Tuanku Hasyim Banta Muda

Banta Muda, Tuanku (Twk) Panglima Hasyim
سري ڤادوکا بنتا مودا توانکو هاشيم
Tuanku Hasyim Banta Muda[a]
Perdana Menteri Kesultanan Aceh
Masa jabatan 1878–1894
Penguasa monarki	Sultan Muhammad Daud Syah
Pendahulu	Habib Abdurrahman az-Zahir
Pengganti	Tuanku Mahmud Banta Kecik
Wakil Sultan dan Mangkubumi Kesultanan Aceh
Masa jabatan 1874–1878
Penguasa monarki	Sultan Muhammad Daud Syah
Pendahulu	Tuanku Ibrahim[b]
Pengganti	Tuanku Mahmud Banta Kecik
Wali Negara Aceh ke-1[c]
Masa jabatan 1873–1874
Penguasa monarki	Sultan Mahmud Syah Sultan Muhammad Daud Syah
Pendahulu	Jabatan dibentuk
Pengganti	Teungku Chik di Tiro Muhammad Saman
Gubernur Aceh Timur dan Sumatra Timur
Masa jabatan sebelum 1858 –1869
Penguasa monarki	Alauddin Ibrahim Mansur Syah
Pendahulu	Laksamana Tuanku Abdul Kadir
Pengganti	Teuku Nyak Makam
Informasi pribadi
Lahir	Sri Paduka Banta Muda Tuanku Hasyim ca 1834 Gampong Lambada, Mukim XXVI, Aceh Besar, Kesultanan Aceh
Meninggal	22 Januari 1897[d] Padang Tiji, Mukim VII, Pidie, Kesultanan Aceh
Makam	Kompleks Masjid Lama Padang Tiji, Pidie, Aceh
Suami/istri	Tengku Ubang Maimuna dari Langkat Cut Nyak Puan
Anak	Tuanku Musa (Tuanku Raja Keumala) Teungku Ratna Keumala
Orang tua	Laksamana Tuanku Abdul Kadir (ayah)
Kerabat	Sultan Musa dari Kesultanan Langkat (mertua) Tuanku Mahmud Banta Kecik (saudara) Tuanku Raja Itam (saudara) Panglima Polem Muhammad Daud (menantu)
Dikenal karena	Panglima besar dan salah seorang pemimpin utama pemerintahan serta perlawanan Kesultanan Aceh dalam Perang Aceh
Julukan	de Todleben der Acehers[e]
Karier militer
Pihak	Kesultanan Aceh
Dinas/cabang	Angkatan Darat Kesultanan Aceh
Pangkat	Perdana Menteri Jenderal Panglima
Komando	Angkatan Perang Kesultanan Aceh
Pertempuran/perang	Perang Aceh

Sri Paduka Banta Muda Tuanku Hasyim (sekitar 1834 – 22 Januari 1897), lebih dikenal sebagai Tuanku Hasyim Banta Muda, Tuanku Hasyim Bangta Muda, atau Tuanku Rajeu, adalah negarawan, bangsawan dan panglima perang Kesultanan Aceh yang menjadi salah seorang tokoh utama dalam Perang Aceh melawan Hindia Belanda. Ia pernah menjadi perwakilan Sultan Aceh di kawasan Aceh Timur dan Sumatra Timur, kemudian menjadi panglima tertinggi, mangkubumi dan pemangku pemerintahan ketika Muhammad Daud Syah masih berada di bawah umur.^[1]

Setelah Sultan Muhammad Daud Syah dianggap dewasa pada akhir 1883, Hasyim tetap menjadi salah seorang pembesar tertinggi kesultanan dengan kedudukan sebagai Raja Muda dan terus terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan serta perang.^[2]

Sejumlah historiografi Aceh modern juga menempatkannya sebagai Wali Negara atau Wali Nanggroe pertama. Namun penggunaan istilah tersebut tidak seragam dalam sumber-sumber abad ke-19 dan karya historiografi awal. Kedudukannya yang lebih jelas terdokumentasi adalah sebagai pemangku sultan, mangkubumi, Raja Muda, dan panglima tertinggi Angkatan Perang Aceh.

Nama dan gelar

Dalam sumber-sumber Melayu, Aceh dan Belanda, namanya ditemukan dalam berbagai bentuk, antara lain Tuanku Hasyim, Tuanku Hasjim, Tuwanku Hasyim Bangta Muda, dan Sri Paduka Bangta Muda Tuanku Hasyim.

Istilah Bangta atau Banta merupakan gelar yang digunakan di lingkungan bangsawan Aceh yang berarti Pangeran. Dalam penulisan modern bentuk Banta Muda lebih sering digunakan, sedangkan sejumlah sumber lama mempertahankan ejaan Bangta Muda.

Ia juga dikenal dengan sejumlah kedudukan dan gelar pemerintahan, antara lain:

• Mangkubumi;
• Wali atau pemangku sultan;
• Raja Muda;
• panglima tertinggi Angkatan Perang Aceh; dan
• dalam sejumlah tradisi kemudian, Wali Negara atau Wali Nanggroe.

Karena gelar-gelar tersebut berasal dari periode dan tradisi sumber yang berbeda, penggunaannya tidak selalu menunjukkan satu jabatan formal yang sama.

Kelahiran dan keluarga

Tuanku Hasyim diperkirakan lahir sekitar 1834 di Gampong Lambada, kawasan Mukim XXVI, Aceh Besar.^[1]

Ayahnya adalah Laksamana Tuanku Abdul Kadir, seorang bangsawan dan pejabat tinggi Aceh yang pernah mempunyai tanggung jawab terhadap kawasan timur Kesultanan Aceh.

Menurut silsilah yang dikutip Muchtaruddin Ibrahim, keluarga Hasyim merupakan bagian dari lingkungan keturunan bangsawan Kesultanan Aceh.^[1]

Ia mempunyai sedikitnya dua orang saudara laki-laki yang dikenal dalam sumber:

• Tuanku Raja Itam; dan
• Tuanku Mahmud Banta Kecik.

Mahmud Banta Kecik kemudian juga memainkan peranan penting dalam pemerintahan dan perjuangan Aceh.

Pernikahan dan keturunan

Dalam hubungan politik Aceh dengan Kesultanan Langkat, Hasyim menikahi Tengku Ubang, seorang putri keluarga penguasa Langkat. Perkawinan tersebut terjadi dalam konteks persaingan Aceh dengan pengaruh Siak dan Belanda di Sumatra Timur.^[3]

Ia juga menikah dengan Cut Nyak Puan. Dari perkawinan ini lahir:

• Tuanku Musa, yang kemudian dikenal sebagai Tuanku Raja Keumala; dan
• Teungku Ratna Keumala.^[4]

Teungku Ratna Keumala kemudian menikah dengan Panglima Polem Muhammad Daud, sehingga keluarga Hasyim mempunyai hubungan keluarga yang erat dengan garis Panglima Polem.

Potret

Gambar Hasyim yang banyak digunakan saat ini bukan foto yang dibuat semasa hidupnya.

Potret tersebut dibuat oleh pelukis Sekargunung (Heru Wiryono) pada 26 Maret 1964 berdasarkan keterangan orang-orang yang pernah melihat Hasyim secara langsung.

Di antara orang yang memberikan keterangan mengenai rupa Hasyim adalah putrinya Teungku Ratna Keumala, serta sejumlah orang tua dan bekas pengikut keluarga kesultanan.

Karena itu gambar tersebut lebih tepat disebut sebagai potret rekonstruksi daripada foto sejarah.

Awal karier

Hasyim telah terlibat dalam urusan politik dan militer sebelum pecahnya Perang Aceh pada 1873.

Pada pertengahan abad ke-19, Kesultanan Aceh menghadapi tekanan politik yang semakin kuat dari pemerintah kolonial Belanda di pantai timur Sumatra.

Traktat Siak 1858 antara Belanda dan Kesultanan Siak memungkinkan pemerintah kolonial memperluas klaimnya terhadap sejumlah negeri di Sumatra Timur, termasuk kawasan yang pada saat itu juga dipandang Aceh sebagai wilayah pengaruhnya.

Untuk menghadapi perubahan tersebut, Sultan Alauddin Ibrahim Mansur Syah mengirim Hasyim ke wilayah timur.

Perwakilan Aceh di Sumatra Timur

Sekitar 1858–1860, Hasyim memperoleh tugas sebagai perwakilan Sultan Aceh di Aceh Timur dan Sumatra Timur.^[1]

Wilayah operasinya mencakup kawasan yang berhubungan dengan:

• Tamiang;
• Langkat;
• Deli; dan
• Serdang.

Sebuah kajian pemerintah mengenai sejarah Tamiang menyebut bahwa pada 1860 Sultan Ibrahim Mansur Syah mengirim pasukan di bawah pimpinan Hasyim untuk mengamankan Teumiyang, Langkat, Deli dan Serdang. Bersama Teuku Muda Cut Latif, ia membangun atau memperkuat pertahanan di Pulau Kampai dan Tamiang.^[5]

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari usaha Aceh mempertahankan pengaruh politiknya di pantai timur Sumatra menghadapi ekspansi Belanda setelah Perjanjian Siak.

Pulau Kampai

Pulau Kampai mempunyai posisi strategis di perairan sekitar Langkat dan Tamiang.

Hasyim menjadikan kawasan tersebut salah satu basis pertahanan Aceh. Benteng-benteng dibangun atau diperkuat untuk mengawasi jalur laut serta mempertahankan hubungan antara Aceh Timur dan negeri-negeri di Sumatra Timur.

Sumber Belanda kemudian menggambarkan kegiatan pasukan Aceh di wilayah tersebut sebagai tantangan langsung terhadap upaya pemerintah kolonial memperluas kekuasaan melalui Siak.

Hubungan dengan Langkat juga mempunyai dimensi diplomatik. Hasyim menikahi Tengku Ubang dari keluarga penguasa Langkat dalam usaha mempertahankan hubungan negeri tersebut dengan Aceh.^[3]

Namun pengaruh Belanda di Sumatra Timur terus meningkat dan secara bertahap mempersempit ruang politik Aceh di daerah tersebut.

Menjelang Perang Aceh

Pada awal 1870-an keadaan diplomatik Aceh berubah secara drastis.

Pada 2 November 1871, Inggris dan Belanda menandatangani Traktat Sumatra. Perjanjian tersebut mengubah ketentuan politik yang sebelumnya membatasi ekspansi Belanda di Sumatra dan pada praktiknya menghilangkan keberatan Inggris terhadap perluasan kekuasaan Belanda ke arah Aceh.

Situasi tersebut memperbesar ancaman terhadap Kesultanan Aceh.

Pemerintah Aceh kemudian memperkuat hubungan diplomatik dengan berbagai kekuatan asing dan mencoba mencari dukungan internasional untuk mempertahankan kemerdekaannya.

Pada 26 Maret 1873 pemerintah Hindia Belanda menyatakan perang kepada Kesultanan Aceh.

Sumpah 1 Muharam 1290 H

Salah satu dokumen penting menjelang pecahnya perang terbuka adalah surat amanah bertanggal 1 Muharam 1290 H.

Dokumen tersebut memuat sumpah tiga tokoh:

• Teungku di Meulek Said Abdullah;
• Sri Paduka Banta Muda Tuanku Hasyim; dan
• Sri Paduka Banta Kecik Tuanku Mahmud.

Ketiganya menyatakan tidak akan tunduk di bawah kekuasaan Belanda.^[6]

Dokumen tersebut menunjukkan bahwa Hasyim telah menempati posisi penting dalam kelompok yang menyiapkan pertahanan politik dan militer Aceh sebelum perang resmi dimulai.

Perang Aceh

Invasi pertama Belanda

Ekspedisi pertama Belanda mendarat di Aceh pada April 1873 di bawah pimpinan Mayor Jenderal Johan Harmen Rudolf Köhler.

Pasukan Aceh mempertahankan kawasan sekitar Masjid Raya Baiturrahman dan istana.

Köhler tewas dalam pertempuran pada 14 April 1873 dan ekspedisi pertama akhirnya ditarik kembali.

Hasyim termasuk tokoh yang berperan dalam pengorganisasian pertahanan Aceh pada fase tersebut.

Ekspedisi kedua

Belanda kembali dengan kekuatan jauh lebih besar di bawah Letnan Jenderal Jan van Swieten pada akhir 1873.

Pasukan kolonial berhasil merebut Masjid Raya dan kemudian memasuki kompleks Dalam atau istana Aceh pada Januari 1874.

Namun pendudukan ibu kota tidak berarti berakhirnya pemerintahan Aceh. Sultan dan para pembesar telah meninggalkan istana dan memindahkan pusat pemerintahan ke pedalaman.

Wafatnya Sultan Mahmud Syah

Sultan Mahmud Syah meninggal akibat kolera pada akhir Januari 1874.

Kematiannya menimbulkan persoalan suksesi pada saat kerajaan sedang menghadapi invasi.

Para pembesar Aceh kemudian bermusyawarah menentukan penggantinya.

Putra mahkota Tuanku Muhammad Daud dipilih sebagai Sultan Aceh.

Karena calon sultan tersebut masih sangat muda, Hasyim ditetapkan sebagai mangkubumi dan pemangku sultan.

Mangkubumi dan pemangku Sultan

Kedudukan Hasyim setelah 1874 merupakan salah satu aspek terpenting dalam karier politiknya.

Ia menjalankan urusan pemerintahan atas nama Sultan Muhammad Daud Syah yang masih berada di bawah umur.

Dalam struktur tersebut, Hasyim berfungsi sekaligus sebagai:

• pemangku pemerintahan;
• penghubung sultan dengan para panglima sagi dan uleebalang;
• koordinator perang; dan
• salah seorang pemegang otoritas tertinggi dalam pemerintahan yang berpindah-pindah.

Keadaan perang menyebabkan pusat pemerintahan tidak lagi berada di Kutaraja.

Pemerintahan kerajaan mula-mula bergerak melalui beberapa pusat di Aceh Besar dan kemudian menuju Pidie.

Penobatan Muhammad Daud Syah

Pengangkatan Muhammad Daud Syah melalui proses yang berlangsung dalam keadaan perang.

Sumber-sumber memberikan variasi mengenai tahap awal pengangkatan dan penobatannya. Upacara penting dilaksanakan di kawasan Indrapuri, sementara pengakuannya sebagai sultan kemudian diperkuat ketika pusat pemerintahan berada di pedalaman.

Karena usia Sultan masih muda, Hasyim tetap menjalankan fungsi pemerintahan sebagai mangkubumi.^[4]

Belanda tidak mengakui Muhammad Daud Syah sebagai sultan yang sah dan dalam dokumen kolonial sering menyebutnya sebagai pretendent-sultan. Namun bagi struktur pemerintahan Aceh, keberadaan Sultan menjadi simbol bahwa Kesultanan Aceh belum berakhir meskipun ibu kotanya telah dikuasai.

Surat 18 April 1874

Pada 18 April 1874 Hasyim bersama beberapa pemimpin Aceh Besar mengirim surat kepada Teuku Imum Chik Lotan, Raja Geudong di Pasai.

Surat tersebut menegaskan keputusan para ulama dan pemimpin Aceh untuk meneruskan perang melawan Belanda.^[2]

Dokumen ini penting karena menunjukkan bahwa setelah jatuhnya Dalam dan wafatnya Sultan Mahmud Syah, Hasyim tetap berusaha mempertahankan jaringan komunikasi politik antara Aceh Besar dan daerah-daerah lain di bawah pengaruh kesultanan.

Pemerintahan bergerak

Tekanan militer Belanda memaksa pusat pemerintahan Aceh beberapa kali berpindah.

Setelah sejumlah basis di Aceh Besar tidak lagi aman, Sultan dan para pembesarnya bergerak menuju Pidie.

Pada akhir 1870-an Keumala Dalam berkembang menjadi salah satu pusat penting pemerintahan Aceh.

Mohammad Said mencatat bahwa pada awal 1879 Sultan Muhammad Daud Syah, Hasyim, Tuanku Raja Keumala, Panglima Polem dan sejumlah pejabat lain telah berada di Keumala dan menjalankan aparatur pemerintahan dari daerah tersebut.^[7]

Keumala kemudian menjadi salah satu pusat politik Aceh selama perang.

Sultan dewasa dan kedudukan Raja Muda

Pada akhir 1883 Muhammad Daud Syah dianggap telah cukup dewasa untuk menjalankan fungsi Sultan secara langsung.^[2]

Setelah perubahan tersebut, Hasyim tidak lagi bertindak sebagai pemangku dalam pengertian sebelumnya.

Ia tetap menjadi salah seorang pembesar tertinggi kerajaan dengan kedudukan sebagai Raja Muda.

Pada struktur yang sama:

• Teungku Chik di Tiro tampil dalam fungsi keagamaan sebagai kadi;
• Teuku Umar diangkat sebagai amirulbahri atau panglima laut untuk Aceh Barat; dan
• Tuanku Mahmud Banta Kecik menjadi wakil Sultan.^[2]

Dengan demikian, kedewasaan Sultan tidak mengakhiri pengaruh politik Hasyim.

Hubungan dengan Teungku Chik di Tiro

Hasyim hidup dan berjuang pada masa ketika Teungku Chik di Tiro Muhammad Saman muncul sebagai salah seorang pemimpin ulama paling berpengaruh dalam perang.

Keduanya mewakili dua jaringan kekuasaan yang berbeda tetapi saling berhubungan: Hasyim berasal dari struktur bangsawan dan pemerintahan kesultanan, sedangkan Muhammad Saman memperoleh pengaruh terutama melalui jaringan ulama dan prang sabi.

Pada awal 1880-an jaringan Tiro berhasil menghidupkan kembali mobilisasi perang dalam skala besar.

Dalam pemerintahan Sultan Muhammad Daud Syah, kedua unsur tersebut bekerja dalam kerangka perlawanan terhadap Belanda meskipun otoritas politik, agama, dan militer Aceh tetap tersebar di antara berbagai pusat kekuasaan.

Panglima tertinggi

Selain sebagai pejabat pemerintahan, Hasyim dikenal luas sebagai seorang panglima.

Penulis Belanda J.F.B. Bruijnsma menggambarkannya sebagai salah seorang pemimpin dan jiwa pertahanan Aceh.

Jenderal Van Swieten dikatakan menjulukinya “de Todleben der Acehers”, merujuk kepada Eduard Totleben, ahli pertahanan militer Rusia yang terkenal karena pertahanan Sevastopol.^[8][7]

Bruijnsma juga mengakui keberanian, ketekunan dan kemampuan Hasyim dalam mengorganisasi perlawanan.

Penilaian tersebut menarik karena berasal dari pihak yang berperang melawannya.

Strategi perang

Peranan Hasyim tidak hanya terbatas pada komando pertempuran.

Dalam situasi setelah jatuhnya ibu kota, strategi Aceh bergantung pada:

• mempertahankan legitimasi Sultan;
• menjaga hubungan antarsagi;
• mempertahankan dukungan para uleebalang;
• menjalin kerja sama dengan ulama;
• menggerakkan sumber daya daerah; dan
• mempertahankan komunikasi dengan wilayah di luar Aceh Besar.

Perang secara bertahap berubah dari pertahanan ibu kota menjadi perang yang mempunyai banyak pusat.

Hasyim berperan penting dalam mempertahankan struktur politik yang memungkinkan pola tersebut berlangsung.

Hubungan dengan Panglima Polem

Hasyim mempunyai hubungan erat dengan garis Panglima Polem.

Selain berjuang bersama dalam Perang Aceh, hubungan tersebut diperkuat melalui perkawinan putri Hasyim, Teungku Ratna Keumala, dengan Panglima Polem Muhammad Daud.

Pada fase akhir hidup Hasyim, Panglima Polem menjadi salah seorang pemimpin utama perlawanan di kawasan Mukim XXII dan pegunungan Aceh Besar–Pidie.

Hubungan keluarga dan politik tersebut memperkuat hubungan antara lingkungan istana, keluarga Hasyim dan kepemimpinan sagi.

Kembali ke Reubee dan Padang Tiji

Pada 1894, ketika Muhammad Daud Syah telah lama menjalankan fungsi Sultan secara langsung, Hasyim meninggalkan Keumala Dalam bersama keluarganya dan kembali ke Reubee.

Ia kemudian berpindah ke Padang Tiji pada 1896.^[1]

Meskipun tidak lagi tinggal di pusat pemerintahan, kedudukannya tetap dihormati.

Para panglima, ulama dan uleebalang masih mendatanginya untuk berkonsultasi mengenai keadaan perang.

Wafat

Tuanku Hasyim meninggal dunia di Padang Tiji pada Januari 1897.

Terdapat perbedaan tanggal dalam sumber.

Muchtaruddin Ibrahim dan tradisi keluarga mencatat:

22 Januari 1897 / 18 Syakban 1314 H.

Sementara Ibrahim Alfian dalam Perang di Jalan Allah mencatat:

16 Januari 1897.^[2]

Artikel ini menggunakan 22 Januari sebagai tanggal utama karena tanggal tersebut berasal dari biografi khusus Hasyim dan tradisi keluarga, tetapi mempertahankan tanggal Alfian sebagai varian historiografis.

Ia dimakamkan di dekat masjid lama Padang Tiji.

Makam

Makam Hasyim berada di kawasan Meunasah Trieng/Pasar Paloh, Padang Tiji, Pidie.

Situs tersebut kembali memperoleh perhatian pada abad ke-21 setelah dilakukan identifikasi, perawatan dan pemugaran oleh keluarga serta pegiat sejarah.

Pada 2024 keluarga Alaidin melakukan pemugaran kembali terhadap makam tersebut dan menyelenggarakan haul untuk mengenang Hasyim.

Situs makam kemudian juga menjadi objek penelitian mengenai potensi wisata sejarah dan religi di Padang Tiji.

Wali Negara Aceh

Dalam sejumlah tulisan Aceh modern, Hasyim disebut sebagai Wali Negara atau Wali Nanggroe pertama.

Rekonstruksi tersebut umumnya menghubungkan kedudukannya sebagai pemimpin pemerintahan dalam keadaan darurat dengan perkembangan kemudian dari tradisi Wali Negara keluarga Tiro.

Dalam susunan yang digunakan sejumlah artikel sejarah modern, urutannya dimulai dengan:

1. Tuanku Hasyim Banta Muda;
2. Teungku Chik di Tiro Muhammad Saman;
3. Muhammad Amin di Tiro;
4. dan penerus-penerus keluarga Tiro.

Namun penyebutan ini perlu dibedakan dari terminologi sumber sejarah abad ke-19.

Sumber yang lebih dekat dengan masanya lebih konsisten menggunakan istilah:

• mangkubumi;
• wali/pemangku Sultan;
• Raja Muda; dan
• panglima tertinggi.

Dengan demikian, penomoran Hasyim sebagai Wali Negara pertama merupakan salah satu bentuk interpretasi historiografis terhadap kedudukan politiknya, bukan terminologi yang digunakan secara seragam oleh seluruh sumber kontemporer.

Persoalan masa jabatan

Beberapa daftar modern memberikan pembagian jabatan Hasyim secara sangat tegas, misalnya:

• Wali Negara 1873–1874;
• Wakil Sultan 1874–1878;
• Perdana Menteri 1878–1894.

Pembagian seperti itu perlu digunakan secara hati-hati.

Struktur pemerintahan Aceh pada masa perang tidak selalu dapat diterjemahkan secara langsung ke dalam nomenklatur kabinet modern.

Sumber sejarah lebih jelas menunjukkan suatu perkembangan fungsi:

• sebelum perang — perwakilan Sultan di wilayah timur;
• 1873–1874 — panglima dan tokoh utama pemerintahan perang;
• setelah wafat Sultan Mahmud Syah — mangkubumi dan pemangku Sultan Muhammad Daud;
• setelah Sultan dianggap dewasa pada akhir 1883 — Raja Muda dan pembesar utama kerajaan;
• setelah 1894 — tokoh senior yang tetap menjadi tempat konsultasi para pemimpin perang.

Karena itu artikel ini lebih mengutamakan istilah jabatan yang benar-benar digunakan sumber.

Tahun kematian: 16 atau 22 Januari

Perbedaan tanggal kematian Hasyim merupakan salah satu masalah kecil dalam historiografinya.

Ibrahim Alfian mencatat bahwa Hasyim wafat di Padang Tiji pada 16 Januari 1897.^[2]

Sementara Muchtaruddin Ibrahim, yang menulis biografi khusus Hasyim untuk Proyek Biografi Pahlawan Nasional, memberikan tanggal 22 Januari 1897.

Tanggal 22 Januari juga diperkuat oleh tradisi keluarga yang menghubungkannya dengan 18 Syakban 1314 H.

Karena itu 22 Januari digunakan sebagai tanggal utama dengan catatan mengenai versi Alfian.

Penggambaran dalam sumber Belanda

Sumber-sumber Belanda memberikan penilaian yang cukup tinggi terhadap kemampuan Hasyim.

Bruijnsma menggambarkannya sebagai tokoh yang berani, ulet dan mempunyai kemampuan besar dalam mempertahankan Aceh.

Menurut uraian Mohammad Said atas Bruijnsma, pihak Belanda bahkan menilai bahwa apabila Hasyim tidak pernah muncul, penguasaan kolonial atas Aceh kemungkinan akan tercapai lebih cepat.^[7]

Keterangan tersebut menunjukkan besarnya posisi Hasyim dalam persepsi lawannya.

Namun penilaian yang bersifat pujian dari sumber kolonial perlu tetap dibaca sebagai bagian dari historiografi perang dan bukan sebagai pengukuran objektif terhadap seluruh struktur kepemimpinan Aceh.

Warisan

Hasyim merupakan salah seorang tokoh yang menjaga kesinambungan pemerintahan Kesultanan Aceh setelah jatuhnya pusat kerajaan pada 1874.

Peranannya mencakup beberapa fase sejarah:

• mempertahankan pengaruh Aceh di Sumatra Timur;
• mempersiapkan pertahanan menjelang invasi Belanda;
• memimpin perang setelah 1873;
• membantu mempertahankan eksistensi Kesultanan setelah jatuhnya Kutaraja;
• menjadi pemangku Sultan Muhammad Daud Syah;
• memindahkan dan mempertahankan pusat pemerintahan ke pedalaman;
• serta menjaga hubungan di antara berbagai unsur kepemimpinan Aceh.

Kematian Hasyim pada 1897 terjadi ketika pemerintah kolonial mulai meningkatkan kembali strategi ofensifnya di bawah pengaruh Joannes Benedictus van Heutsz.

Ibrahim Alfian menempatkan wafatnya Hasyim sebagai salah satu peristiwa penting pada saat inisiatif militer secara bertahap semakin bergeser ke pihak Belanda.^[2]

Pengakuan

Meskipun memainkan peranan besar dalam Perang Aceh, Hasyim belum memperoleh gelar Pahlawan Nasional Indonesia.

Namanya beberapa kali diangkat kembali oleh sejarawan, keluarga dan organisasi kebudayaan Aceh sebagai tokoh yang dinilai layak memperoleh pengakuan lebih besar.

Sebuah biografi khusus mengenai dirinya telah diterbitkan oleh Proyek Biografi Pahlawan Nasional Departemen Pendidikan dan Kebudayaan pada 1977.^[1]

Pada 2022 terbit pula buku khusus karya Ayman Musthafa berjudul Tuanku Hasyim Banta Muda: Sang Panglima Angkatan Perang Kerajaan Aceh, Wali Sultan, dan Mangkubumi.^[9]

Lihat pula

• Kesultanan Aceh
• Muhammad Daud Syah dari Aceh
• Teungku Chik di Tiro Muhammad Saman
• Tuanku Mahmud Banta Kecik
• Tuanku Raja Keumala
• Panglima Polem Muhammad Daud
• Perang Aceh
• Wali Negara Aceh
• Wali Nanggroe

Catatan

Referensi

Daftar pustaka

• Alfian, Ibrahim (1987). Perang di Jalan Allah: Perang Aceh 1873–1912. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
• Bakar, Abu, ed. (1978). Surat-Surat Penting: Tuanku Hasyim Bangta Muda, Teungku Chik di Tiro, dan Teuku Umar pada Masa Perang Kolonial Belanda di Aceh. Banda Aceh: Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh.
• Ibrahim, Muchtaruddin (1977). Riwayat Hidup dan Perjuangan Tuanku Hasyim Bangta Muda, Panglima Tertinggi Angkatan Perang Aceh. Jakarta: Proyek Biografi Pahlawan Nasional, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
• Musthafa, Ayman (2022). Tuanku Hasyim Banta Muda: Sang Panglima Angkatan Perang Kerajaan Aceh, Wali Sultan, dan Mangkubumi. Malang: Edulitera. ISBN 9786235693682.
• Said, Mohammad (1985). Aceh Sepanjang Abad. Vol. 2. Medan: Waspada.
• Biografi Ulama Aceh Abad XX. Banda Aceh: Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional. 2007.