Negara boneka

Bagian dari seri Politik
Bentuk dasar dari pemerintahan
Struktur kekuatan Konfederasi Federasi Hegemoni Kerajaan Negara kesatuan
Sumber kekuatan Demokrasi Langsung Perwakilan Semi lainnya Kerajaan Mutlak Konstitusi Oligarki Aristokrasi Junta militer Kleptokrasi Plutokrasi Stratokrasi Timokrasi Otokrasi Otoritarianisme Despotisme Diktatur (Kediktatoran) Totalitarianisme Republik Parlementer Presidensial Semi presidensial Lainnya Anarki Anokrasi Khilafah Kritarsi Meritokrasi Oklokrasi Partikrasi Sosialis Teknokrasi Teokrasi Tirani
PortalPolitik
l b s

Negara boneka, rezim boneka, pemerintahan boneka, atau pemerintahan tiruan^[1] adalah sebuah negara yang secara de jure merdeka tetapi secara de facto sepenuhnya bergantung pada kekuatan luar dan tunduk pada perintahnya.^[2] Negara boneka memiliki kedaulatan nominal, kecuali bahwa kekuatan asing secara efektif menjalankan kendali melalui dukungan ekonomi atau militer.^[3] Dengan membiarkan pemerintahan lokal tetap ada, kekuatan luar menghindari semua tanggung jawab, sementara pada saat yang sama berhasil melumpuhkan pemerintahan lokal yang mereka toleransi.^[1]

Negara boneka berbeda dari sekutu, yang memilih tindakan mereka atas inisiatif mereka sendiri atau sesuai dengan perjanjian yang mereka buat secara sukarela. Negara boneka dipaksa untuk secara hukum mendukung tindakan yang telah dilakukan oleh kekuatan asing.

Negara boneka Poros selama Perang Dunia II

Negara boneka Jepang

• Manchukuo
• Mengjiang
• Pemerintahan Nasional Direorganisasi Republik Tiongkok
• Pemerintahan Otonomi Hebei Timur
• Pemerintahan Dadao Kota Shanghai
• Pemerintahan Sementara Republik Tiongkok
• Pemerintahan Direformasi Republik Tiongkok
• Negara Burma
• Republik Filipina Kedua
• Kekaisaran Vietnam
• Kerajaan Luang Phrabang
• Kerajaan Kampuchea
• Pemerintahan Sementara India Merdeka

Negara boneka Italia

• Kerajaan Albania
• Kegubernuran Montenegro Italia
• Kekaisaran Ethiopia

Negara boneka Jerman

• Prancis Vichy
• Pemerintahan Penyelamatan Nasional Serbia
• Pemerintahan Persatuan Nasional Hungaria
• Pemerintahan Nasional Norwegia
• Protektorat Bohemia dan Moravia
• Republik Sosial Italia
• Republik Slowakia
• Negara Merdeka Makedonia - (diusulkan oleh Jerman)
• Negara Hellenik - (dikontrol oleh Jerman, Italia, dan Bulgaria)
• Negara Merdeka Kroasia - (dikontrol oleh Jerman dan Italia)

Negara boneka bentukan Belanda di Indonesia

• Negara Indonesia Timur
• Negara Jawa Timur
• Negara Sumatera Timur
• Negara Sumatera Selatan
• Negara Pasundan
• Negara Madura

Contoh pasca-Perang Dingin

Republik Kuwait

Republik Kuwait adalah negara pro-Irak di bawah invasi Saddam Hussein yang hanya merdeka tiga hari sebelum dianeksasi Irak.

Invasi Amerika Serikat ke Irak

Invasi Amerika Serikat ke Irak dipimpin oleh pasukan dari Amerika Serikat, Britania Raya, Australia, dan Polandia. Koalisi ini berhasil menggulingkan rezim Saddam Hussein dalam waktu kurang dari tiga minggu setelah invasi dimulai.

Penyatuan Kembali Jerman

Penyatuan Kembali Jerman adalah proses penyatuan kembali Jerman Barat dan Jerman Timur menjadi satu negara berdaulat, setelah runtuhnya Tembok Berlin. Peristiwa ini menjadi simbol utama berakhirnya Perang Dingin di Eropa dan menyatukan kembali Jerman menjadi satu negara dengan Berlin sebagai ibu kotanya.

Pembubaran Uni Soviet

Uni Soviet secara resmi pecah menjadi 15 negara merdeka baru. Pembubaran Uni Soviet menandai berakhirnya konflik ideologis dan geopolitik yang telah berlangsung selama beberapa dekade antara Blok Barat dan Blok Timur.

Perluasan NATO

Perluasan NATO adalah proses masuknya negara-negara anggota baru setelah Perang Dingin berakhir, termasuk negara-negara dari bekas Blok Timur di Eropa Tengah dan Timur, seperti Polandia, Ceko, dan Hungaria.

Pembubaran Pakta Warsawa

Aliansi militer Blok Timur ini bubar, dan banyak negara bekas anggotanya kemudian bergabung dengan NATO.

Lihat pula

• Negara gagal
• Negara pembayar upeti
• Negara pengekor
• Negara penyangga
• Negara suapan
• Negara vasal
• Princely state
• Protektorat
• Satrap
• Lingkup pengaruh
• Republik pisang
• Suzerenitas

Referensi

• James Crawford. The creation of states in international law (1979)