Teungku Chik di Tiro

Teungku Chik Teungku Chik di Tiro
تڠكو چيق دي تيرو محمد سمان
Teungku Chik di Tiro Muhammad Saman
Wali Negara Aceh ke-2[a]
Masa jabatan 1874–1891
Penguasa monarki	Sultan Muhammad Daud Syah
Pendahulu	Tuanku Hasyim Banta Muda
Pengganti	Muhammad Amin di Tiro
Informasi pribadi
Lahir	Muhammad Saman bin Teungku Syekh Abdullah 1836 Dayah Jrueng, Cumbok Lam Lo, Tiro, Pidie, Kesultanan Aceh
Meninggal	25 Januari 1891(1891-01-25) (umur 54–55)[b] Benteng Aneuk Galong, Sibreh, Aceh Besar, Kesultanan Aceh[c]
Sebab kematian	Keracunan makanan[d]
Makam	Mureu, Indrapuri, Aceh Besar
Anak	Fathimah Muhammad Amin (Tgk. Mat Amin Tiro) Mahyiddin (Tgk. Chik Maad) Ubaidillah (Tgk. Bet) Zainal Abidin (Tgk. Buket) Sulaiman (Tgk. Lambada)
Orang tua	Teungku Syekh Abdullah bin Teungku Syekh Ubaidillah (ayah) Siti Aisyah binti Teungku Syekh Abdussalam Muda Tiro (ibu)
Kerabat	Teungku Syekh Ubaidillah (kakek dari pihak ayah) Teungku Syekh Abdussalam Muda Tiro (kakek dari pihak ibu) Teungku Chik Muhammad Amin Dayah Cut (paman) Ma'ad/Maat bin Muhammad Amin (cucu) Hasan Muhammad di Tiro (cicit)
Pendidikan	Pendidikan dayah di Pidie dan Aceh Besar; memperdalam ilmu agama di Mekkah
Pekerjaan	Ulama, pengajar agama, pemimpin agama, panglima perang, pejuang gerilya
Dikenal karena	Pemimpin Perang Sabil dan perlawanan Aceh terhadap Hindia Belanda
Penghargaan sipil	Pahlawan Nasional Indonesia (1973)
Karier militer
Pihak	Kesultanan Aceh
Pertempuran/perang	Perang Aceh

Muhammad Saman bin Teungku Syekh Abdullah di Tiro (1836 – 21 Januari 1891), lebih dikenal sebagai Teungku Chik di Tiro Muhammad Saman atau Teungku Chik di Tiro, adalah seorang ulama dan salah seorang pemimpin utama Perang Aceh melawan pemerintah kolonial Hindia Belanda. Sejak 1880–1881 ia tampil sebagai pemimpin yang menyatukan kembali kelompok-kelompok perlawanan Aceh yang sebelumnya tercerai-berai dan membentuk suatu kekuatan yang dalam sejumlah sumber disebut Angkatan Perang Sabil.^[1][2]

Di bawah kepemimpinannya, pusat-pusat pertahanan Belanda di Aceh Besar mendapat tekanan berat. Pasukannya merebut dan menyerang sejumlah benteng serta memutus hubungan antara pos-pos Belanda, sementara Muhammad Saman melakukan perjalanan ke berbagai daerah untuk menyerukan perang sabil, menghimpun dukungan ulama, uleebalang, serta rakyat.^[3] Perlawanan yang dipimpinnya sejak 1881 dianggap sebagai salah satu fase yang menghidupkan kembali Perang Aceh setelah perlawanan terorganisasi melemah pada akhir dasawarsa 1870-an.^[2]

Dalam sejumlah tradisi historiografi mengenai Wali Nanggroe, Muhammad Saman juga ditempatkan sebagai pemegang jabatan Wali Negara Aceh pada masa pemerintahan Sultan Muhammad Daud Syah. Kedudukan, masa jabatan, dan penomorannya tidak disebut secara seragam dalam historiografi Perang Aceh; sebagian literatur Wali Nanggroe menyebutnya sebagai Wali Nanggroe pertama, sedangkan susunan lain menempatkannya setelah Tuanku Hasyim Banta Muda.^[4][5]

Muhammad Saman terus memimpin perlawanan hingga meninggal pada Januari 1891 setelah menurut riwayat yang paling luas beredar mengalami keracunan. Kepemimpinannya kemudian diteruskan oleh putranya, Teungku Muhammad Amin. Pada 6 November 1973, pemerintah Republik Indonesia menganugerahinya gelar Pahlawan Nasional Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 087/TK/Tahun 1973.^[6]

Riwayat

Kelahiran dan keluarga

Teungku Muhammad Saman lahir pada 1836 di kawasan Cumbok Lam Lo, Tiro, Pidie, yang ketika itu termasuk wilayah Kesultanan Aceh. Sejumlah riwayat mencantumkan tanggal kelahirannya sebagai 1 Januari 1836, bertepatan dengan 1251 H. Ia berasal dari keluarga ulama yang telah lama berhubungan dengan jaringan dayah di Tiro.

Ayahnya dalam beberapa sumber disebut sebagai Teungku Syekh Ubaidillah, sedangkan Kamajaya menuliskan namanya sebagai Syekh Abdullah, seorang guru agama di Garot dekat Sigli. Ibunya bernama Siti Aisyah, yang berasal dari keluarga ulama Tiro dan disebut sebagai putri Teungku Syekh Abdussalam Muda Tiro.^[7] Siti Aisyah juga mempunyai hubungan keluarga dekat dengan Teungku Chik Dayah Cut, salah seorang ulama terkemuka di Tiro.

Muhammad Saman menghabiskan sebagian masa kecilnya di Garot dan Tiro. Sejak kecil ia hidup di lingkungan santri dan memperoleh pendidikan agama dari ayah serta keluarga pihak ibunya. Ibunya mengajarinya menulis dalam aksara Arab, sementara Muhammad Saman menunjukkan minat terhadap kitab-kitab keagamaan, termasuk karya-karya tasawuf yang dihubungkan dengan Imam al-Ghazali.^[8]

Pendidikan

Setelah memperoleh pendidikan dasar dari keluarganya, Muhammad Saman melanjutkan pengembaraan intelektual kepada sejumlah ulama di Aceh. Kamajaya mencatat beberapa gurunya, antara lain Teungku Chik di Yan di Ie Leubeue, Teungku Abdullah Dayah Meunasah Biang, Teungku Chik di Tanjong Bungong, dan Teungku Chik di Lamkrak.^[8]

Sesudah menyelesaikan sebagian pendidikannya, ia kembali ke Tiro dan membantu pamannya, Teungku Chik Dayah Cut, mengajar agama. Pamannya mengharapkan Muhammad Saman kelak dapat meneruskan tradisi keulamaan keluarga Tiro.^[7]

Ketika berada di Lamkrak, Muhammad Saman menyaksikan secara langsung keadaan Perang Aceh. Para santri di sana belajar agama pada siang hari, tetapi pada malam hari ikut bergerilya dan menyerang pos-pos Belanda. Muhammad Saman sempat terlibat bersama mereka. Pengalaman tersebut membuatnya mulai memikirkan perlunya membangun perlawanan yang lebih terorganisasi daripada serangan-serangan kecil yang dilakukan secara terpencar.^[9]

Ibadah haji dan Mekkah

Setelah kembali ke Tiro, Muhammad Saman kemudian berangkat menunaikan ibadah haji ke Mekkah. Selain menunaikan haji, ia menggunakan masa tinggalnya di Tanah Suci untuk memperdalam pengetahuan agama, membaca berbagai karya dan penerbitan mengenai perkembangan dunia Islam, serta berdiskusi dengan ulama dan orang-orang Islam yang berasal dari berbagai wilayah.^[10]

Dalam biografi-biografi mengenai dirinya, pengalaman di Mekkah sering dikaitkan dengan semakin kuatnya pandangan Muhammad Saman mengenai perlawanan terhadap kolonialisme. Mekkah pada paruh kedua abad ke-19 memang menjadi tempat pertemuan jamaah dan pelajar dari berbagai daerah di dunia Islam, termasuk komunitas Jawi dari Nusantara. Persoalan perang di Aceh juga menjadi pembicaraan di lingkungan tersebut.^[11]

Setelah pulang dari Mekkah, perhatiannya tidak lagi hanya tertuju pada kegiatan mengajar. Kondisi peperangan di Aceh dan melemahnya perlawanan terhadap Belanda semakin mendorongnya untuk terlibat langsung dalam perjuangan.^[10]

Memimpin perjuangan

Keadaan Aceh menjelang 1881

Setelah ekspedisi kedua Belanda berhasil menduduki Dalam dan kawasan Kutaraja pada 1874, pusat pemerintahan dan perlawanan Aceh bergeser ke pedalaman. Sultan Alauddin Mahmud Syah II meninggal akibat kolera dan kemudian digantikan oleh Muhammad Daud Syah yang masih muda.

Pada akhir dasawarsa 1870-an, operasi militer di bawah Gubernur Karel van der Heijden memperluas kekuasaan Belanda di Aceh Besar. Sejumlah pemimpin Aceh mundur ke daerah pedalaman dan kelompok-kelompok perlawanan menjadi semakin terpencar.^[12]

Pada 1880, para pejuang yang bertahan di sekitar kaki Gunung Seulawah berkumpul di Gunung Biram, Lamtamot. Mereka membicarakan apakah perjuangan masih dapat dilanjutkan atau mereka harus menyerah. Hasil pertemuan tersebut adalah keputusan untuk mencari bantuan ke Pidie. Utusan kemudian berangkat menuju Tiro karena kawasan tersebut dikenal sebagai salah satu pusat ulama yang berpengaruh.^[2][13]

Mereka menemui Teungku Chik Muhammad Amin Dayah Cut, paman Muhammad Saman. Setelah itu diadakan pertemuan para ulama dan tokoh di Dayah Krueng dan Dayah Lampoh Raja. Para utusan dari Gunung Biram tidak hanya meminta bantuan pasukan, tetapi juga menghendaki seorang pemimpin agama yang bersedia turun langsung ke medan perang.^[13]

Dalam pertemuan tersebut Muhammad Saman menyatakan kesediaannya memimpin perjuangan. Ketika itu ia baru kembali dari Mekkah. Keputusan tersebut mendapat persetujuan dan restu Teungku Chik Dayah Cut.^[14]

Berangkat ke Gunung Biram

Muhammad Saman kemudian mempersiapkan keberangkatannya menuju Aceh Besar. Menurut Kamajaya, ia bahkan menggadaikan sawah miliknya untuk memperoleh bekal bagi perjalanan dan perjuangan. Keberangkatannya mula-mula dirahasiakan untuk menghindari perhatian Belanda.^[15]

Salah satu langkah pertamanya adalah membangun kembali hubungan dengan tokoh-tokoh perlawanan. Dengan bantuan Tuanku Mahmud dari keluarga kesultanan, ia dapat berhubungan dengan Panglima Polem. Panglima Polem yang sebelumnya telah mengurangi aktivitasnya kemudian bersedia mendukung Muhammad Saman dan meminta para uleebalang agar membantu perjuangannya atau sekurang-kurangnya tidak menghalanginya.^[15]

Muhammad Saman juga mencari dukungan keuangan, senjata, serta mengumpulkan kembali pejuang-pejuang yang tersebar di berbagai daerah.

Pembentukan Angkatan Perang Sabil

Dari pasukan-pasukan yang berhasil dikumpulkannya, Muhammad Saman membentuk kekuatan yang kemudian dikenal sebagai Angkatan Perang Sabil. Mureu di kawasan Indrapuri dijadikan salah satu pusat pertahanan. Benteng-benteng dibangun di sekitarnya, senjata dikumpulkan, dan pemimpin-pemimpin pasukan ditunjuk.^[15]

Unsur penting kepemimpinannya adalah penyatuan fungsi ulama dan panglima perang. Ia berkeliling ke berbagai tempat untuk memberikan ceramah, mengajak penduduk membantu perjuangan, dan menjelaskan perang terhadap Belanda dalam kerangka jihad atau prang sabi. Ia juga mengirimkan surat kepada ulama serta uleebalang untuk memperoleh dukungan mereka.^[2][16]

Muhammad Saman juga bekerja bersama ulama seperti Teungku Chik Pante Kulu. Dalam sejumlah tradisi, pembacaan Hikayat Prang Sabi digunakan sebagai salah satu sarana membangkitkan semangat pasukan. Ketika Muhammad Saman menyampaikan ceramah mengenai perang, syair-syair perang dibacakan kepada masyarakat dan pasukan untuk memperkuat mobilisasi.^[15]

Serangan tahun 1881

Pada April 1881, jabatan Gubernur Aceh berpindah dari Karel van der Heijden kepada Abraham Pruijs van der Hoeven. Pemerintah Belanda ketika itu menganggap keadaan Aceh Besar mulai terkendali. Dalam laporan 10 Mei 1881, Pruijs van der Hoeven bahkan menggambarkan keadaan relatif tenang. Persiapan besar yang dilakukan Muhammad Saman di sekitar Mureu belum diketahui secara penuh oleh pemerintah kolonial.^[17]

Pada bulan yang sama, pasukan Muhammad Saman melancarkan serangan terhadap benteng-benteng Belanda. Salah satu keberhasilan awal yang dicatat Kamajaya adalah perebutan Indrapuri pada Mei 1881. Keberhasilan tersebut diikuti serangan ke Samahani, yang pada akhir 1881 juga jatuh ke tangan pasukan Aceh. Sesudahnya pertempuran meluas menuju daerah Aneuk Galong.^[17]

Sejumlah riwayat lain menyebut Lam Baro dan Aneuk Galong di antara benteng-benteng yang berhasil direbut atau diperebutkan pasukan Muhammad Saman pada fase awal kebangkitan perlawanan tersebut. Dengan semakin kuatnya tekanan pasukan Aceh, kedudukan Belanda di luar kawasan pertahanannya di sekitar Kutaraja semakin sulit dipertahankan.

Kebangkitan perlawanan di bawah Muhammad Saman menjadikan tahun 1881 sebagai salah satu titik balik dalam Perang Aceh. Perlawanan yang sebelumnya semakin terfragmentasi kembali memperoleh pusat kepemimpinan yang mampu menggabungkan pengaruh keagamaan, jaringan dayah, uleebalang, dan kelompok-kelompok gerilya.^[2]

Serangan menuju Kutaraja

Muhammad Saman merencanakan agar pasukan Belanda dapat dikeluarkan dari Aceh dalam beberapa tahun. Walaupun rencana tersebut tidak sepenuhnya tercapai, pasukannya berhasil menekan kedudukan Belanda di sejumlah wilayah.

Pada 12 Juni 1882, pasukan Aceh dibagi menjadi tiga kelompok yang bergerak masing-masing melalui Ulee Lheue, Lhok Nga, dan Lamtong dengan sasaran menyerang pusat kekuasaan Belanda di Kutaraja. Belanda mengetahui rencana tersebut dan mengerahkan pasukan untuk menghadang mereka. Dalam pertempuran yang berlangsung kemudian, Muhammad Saman sempat terkepung di Gle Tarom, tetapi berhasil mengundurkan pasukannya ke Krueng Pinang.^[18]

Pertempuran juga berlangsung di Pulau Breueh. Pasukan Belanda yang dikirim ke sana mengalami kerugian, sementara kelompok Muhammad Saman dapat berpindah sebelum bala bantuan berikutnya tiba. Meskipun serangan langsung terhadap Kutaraja belum berhasil, tekanan terhadap jaringan pertahanan Belanda terus berlangsung.^[19]

Pada 1883, pasukan Aceh dapat meningkatkan pengaruhnya di sebagian daerah Sagi XXII Mukim dan Sagi XXV Mukim. Belanda kemudian menarik sejumlah pos maju: pasukan dari Aneuk Galong mundur menuju Lambaro, dari wilayah Sagi XXVI/XXVII menuju kawasan yang lebih dekat dengan pusat pertahanan, dan dari Sagi XXV menuju Keutapang.^[17]

Lini konsentrasi Belanda

Tekanan pasukan Aceh ikut mendorong Belanda memperkuat sistem pertahanan yang kemudian dikenal sebagai lini konsentrasi (Belanda: concentratiestelsel). Alih-alih mempertahankan terlalu banyak pos terpencil, Belanda memusatkan pertahanan di kawasan sekitar Kutaraja dan menghubungkan benteng-benteng tersebut dalam suatu garis pertahanan.

Garis pertahanan itu diperkuat untuk menghambat masuknya pasukan Aceh ke pusat kekuasaan kolonial. Muhammad Saman kemudian menyesuaikan strateginya. Selain serangan langsung terhadap benteng, jalur menuju Kutaraja berusaha ditutup dan pasokan makanan ke kawasan pertahanan Belanda dibatasi.^[18]

Pasukan-pasukan kecil juga disusupkan ke kawasan yang dikuasai Belanda untuk melakukan serangan mendadak. Perang karena itu tidak hanya berbentuk pertempuran terbuka, tetapi juga pengepungan, pemutusan jalur komunikasi, mobilisasi masyarakat, dan perang gerilya.

Hubungan dengan Sultan Muhammad Daud Syah

Meningkatnya pengaruh Muhammad Saman menimbulkan persoalan politik tersendiri. Belanda berusaha memanfaatkan hubungan antara pemimpin agama, uleebalang, dan pihak kesultanan untuk memecah perlawanan.

Pada April 1884 muncul kabar kepada Sultan Muhammad Daud Syah bahwa Muhammad Saman telah menjadi pemimpin rakyat dan mengambil alih kekuasaan. Sultan kemudian mengeluarkan maklumat untuk menegaskan kedudukannya sebagai Sultan Aceh.^[19]

Muhammad Saman menanggapinya pada Agustus 1884 dengan menyatakan bahwa ia tidak bermaksud merebut takhta atau menjadi sultan. Tujuan perjuangannya, menurut pernyataan tersebut, adalah mempertahankan agama serta mengusir Belanda dari Aceh. Setelah penjelasan itu, hubungan antara kubu Muhammad Saman dan Sultan dapat dipertahankan.^[19]

Episode tersebut memperlihatkan bahwa pengaruh Muhammad Saman tidak identik dengan penggantian dinasti Sultan Aceh. Sultan Muhammad Daud Syah tetap menjadi penguasa monarki, sementara Muhammad Saman memainkan peranan sebagai pemimpin agama dan perang dengan jaringan pengaruh yang sangat luas.

Pertempuran 1885 dan blokade Kutaraja

Pada 1885, pasukan Muhammad Saman kembali melakukan serangan terhadap benteng-benteng di sekitar pusat kedudukan Belanda. Aneuk Galong kembali menjadi salah satu pusat pertahanan penting. Pasukannya juga mencoba menyerang Lambaro, sekitar beberapa kilometer dari Kutaraja, tetapi benteng tersebut dapat dipertahankan Belanda.^[19]

Karena sulit menembus benteng berlapis, Muhammad Saman beralih pada upaya mengepung pusat pertahanan Belanda. Jalan menuju Kutaraja berusaha ditutup, masyarakat dilarang membawa bahan makanan ke kota, dan kelompok-kelompok kecil dikirim memasuki kawasan Belanda.^[20]

Pada Desember 1885, pasukannya kembali bergerak melalui Pulau Breueh dan Kuala Cangkul sebagai bagian dari upaya menyerang Kutaraja. Serangan ini tidak berhasil merebut pusat pemerintahan kolonial, tetapi memperlihatkan bahwa Belanda belum dapat mengakhiri perlawanan di Aceh Besar.^[21]

Surat kepada Belanda

Selain menggunakan kekuatan militer, Muhammad Saman juga melakukan komunikasi tertulis dengan pihak-pihak yang berada di wilayah pendudukan Belanda.

Pada September 1885 ia mengirim sejumlah surat, antara lain kepada uleebalang di daerah yang telah diduduki Belanda dan kepada pejabat kolonial K.F.H. van Langen. Dokumen-dokumen tersebut kemudian menjadi sumber penting mengenai pandangan politik dan keagamaannya.^[16]

Dalam surat kepada Van Langen, Muhammad Saman menawarkan jalan untuk menghentikan permusuhan dengan syarat pihak Belanda menerima Islam. Surat tersebut telah dikenal dalam koleksi manuskrip Leiden sebagai Cod. Or. 7321 dan kemudian diterbitkan atau dibahas kembali dalam sejumlah kajian mengenai Perang Aceh.^[22][16]

Surat itu menunjukkan bahwa komunikasinya dengan Belanda tidak semata-mata berupa tuntutan politik teritorial. Dalam kerangka pemikirannya, konflik dengan pemerintah kolonial ditempatkan dalam hubungan antara kekuasaan asing dan masyarakat Muslim Aceh.

Pada 1888 ia kembali disebut mengirim surat dengan pokok tuntutan serupa. Upaya tersebut tidak menghasilkan perjanjian. Pemerintah kolonial pada saat bersamaan juga berusaha mendekatinya untuk menghentikan perlawanan, tetapi Muhammad Saman menolak untuk tunduk.

Gelar Teungku Chik di Tiro

Muhammad Saman pada banyak sumber secara retrospektif disebut Teungku Chik di Tiro sejak awal perjuangannya. Namun Kamajaya mencatat bahwa pamannya, Teungku Chik Dayah Cut, masih merupakan pemegang utama gelar dan kedudukan keulamaan Tiro ketika Muhammad Saman mulai berperang.

Pada 1887, Muhammad Saman sempat meninggalkan medan perang untuk kembali ke Tiro setelah Teungku Chik Dayah Cut meninggal dunia. Setelah berziarah ke makam pamannya ia kembali ke medan perjuangan. Sejak saat itu, menurut Kamajaya, Muhammad Saman secara penuh berhak menyandang gelar Teungku Chik di Tiro.^[21]

Karena ketenarannya kemudian, gelar tersebut selanjutnya melekat kuat pada dirinya dan digunakan pula dalam penulisan sejarah untuk menyebutnya pada periode sebelum 1887.

Kedudukan sebagai Wali Negara Aceh

Dalam sejumlah historiografi kontemporer Aceh, Muhammad Saman tidak hanya dipandang sebagai panglima perang dan ulama, tetapi juga sebagai pemegang jabatan Wali Negara atau Wali Nanggroe.

Menurut tradisi tersebut, setelah pusat Kesultanan Aceh diduduki Belanda pada Januari 1874 dan Sultan Alauddin Mahmud Syah meninggal, pemerintahan Aceh berada dalam keadaan darurat karena calon Sultan Muhammad Daud Syah masih sangat muda. Suatu majelis yang melibatkan tokoh-tokoh seperti Tuanku Raja Keumala, Tuanku Hasyim Banta Muda, Panglima Polem, serta Teungku Chik di Tanoh Abee kemudian disebut telah membentuk atau mengukuhkan kepemimpinan Wali Nanggroe.^[4]

Dalam versi tersebut, Muhammad Saman memperoleh kedudukan dengan gelar yang antara lain ditulis al-Mudabbir al-Malik al-Mukarram dan diberi kewenangan mengoordinasikan perjuangan serta pemerintahan dalam keadaan perang. Sebagian sumber menempatkan pengangkatan itu pada 25 atau 28 Januari 1874.^[5]

Namun, penggunaan istilah serta penomoran Wali Negara tidak seragam. Sebagian daftar menyebut Muhammad Saman sebagai Wali Nanggroe pertama. Susunan lain, termasuk yang selama ini digunakan dalam sejumlah artikel populer, menempatkan Tuanku Hasyim Banta Muda sebagai pendahulu dan karena itu menyebut Muhammad Saman sebagai Wali Negara kedua.

Di sisi lain, karya-karya biografis klasik mengenai Muhammad Saman lebih banyak menempatkan awal kepemimpinan militernya pada 1880–1881, ketika utusan pejuang dari Gunung Biram datang ke Tiro dan memintanya memimpin perang.^[14][2] Karena itu, kedudukan Wali Negara 1874 dan kemunculannya sebagai panglima perang pada 1881 perlu dibedakan sebagai dua tradisi narasi yang berasal dari jenis sumber yang berbeda.

Pengaruh terhadap jalannya Perang Aceh

Kepemimpinan Muhammad Saman membawa perubahan penting dalam fase kedua Perang Aceh. Ia berhasil menjadikan jaringan ulama dan dayah sebagai salah satu unsur utama mobilisasi perang. Perlawanan tidak lagi hanya bertumpu pada struktur istana dan para uleebalang, tetapi juga pada otoritas agama yang dapat bergerak melintasi batas-batas mukim dan sagi.^[23]

Strategi Muhammad Saman merupakan perpaduan antara perang gerilya, serangan terhadap benteng, pembangunan pertahanan lokal, blokade ekonomi, propaganda keagamaan, dan diplomasi melalui surat.

Selama periode utama kepemimpinannya sejak 1881 hingga 1891, pemerintah kolonial di Aceh mengalami beberapa kali pergantian gubernur, yaitu:

• Abraham Pruijs van der Hoeven (1881–1883);
• Philip Franz Laging Tobias (1883–1884);
• Henry Demmeni (1884–1886); dan
• Henri Karel Frederik van Teijn (1886–1891).

Walaupun pergantian tersebut tidak seluruhnya disebabkan oleh Muhammad Saman, periode itu menunjukkan kesulitan pemerintah Hindia Belanda menentukan strategi yang efektif untuk mengakhiri Perang Aceh. Kebijakan kolonial bergerak antara ekspansi militer, konsentrasi pertahanan, perundingan, dan upaya memecah jaringan perlawanan Aceh.

Perang sabil dan mobilisasi keagamaan

Salah satu unsur terpenting dari kepemimpinan Muhammad Saman adalah penekanan terhadap gagasan perang sabil. Perang melawan Belanda dipresentasikan sebagai kewajiban agama dalam mempertahankan wilayah dan masyarakat Muslim dari kekuasaan asing.

Gagasan tersebut tidak hanya disampaikan melalui khutbah dan ceramah. Surat-surat kepada ulama serta uleebalang, pengajaran di dayah, pembacaan sastra perang, dan jaringan para teungku digunakan untuk menyebarluaskan seruan perlawanan.^[23]

Dalam konteks inilah Hikayat Prang Sabi memperoleh kedudukan yang besar. Hikayat tersebut dibacakan di tengah masyarakat dan pasukan untuk menggambarkan pahala orang yang gugur dalam perang. Hubungan antara Muhammad Saman dan tradisi Hikayat Prang Sabi kemudian menjadi salah satu ciri penting historiografi mengenai fase perang yang dipimpinnya.

Mobilisasi keagamaan itu juga memberi perlawanan Aceh daya tahan yang melampaui struktur pemerintahan formal Kesultanan. Bahkan ketika suatu benteng atau wilayah berhasil direbut Belanda, jaringan ulama dan kelompok-kelompok gerilya dapat berpindah serta melanjutkan peperangan dari daerah lain.

Wafat

Belanda tidak berhasil menghentikan Muhammad Saman melalui operasi militer langsung. Dalam riwayat yang kemudian paling luas beredar, pemerintah kolonial lalu menggunakan jalur lain untuk menyingkirkannya.

Menurut Kamajaya, Belanda memanfaatkan persaingan mengenai kedudukan kepala Sagi XXII Mukim. Seorang tokoh yang menginginkan kedudukan tersebut disebut dijanjikan dukungan apabila dapat membunuh Muhammad Saman. Rencana itu kemudian dijalankan melalui seorang perempuan bernama Nyak Ubit.^[24]

Ketika Muhammad Saman berada di Tui Seulimeum, ia datang ke masjid dan menerima hidangan. Makanan yang diberikan kepadanya menurut riwayat tersebut telah dicampur racun. Tidak lama setelah memakannya, Muhammad Saman jatuh sakit. Ia kemudian dibawa ke benteng Aneuk Galong untuk mendapatkan perawatan, tetapi kondisinya semakin memburuk.^[6]

Tanggal wafatnya tidak sepenuhnya seragam dalam sumber. Tanggal yang banyak digunakan adalah 21 Januari 1891. Ismail Jakub memberikan tanggal Hijriah 10 Jumadilakhir 1308 H dengan keterangan Januari 1891, yang apabila dikonversi bertepatan sekitar 21 Januari. Sementara itu, Ibrahim Alfian mencatat kematiannya pada 25 Januari 1891.^[2][25]

Demikian pula lokasi terakhir kehidupannya disebut secara berbeda dalam sejumlah riwayat, antara Lamteuba, Mureu, dan benteng Aneuk Galong. Keterangan yang konsisten adalah bahwa ia meninggal di wilayah Aceh Besar ketika perang masih berlangsung.

Muhammad Saman kemudian dimakamkan di kompleks makam keluarga di Mureu, Indrapuri, Aceh Besar.

Penerus perjuangan

Kematian Muhammad Saman pada 1891 tidak mengakhiri keterlibatan keluarga Tiro dalam Perang Aceh. Kepemimpinan jaringan perlawanan yang dibangunnya mula-mula diteruskan oleh putranya, Teungku Muhammad Amin, yang lebih dikenal sebagai Teungku Mat Amin Tiro. Ia meneruskan peperangan melawan pemerintah kolonial Belanda hingga gugur pada 26 Maret 1896 dalam pertempuran di Benteng Aneuk Galong.^[23]

Selain Muhammad Amin, putra-putra Muhammad Saman lainnya juga terlibat langsung dalam perlawanan. Berdasarkan silsilah keluarga Tiro, mereka adalah:

• Mahyiddin atau Teungku Chik Maad, yang gugur pada 5 September 1910 di kawasan Gunung Halimon;
• Ubaidillah atau Teungku Bet, yang gugur pada 5 September 1899 di Lhok Panah;
• Zainal Abidin atau Teungku Buket, yang gugur pada 21 Mei 1910 di kawasan Gunung Halimon; dan
• Sulaiman atau Teungku Lambada, yang gugur pada 1904 di Keune, Geumpang.

Dengan demikian, perlawanan keluarga Tiro berlangsung melalui beberapa generasi. Setelah putra-putra Muhammad Saman gugur secara berturut-turut, perjuangan masih diteruskan oleh generasi cucunya. Salah seorang yang paling dikenal adalah Ma'ad atau Maat bin Muhammad Amin, cucu Muhammad Saman dari garis Teungku Muhammad Amin. Ia gugur pada 3 Desember 1911 di Rimba Alue Bhot, Tangse, pada fase akhir operasi militer Belanda terhadap kelompok-kelompok perlawanan keluarga Tiro.

Dalam sejumlah sumber ia disebut dengan berbagai ejaan, antara lain Ma'ad, Maat, Maaz, dan Muaz. Tokoh ini tidak boleh disamakan dengan Mahyiddin, putra Muhammad Saman, yang dalam silsilah keluarga juga memakai gelar yang hampir serupa, yaitu Teungku Chik Maad.

Silsilah keluarga Tiro memperlihatkan bahwa keterlibatan keluarga Muhammad Saman dalam perang berlangsung sejak masa kepemimpinannya pada akhir abad ke-19 hingga gugurnya Ma'ad/Maat pada 1911. Oleh karena itu, keluarga Tiro menjadi salah satu keluarga ulama Aceh yang paling lama mempertahankan kesinambungan kepemimpinan bersenjata dalam Perang Aceh.

Dalam historiografi Wali Nanggroe atau Wali Negara Aceh, kesinambungan tersebut kemudian juga ditafsirkan sebagai suatu garis suksesi kepemimpinan. Beberapa kajian menghubungkan jabatan yang pernah dipegang Muhammad Saman dengan sejumlah putra dan cucunya. Namun, susunan, penomoran, dan masa jabatan para penerus tersebut berbeda-beda dalam berbagai sumber sehingga perlu dibedakan dari silsilah keluarga dan kronologi militer yang lebih dapat dipastikan.

Keturunan

Muhammad Saman mempunyai enam orang anak yang dicantumkan dalam silsilah keluarganya, yaitu Fathimah, Muhammad Amin, Mahyiddin, Ubaidillah, Zainal Abidin, dan Sulaiman. Sejumlah keturunannya kemudian tetap mempunyai peranan dalam kehidupan keagamaan dan politik Aceh.

Keturunan Fathimah

Fathimah merupakan putri Muhammad Saman. Dalam silsilah keluarga ia disebut meninggal sekitar 1935 di Garot, Sigli. Anak-anaknya yang dicantumkan adalah:

• Rahimah, meninggal sekitar 1938;
• Lathifah, meninggal sekitar 1937; dan
• Abdullah, meninggal sekitar 1937.

Keturunan Muhammad Amin

Muhammad Amin atau Teungku Mat Amin Tiro merupakan putra Muhammad Saman yang meneruskan kepemimpinan perjuangan ayahnya. Ia mempunyai anak:

• Maneh, meninggal pada 1 Agustus 1962;
• Muhammad Saman, gugur pada 21 Mei 1910 di kawasan Gunung Halimon; dan
• Ma'ad/Maat bin Muhammad Amin, dikenal pula sebagai Teungku Chik Maat, yang gugur pada 3 Desember 1911 di Rimba Alue Bhot, Tangse.

Ma'ad/Maat menjadi salah seorang anggota generasi ketiga keluarga Tiro yang tetap melanjutkan perlawanan terhadap Belanda. Dalam sejumlah historiografi Wali Nanggroe, ia juga ditempatkan sebagai salah seorang penerus terakhir garis kepemimpinan keluarga Tiro pada masa Perang Aceh.

Keturunan Mahyiddin

Mahyiddin atau Teungku Chik Maad mempunyai tiga orang anak yang dicantumkan dalam silsilah keluarga:

• Teungku Umar atau Teungku Umar Tiro, meninggal pada 15 Ramadan 1400 H atau 26 Juli 1980;
• Fathimah atau Teungku Po Tjut, meninggal pada 28 Mei 1964; dan
• Abdullah atau Teungku Amin Tiro, meninggal pada 17 April 1972.

Teungku Umar Tiro mempunyai sejumlah anak, yaitu Ainsiah, Zainab, Zubaidah, Rahimah, Safiah, Teungku Abdul Wahab, Teungku Ubaidillah, dan Maryam.

Fathimah atau Teungku Po Tjut mempunyai keturunan antara lain:

• Teungku Zainal Abidin, meninggal pada 1975; dan
• Dr. Teungku Hasan Muhammad di Tiro (1925–2010).

Dengan demikian, Hasan di Tiro merupakan cicit Muhammad Saman melalui garis: Muhammad Saman → Mahyiddin → Fathimah (Teungku Po Tjut) → Hasan Muhammad di Tiro.

Abdullah atau Teungku Amin Tiro juga mempunyai sejumlah keturunan yang dicantumkan dalam bagan keluarga, antara lain Teungku Abdurrahman atau Abu Keune, Teungku Muhammad Ali, Teungku Aziz, Hurriah, Teungku Ziauddin, Teungku Zainal Abidin, Fauziah, dan Teungku Hanisullah.

Keturunan Ubaidillah

Ubaidillah atau Teungku Bet mempunyai seorang anak yang dicantumkan dalam silsilah keluarga:

• Maryam, meninggal pada 1942 di Tungkob, Pidie.

Keturunan Zainal Abidin

Zainal Abidin atau Teungku Buket mempunyai seorang anak yang dicantumkan dalam silsilah keluarga:

• Khadijah, meninggal pada 1993 di Tiro, Pidie.

Keturunan Sulaiman

Sulaiman atau Teungku Lambada merupakan putra Muhammad Saman yang meneruskan perjuangan melawan Belanda hingga gugur pada 1904 di Keune, Geumpang. Bagan silsilah keluarga tahun 1970 tidak mencantumkan keturunannya dalam garis yang ditampilkan.

Pahlawan Nasional dan warisan

Atas perjuangannya dalam Perang Aceh, Pemerintah Republik Indonesia menganugerahkan kepada Muhammad Saman gelar Pahlawan Perjuangan Kemerdekaan yang kemudian termasuk dalam kelompok Pahlawan Nasional Indonesia. Penganugerahan tersebut ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 087/TK/Tahun 1973 tanggal 6 November 1973.^[6]

Nama Teungku Chik di Tiro kemudian diabadikan sebagai nama berbagai jalan dan fasilitas umum di Indonesia. Salah satunya adalah Jalan Teuku Cik Ditiro di kawasan Menteng, Jakarta Pusat.

Kompleks makamnya di Mureu, Indrapuri, menjadi salah satu situs yang berkaitan dengan sejarah Perang Aceh. Makam tersebut juga menjadi tempat pemakaman sejumlah keturunannya.

Salah satu cicit Muhammad Saman adalah Hasan di Tiro, pendiri dan pemimpin Gerakan Aceh Merdeka. Hubungan genealogis dengan Muhammad Saman kemudian memperoleh arti penting dalam pemikiran politik Hasan di Tiro mengenai kesinambungan sejarah Aceh.^[16] Setelah meninggal pada 2010, Hasan di Tiro dimakamkan di kompleks keluarga yang sama di Mureu.^[26]

Historiografi

Riwayat Muhammad Saman berasal dari beberapa tradisi sumber yang tidak selalu memberikan keterangan yang sama. Karya Ismail Jakub, Tengku Tjhik Di-Tiro (Muhammad Saman): Pahlawan Besar dalam Perang Atjeh (1881–1891), merupakan salah satu biografi awal yang secara khusus membahas kehidupannya. Karya tersebut kemudian banyak digunakan oleh penulis-penulis sejarah Aceh.^[2]

Kamajaya dalam Lima Putera-Puteri Aceh Pahlawan Nasional memberikan narasi mengenai pendidikan, pengembaraan ilmunya, perjalanan ke Mekkah, pembentukan Angkatan Perang Sabil, operasi militer, hingga kematiannya.^[27]

Sementara itu, Ibrahim Alfian menempatkan Muhammad Saman dalam konteks yang lebih luas mengenai penggunaan ideologi perang sabil dan transformasi Perang Aceh dari perang kerajaan menjadi perlawanan yang semakin kuat dipimpin oleh jaringan ulama.^[23]

Dokumen kolonial dan surat-surat Muhammad Saman sendiri memberikan sumber lain. Surat September 1885 kepada para uleebalang serta kepada K.F.H. van Langen antara lain digunakan oleh H.C. Zentgraaff, Christiaan Snouck Hurgronje, dan sejarawan modern seperti Anthony Reid untuk memahami pandangan politik dan agama pemimpin Tiro tersebut.^[16]

Di samping itu terdapat tradisi historiografi Wali Nanggroe yang memberikan kedudukan politik lebih formal kepada Muhammad Saman sejak 1874. Tradisi ini tidak sepenuhnya sama dengan kronologi biografi yang menjelaskan kemunculannya sebagai panglima perang pada 1880–1881. Karena itu, penulisan mengenai jabatan Wali Negara, tanggal pengangkatan, serta urutan penerusnya perlu memperhatikan perbedaan antar-sumber.^[4][5]

Lihat pula

• Perang Aceh
• Kesultanan Aceh
• Tiro
• Teungku
• Muhammad Daud Syah
• Panglima Polem
• Muhammad Amin Tgk Mat Amin
• Teungku Chik Pante Kulu
• Hikayat Prang Sabi
• Hasan Muhammad di Tiro
• Wali Negara Aceh

Catatan

Referensi

Daftar pustaka

• Alfian, Ibrahim (1987). Perang di Jalan Allah: Perang Aceh 1873–1912. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
• Azra, Azyumardi (2014). "The Transmission of al-Manar's Reformism to the Malay-Indonesian World: The Cases of al-Imam and al-Munir". Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies. 52 (1).
• Jakub, Ismail (1960). Tengku Tjhik Di-Tiro (Muhammad Saman): Pahlawan Besar dalam Perang Atjeh (1881–1891). Jakarta: Bulan Bintang.
• Kamajaya (1981). Lima Putera-Puteri Aceh Pahlawan Nasional. Vol. III. Yogyakarta: U.P. Indonesia.
• Missbach, Antje (2010). "The Aceh War (1873–1913) and the Influence of Christiaan Snouck Hurgronje". Dalam Graf, Arndt; Schröter, Susanne; Wieringa, Edwin (ed.). Aceh: History, Politics and Culture. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies. hlm. 39–62. ISBN 978-981-4279-12-3.
• Nazaruddin, M.; Nirzalin; Kamil, Ade Ikhsan; Nasution, Abdullah Akhyar; Yunanda, Rizki (2021). "Wali Nanggroe Aceh: Transformasi, Eksistensi dan Model Penguatan Kelembagaan". Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Malikussaleh. 2 (2): 238–255.
• Reid, Anthony (2004). "War, Peace and the Burden of History in Aceh". Asian Ethnicity. 5 (3): 301–314. doi:10.1080/1463136042000259761.
• Ridwan, Muhammad; Fauzi; Saputra, Jumadil; Ibrahim, Yahaya; Muhammad, Zikri (2019). "Recognition of the Aceh Kingdom System: Wali Nanggroe in Indonesia Republic System". Opción. 35 (Special No. 19): 1767–1786.
• Rachman, Taufik (4 Juni 2010). "Hasan Tiro Dimakamkan di Samping Tgk Chik di Tiro". Republika.
• Razali, Habil (16 April 2021). "Jejak Perang di Masjid Tuha: Tempat Ulama Tiro Berjihad Usir Belanda". Acehkini/Kumparan.{{cite news}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link)

Bacaan lebih lanjut

• Jakub, Ismail. 1960. Tengku Tjhik Di-Tiro (Muhammad Saman): Pahlawan Besar dalam Perang Atjeh (1881–1891). Jakarta: Bulan Bintang.
• Ishak, Jauhari. 1984. Pahlawan-pahlawan Nasional dari Aceh: Teuku Umar, Cut Nyak Dien, Teungku Chik Di Tiro, Panglima Polem, Cut Meutia, Teuku Nyak Arif. Jakarta: Meudanghara Putra.
• Alfian, Ibrahim. 1987. Perang di Jalan Allah: Perang Aceh 1873–1912. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.