Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia

Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia Preparatory Committee for Indonesian Independence 独立準備委員会 Dokuritsu Junbi Īnkai
Jenis
Jenis	Unikameral
Sejarah
Dibentuk	7 Agustus 1945 (1945-08-07)
Dibubarkan	29 Agustus 1945 (1945-08-29)
Didahului oleh	Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan
Digantikan oleh	Komite Nasional Indonesia Pusat
Pimpinan
Ketua	Soekarno
Wakil Ketua	Mohammad Hatta
Anggota	27 anggota
Tempat bersidang
Gedung Dewan Hindia
L •B

Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (disingkat PPKI, Jepang: 独立準備委員会, Hepburn: Dokuritsu Junbi Īnkai) adalah sebuah badan yang dibentuk pada tanggal 7 Agustus 1945 untuk mempersiapkan penyerahan kekuasaan dari Jepang sebagai penjajah kepada Indonesia. Badan ini menyetujui dan mengesahkan Konstitusi pertama Indonesia, serta menunjuk Soekarno dan Mohammad Hatta masing-masing sebagai presiden dan wakil presiden pertama Indonesia.

Tanggal pembentukan

Menurut Mohammad Yamin, PPKI didirikan pada 18 Agustus 1945. Namun, hal ini dibantah oleh A. B. Kusuma yang berhasil memperoleh dokumen otentik Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan dan PPKI. Menurut Kusuma, pada tanggal 18 Agustus 1945, Jepang baru memberikan izin untuk mendirikan PPKI. PPKI sendiri baru dibentuk secara resmi pada tanggal 12 Agustus 1945 setelah Marsekal Hisaichi Terauchi menyatakan bahwa pemerintah Jepang menyetujui pendirian PPKI dan mengangkat Soekarno sebagai ketuanya.^[1]

Keanggotaan

Sebagian besar dari 21 anggota komite yang ditunjuk oleh pihak Jepang berasal dari generasi yang lebih tua. Berbeda dengan BPUPK, yang anggotanya hanya berasal dari Jawa, PPKI memiliki perwakilan dari Indonesia Timur (di bawah kendali Angkatan Laut Jepang) dan Sumatra (di bawah kendali Angkatan Darat ke-25):^[2]

Asli

Keanggotaan tersebut terdiri dari:

1. Soekarno (ketua)
2. Mohammad Hatta (wakil ketua)
3. Soepomo (Jawa)
4. Radjiman Wedyodiningrat (Jawa)
5. Soeroso (Jawa)
6. Sutardjo Kertohadikusumo (Jawa)
7. Abdul Wahid Hasyim (Jawa)
8. Bagoes Hadikoesoemo (Jawa)
9. Oto Iskandar di Nata (Jawa)
10. Abdul Kadir (Jawa)
11. Soerjohamidjojo (Jawa)
12. Poeroebojo (Jawa)
13. Mohammad Amir (Sumatra)
14. Abdoel Abbas (Sumatra)
15. Teuku Muhammad Hasan (Sumatra)
16. Sam Ratulangi (Sulawesi)
17. Andi Pangerang Petta Rani (Sulawesi)
18. A.A. Hamidhan (Kalimantan)
19. I Gusti Ketut Pudja (Kepulauan Nusa Tenggara)
20. Johannes Latuharhary (Kepulauan Maluku)
21. Yap Tjwan Bing (komunitas Tionghoa)

Penambahan selanjutnya

Enam anggota komite tambahan ditambahkan tanpa persetujuan pihak berwenang Jepang di Indonesia:^[2][3]

1. Achmad Soebardjo (penasihat)
2. Sayuti Melik (Jawa)
3. Ki Hadjar Dewantara (Jawa)
4. Wiranatakusumah V (Sunda/Jawa)
5. Kasman Singodimedjo (Jawa)
6. Iwa Koesoemasoemantri (Sunda/Jawa)

Tanggal 8 Agustus 1945, sebagai pimpinan PPKI yang baru, Soekarno, Hatta dan Radjiman Wedyodiningrat diundang ke Dalat untuk bertemu Marsekal Terauchi. Setelah kembali dari dalat dan menjelang proklamasi kemerdekaan, tanpa sepengetahuan jepang, para pemimpin bangsa menambahkan enam anggota baru ke dalam PPKI. Penambahan enam anggota baru ini bertujuan memperluas representasi rakyat Indonesia sehingga badan tersebut benar-benar mencerminkan kehendak bangsa Indonesia secara keseluruhan. Penambahan anggota tersebut juga memperkuat legitimasi PPKI sebagai lembaga nasional yang independen dari pengaruh Jepang. Kajian historis menunjukkan bahwa perubahan komposisi dari 21 menjadi 27 anggota merupakan bagian dari upaya membangun konsensus nasional dan memperkuat legitimasi negara yang akan berdiri.^[4]

Pertemuan Dengan Marsekal Terauchi

Pada tanggal 8 agustus 1945, Ir. Soekarno, Drs. Mohammad Hatta dan Dr. Radjiman Wedyodingrat diundang ke Dalat, Vietnam Selatan. Untuk bertemu langsung dengan Marsekal Terauchi. Dalam pertemuan tersebut, Terauchi menyampaikan bahwa jepang memberikan izin kepada bangsa Indonesia untuk mempersiapkan kemerdekaannya. Namun demikian para pemimpin Indonesia menyadari bahwa kemerdekaan harus diperjuangka atas kekuatan bangsa sendiri. Oleh karena itu, setelah kembali ke Indonesia, mereka mengambil langkah-langkah strategis yang akhirnya bermuara pada proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945.^[5]

Sidang-Sidang PPKI

Sidang 18 Agustus 1945

Sidang pertama PPKI dilaksanakan sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sidang ini menghsilkan berbagai keputusan fundamental yang menjadi landasar berdirinya NKRI.^[4]

• Mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar konstitusi negara
• Menetapkan Pancasila sebagai dasar negara yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945
• Memilih dan mengangkat Soekarno sebagai Presiden dan Drs. Mohammad Hatta sebagai Wakil Presiden.
• Tugas Presiden sementara dibantu oleh Komite Nasional Indonesia Pusat sebelum dibentuknya MPR dan DPR.

Sidang 19 Agustus 1945

PPKI kembali megadakan sidang kedua yang berfokus pada pembentukan perangkat pemerintahan. Hasil sidang meliputi:

• Membentuk 12 Kementerian dan 4 Menteri Negara
• Membentuk Pemerintahan Daerah. Indonesia dibagi menjadi 8 provinsi yang dipimpin oleh seorang gubernur.

No.	Provinsi	Nama Gubernur
1	Jawa Barat	Mas Sutardjo Kertohadikusumo
2	Jawa Tengah	Raden Pandji Soeroso
3	Jawa Timur	R. M. T. Ario Soerjo
4	Sumatra	Mr. Teuku Muhammad Hasan
5	Borneo	Ir. H. Pangeran Muhammad Noor
6	Sulawesi	Dr. G. S. S. Jacob Ratulangi
7	Maluku	Mr. Johannes Latuharhary
8	Sunda Kecil	I Gusti Ketut Pudja

Sidang 22 Agustus 1945

Sidang ketiga dilaksanakan pada tanggal 22 Agustus 1945. Dalam sidang ini dihasilkan beberapa keputusan penting yang berkaitan dengan kehidupan politik dan keamanan negara. Hasil sidang tersebut meliputi :^[5]

1. Membentuk Komite Nasional Indonesia (KNI)

2. Membentuk Partai Nasional Indonesia (PNI)

3. Membentuk Badan Keamanan Rakyat (BKR)

Pembentukan Badan Keamanan Rakyat (BKR) bertujuan agar tidak memancing permusuhan dengan tentara asing di Indonesia. Anggota BKR adalah himpunan bekas anggota PETA, Heiho, Seinendan, Keibodan, dan berbagai organisasi semi-militer lainnya yang pernah dibentuk pada masa kependudukan Jepang. pemerintah tidak langsung membentuk tentara nasional karena ingin menghindari konflik terbuka dengan psukan Jepang maupun sekutu yang masih berada di Indonesia. Oleh karena itu, BKR dibentuk sebagai organisasi keamanan rakyat yang bertugas menjaga ketertiban dan keamanan pasca kemerdekaan. Kelak, BKR berkembng menjadi Tentara Keamanan Rakyat (TKR) yang kemudian menjadi cikal bakal terbentuknya Tentara Nasional Indonesia (TNI).^[6]

Lihat pula

• PPPKI
• BPUPKI
• Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945

Referensi

Bacaan terkait

• Achmad Soebardjo.(1970). Lahirnja Republik Indonesia. Jakarta Times. Jakarta.
• Genzo Oku. Tranlated.(1973). Achmad Soebardjo. Indonesia No Dokuritsu To Kakumei. Ryukeishosha. Tokyo.
• Kahin, George McTurnan (1952). Nationalism and Revolution in Indonesia. Cornell University Press. ISBN 0-8014-9108-8.{{cite book}}: Ketidakcocokan ISBN / tanggal; |ref=harv tidak valid