diselesaikan oleh pengurus atau agen VRT. Informasi lebih lanjut dapat melihat utas pada permintaan perhatian masalah hak cipta. Kecuali jika status hak cipta teks ini terbukti kompatibel dengan lisensi yang digunakan di Wikipedia, teks yang bermasalah hak cipta tersebut dapat dihapus sekurang-kurangnya satu minggu setelah diajukan. Bagaimana saya bisa membantu menyelesaikan masalah ini? Jika Anda pemilik hak cipta teks, silakan melisensikannya agar kompatibel di Wikipedia. Pastikan bahwa Anda mengizinkan teks ini dilisensikan dengan lisensi Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional Creative Commons (CC BY-SA 4.0) dan lisensi Dokumentasi Bebas GNU (GFDL) (tanpa versi, tanpa bagian invarian, tanpa sampul depan, dan tanpa sampul belakang). Silakan membicarakan rencana perizinan lisensi tersebut pada halaman pembicaraan artikel ini. Silakan konfirmasi perizinan Anda, Anda dapat menampilkan pemberitahuan mengenai hal ini di lokasi publikasi asli atau mengirim email dari alamat yang terkait dengan publikasi asli tersebut ke info-idwikimedia.org atau boleh mengontak langsung Wikimedia Foundation. Pesan-pesan ini harus secara eksplisit mengizinkan penggunaan berdasarkan lisensi CC BY-SA dan GFDL. Lihat Wikipedia:Menyumbangkan materi berhak cipta. Tulislah artikel dengan sudut pandang netral dan harus dapat dipastikan dalam sumber pihak ketiga yang telah dipublikasikan; pertimbangkan apakah, terlepas dari masalah hak cipta, teks Anda sesuai untuk Wikipedia. Anda boleh menunjukkan bahwa teks ini berada dalam domain publik atau sudah berada di bawah lisensi yang sesuai untuk Wikipedia. Jelaskan di halaman pembicaraan artikel ini, dengan rujukan ke bukti yang relevan. Silakan menulis ulang teks dengan kata-katamu sendiri. Revisi Anda harus ditempatkan di halaman ini, dengan revisi tersebut akan tersedia bagi pengurus untuk ditinjau pada akhir periode pencatatan. Ikuti pranala ini untuk membuat subhalaman sementara. Mohon berikan penjelasan mengenai penulisan ulang setelah selesai pada halaman pembicaraan ini. Sekadar memodifikasi teks yang dilindungi hak cipta saja tidak cukup untuk menghindari pelanggaran hak cipta—jika pelanggaran hak cipta asli tidak dapat dihilangkan sepenuhnya atau artikel dikembalikan ke versi sebelumnya, sebaiknya artikel tersebut ditulis ulang dari awal. Untuk memenuhi persyaratan lisensi, setiap konten yang digunakan dari artikel asli harus diberi atribusi yang benar; jika Anda menggunakan konten dari artikel asli, harap cantumkan catatan di bagian atas tulisan ulang Anda yang menyatakan hal tersebut. Anda boleh menduplikasi teks yang tidak melanggar hak cipta yang telah Anda kontribusikan sendiri. Silakan melakukan penulisan ulang, untuk mengidentifikasi titik konten berhak cipta diimpor ke Wikipedia dan untuk memastikan bahwa kontributor tidak menambahkan konten yang diimpor dari sumber lain. Saat menutup investigasi, pengurus mungkin menemukan masalah hak cipta lain selain yang telah diidentifikasi. Jika materi ini ada dalam penulisan ulang yang diusulkan dan tidak dapat dengan mudah dihapus, penulisan ulang tersebut mungkin tidak dapat digunakan. Langkah-langkah untuk mencatatkan artikel di Wikipedia:Masalah hak cipta: Buat utas baru dengan mengetik nama artikel pada kotak yang disediakan. Beri tahu penulisnya di halaman pembicaraan pengguna Tempatkan {{PHC/bottom}} di bagian bawah porsi teks yang akan dikosongkan. Jika Anda ingin menominasikan keseluruhan halaman, silakan menempatkan templat ini di bagian atas, atur parameter "fullpage" ke "yes", dan tempatkan {{PHC/bottom}} di bagian bawah artikel.

[[Category:Wikipedia pages tagged for copyright problems|]]

l b s Organisasi massa Islam di Indonesia
Sunni	Kaum tua al-Ittihadiyah al-Jam'iyatul Washliyah Alkhairaat Darud Da'wah wal-Irsyad Mathla'ul Anwar Nahdlatul Ulama Nahdlatul Wathan Nahdlatul Wathan Diniyah Islamiyah Persatuan Tarbiyah Islamiyah Persatuan Ummat Islam Rabithah Alawiyah Kaum muda al-Irsyad al-Islamiyyah Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia Hidayatullah Lembaga Dakwah Islam Indonesia Majlis Tafsir Al-Qur'an Muhammadiyah Persatuan Islam Salafi Himpunan Ahlussunnah untuk Masyarakat Islami Perhimpunan Al-Irsyad Wahdah Islamiyah
Syiah	Ahlulbait Indonesia Ikatan Jamaah Ahlulbait Indonesia
Nonafiliasi	Syarikat Islam SI SII

l b s Partai politik peserta pemilihan umum legislatif Indonesia 1971
Golongan Karya Nahdlatul Ulama Partai Islam Persatuan Tarbiyah Islamiyah Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia Partai Katolik Partai Kristen Indonesia Partai Muslimin Indonesia Partai Musyawarah Rakyat Banyak Partai Nasional Indonesia Partai Syarikat Islam Indonesia

l b s Bekas partai politik di Indonesia
Partai didirikan masa pra-kemerdekaan Chung Hwa Hui Gerakan Rakyat Indonesia Indische Partij Insulinde Paguyuban Pasundan Partai Fasis Indonesia Partai Indonesia Partai Indonesia Raya Partai Islam Indonesia Partai Katolik Partai Komunis Indonesia Partai Nasional Indonesia Partai Syarikat Islam Indonesia Partai Tionghoa Indonesia
Partai didirikan masa Orde Lama dan Baru Masyumi Nahdlatul Ulama Partai Persatuan Indonesia Raya Partai Buruh Indonesia Partai Angkatan Komunis Muda Partai Tani Indonesia Persatuan Rakyat Marhaen Indonesia Gerakan Pilihan Sunda Partai Kebangsaan Indonesia Partai Kebangsaan Indonesia Wanita Persatuan Rakjat Desa Partai Rakyat Indonesia Merdeka Partai Kristen Indonesia Partai Kasih Demokrasi Indonesia Partai Sosialis Indonesia Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia Persatuan Tarbiyah Islamiyah Partai Rakyat Nasional Partai Demokrasi Indonesia Partai Musyawarah Rakyat Banyak (Murba) Partai Persatuan Dayak Partai Rakyat Sosialis Partai Demokrat Tionghoa Indonesia
Partai didirikan masa Reformasi Partai Abul Yatama Partai Aliansi Demokrat Indonesia Partai Bintang Reformasi Partai Buruh (1998) Partai Cinta Damai Partai Damai Sejahtera Partai Daulat Rakyat Partai Demokrasi Kasih Bangsa Partai Indonesia Baru Partai Islam Demokrat Partai Katolik Demokrat Partai Keadilan Sejahtera Partai Kebangkitan Muslim Indonesia Partai Kebangkitan Ummat Partai Kebangsaan Merdeka Partai Kristen Nasional Indonesia Partai Masyumi Baru Partai Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong Partai Musyawarah Rakyat Banyak (Murba baru) Partai Nasional Bangsa Indonesia Partai Nasional Demokrat Partai Nasional Indonesia (PNI–Supeni) Partai Nasional Indonesia - Front Marhaenis Partai Nasional Indonesia - Massa Marhaen Partai Nasional Indonesia Marhaenisme Partai Pekerja Indonesia Partai Pelopor Partai Penegak Demokrasi Indonesia Partai Perjuangan Indonesia Baru Partai Persatuan Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia Partai Pilihan Rakyat Partai Politik Islam Indonesia Masyumi Partai Rakyat Demokratik Partai Rakyat Indonesia Partai Sarikat Indonesia Partai Solidaritas Pekerja Partai Solidaritas Pekerja Seluruh Indonesia Partai Solidaritas Uni Nasional Indonesia Partai Syarikat Islam Indonesia (baru) Partai Syarikat Islam Indonesia 1905 (baru) Partai Ummat Islam Partai Umat Muslimin Indonesia Partai Uni Demokrasi Indonesia
Daftar partai Politik Indonesia Portal:Politik

Basis data pengawasan otoritas
Internasional	GND
Lain-lain	İslâm Ansiklopedisi Yale LUX