Pramono Anung

Pramono Anung
Potret resmi, 2025
Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakartake-18
Petahana
Mulai menjabat 20 Februari 2025
Presiden	Prabowo Subianto
Pendahulu	Anies Baswedan Heru Budi Hartono (Penjabat) Teguh Setyabudi (Penjabat)
Sekretaris Kabinet Indonesia
Masa jabatan 12 Agustus 2015 –20 September 2024
Presiden	Joko Widodo
Pendahulu	Andi Widjajanto
Pengganti	Pratikno (Pelaksana tugas) Teddy Indra Wijaya
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Bidang Industri dan Pembangunan
Masa jabatan 2 Oktober 2009 –1 Oktober 2014
Ketua	Marzuki Alie
Pendahulu	Muhaimin Iskandar
Pengganti	Agus Hermanto
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Masa jabatan 1 Oktober 1999 –12 Agustus 2015
Pengganti	Eva Kusuma Sundari
Daerah pemilihan	Jawa Timur (Tulungagung) (1999–2004) Jawa Timur V (2004–09) Jawa Timur VI (2009–2015)
Mayoritas	60.643 (2004) 164.265 (2009) 165.906 (2014)
Informasi pribadi
Lahir	Pramono Anung Wibowo 11 Juni 1963 (umur 63) Kediri, Jawa Timur, Indonesia
Partai politik	PDI-P
Suami/istri	Endang Nugrahani ​ (m. 1991)​
Anak	2, termasuk Hanindhito Himawan Pramana
Almamater	Institut Teknologi Bandung (Ir.) Universitas Gadjah Mada (M.M.) Universitas Padjadjaran (Dr.)
Pekerjaan	Politikus
Tanda tangan

Pramono Anung Wibowo (lahir 11 Juni 1963), juga dikenal sebagai Mas Pram, adalah seorang politikus Indonesia yang menjabat sebagai Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta ke-18 sejak 20 Februari 2025. Sebagai anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), ia sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Kabinet Indonesia dari tahun 2015 hingga 2024. Ia juga pernah menjabat di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR) dari tahun 2004 hingga 2015, termasuk sebagai Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat dari tahun 2009 hingga 2014. Ia juga pernah menjabat sebagai sekretaris jenderal PDI-P dari tahun 2005 hingga 2010.

Kehidupan awal dan pendidikan

Pramono Anung lahir di Kediri dari pasangan R. Kasbe Prajitna dan Sumarni. Ia adalah anak ketiga dari tujuh bersaudara. Ia menyelesaikan pendidikan dasar di SD Pawyatan Daha Kediri, melanjutkan pendidikan menengah pertama di SMP Pawyatan Daha Kediri, dan lulus dari SMA Negeri 1 Kediri pada tahun 1982.

Kemudian, selama pendidikan tingginya, ia menempuh pendidikan sarjana di bidang Teknik Pertambangan di Institut Teknologi Bandung^[1] dan Magister Manajemen di Universitas Gadjah Mada.^[2] Pada tanggal 11 Januari 2013, Pramono secara resmi menyandang gelar doktor dalam Ilmu Komunikasi Politik dari Universitas Padjadjaran.^[3][4]

Ia aktif dalam kegiatan mahasiswa menentang pemerintah dan menjabat sebagai Ketua Forum Komunikasi Dewan Mahasiswa Departemen ITB pada periode 1986-1987. Ia juga menjabat sebagai Ketua Asosiasi Mahasiswa Pertambangan ITB pada periode 1985-1986.^[5]

Karier pertambangan

Setelah lulus dari universitas, ia menduduki posisi penting, seperti direktur di PT Tanito Harum (1988-1996) dan PT Vietmindo Energitama (1979-1982), serta komisaris di PT Yudhistira Haka Perkasa (1996-1999). Ia memulai karier politiknya dari bawah dengan bergabung dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).^[6]

Karier politik

Anggota parlemen

Sebagai seorang politikus, ia memiliki sejarah terpilih empat kali sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.^[5] Pada tahun 2000, ia berhasil menjabat sebagai Wakil Sekretaris Jenderal PDIP DPP. Pada tahun 2005, Pramono Anung dipromosikan menjadi Sekretaris Jenderal PDIP. Sebagai Sekretaris Jenderal PDIP, ia bertanggung jawab menggerakkan roda partai ke daerah-daerah. Ia menjadi penggerak utama untuk memastikan semua organ partai bekerja untuk memenangkan Megawati dalam pemilihan umum 2009.

Pada era kepemimpinan Presiden SBY, ia terpilih menjadi Wakil Ketua DPR-RI untuk periode 2009-2014.

Sekretaris Kabinet

Ia dilantik menjadi Sekretaris Kabinet pada tanggal 12 Agustus 2015, menggantikan Andi Widjajanto. Selama 9 tahun masa kepemimpinannya, Sektretariat Kabinet selalu mendapat penilaian opini Wajar Tanpa Pengecualian^[7] Pada masa kepemimpinannya, tradisi Sekretaris Kabinet memberikan keterangan langsung melalui podcast dimulai. Semua menteri juga diwajibkan mengikuti sidang paripurna kabinet setiap bulannya agar koordinasi berjalan baik.^[8] Pada tanggal 2 Januari 2023, ia mengeluarkan Peraturan Sekretaris Kabinet No 1 Tahun 2023 yang mengatur Penetapan Kinerja Utama di Lingkup Sekretaris Kabinet.^[9]

Ia juga memulai upaya agar Sekretariat Kabinet agar tidak menjadi jalur menitipkan kepentingan dengan menerbitkan Peraturan Sekretaris Kabinet (Perseskab) Nomor 6 Tahun 2017, yang berisi Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan pada tahun 2017.^[10]

Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Pada tanggal 28 Agustus, Pramono Anung dan Rano Karno secara resmi mendaftar untuk maju sebagai calon gubernur dan wakil gubernur. Sebelum PDI-P mengumumkan mereka sebagai calon gubernur dan wakil gubernur, mereka memiliki beberapa kandidat untuk maju melawan Kotak Kosong atau surat suara kosong, seperti Anies Baswedan dan Basuki Tjahaja Purnama.^[11] Awalnya, Anies Baswedan menjadi calon unggulan PDI-P karena Anies dan PDI-P saling memberikan pujian dan menunjukkan ketertarikan.^[12] Pencalonannya semakin menguat setelah putusan Mahkamah Konstitusional membatalkan persyaratan ambang batas 20% parlemen.^[13] Rumor tentang pencalonannya semakin kuat ketika Anies mengunjungi markas partai dan bertemu Rano Karno pada 26 Agustus 2024.^[14] Pertemuan itu kemudian memicu rumor bahwa Anies dan Rano akan dinominasikan sebagai kandidat PDI-P.^[15] Menanggapi rumor tersebut, Calon Presiden 2024 Ganjar Pranowo menyatakan bahwa partainya masih mempertimbangkan pilihan mereka tetapi menyatakan preferensinya lebih memilih kader partainya sendiri sementara Djarot Saiful Hidayat mengatakan bahwa Anies adalah salah satu kandidat yang dipertimbangkan yang mencakup Basuki Tjahaja Purnama, Pramono dan Rano Karno.^[16]

Namun, PDI-P akhirnya tidak mencalonkan Anies sebagai kandidat mereka, melainkan mencalonkan Sekretaris Kabinet Pramono Anung dengan Rano Karno sebagai kandidat wakil gubernur.^[17] Keputusan ini secara resmi diumumkan oleh bendahara partai dan mantan Gubernur Sulawesi Utara, Olly Dondokambey, yang menyatakan bahwa Pramono-Rano akan dicalonkan sebagai kandidat PDI-P.^[18] Meskipun mengenakan pakaian merah yang diasosiasikan dengan partai dan mengunjungi markas partai, Anies Baswedan tidak hadir saat pengumuman tersebut, memicu spekulasi bahwa PDI-P dan Anies telah berpisah.^[19] Pramono-Rano kemudian mendaftarkan diri sebagai kandidat untuk pemilihan pada tanggal 28 Agustus 2024.^[20] Pada 21 November 2024, mantan gubernur Anies Baswedan secara resmi mendukung pencalonan Pramono-Rano dalam sebuah acara di Lapangan Blok S, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Dukungan ini datang setelah spekulasi sebelumnya tentang potensi pencalonan Anies sendiri dengan dukungan PDI-P tidak terwujud.^[21]

Pramono-Rano meraih 2.183.239 suara (50,07 persen) dalam pemilihan tersebut, mengalahkan mantan gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan kandidat independen Dharma Pongrekun.^[22]

Program Sarapan Gratis

Program Sarapan Gratis adalah inisiatif yang diperkenalkan oleh Gubernur Jakarta, Pramono Anung, sebagai bagian dari janji kampanye pasangan Pramono Anung-Rano Karno dalam Pemilihan Kepala Daerah Jakarta 2024. Program ini bertujuan untuk menyediakan sarapan gratis bagi masyarakat, khususnya siswa sekolah di Jakarta, guna meningkatkan kesejahteraan dan pemenuhan gizi anak-anak. Pramono menegaskan bahwa program ini tidak dimaksudkan untuk menyaingi program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dijalankan oleh pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Program Sarapan Gratis telah dibahas dalam berbagai rapat internal serta pertemuan dengan tim transisi.

Kehidupan pribadi

Keluarga

Pramono menikah dengan Endang Nugrahani^[23] dan mempunyai dua orang anak yaitu: Hanindhito Himawan Pramana lahir pada tanggal 31 Juli 1992 dan Hanifa Fadhila Pramono lahir pada tanggal 5 Februari 1998. Anak sulungnya, Hanindhito Himawan Pramana saat ini menjabat sebagai Bupati Kediri.^[24]

Kekayaan

Berdasarkan data LHKPN, laporan kekayaan Pramono Anung pada Maret 2024 adalah Rp 104.285.030.477. Sebesar Rp 35.427.059.686. merupakan tanah dan bangunan, Rp 1.385.000.000. berbentuk alat transportasi, Rp 19.135.000.000 dalam bentuk harta tak bergerak lainnya, Rp 37.250.208.528. dalam bentuk surat berharga, dan Rp 11.087.762.263. dalam bentuk kas atau setara kas. Ia tidak memiliki hutang.^[25]

Penghargaan

•  Indonesia:
  • Bintang Mahaputera Adipradana (2014)^[26]
  • Bintang Bhayangkara Utama (2017)^[27]
• Ganesa Prajamanggala Bakti Adiutama dari Insitut Teknologi Bandung (2017) ^[28]

Sejarah elektoral

Pemilu	Lembaga legislatif	Dapil	Partai		Perolehan suara	Hasil
1999	Dewan Perwakilan Rakyat	Jawa Timur VI		PDI Perjuangan	Tidak Diketahui	Y Terpilih
2004	Dewan Perwakilan Rakyat	Jawa Timur V		PDI Perjuangan	60.643[29]	Y Terpilih
2009	Dewan Perwakilan Rakyat	Jawa Timur VI		PDI Perjuangan	164.265[30]	Y Terpilih
2014	Dewan Perwakilan Rakyat	Jawa Timur VI		PDI Perjuangan	165.906[31]	Y Terpilih
Pilkada	Lembaga eksekutif	Dapil	Partai		Perolehan suara	Hasil
2024	Gubernur DKI Jakarta	DKI Jakarta		PDI Perjuangan	2.183.239	Y Terpilih

Referensi

Pranala luar

• (Indonesia) Profil Pramono Anung Wibowo di Situs Resmi MPR RI
• (Indonesia) Profil Pramono Anung Wibowo di Situs Resmi DPR RI Diarsipkan 2011-08-28 di Wayback Machine.
• (Indonesia) Profil Pramono Anung Wibowo di TempoInteraktif^{[pranala nonaktif permanen]}

Jabatan politik
Didahului oleh: Anies Baswedan	Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta 2025–sekarang	Petahana
Didahului oleh: Andi Widjajanto	Sekretaris Kabinet Indonesia 2015-2024	Diteruskan oleh: Teddy Indra Wijaya