Kesultanan Langkat

Negeri Kesultanan Langkat كسولتانن لڠکت
1568–1946
Bendera Lambang
Wilayah Kesultanan Langkat dan beberapa kerajaan Melayu di Sumatra Timur pada 1930
Ibu kota	Tanjung Pura
Bahasa umum	Melayu
Agama	Islam (resmi)
Pemerintahan	Monarki Kesultanan
Sultan
• 1568–1580	Dewa Syahdan (Sibayak Si Pinter Ukum)
• 1580–1612	Dewa Sakti (Sultan Husin)
• 1612–1673	Raja Kahar bin Dewa Sakti
• 1673–1750	Bendahara Raja Badiuzzaman bin Raja Kahar
• 1750–1818	Raja Kejuruan Hitam (Tuah Hitam) bin Bendahara Raja Badiuzzaman
• 1818–1840	Raja Ahmad bin Raja Indra Bungsu
• 1840–1893	Tuanku Sultan Haji Musa al-Khalid al-Mahadiah Muazzam Shah (Tengku Ngah)
• 1893–1927	Tuanku Sultan Abdul Aziz Abdul Jalil Rahmad Shah
• 1927–1948	Tuanku Sultan Mahmud Abdul Jalil Rahmad Shah
• 1948–1990	Tengku Atha'ar bin Sultan Mahmud Abdul Jalil Rahmad Shah
• 1990–1999	Tengku Mustafa Kamal Pasha bin Sultan Mahmud Abdul Jalil Rahmad Shah
• 1999–2001	Tengku Dr. Herman Shah bin Tengku Kamil
• 2001–2003	Tengku Iskandar Hilali al-Haj bin Tengku Murad Aziz
• 2003–2026	Tengku Azwar al-Haj bin Tengku Maimun
Sejarah
• Didirikan	1568
• Bergabung dengan Indonesia	1945
• Revolusi Sosial Sumatra Timur	1946
Didahului oleh Digantikan oleh kslKesultanan Aceh Negara Sumatra Timur Provinsi Sumatera Utara

Kesultanan Langkat adalah sebuah kerajaan di wilayah Sumatra Timur.^[1]

Kesultanan Langkat menjadi makmur karena dibukanya perkebunan karet dan ditemukannya cadangan minyak di Pangkalan Brandan.

Kekuasaan politik Kesultanan Langkat berakhir pada masa pergolakan sosial di Sumatra Timur pada pertengahan abad ke-20. Setelah itu, penerus Kesultanan Langkat terutama menjalankan kedudukan sebagai pemangku adat dan kepala keluarga kerajaan.^[2]

Sejarah

Pendirian

Kesultanan Langkat merupakan salah satu monarki Melayu tua di wilayah Sumatera Timur.

Pada tahun 1568, di wilayah yang kini disebut Hamparan Perak, salah seorang petinggi Kerajaan Aru yang bernama Dewa Shahdan berhasil menyelamatkan diri dari serangan Kesultanan Aceh dan mendirikan sebuah kerajaan. Kerajaan inilah yang kemudian menjadi cikal bakal Kesultanan Langkat.

Nama Langkat berasal dari nama sebuah pohon dari famili Meliaceae yang menyerupai pohon langsat. Pohon langkat memiliki buah yang lebih besar daripada buah langsat tetapi lebih kecil daripada buah duku. Rasanya pahit dan kelat.^[3]

Pohon tersebut dahulu banyak dijumpai di tepian Sungai Langkat, yakni di hilir Sungai Batang Serangan yang mengaliri kota Tanjung Pura. Pohon tersebut kini sudah jarang dijumpai.

Pengganti Dewa Shahdan, Dewa Sakti, meninggal dalam serangan yang kembali dilakukan oleh Kesultanan Aceh pada tahun 1612.

Pada masa kepemimpinan Raja Kejuruan Hitam (1750–1818), Langkat menghadapi berbagai pergolakan dengan kerajaan-kerajaan di sekitarnya. Pada abad ke-19, Kesultanan Langkat kemudian berhubungan dengan Kesultanan Siak, Kesultanan Aceh, serta pemerintah Hindia Belanda.

Pada 1869, Langkat menandatangani perjanjian dengan pihak Hindia Belanda. Raja Langkat kemudian diakui menggunakan gelar Sultan pada akhir abad ke-19.

Masa kolonial

Pada masa pemerintahan Sultan Musa al-Khalid al-Mahadiah Muazzam Shah, seorang administrator Belanda bernama Aeilko Zijlker dari Deli Maatschappij memperoleh konsesi minyak bumi di Telaga Said, Pangkalan Brandan.

Konsesi eksploitasi minyak bumi diberikan oleh Sultan pada tahun 1883. Beberapa tahun kemudian dilakukan pengeboran minyak, dan pada tahun 1892 kegiatan produksi minyak mulai berkembang.

Penemuan ladang minyak menjadikan Kesultanan Langkat memperoleh pemasukan yang besar dari kegiatan eksploitasi minyak. Bersama beberapa kesultanan lain di Nusantara, Langkat berkembang menjadi salah satu kerajaan yang makmur pada masa Hindia Belanda.

Salah satu peninggalan Kesultanan Langkat yang masih dapat disaksikan hingga sekarang adalah Masjid Azizi di Tanjung Pura.^[4]

Pada tahun 1907, Sultan Abdul Aziz Abdul Jalil Rahmad Shah menandatangani kontrak politik dengan pemerintah Hindia Belanda yang diwakili oleh Jacob Ballot selaku Residen van Sumatra Oostkust.

Dalam perjanjian tersebut, batas wilayah Kesultanan Langkat meliputi Pulau Kumpei, Pulau Sembilan, Tapak Kuda, Pulau Masjid dan pulau-pulau kecil di sekitarnya, Kejuruan Stabat, Kejuruan Bingei (Binjai), Kejuruan Selesai, Kejuruan Bahorok, daerah Datu Lepan, serta daerah Datu Besitang.

Wilayah Langkat secara administratif dibagi menjadi tiga bagian:

• Langkat Hulu
• Langkat Hilir
• Teluk Haru

Pada bulan November 1926, Sultan Ahmad Sulaimanuddin dari Kesultanan Bulungan menikah dengan putri Sultan Abdul Aziz, Tengku Lailan Syafinah. Arsip masa kolonial juga mencatat rangkaian acara pernikahan tersebut di Tanjung Pura.

Masa pendudukan Jepang

Pada masa Sultan Mahmud Abdul Jalil Rahmad Shah, tentara Kekaisaran Jepang masuk ke Sumatra setelah mundurnya pemerintahan Hindia Belanda.

Pendudukan Jepang membawa perubahan besar terhadap keadaan sosial dan ekonomi masyarakat Langkat hingga berakhirnya Perang Dunia II.

Setelah Proklamasi Kemerdekaan

Lihat: Revolusi Sosial Sumatra Timur

Setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, situasi politik di Sumatra Timur mengalami perubahan besar.

Pada 5 Oktober 1945, Sultan Mahmud Abdul Jalil Rahmad Shah menyatakan bergabungnya Kesultanan Langkat dengan Republik Indonesia.

Pada tanggal 29 Oktober 1945, Tengku Amir Hamzah diangkat menjadi Asisten Residen Langkat dan berkedudukan di Binjai oleh Gubernur Sumatra, Teuku Muhammad Hasan.

Kekuasaan Kesultanan Langkat dalam bidang politik dan pemerintahan berakhir bersamaan dengan pergolakan Revolusi Sosial Sumatra Timur pada tahun 1946.

Sejumlah anggota keluarga Kesultanan Langkat menjadi korban dalam peristiwa tersebut, termasuk Tengku Amir Hamzah.^[5]

Sultan Mahmud Abdul Jalil Rahmad Shah kemudian kehilangan kekuasaan pemerintahannya. Setelah Sultan Mahmud wafat pada tahun 1948, penerus Kesultanan Langkat tidak lagi menjalankan pemerintahan sebagai negara dan terutama berperan sebagai pemangku adat serta kepala keluarga kerajaan.^[2]

Daftar penguasa

Berikut adalah urutan raja, sultan, dan penerus kepemimpinan adat Kesultanan Langkat.^{[6][7][8][9][2]}

1. Panglima Dewa Shahdan — 1568–1580
2. Panglima Dewa Sakti — 1580–1612, anak Dewa Shahdan
3. Raja Kahar bin Panglima Dewa Sakti — 1612–1673
4. Bendahara Raja Badiuzzaman bin Raja Kahar — 1673–1750
5. Raja Kejuruan Hitam (Tuah Hitam) bin Bendahara Raja Badiuzzaman — 1750–1818
6. Raja Ahmad bin Raja Indra Bungsu — 1818–1840
7. Tuanku Sultan Haji Musa al-Khalid al-Mahadiah Muazzam Shah (Tengku Ngah) bin Raja Ahmad — 1840–1893
8. Tuanku Sultan Abdul Aziz Abdul Jalil Rahmad Shah bin Sultan Haji Musa — 1893–1927
9. Tuanku Sultan Mahmud Abdul Jalil Rahmad Shah bin Sultan Abdul Aziz — 1927–1948
10. Tengku Atha'ar bin Sultan Mahmud Abdul Jalil Rahmad Shah — 1948–1990, pemimpin keluarga kerajaan setelah berakhirnya kekuasaan politik kesultanan
11. Tengku Mustafa Kamal Pasha bin Sultan Mahmud Abdul Jalil Rahmad Shah — 1990–1999
12. Tengku Dr. Herman Shah bin Tengku Kamil — 1999–2001
13. Tengku Iskandar Hilali al-Haj bin Tengku Murad Aziz — 2001–2003
14. Tengku Azwar al-Haj bin Tengku Maimun — 2003–2026

.

Lihat pula

• Kesultanan Serdang
• Kesultanan Deli
• Kesultanan Asahan
• Kabupaten Langkat
• Kota Binjai
• Pangkalan Brandan
• Tanjung Pura

Referensi

Pranala luar

• (Indonesia) Aru Dahulu, Langkat Kemudian Diarsipkan 2011-06-16 di Wayback Machine
• (Indonesia) Sultan van Langkat
• (Inggris) Halaman Royal Ark tentang Kerajaan Langkat
• (Inggris) Kesultanan Langkat di University of Queensland