Negara Indonesia Timur

Negara Timur Raya (24–27 Desember 1946) State of the Great EastNegara Indonesia Timur (27 Desember 1946 – 17 Agustus 1950) State of East Indonesia Oost-Indonesië
Negara bagian di Republik Indonesia Serikat
1946–1950
Bendera Lambang
Tampilkan bola dunia Lokasi Indonesia Timur di Republik Indonesia Serikat
Ibu kota	Makassar
Demonim	Indonesia Timur
Luas
• 1946	349.088 km2 (134.784 sq mi)
Populasi
• 1946	10.290.000
Sejarah
Pemerintahan
• Jenis	Republik parlementer
Presiden
• 1946–1950	Tjokorda Gdé Raka Soekawati
Perdana Menteri
• 1946	Nadjamuddin Daeng Malewa (pertama)
• 1950	Martinus Putuhena (terakhir)
Legislatur
• Majelis tinggi	Senat Sementara
• Majelis rendah	Badan Perwakilan Sementara
Era sejarah	Akibat Perang Dunia II Revolusi Nasional Indonesia
• Konferensi Denpasar	24 Desember 1946
• Bagian dari Republik Indonesia Serikat	27 Desember 1949
• Pemberontakan Makassar	5–21 April 1950
• Bergabung dengan Indonesia	17 Agustus 1950
Didahului oleh Digantikan oleh Timur Raya Republik Indonesia Republik Maluku Selatan
Sekarang bagian dari	Indonesia

Negara Indonesia Timur (ejaan lama: Negara Indonesia Timoer, bahasa Belanda:Oost-Indonesië) adalah sebuah negara pasca-Perang Dunia II yang dibentuk di wilayah timur Hindia Belanda. Didirikan pada Desember 1946 oleh Belanda, negara ini merupakan negara boneka^[1] yang dibentuk selama Revolusi Nasional Indonesia yang akhirnya menjadi bagian dari Republik Indonesia Serikat (RIS) pada tahun 1949 di akhir konflik dan dibubarkan pada tahun 1950 dengan berakhirnya RIS. Negara ini mencakup semua pulau di sebelah timur Kalimantan (Sulawesi dan Maluku, beserta pulau-pulau lepas pantainya) dan Jawa (Bali dan Kepulauan Sunda Kecil).

Pendirian

Negara Indonesia Timur didirikan untuk menyaingi dan memaksa Republik Indonesia untuk menerima bentuk negara federasi; dengan tujuan mengecilkan wilayah Republik Indonesia sehingga hanya menjadi salah satu negara bagian dari Republik Indonesia Serikat.

Pembagian wilayah

Negara Indonesia Timur terbagi menjadi 13 daerah otonomi:

1. Daerah Sulawesi Selatan
2. Daerah Minahassa
3. Daerah Kepulauan Sangihe dan Talaud
4. Daerah Sulawesi Utara
5. Daerah Sulawesi Tengah
6. Daerah Bali
7. Daerah Lombok
8. Daerah Sumbawa
9. Daerah Flores
10. Daerah Sumba
11. Daerah Timor dan kepulauan
12. Daerah Maluku Selatan
13. Daerah Maluku Utara

Menurut hasil Konferensi Denpasar, wilayah Negara Indonesia Timur terdiri dari daerah keresidenan yang tercantum dalam Staatsblad 1938 Nomor 68 jo Staatsblad Nomor 264 kecuali daerah Irian Barat yang akan ditetapkan kemudian hari.^[2]

1. Keresidenan Sulawesi Selatan
2. Keresidenan Sulawesi Utara
3. Keresidenan Bali
4. Keresidenan Lombok
5. Keresidenan Maluku

Pembubaran

Negara Indonesia Timur (NIT) secara resmi dibubarkan pada tanggal 19 Mei 1950, dan seluruh wilayahnya melebur ke dalam Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1950. Dalam sejarah pembentukan negara, proses integrasi ini tidak dapat dilepaskan dari komitmen terhadap inklusivitas dasar negara.

Sebelum kesepakatan bergabung, terdapat kekhawatiran yang mendalam dari tokoh-tokoh Indonesia Timur terkait rumusan dasar negara. Pada rancangan awal yang dikenal sebagai Piagam Jakarta (22 Juni 1945), sila pertama Pancasila berbunyi: "Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya". Tokoh asal Maluku, Johannes Latuharhary, bersama perwakilan dari Indonesia Timur lainnya menyampaikan keberatan keras terhadap klausul ini. Mereka menegaskan bahwa jika dasar negara memuat aturan yang berbasis agama tertentu, mereka enggan untuk bergabung ke dalam Republik Indonesia karena khawatir akan adanya diskriminasi golongan. Ancaman nyata ini menunjukkan bahwa wilayah-wilayah di luar Jawa yang majemuk akan memilih untuk memisahkan diri jika tuntutan tersebut tidak dipenuhi.

Demi menjaga keutuhan bangsa dan menjamin bahwa Indonesia adalah negara untuk semua golongan, tokoh nasional seperti Mohammad Hatta melakukan lobi diplomatik dengan para pemimpin golongan Islam seperti Ki Bagus Hadikusumo, KH Wahid Hasjim, dan Mr. Kasman Singodimedjo. Sebagai titik temu demi persatuan nasional, rumusan sila pertama disepakati untuk diubah menjadi "Ketuhanan Yang Maha Esa".

Perubahan ini bukan sekadar pergantian kata, melainkan bentuk pengakuan bahwa Indonesia adalah negara yang menaungi seluruh keragaman agama dan keyakinan. Rumusan final Pancasila yang disahkan oleh PPKI pada 18 Agustus 1945 kemudian menjadi dasar bagi seluruh bangsa, termasuk wilayah Indonesia Timur, untuk bersatu dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Perubahan sila pertama ini menjadi kunci historis yang memuluskan jalan bagi bersatunya berbagai wilayah federal termasuk NIT ke dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang utuh. Kompromi ini diakui sebagai keberhasilan diplomasi paling krusial dalam sejarah berdirinya negara Indonesia.

Presiden

Perdana Menteri dan Kabinet

Peristiwa

Orang-orang terkenal

• Tjokorda Gde Raka Soekawati, presiden
• Nadjamuddin Daeng Malewa, perdana menteri pertama
• Semuel Jusof Warouw, perdana menteri kedua
• Ide Anak Agung Gde Agung, perdana menteri ketiga
• Jan Engelbert Tatengkeng, perdana menteri keempat
• Patuan Doli Diapari, perdana menteri kelima
• Martinus Putuhena, perdana menteri keenam
• Eliza Urbanus Pupella, perwakilan dari Maluku Selatan
• Muhammad Kaharuddin III anggota Senat USI
• Tadjuddin Noor ketua Badan Legislatif NIT, kemudian menjadi anggota Senat
• Melkias Agustinus Pellaupessy, Ketua Senat
• Arnold Mononutu, anggota parlemen sementara
• Julius Tahija, perwakilan Indonesia Serikat di Batavia.
• Gabriel Manek, anggota parlemen sementara

Catatan kaki

Wikimedia Commons memiliki media mengenai State of East Indonesia.

l b s Republik Indonesia Serikat
Negara bagian	Negara Republik Indonesia · Negara Indonesia Timur · Negara Pasundan (termasuk: Distrik Federal Jakarta) · Negara Jawa Timur · Negara Madura · Negara Sumatera Timur · Negara Sumatera Selatan
Wilayah yang berdiri sendiri (otonom)	Jawa Tengah · Kalimantan Barat · Daerah Dayak Besar · Daerah Banjar  · Kalimantan Tenggara · Kalimantan Timur · Bangka · Belitung · Riau
Wilayah lain	Kotawaringin Padang dan sekitarnya Sabang
Distrik federal	Jakarta
Pemerintahan dan administrasi	Konstitusi Majelis Permusyawaratan Federal Dewan Perwakilan Rakyat Senat Kabinet Presiden Perdana Menteri

Artikel bertopik sejarah Indonesia ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya.

• l
• b
• s